Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disaster diplomacy merupakan salah satu jenis diplomasi baru yang berkembang pesat setelah Turki dan Yunani mengalami perbaikan hubungan akibat pemberian bantuan kepada satu sama lain ketika terjadi gempa pada 1999. Akan tetapi, implementasi disaster diplomacy tidak selalu berjalan mulus, seperti yang terjadi pada kasus India-Pakistan ketika gempa bumi 2005 terjadi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis resistensi pada implementasi disaster diplomacy melalui studi kasus pemberian bantuan oleh India kepada Pakistan ketika gempa bumi 2005 terjadi. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teori Complex Adaptive System (CAS) untuk menganalisis aspek kebencanaan dan beberapa faktor lainnya sebagai aspek non-kebencaan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur dan wawancara dalam mengumpulkan data. Berdasakan analisis yang dilakukan, penulis menemukan setidaknya 9 penyebab resistensi disaster diplomacy India-Pakistan pada gempa bumi 2005. Salah satunya adalah tren hubungan kedua negara yang dipenuhi rasa curiga dan prasangka. Penulis juga membuktikan bahwa resistensi pada aspek kebencanaan terjadi dikarenakan aspek non-kebencanaan.

---

Disaster diplomacy is a new type of diplomacy that developed rapidly after Turkey and Greece rapprochement due to providing assistance to one another when the earthquake occurred in 1999. However, the implementation of disaster diplomacy did not always run smoothly, as happened in the case of India-Pakistan during 2005 earthquake. This paper aims to analyze the resistance on the implementation of disaster diplomacy through the case of relief assistance provided by India to Pakistan when the earthquake hit in 2005. In conducting the analysis, the writer uses Complex Adaptive System theory to analyze the disaster aspects and several other factors of non-disaster aspects. The author uses qualitative method and literature review as well as interview to collect data. Based on the analysis conducted using the framework, the author found at least 9 causes of resistance on the implementation of India-Pakistan disaster diplomacy during 2005 earthquake. One of them is the relations between the two countries filled with suspicion and prejudice. The author also proves that resistances to the disaster aspect occur due to the non-disaster aspect."

"Due to rapid social change, the government does not have enough resources to manage urgent situation such as natural disasters....."

"Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia, sebuah wilayah yang rentan akan bencana gempa bumi akibat letaknya di antara tiga lempeng tektonik. Sejarah mencatat aktivitas gempa di daerah ini, seperti pada tahun 1990 dan 2001, yang memiliki dampak signifikan terutama di Kabupaten Majalengka. Metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) digunakan dengan data mikrotremor untuk mengidentifikasi potensi kerusakan. Pendekatan Nakamura (1989) membandingkan rasio kerusakan dengan indeks kerentanan seismik. Tujuan studi ini adalah menganalisis indeks kerentanan seismik Kabupaten Majalengka berdasarkan frekuensi natural (f0), amplifikasi tanah (A0), dan indeks kerentanan seismik (Kg). Penelitian menggunakan data mikrotremor yang diukur oleh BMKG pada tahun 2014 di 30 stasiun pengukuran di Kabupaten Majalengka. Indeks kerentanan seismik dihitung berdasarkan rumus yang melibatkan frekuensi natural dan amplifikasi tanah. Analisis indeks kerentanan seismik menggambarkan tingkat kerentanan tanah dan infrastruktur terhadap gempa bumi, dengan nilai indeks yang bervariasi dari 0.301811783 hingga 76.63016638. Pemetaan risiko bencana gempa bumi memperlihatkan daerah dengan tingkat kerentanan rendah hingga tinggi, membaginya menjadi tiga kategori: aman, rentan, dan sangat rentan. Daerah dengan kerentanan aman berada di bagian barat dan Selatan daerah penelitian, sedangkan yang sangat rentan berada di bagian timur daerah penelitian.

---

Majalengka Regency, West Java, Indonesia, is a region vulnerable to earthquake disasters due to its location between three tectonic plates. History records earthquake activities in this area, such as in 1990 and 2001, which had significant impacts, especially in Majalengka Regency. The Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) method is employed with microtremor data to identify potential damage. Nakamura's approach (1989) compares the damage ratio with the seismic vulnerability index. The aim of this study is to analyze the seismic vulnerability index of Majalengka Regency based on natural frequency (f0), soil amplification (A0), and seismic vulnerability index (Kg). The research utilizes microtremor data measured by BMKG in 2014 at 30 measurement stations in Majalengka Regency. The seismic vulnerability index is calculated based on formulas involving natural frequency and soil amplification. The analysis of the seismic vulnerability index describes the level of vulnerability of the soil and infrastructure to earthquakes, with index values ranging from 0.301811783 to 76.63016638. The mapping of earthquake disaster risks shows areas with low to high vulnerability, categorizing them into three levels: safe, vulnerable, and highly vulnerable. Areas with safe vulnerability are located in the western and southern parts of the research area, while highly vulnerable areas are in the eastern part."

