Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi prioritas pemerintahan melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada full employment yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep welfare to work (WTW) saat ini telah menjadi pembahasan sentral di banyak negara saat berbicara tentang isu pengangguran dan ketenagakerjaan. Model ini adalah salah satu oprasional dari pendekatan Active Labour Market Policy (ALMP) yang muncul sebagai kritik atas pendekatan lama yaitu Passive Labour Market Policy (PLMP). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang secara jelas dan sistematis benar-benar mengantarkan para pencari kerja untuk dapat kembali bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi atas faktor-faktor penentu atas dukungan implementasi Program Kartu Prakerja; (2) Menyusun disain hubungan antar lembaga antar pemerintah pelaksana Program Kartu Prakerja dengan lembaga penyedia jasa swasta dan organisasi lokal; (3) Menyusun mekanisme insentif baik bagi pencari kerja maupun lembaga penyedia layanan WTW khususnya pada pencari kerja dari kelompok rentan; (4) Menyusun desain program peningkatan kapasitas dan profesioanalitas petugas penyedia pelayanan lapangan (frontliner-activation workers) 5) Memetakan persepsi kelompok terdampak atas keberadaan Program Kartu Prakerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai suatu social safety net dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sosialisasi yang digunakan oleh pihak dinas secara intensif hanya dilakukan melalui satu platform media sosial (instagram). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam akun tersebut dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif."

"Penelitian ini berfokus pada pemilihan target oleh para pelaku kasus perampokan X dan Y. Kasus perampokan X merupakan kasus perampokan terhadap rumah, sementara kasus perampokan Y merupakan kasus perampokan terhadap truk komersial. Diketahui bahwa pemilihan target perampokan tidak dilakukan secara acak, melainkan dipilih berdasarkan pada kriteria tertentu. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana para pelaku dalam kasus perampokan X dan Y memilih target mereka.Elemen choice dalam Structural-Choice Model of Victimization digunakan untuk memahami bahwa adanya komponen target attractiveness dan lack of guardianship yang mempengaruhi pemilihan target. Rational choice theory kemudian digunakan untuk memahami bahwa pemilihan target dilakukan berdasarkan pada pertimbangan rasional terhadap kriteria-kriteria positif dan negatif suatu target.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para pelaku dalam kasus perampokan X dan Y. Sementara data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka berupa artikel berita, karya ilmiah, dan data lain yang relevan.Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa para pelaku kasus perampokan X dan Y tidak memilih target secara acak, melainkan berdasarkan pada lima kriteria, yakni: 1 Keuntungan yang diperoleh dari perampokan profitability ; 2 Kemudahan mendekati target accessibility ; 3 Kemudahan mengendalikan target manageability ; 4 Tingkat risiko degree of risk ; dan 5 Kemungkinan korban melaporkan perampokan ke polisi. Terdapat kecenderungan para pelaku untuk melakukan penyederhanaan simplification dalam mengevaluasi kriteria pemilihan target dalam situasi yang kompleks dengan berfokus pada kriteria tertentu dan mengabaikan kriteria lainnya. Adanya keterbatasan waktu dan hambatan lainnya membuat para pelaku cenderung membatas perhatiannya pada sejumlah kecil informasi yang dianggap relevan.Diperlukan adanya penelitian lanjutan dengan melakukan pengembangan kriteria pemilihan target dan perlunya dilakukan penelitian dalam skala besar agar dapat melakukan generalisasi terhadap populasi umum.

