Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1666 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Emiria Aulia Devi Patria
"Tesis ini membahas mengenai hak kewarisan dari seorang anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan dan pembagian waris bagi para ahli waris dari seorang Pewaris yang pernah menikah dibawah tangan sebelumnya dan menikah lagi untuk kedua kali (bukan dengan perempuan yang sama) dengan pernikahan yang sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tesis ini juga merupakan studi kasus atas Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 0931/Pdt.G/2017/PA.JP. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa penyelesaian masalah pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan adalah dengan mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat agar kemudian pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan bisa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Untuk mengajukan hak sebagai ahli waris, anak kandung hasil pernikahan siri dan nikah dibawah tangan juga bisa mengajukan permohonan asal-usul anak dan melakukan tes DNA. Setelah itu anak kandung hasil pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan dapat mengajukan gugatan atas sengketa waris atau permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama setempat. Notaris memiliki peranan dalam masalah kewarisan Islam, khususnya dalam pembagian wasiat wajibah bagi orang-orang yang beragama Islam.

This thesis has examined about the legacy of a birth children of siri marriage and unregistered marriage for the distribution of an inheritance to all of a member of the family, in a family where the Heir of a heritance had married two times, first is a siri marriage and second time is a legal marriage with another bride. This thesis is also a case study of a Judgment of a State Islamic Court in Jakarta Pusat at 2017 case 0931/Pdt.G/2017/PA.JP. This research is normative juridical research method from secondary data as the source of the data, which is obtained from the literature. The result of the research prompt that the solution to the issue of a siri marriage and a marriage which not registered is to submit a marriage court istbat application to the State Islamic Court, so then the siri marriage can be recorded by a State Marriage Departement. The other way are to apply pleading for the origin of a family as a birth children of siri marriage to State Islamic Court and or do a DNA test, so then the biological children of siri marriage can submit a claim for inheritance dispute or request for the determination of the heir to the local State Islamic Court. Notary also has a role in a cases of inheritance of a moslem, especially for a distribution of wasiat wajibah."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safira Alifia Husna
"Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan provinsi yang memilili kejadian perkawinan anak tertinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Banyak dampak kesehatan yang timbul akibat perkawinan anak, pemerintah Indonesia dalam RPJMN dan Dunia dalam SDG’s menargetkan penghapusan praktik perkawinan anak turun menjadi 8,74% (2024) dan 6,94% (2030). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren dan determinan perkawinan anak pada wanita menikah usia 15-29 tahun di Pulau Kalimantan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Sampel penelitian adalah seluruh wanita menikah berusia 15-29 tahun yang terpilih menjadi responden dalam SDKI 2007, 2012 dan 2017 di Pulau Kalimantan dan dianalisis menggunakan analisis regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan tren kejadian perkawinan anak dari tahun 2007-2017 stagnan (Prevalensi2007: 54,4%; Prevalensi2012:52,3%; Prevalensi2017:52,4%). Pendidikan, pendidikan pasangan, perbedaan umur, wilayah tempat tinggal, dan indeks kekayaan merupakan determinan perkawinan anak tahun 2007 dan 2007-2017. Pendidikan, perbedaan umur, wilayah tempat tinggal, dan indeks kekayaan merupakan determinan perkawinan anak tahun 2012. Pendidikan, pendidikan pasangan, pekerjaan pasangan, dan perbedaan umur merupakan determinan perkawinan anak tahun 2017. Selanjutnya, determinan utama yang mempengaruhi perkawinan anak di Pulau Kalimantan secara berturut-turut yakni status pendidikan (OR 2,9;95%CI:1,17-5), perbedaan umur (OR 2,9; 95%CI: 2,2-3,7), pekerjaan pasangan (OR 13,9; 95%CI: 1,4-137,5), dan perbedaan umur (OR 2,6; 95%CI: 2,2-3).