"Penelitian ini berfokus pada fenomena sistem keyakinan yang mempengaruhi pengetahuan lokal pada komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di dekat ancaman bencana alam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kasus dua desa di sisi barat Gunung Galunggung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat dimensi spiritualitas yang terdapat dalam daur kehidupan masyarakat rawan bencana, yakni dimensi transendensi agama, dimensi adat istiadat, dimensi lingkungan alam dan dimensi akses informasi. Keempat dimensi spiritualitas ini dapat diketahui mana yang lebih dominan dengan menganalisisnya di dalam 6 kombinasi yang terdiri dari 2 dimensi. Dari keenam kombinasi tersebut yang juga didukung oleh data lapangan, dapat diketahui bahwa dimensi lingkungan alam adalah yang paling dominan. Kemudian diikuti dengan dimensi transedensi agama dan dimensi adat-istiadat. Selain itu, keempat dimensi spiritualitas tersebut membentuk apa yang dinamakan pengetahuan-semu yang merupakan bahan baku bagi pengetahuan lokal pada masyarakat rawan bencana. Secara umum, pengetahuan lokal warga masyarakat rawan bencana terwujud dalam arketipe ketidaksadaran kolektif yang bernama Ibu yang Agung.

---

This research focuses on the phenomenon of belief systems that affect local knowledge in the communities living in close proximity to the threat of natural disasters. The research approach used is qualitative research with case study of two villages on the west side of Galunggung Mountain. The results of this study indicate that there are four dimensions of spirituality contained in the life cycle of disaster-prone communities, namely the dimension of religious transcendence, the dimensions of customs, the dimensions of the natural environment and the dimensions of information access. Which one is more dominant of the four dimensions of this spirituality can be known by analyzing it in 6 combinations consisting of 2 dimensions. From the six combinations that are also supported by field data, it can be seen that the dimension of the natural environment is the most dominant. Then followed by the dimension of religious transcendence and the dimension of custom. In addition, these four dimensions of spirituality form what is called pseudo-knowledge which is a raw material for local knowledge in disaster-prone communities. In general, local knowledge of disaster-prone communities manifests in the collective unconscious archetype named Great Mother."

"Hasil observasi dalam pelaksanaannya saat ini, pengajuan klaim biaya perawatan pasien korban bencana masih menggunakan media kertas , belum terintegrasi antara empat instansi yang terlibat dalam proses klaim, selain itu secara geografis letak empat instansi tersebut berjauhan, dan sulitnya melakukan pemantauan perkembangan proses pengajuan klaim. Anggaran operasional penanggulangan bencana yang tersedia di Kementerian Kesehatan digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan secara umum. Untuk mempermudah pemantauan kebutuhan pelunasan dana klaim perawatan pasien korban bencana dibutuhkan data klaim yang akurat, tepat waktu serta realtime. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi dan basis data terintegrasi klaim biaya perawatan pasien korban bencana di RSUP Dr. Sardjito. Metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem yaitu Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan prototype. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara mendalam (indepth interview). Data sekunder dilakukan denganmempelajari berkas serta telaah dokumen. Keluaran informasi yang dapat dihasilkan dari prototype antara lain informasi yang dapat digunakan untuk pelunasan biaya perawatan pasien korban bencana secara realtime.

---

The observations results in the current implementation, the filing of claims for the care cost of disaster victim’s patient are still using paper media. It has not integrated between the four units involved in the claims process, in addition to the geographic location of the four units apart, causing difficulty of monitoring the development of the filing a claim process. Operating budget for disaster management available in the Ministry of Health, used for general health crisis funds needed accurate, timely and realtime claims data of disaster victims.

The research aims to develop information systems and databases integrated with care costs claims of disaster victims in the Dr. Sardjito's hospital. The methodology used for developing the system is System Development Life Cycle (SDLC) with a prototype approach. Primary data collection is done by doing of in-depth interviews. Secondary data is done by reviewing the file and document. Output information that can be generated from the prototype include information that can be used for repayment of the cost of treatment of patients affected in realtime."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana secara nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana pada daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana tata kelola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD Kabupaten Pandeglang Banten pada saat melakukan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pandeglang Banten dengan merujuk teori model Multi Level Governance yang memiliki dimensi diantaranya Koordinasi dan Otoritas, Partisipasi Pihak Lain, Pembuatan Keputusan Bersama sebagai Sebuah Pengetahuan, Penyediaan Kapasitas SDM, Melindungi Manfaat Tambahan Bulkeley & Betsill (2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa tata kelola koordinasi telah dilakukan secara berstruktur dan sesuai dengan peraturan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang mendapatkan keputusan bersama sebagai solusi dalam meminimalisir hambatan tersebut.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience various types of disasters, disaster management activities in Indonesia are carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB) as a Non-Ministerial Government Agency in charge of disaster management nationally which is domiciled under and directly responsible to the President. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a Regional Apparatus Organization (OPD) that has the task of disaster management in the region which is under and responsible to the Regional Government. This is what encourages this research which aims to see an overview of how the coordination governance carried out by BNPB with BPBD Pandeglang Banten Regency during earthquake disaster management that occurred in Pandeglang Banten Regency by referring to the Multi Level Governance model theory which has dimensions including Coordination and Authority, Other Party Participation, Joint Decision Making as Knowledge, Provision of Human Resources Capacity, Protecting Additional Benefits Bulkeley & Betsill (2018). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The results showed that the governance of disaster management coordination carried out by BNPB and BPBD Pandeglang Regency has been running well. Based on the data analysis obtained, the coordination governance has been carried out in a structured manner and in accordance with the regulations related to disaster management that have been established, although there are obstacles in its implementation, but BNPB and BPBD Pandeglang Regency get a joint decision as a solution in minimizing these obstacles."

"Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Lebih dari 600.000 orang menderita bencana di Indonesia setiap tahun. Menurut WHO, 67 persen dari sekitar 18.000 rumah sakit berada di daerah yang memiliki bahaya bencana alam. Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli di Pulau Nias adalah salah satu rumah sakit yang rentan dan perlu dipersiapkan untuk menghadapi bencana alam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesiapsiagaan petugas kesehatan rumah sakit dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Metode: Penelitian ini bersifat observasional dengan metode Kualitatif dan Semi Kuantitatif (Mix-method). Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen pengukuran dalam pelaksanaan penilaian seperti kuesioner, observasi, dan wawancara mendalam. Ada beberapa aspek yang telah dinilai termasuk pengetahuan dan sikap, kebijakan, perencanaan rumah sakit bencana, sistem peringatan, mobilisasi sumber daya, dan kelangsungan bisnis. Hasil: Hasil penelitian mendapatkan sebagian besar responden (51.6%) berpengetahuan Cukup Baik mengenai pengetahuan umum terkait bencana gempa bumi dan tsunami, 62.3% responden berpengetahuan Baik dalam sistem peringatan dan evakuasi, dan 60.2% responden berpengetahuan Cukup Baik mengenai mobilisasi sumber daya dan respons bencana. 50.5% responden mempunyai sikap baik mengenai rekognisi bahaya, 50.5% responden mempunyai sikap baik pada sistem peringatan bahaya, dan 50.5% responden bersikap baik dalam mobilisasi sumber daya dan sistem evakuasi terkait sikap kesiapsiagaan bencana. Seluruh sampel tenaga kesehatan yang dipilih hanya mampu untuk memenuhi 40% hingga 65% keterampilan mengenai triage dan 25% hingga 33% keterampilan mengenai basic first aid. Sebanyak 51.6% sampel tenaga kesehatan menyatakan bahwa rencana kegiatan bencana rumah sakit berjalan Baik, sebanyak 49.64% sampel tenaga kesehatan menyatakan bahwa implementasi mobilisasi sumber daya tergolong Kurang Baik, dan sebanyak lebih dari 70% sampel tenaga kesehatan menyatakan bahwa implementasi tiga komponen lainnya tergolong Kurang Baik. Hasil Hospital Safety Index sebesar 0 tidak memenuhi standar. Disimpulkan secara keseluruhan, kesiapsiagaan tenaga kesehatan RSUD Gunungsitoli tergolong kurang baik.

---

Indonesia is one of the most vulnerable countries to natural disasters, especially earthquakes and tsunamis. More than 600,000 people suffer from disasters in Indonesia every year. According to WHO, 67 percent of the approximately 18,000 hospitals are located at natural disaster hazards areas. The Gunungsitoli Regional General Hospital on Nias Island is one of the hospital that is vulnerable and needs to be prepared to deal with natural disasters. The purpose of this study was to assess the preparedness of hospital health workers to face earthquakes and tsunamis disasters.

Method: This research was observational with Qualitative and Semi-Quantitative methods (Mix-method). This study used several measurement instruments in conducting assessments such as questionnaires, observations, and in-depth interviews. There were several aspects that have been assessed including knowledge and attitudes, policies, disaster hospital planning, warning systems, resource mobilization, and business continuity.

Results: The results of the study found that most of the respondents (51,61%) had fair levels of knowledge related to earthquake and tsunami disasters, 62,37% of respondents had well levels of knowledge about the warning and evacuation system, and 60,21% of respondents had well levels of knowledge about the mobilization of resources and disaster response. 50.5% of respondents have good attitudes regarding hazard recognition, 58,5% of respondents have a good attitude on the hazard warning system and 50.5% of respondents are good at mobilizing resources and evacuation systems related to disaster preparedness attitudes. All selected health workers were only able to fulfill 40% to 65% of skills regarding triage and 25% to 33% of skills regarding basic first aid. As many as 51.61% of the sample of health workers stated that the planned hospital disaster activity went well, as many as 49.64% of the sample of health workers stated that the implementation of resource mobilization was classified as Poor, and more than 70% of the sample health workers stated that the implementation of the other three components was classified as Poor. The Hospital Safety Index result fulfilled 0 standard compliance. In conclusion, overall, the preparedness of health workers at the Gunungsitoli General Hospital was inadequate."