---

This research focuses on the target selection made by robbers on robbery case X and Y. Case X is a robbery committed against house. While Case Y is a robbery committed against commercial trucks. Target selection isn rsquo t done randomly, but chosen based on some criteria. Therefore it rsquo s necessary to study about how the robbers on robbery case X and Y chose their targets.Choice element in Structural Choice Model of Victimization is used to understand that there are target attractiveness and lack of guardianship that affect target selection. Rational choice is further used to understand that target selection is based on a rational calculation between positive and negative criteria of the targets.This study is a qualitative study. Data used in this research is primary data obtained from the interviews with the robbers of case X and Y. Meanwhile, the secondary data was obtained from the literature reviews on news articles, researches, and other relevant data.The research found that the robbers on robbery case X and Y didn rsquo t choose the targets randomly, but they were chosen based on five criteria, which are 1 profitability achieved from robbery 2 accessibility 3 manageability 4 degree of risks and 5 the likelihood of the victim reporting the robbery to police. The robbers tend to do simplification when evaluating the criteria of target selection in complex situations by focusing on certain criteria and ignored other criteria. Time and other constraints made the robbers limit their attention to lesser information that was considered relevant.It is necessary to conduct further researcher by expanding the target selection criteria. And it is necessary to do large scale research so it rsquo s possible to generalize the result to the population."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"ABSTRAKPenelitian tentang Perilaku Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan di Polres "X" bertujuan untuk menunjukkan tentang proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh penyidik dan penyidik pembantu Polri selaku alat negara penegak hukum. Permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan dari prosedur dan tatacara pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor baik oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Selain daripada itu juga diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersangka, bentuk bentuk penyimpangan yang terjadi serta pola-pola perilaku yang muncul dalam proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan tersangka adalah suatu bagian dari proses penyidikan tindak pidana yang banyak berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, sehingga harus dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Sebagai pedoman bagi penyidik KUHAP telah dijabarkan ke dalam Petunjuk Teknis tentang Penyidikan, termasuk di dalamnya tentang pemeriksaan tersangka dan saksi. Walaupun telah diatur oleh perundang-undangan dan peraturan lainnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran. Proses pemeriksaan merupakan interaksi antara penyidik dengan tersangka dalam bentuk tindakan-tindakan sosial dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme penyidik sendiri serta faktor-faktor lingkungannya. Tindakan-tindakan sosial yang dilakukan secara terus menerus dan cenderung dipertahankan serta cenderung dibenarkan oleh lingkungannya yang akhirnya akan menjadi pola-pola perilaku, baik itu yang bersifat positif (normatif) maupun negatif (menyimpang). Untuk menjadikan Fold sebagai sosok yang dicintai dan disegani oleh masyarakat serta mampu mengatasi segala tantangan dan hambatan yang menjadi beban tugasnya, Fold perlu membenahi dan meningkatkan profesionalismenya yang dalam setiap tindakannya selalu memperhatikan asasasas dan norma-norma yang berlaku, terutama dalam bidang penyidikan tindak pidana termasuk proses pemeriksaannya yang akan terwujud dalam pola-pola perilaku dalam pelaksanaan tugasnya. "

"The purpose of this research is to describe the implementation of robbery crime risk management in cash delivery, especially in relation to income delivery of PT ABC Branch of X, which is an Indonesian Highway Corporation. The result shows that PT ABC has been implementing crime risk management in its income delivery. PT ABC decided on risk transfer methods. It is the transferring of income to tol collection bank, which is Bank XYZ Branch of A, and cash in transit insurance. Because of lack in human resources, Bank XYZ transfers the operationalization to PT KJA. This methods is cost effective, because of the compensation of PT ABC?s role as costumer of Bank XYZ. In its operationalization, PT ABC found the barrier to control it directly. Controlling its operation will be easier to reach if toll collection bank could operationalize independently. Hopefully, crime risk management methods could be applied by other companies which its business characteristics is similar with PT ABC, to reach cost efficiency."

"ABSTRAKKejahatan pencurian dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang biasa disebut sebagai perampokan, menyumbangkan 3% dari total keseluruhan kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015. Untuk merumuskan intervensi terhadap kejahatan ini, dibutuhkan pemahaman mengenai pola-pola modus pelaku yang muncul di dalam kasus-kasus perampokan. Dengan perspektif teori pilihan rasional, didapatkan tujuh pola yang muncul di dalam perampokan seperti usia dan jenis kelamin pelaku, jumlah pelaku, waktu, tempat, penggunaan senjata, dan perlukaan terhadap korban. Analisis menunjukkan pola-pola yang dominan di dalam masing-masing modus. Hasil penulisan dapat menjadi pandangan yang berguna untuk memetakan kejahatan perampokan.