Kalimantan Island is an island with the highest number of child marriages in Indonesia in the last 10 years. Due to many health impacts resulting from child marriage, Indonesian government in the RPJMN and SDG’s targeting the elimination of the practice of child marriage to fall to 8.74% (2024) and 6.94% (2030). This research aims to determine trends and determinants of child marriage among married women aged 15-29 years on the island of Kalimantan. This study used a cross-sectional design. The research sample was all married women aged 15-29 years who were selected as respondents in the 2007, 2012 and 2017 IDHS on Kalimantan Island and analyzed using multiple logistic regression analysis. The research results show that the trend in the incidence of child marriage from 2007-2017 was stagnant (Prevalence2007: 54,4%; Prevalence2012:52,3%; Prevalence2017:52,4%). Education, partner's education, age difference, area of residence, and wealth index are determinants of child marriage for 2007 and 2007-2017. Education, age difference, area of residence, and wealth index are determinants of child marriage for 2012. Education, partner’s education, partner's occupation, and age difference are determinants of child marriage for 2017. Furthermore, the main determinants that influence child marriage on Kalimantan Island respectively namely education (OR 2.9; 95%CI: 1.17-5), age difference (OR 2.9; 95%CI: 2.2-3.7), partner's occupation (OR 13.9; 95%CI: 1.4-137.5), and age differences (OR 2.6; 95%CI: 2.2-3)."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Citra Dewi
"Paktik perkawinan anak adalah fenomena sosial yang dialami oleh banyak perempuan di berbagai belahan dunia. Temuan Unicef mencatat pada tahun 2014 lebih dari 700 juta perempuan menikah dibawah usia 18 tahun, sementara Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di ASEAN. Disertasi ini di tulis untuk mengungkap dan memaparkan proses reproduksi budaya praktik perkawinan anak yang berkelindan dengan beragam aspek dan konteks serta pengalaman dan negosiasi perempuan dalam menjalani perkawinan anak pada orang Kaili di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Suatu kajian etnografi feminis yang meggunakan teori habitus dan practice, Pierre Bourdieu untuk mengungkap relasi antara gagasan budaya dan aspek sejarah dengan praktik perkawinan anak. Teori intersectionality dari patricia Hill Collins untuk menganalisis posisi subyek dengan rangkaian persinggungan relasi kuasa yang mempengaruhi pengalaman hidup subyek perkawinan anak serta teori agency dan
resistance dari Saba Mahmood untuk menguraikan upaya perempuan dalam membangun subyektivitasnya. Penelitian dilakukan bulan Juli 2016 - Maret 2019 melaui observasi dan wawancara mendalam serta metode life history dan genealogi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah 1). Bagaimana praktik perkawinan anak menjadi bagian dari sistem sosial orang Kaili dari masa ke masa? 2). Bagaimana reproduksi kultural praktik perkawinan anak dimaknai oleh subyek dari berbagai latar belakang sosial dalam generasi yang berbeda? 3). Bagaimana perempuan Kaili membangun subjektivitasnya selama menjalani praktik perkawinan anak dan menggunakan subyektifitas tersebut untuk menegosiasikan posisinya? Temuan penelitian menujukan bahwa praktik perkawinan anak merupakan disposisi atas berbagai masalah terutama yang menyangkut kehormatan dan martabat perempuan yang membentuk habitus. Praktik tidak selalu identik dengan usaha untuk meneguhkan dominasi seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu. Pada kondisi tertentu praktik sosial terkadang mengekspresikan ketulusan dalam menjalin relasi yang intim antara manusia seperti relasi antara orang tua dan anak. Pada masa lampau perkawinan anak menjadi pilihan paling rasional saat itu, untuk menjaga kehormatan dan harga diri perempuan. Pada generasi masa kini perkawinan anak ditafsir kembali sebagai strategi mengatasi dinamika kontekstual dalam kehidupan sosial, baik pribadi maupun kelompok. Selanjutnya tidak semua perempuan subyek perkawinan anak kemudian menjadi powerless. Berbagai cara dan mekanisme yang dikembangkan oleh para subyek menegaskan bahwa praktik ini bukan fenomena tunggal dengan
reason yang tunggal pula, akan tetapi didalamnya terdapat para individu dengan beragam kepentingan (self interest) lalu mengembangkan berbagai mekanisme sesuai dengan kondisi diri dan keluarga yang melingkupinya.

The practice of child marriage is a social phenomenon experienced by many women in various parts of the world. Unicef's findings noted that in 2014 more than 700 million women were married under the age of 18, while Indonesia was the second highest in ASEAN. This dissertation was written to reveal and describe the cultural reproduction process of child marriage practices that are intertwined with various aspects and contexts as well as experiences and negotiations of women in undergoing child marriage to Kaili people in Donggala Regency, Central Sulawesi. A feminist ethnographic study that uses habitus and practice theory, Pierre Bourdieu is used to reveal the relationship between cultural ideas and historical aspects and the practice of child marriage. The intersectionality theory from Patricia Hill Collins is used to analyze the subject's position with a series of power relations that affect the life experience of the subject of child marriage and the theory of agency and resistance from Saba Mahmood is used to describe women's efforts in building their subjectivity. The research was conducted in July 2016 - March 2019 through observation and in-depth interviews as well as methods of life history and genealogy. The research questions posed are 1). How has the practice of child marriage been part of the Kaili social system from time to time? 2). How can the cultural reproduction of child marriage practices be interpreted by subjects from various social backgrounds in different generations? 3). How did Kaili women develop their subjectivity during the practice of child marriage and use this subjectivity to negotiate their positions? The research findings show that the practice of child marriage is a disposition to various problems, especially those concerning the honor and dignity of women who form the habitus. The practice is not always in line with efforts to assert domination as argued by Bourdieu. In certain conditions social practice sometimes expresses sincerity in forging intimate relationships between humans such as relationships between parents and children. In the past, child marriage was the most rational choice at that time, to protect women's honor and dignity. In the current generation, child marriage is reinterpreted as a strategy to overcome contextual dynamics in social life, both individually and in groups. Furthermore, not all women who are subject to child marriage become powerless. The various ways and mechanisms developed by the subjects emphasize that this practice is not a single phenomenon with a single reason, but there exist individuals with various interests (self-interest) then develop various mechanisms according to their own conditions and the family conditions that surrounds it."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Caroline
"Skripsi ini membahas mengenai proses adopsi kebijakan dari Kecamatan Gedangsari yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Adopsi kebijakan dilakukan sebagai langkah pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul. Sebelum disahkannya revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019, belum ada solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menangani angka perkawinan pada usia anak. Perkawinan anak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Gunungkidul. Di tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengesahkan sebuah Peraturan Bupati yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Melalui Peraturan Bupati tersebut, angka perkawinan anak di Kabupaten Gunungkidul dapat ditekan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah policy diffusion, mencakup pembahasan tentang mekanisme, aktor, faktor, dan institusionalisasi jender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerbitan Peraturan Bupati Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui difusi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan gender-aware policy

