Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BUMN guna mengoptimalkan dan mempertahankan kedudukannya dalam dinamisnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia melalui mekanisme restrukturisasi dengan memanifestasikan jumlah perusahaan yang pasti atau rightsizing melakukan pembentukan holding company. Perkembangan sektor bisnis yang semakin besar dan juga menantang tidak menutup kemungkinan kedepannya anggota holding BUMN melakukan ekspansi dengan pembentukan beberapa anak perusahaan dan beberapa anak perusahaan tersebut mengalami kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut timbul permasalahan yang mungkin dapat terjadi mengingat yang menjadi induk perusahaan adalah bagian dari suatu holding company BUMN yang dimana sebelum tergabung dalam holding kedudukannya adalah sebagai BUMN yang kemudian bertransformasi menjadi anggota dalam holding company BUMN. Penelitian ini dipaparkan guna mengetahui sejauh mana tanggung jawab anggota holding BUMN sebagai induk terhadap anak perusahaannya yang mengalami kerugian dan terkait status kerugian yang dialami anak perusahaan dalam kaitannya dengan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendeketan kasus. Adapun untuk bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab jawab anggota holding BUMN sebagai induk terhadap kerugian anak perusahaannya hanya sebatas pada saham yang disertakan sebagai modal atau limited liability kecuali dapat dibuktikan bahwa induk perusahaan memenuhi doktrin piercing the corporate veil. Dalam hal anak perusahaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan kerugian negara karena penyertaan modalnya dari penempatan langsung dari negara yang berasal dari APBN atau APBD melaikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh anggota BUMN.

---

SOE in order to optimize and maintain their position in the dynamic development and growth of the world economy through restructuring mechanisms by manifesting a definite number of companies or rightsizing the formation of a holding company. The development of the business sector that is getting bigger and also challenging does not rule out the possibility that in the future members of the SOE holding will expand with the formation of several subsidiaries and some of these subsidiaries suffer losses. In this regard, problems arise that may occur considering that the parent company is part of a SOE holding company which before joining the holding its position was as a SOE which then transformed into a member of a SOE holding company. This research was presented in order to determine the extent of the responsibility of members of the SOE holding as a parent to their subsidiaries that suffered losses and related to the status of losses suffered by subsidiaries in relation to state finances. The research method used is normative juridical using statue approach, conceptual approach and case approach. As for the research materials used, they consist of legal materials and non-legal materials through the study of legal documents and literature studies. The results of this study show that the responsibility of members of the SOE holding as the parent for the loss of its subsidiaries is only limited to the shares included as capital or limited liability unless it can be proven that the parent company meets the doctrine of piercing the corporate veil. In the event that a subsidiary suffers a loss, the loss cannot be categorized as a state loss because of its capital participation from direct placement from the state derived from the APBN or APBD through the participation of shares owned by members of the SOE holding."

"Pembentukan holding company BUMN menyebabkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dapat saling bersinergi. Dengan adanya sinergi tersebut, holding company BUMN rentan untuk bekerjasama melakukan tindakan anti persaingan. Dalam skripsi ini, penulis meneliti terkait pembentukan holding BUMN sektor pariwisata dan pendukungnya ditinjau dari hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa holding BUMN sektor pariwisata dan pendukungnya berada dalam sebuah cluster market, yaitu tourism prodct market. Selain itu, pembentukan holding company BUMN, secara khusus sektor pariwisata dan pendukungnya, wajib melakukan notifikasi kepada KPPU sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999. Terkait adanya potensi bundling, bentuk bundling yang dapat dilakukan adalah mixed bundling sehingga tidak melanggar ketentuan tying agreement dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999.

---

The establishment of State-Owned Enterprise (SOE’s) holding company has resulted in the companies that incorporated being able to support each other. Therefore, SOE’s holding company is vulnerable to cooperate in taking anti-competitive practices. In this thesis, the author examines the establishment of SOE’s holding company for tourism and its support from the perspective of Indonesia Anti Monopoly and Competition Law. This research is library research, which is done by using the typology of juridical normative research. The result of this research concludes that SOE’s holding company for tourism and its support is in a cluster market, namely tourism product market. Moreover, the establishment of SOE’s holding company, specifically the sector of tourism and its support, has fulfilled the notification requirement to KPPU in Article 29 paragraph (1) Law Number 5 Year 1999. Regarding the potential for bundling, the form of bundling that can be done is mixed bundling so it doesn’t violate the provisions of the tying agreement in Article 15 paragraph (2) Law Number 5 Year 1999."

"Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

This thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity."