---

ABSTRACTRobbery makes around 3% of total crime in Indonesia at the year of 2015. To formulate the intervention for this specific crime, the mapping of offenders modus patterns is necessary. With the insight from rational choice theory, it is known that there are seven important patterns in robbery such as age and sex of the offender, number of offender, time, place, use of weapon, and injuring of the victim. The analysis show the dominant pattern of each modus and indicators. The result can give some useful insights to the effort of mapping robberies."

"Skripsi ini membahas mengenai perampokan di jalur lintas Tengah Sumatera Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh tiga pelaku bajing loncat. Perampokan bajing loncat masih memiliki pengaruh dalam tingginya angka kejahatan perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan perampokan bajing loncat di jalur lintas tengah Sumatera Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan teoritransmisi budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberlangsungan perampokan bajing loncat diantaranya ialah modus operandi, budaya dan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan kepolisian setempat.

---

This thesis discusses the robbery in Central Sumatera Highway Lahat Regency performed by three offenders (bajing loncat). Robbery still has influence in the high crime rate robbery or violent crime that occurred in the province of South Sumatra. This thesis aims to determine what factors affect the sustainability of robbery in the middle traffic lane Sumatra Lahat regency. This study uses the cultural transmission theory. This study used a qualitative approach. The results of this study indicate that there are three factors that affect the sustainability of robbery of which is the modus operandi, culture and crime prevention efforts that do the local police."

"ABSTRACTThis study aims to examine the existence of counterproductive effects of Rice For Poor (Raskin) program on labor supply. The impact evaluation is done by a combination of Difference-in-Difference and Propensity Score Matching methods. The estimation results shown that Raskin has a significant impact on decreasing of households head working hours, especially on male. Based on these findings, it can be concluded that Raskin has a counterproductive effect on labor supply, but there is no evidence to say Raskin makes people lazy."

"Penelitian ini mendalami hubungan antara kompetensi digital (IP-TIK) dan rasio penduduk bekerja (RPB) di 34 provinsi Indonesia, dengan faktor-faktor seperti upah minimum provinsi, PDRB-HK per kapita, inflasi, dan kepadatan penduduk. Data diperoleh dari BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi model ekonometrika dengan metode Fixed Effect Model, hasil penelitian menunjukkan IP-TIK berhubungan positif dan signifikan dengan RPB, di mana peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,1138% (absolut) RPB. PDRB-HK per kapita dan kepadatan penduduk juga positif signifikan, sementara UMP dan inflasi negatif signifikan. Terdapat variasi regional di mana IP-TIK signifikan di luar Jawa dengan peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,0908% (absolut) RPB, namun tidak signifikan di Jawa. Dari komponen IP-TIK, hanya komponen penggunaan yang signifikan, dengan peningkatan 1% (relatif) berhubungan dengan peningkatan 0.05154% (absolut) RPB.

---

This study explores the relationship between digital competency that is represented by Information and Communication Technology Development IndekX (ICT-DI) and Employment-to-Popultaiton Ratio (EPR) in 34 provinces of Indonesia, considering factors such as the provincial minimum wage, GRDP per capita, inflation, and population density. Data were obtained from BPS (Central Bureau of Statistics, Republic of Indonesia) and the Ministry of Manpower, Republic of Indonesia. Using a quantitative approach and regression analysis with an econometric model employing the Fixed-Effect Model method, the results show that ICT-DI has a positive and significant relationship with EPR, where a 1% (relative) increase in IP-TIK is associated with a 0.1138% (absolute) increase in EPR. GRDP per capita and population density are also significantly positive, while the minimum wage and inflation are significantly negative. There are regional variations where ICT-DI is significant outside Java, with a 1% (relative) increase in ICT-DI is associated with a 0.0908% (absolute) increase in EPR, but it is not significant in Java. Among the components of ICT-DI, only the “use” component is significant, with a 1% (relative) increase associated with a 0.05154% (absolute) increase in EPR."