This thesis discusses the policy adoption process from Gedangsari Subdistrict conducted by the Government of Gunungkidul Regency. Adoption of the policy was carried out as a step in completing marriages among children in Gunungkidul Regency. Before the ratification of the revision of UU No. 1 Tahun 1974 concerning Marriage in 2019, there was no solution offered by the government to reduce child marriage rates. Child marriages occur in various regions in Indonesia, including in Gunungkidul Regency. In 2015, the Government of Gunungkidul Regency passed the Regents Regulations governing disputes at the age of children. Through the Regent's Regulation, the child marriage rate in Gunungkidul Regency can be reduced. This study uses qualitative research methods, through in-depth interviews. Theory used in this research is policy diffusion, discussing about mechanisms, actors, factors, and gender institutionalization. The result of the study shows that by the Regents Regulations on the Prevention of Marriage for Early Childhood through diffusion policy, the Government of Gunungkidul Regency has implemented a gender aware policy."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azalea Lintang Setiawan
"Penelitian ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama mengenai penolakan Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak punya kekuatan hukum. Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan. Hal ini paling sering merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akan mengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya dan anak tidak dapat memperoleh hak-hak nya sebagai anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi penelitian kepustakaan atau studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, dimana pertimbangan Hakim sudah tepat untuk menolak permohonan isbat nikah karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalil-dalil Hukum Islam.

This research discusses the decision of the Religious Court regarding the rejection of Isbat Marriage against siri marriage. Isbat Marriage is carried out to prove the marriage and obtain physical evidence of the marriage, namely the marriage certificate. The definition of siri marriage is not clearly stated in the law, but in general siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and is not carried out in front of a Marriage Registration Officer (PPN), so it has no legal force. In Indonesia until now there are still many people who do not register their marriages. Many do not know the importance of registering a marriage. This is most often detrimental to the children born from the marriage. For children, a marriage that is not registered by their parents will result in the absence of the father's name on their birth certificate and the child cannot obtain their rights as a child. The research method used in this thesis is normative, which is legal research conducted by examining library or secondary materials only. The data collection technique that the author uses is a library research study or literature study. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the author analyzes Stipulation Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, where the Judge's consideration is correct to reject the application for isbat nikah because they are contrary to the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law Number 1 of 1974 and also the arguments of Islamic Law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Taufani
"Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan, sehingga perkawinan mereka disebut dengan perkawinan di bawah tangan.
Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya pelanggaran terhadap hak dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan akibat ketentuan pencatatan perkawinan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengertian perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apa akibatnya terhadap hak dan status anak serta upaya apa yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan.
Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sebagai bahan hukum sekunder.
Menurut Hukum Islam, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, sama halnya seperti kelahiran dan kematian. Sedangkan perkawinan adalah peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh ketentuan pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan tidak dapat menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