"Salah satu peran perusahaan terhadap pembangunan tercermin dalam Corporate Social Responsi bility CSR . Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR kian menunjukkan peningkatan. Namun demikian, belum banyak perusahaan holding compa ny yang melaksanakan CSR secara komprehensif dan menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan strategi CSR pada holding company PT Astra International yang dilaksanakan secara komprehensif dan terinternalisasi dalam keseluruhan aktivitas perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut terdiri dari pelaksanaan program pengembangan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, sebagai salah satu metode dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui program Kampung Berseri Astra. Selain itu, ciri khas strategi CSR pada holding company PT Astra International terdapat dalam; tujuan, cara melaksanakan, indikator keberhasilan, penyandang dana, manfaat, dan waktu pelaksanaan CSR yang selaras dengan luasnya unit bisnis. Karakteristik tersebut terinternalisasi dalam strategi bisnis perusahaan.

---

One of company rsquo s roles in development is reflected in Corporate Social Responsibility CSR . In the last ten years, the number of companies implementing CSR has increased. However, not many holding companies implement CSR comprehensively and make it as part of the company rsquo s strategy. This study describes the CSR strategy at holding company of PT Astra International which has implemented comprehensively and internalized in all company rsquo s activities. This study was conducted using qualitative research methods. The results of this study show that the Astra CSR strategy consist of the implementation of community development programs with empowerment approach as a method in achieving social welfare through the program of Kampung Berseri Astra. The characteristics of CSR strategy at holding company of PT Astra International can be found in goal, vehicles, measurement, benefactors, benefits, and time frame of implementation CSR which in line with the scale of bussiness unit. Those characteristics are internalized in company strategy. "

"Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut.BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan.Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company."

"Di awal tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya merealisasikan pembentukan holding company di sektor farmasi. Pembentukan holding company tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2019 yang mengamanatkan penambahan penyertaan modal negara pada PT Bio Farma sehingga menjadikannya sebagai perusahaan induk. Penyertaan modal negara tersebut diperoleh dari pengalihan saham milik negara pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Lebih lanjut, pembentukan holding company di sektor farmasi sebagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan tentunya bersinggungan pada aspek hukum persaingan usaha yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan disusun secara deskriptif-analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembentukan holding company BUMN di sektor farmasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Perusahaan tetap melakukan pemberitahuan secara tertulis atau notifikasi meskipun terdapat ketentuan pengecualian terhadap perbuatan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan holding company BUMN farmasi tidak dapat dikatakan melanggar hukum persaingan usaha sepanjang tidak ada indikasi dan pembuktian dilakukannya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN farmasi tidak dikecualikan dan tetap tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya.

---

In the early 2020, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises finally executed the establishment of state-owned pharmaceutical holding company. The establishment of the holding company was legitimated by the issuance of Government Regulation (PP) Number 76 of 2019, which mandates addition of state capital participation into PT Bio Farma (Persero), making it the parent of the state-owned pharmaceutical holding. The state capital participation was obtained from the transferred shares of PT Kimia Farma Tbk and PT Indofarma Tbk. The establishment of state-owned pharmaceutical holding was aimed to increase the effectiveness and efficiency of the company. In the other hand, the establishment certainly relates with legal aspects of business competition as stated in Law No. 5 of 1999 and its derivate laws and regulations. In this research, the author uses juridical-normative law method with descriptive-analytic through a qualitative approach. This research finds that the establishment of the state-owned pharmaceutical holding has been done in accordance with the provisions in the competition law. The company has sent notification to KPPU even though it is not obligated to regarding to the exemption of regulated practices. Furthermore, the establishment of state-owned pharmaceutical company did not violate Law No. 5 of 1999 insofar as there is no indication or evidence of monopolistic practices and unfair business competition. In carrying out its business activities, state-owned pharmaceutical holding is not exempted and remain subject to all provisions in Law no. 5 of 1999 and its derivative laws and regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pembentukan holding dari sisi analisis masalah dalam pembentukan holding BUMN Perkebunan. Metode penelitian menggunakan data primer, sekunder, tersier dan dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Dari hasil penelitian didapati bahwa permasalahan-permasalahan dari sisi pembentukan holding BUMN Perkebunan mencakup diantaranya waktu pendirian holding yang panjang karena harus melalui berbagai lapisan birokrasi dan koordinasi antar Kementerian, kewenangan dalam pengelolaan anak perusahaan yang terbatas, struktur organisasi yang berubah-ubah setiap tahunnya yang mencakup pergantian Direktur yang sangat cepat maupun perubahan direktorat di induk perusahaan, hingga bentuk holding yang belum diimplementasikan secara optimal.