According to Article 1 Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage, a marriage is a physically and mentally bound between a man and a woman to build a happy and everlasting family based on God The Only One. According to Article 2 Clause (1) Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage mentions that a legal marriage is legal if it is done legally based on each religion and belief's regulation. On the other hand, Article 2 Clause (2) mentions that every marriage is registered according to the valid law regulation. However, a lot of Indonesia's citizens do not register their marriage with various reasons which makes their marriage called by unregistered marriage.
This thesis background is the existence of \violation against the right and status of a child who was born in an unregistered marriage. The cause of the problem in this thesis is the definition of marriage according to Islamic Law and Law Regulation Number 1 Year 1974 about marriage and the cause towards a child?s right and status also the solution as the form of law protection towards children from unregistered marriage.
This thesis analysis is done by literature method of research in studying the law regulation as primer law source and books and articles as secondary sources which are related to the issue that is discussed in this thesis.
According to Islamic Law, a marriage which has fulfilled marriage pillar and term is considered as a legal marriage without necessary registration by the marriage official. Marriage registration is an important case like birth and death. Marriage is a law case which is unable to be annulled by the marriage registration provision. In other words, marriage registration cannot decided the legal or illegal status of a marriage.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S544
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Permata Agustia
"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatat ditinjau menurut Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan merupakan istri sah dari laki-laki yang ia nikahi. Dengan begitu, akibat-akibat perkawinan juga berlaku terhadap perempuan tersebut.

The focus of this study is the status and legal consequences for woman in unregistered marriage according to Islamic Law, Marriage Law No. 1/1974, Compilation of Islamic Law, and the Draft Bill of Islamic Court Substantive Law on Marriage. This research is qualitative descriptive interpretive. The conclusion of this research is that woman in unregistered marriage is the lawful wife of the man she married. Therefore, the marriage consequences also apply to her.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46226
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Treasia
"Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan pewarisan dan perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Banyaknya perkawinan siri mengakibatkan banyaknya ketidakpastian status hukum terhadap isteri siri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu apakah istri siri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berhak mewaris menurut peraturan perundangundangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isteri siri tidak berhak mewaris sedangakan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya apabila dapat membuktikan bahwa laki-laki tersebut merupakan ayah kandung dari anak luar kawin tersebut.

The regulation has been set up with clear terms of matters related to inheritance and marriage, but some people still do not obey because they lack knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. The number of unregistered marriage uncertainty resulted in many series of legal status to the wives and children born out of unregistered marriage. This thesis research is to know whether unregistered wife and children born out of unregistered marriage entitled to inherit according to the legislation.
Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive The results showed that the wife was not entitled to inherit while the children born out of siri's has the right to demand money from his father's legacy of his father if the children can prove that the man is the biological father.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44394
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lust, Barbara
New York: Cambridge University Press, 2006
407 L 439 c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sinar Kurniandari
"[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan
syarat menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan
Agama beserta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Obyek
yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah
apakah jual beli yang dilakukan oleh seorang istri dalam ikatan perkawinan siri
harus mendapat persetujuan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 92
Kompilasi Hukum Islam. Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel sudah tepat bila ditinjau berdasarkan hukum Islam.
Metode Penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode analisis-preskriptif
dengan menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer dan sekunder.
Pendekatan Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan prespektif
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut
sah menurut hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syaratsyaratnya
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1, sehingga hakim
menganggap bahwa pencatatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 tersebut
hanya merupakan syarat administratif saja, bukan merupakan syarat sah
perkawinan. Dengan demikian hakim menganggap bahwa ketentuan Pasal 2
ayat 1 dan 2 nya merupakan ketentuan sesuai yang berdiri sendiri. Dalam
hal perkawinan tidak memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 2
ayat 1 dan 2, maka berdasarkan hukum negara, perkawinan tersebut
dianggap tidak sah, karenanya negara tidak melindungi terhadap akibat
hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Sehingga jual beli yang
dilakukan oleh suami isteri yang terikat perkawinan siri tidak memerlukan
persetujuan dari salah satu pihak.
ABSTRACT
This thesis discusses the marriage that have met the requirements and
conditions according to the islmaic law but not yet registered in the
registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis
is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this
thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage
must be approved by her husband as provided for in Article 92
Compilation of Islamic Law. The court verdict number
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in
this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary
and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a
perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1
of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion
because it has met along and sets of requirements in accordance with the
provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing
set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a
condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of
Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event
that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,
paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore
the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So
buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not
require the consent of one party.;This thesis discusses the marriage that have met the requirements and
conditions according to the islmaic law but not yet registered in the
registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis
is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this
thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage
must be approved by her husband as provided for in Article 92
Compilation of Islamic Law. The court verdict number
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in
this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary
and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a
perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1
of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion
because it has met along and sets of requirements in accordance with the
provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing
set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a
condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of
Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event
that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,
paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore
the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So
buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not
require the consent of one party., This thesis discusses the marriage that have met the requirements and
conditions according to the islmaic law but not yet registered in the
registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis
is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this
thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage
must be approved by her husband as provided for in Article 92
Compilation of Islamic Law. The court verdict number
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in
this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary
and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a
perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1
of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion
because it has met along and sets of requirements in accordance with the
provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing
set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a
condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of
Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event
that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,
paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore
the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So
buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not
require the consent of one party.]"
2015
T43029
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>