---

The purpose of this research is to conduct a problem analysis of the process of forming a holding in terms of the process of forming a plantation holding company. The research method involves the collection of primary, secondary, and tertiary data, as well as interviews with relevant sources. According to the study's findings, the difficulties encountered during the establishment of the Plantation BUMN holding included the lengthy process of establishing the holding due to the need to navigate various layers of bureaucracy and coordination between Ministries, limited authority in managing subsidiaries, an organizational structure that changes every year, including a very rapid change of directors as well as a change in directorate in the parent company, and a lack of authority in managing subsidiaries."

"Secara hukum perusahaan anggota group tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan group dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam group merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota group tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan group adalah merupakan badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri.Apabila salah satu anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku pemegang saham ia ikut serta bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang tersebut. Dengan demikian timbul permasalahan yaitu: mengapa induk perusahaan bertanggung jawab kepada pihak ketiga (kreditur), apabila anak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya? Apa bentuk tanggung jawab induk perusahaan atas permasalahan yang ditimbulkan oleh anak perusahaan tersebut? Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan apabila jaminan tersebut tidak mencukupi pelunasan hutang anak perusahaan?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif analisis dengan berpedoman pada norma-norma hokum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan tanggung jawab PT.Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya jabatan rangkap pada kepengurusan perseroan dalam perusahaan group merupakan hal yang secara nyata dapat mengikat induk perusahaan dengan anak perusahaan, sehingga kreditur dapat meminta induk perusahaan ikut terlibat dalam hal perikatannya. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa:induk perusahaan ikut serta sebagai penjamin corporate guarantee; personal guarantee; atau memberikan garansi terbatas terhadap pelunasan hutang-hutang anak perusahaan dengan kreditur. Konsekuensi dari kelalaian anak perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya dapat berakibat pada kewajiban induk perusahaan untuk melunasinya; apabila harta benda anak perusahaan disita terlebih dahulu dan belum dapat mencukupi untuk pelunasannya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab holding company terhadap perbuatan sub-holding company dan subsidiary company. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan holding company di Indonesia. Kedua, pembahasan mengenai pertanggungjawaban holding company terhadap anak perusahaannya. Dan ketiga, pembahasan mengenai pandangan pengadilan Indonesia terhadap corporate group. Ketiga pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus mengenai corporate group khususnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/N/1998, Putusan Mahkamah Agung No.1038 K/Pdt.Sus/2010, dan Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus/2008. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Penilitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai corporate group di Indonesia masih kurang lengkap dan jelas sehingga menimbulkan kerancuan-kerancuan mengenai perspektif yang harus diterapkan terhadap corporate group.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the liability of a holding company towards the actions done by its sub-holding and subsidiary companies. This thesis will mainly focus on three issues. First, the Indonesian regulation on holding companies. Second, holding company's liability towards the actions done by its sub-holdings and subsidiaries. And third, the perspective which Indonesian court adopt towards corporate group. These discussions are done based on the considerance of the judges in corporate group cases mainly in the Supreme Court Verdict No. 01/K/N/1998, Supreme Court Verdict No.1038 K/Pdt.Sus/2010, and Supreme Court Verdict No. 496 K/Pdt.Sus/2008. This research is a normative juridical research using legislation and case approach. This research concludes that the Indonesian regulation on corporate group is still incomplete and inapprehensive which leads to confusion on the perspective that should be adopted towards corporate group."

"Direktur Keuangan adalah posisi strategis yang bertugas merumuskan strategi, membuat kebijakan, dan mengelola semua hal yang berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CFO wanita terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan memeriksa apakah hubungan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan cash holding perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel fixed effect dan random effect, dengan 341 perusahaan di sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2014 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CFO wanita memiliki hubungan negatif dengan nilai perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa gender perempuan mungkin memiliki kecenderungan untuk lebih berhati-hati, menolak risiko, kurang percaya diri, dan kurang kompetitif dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. Namun demikian, perusahaan dengan kepemilikan kas yang lebih tinggi akan memiliki hubungan negatif yang lebih lemah antara CFO perempuan dan nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa cash holding yang tinggi dianggap memberikan peningkatan likuiditas dan biaya pembiayaan yang lebih rendah, distribusi dividen, dan potensi keberlangsungan perusahaan yang lebih kuat di masa krisis. Studi ini memberikan wawasan tambahan bahwa karakteristik gender penting dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan strategi keuangan perusahaan dan harus dipertimbangkan ketika memilih CFO di perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

---

Finance Director is a strategic position in charge of formulating strategies, making policies, and managing all matters related to the company's financial aspects. This study aims to examine the effect of female CFO on the firm value. In addition, this study will also examine whether that association is influenced by the firm cash holding policy. Hypothesis testing is conducted by using data panel fixed effect and random effect regression analysis, with of 341 companies in the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 to 2018. The results of the study shows that female CFO has a negative association with the firm value. This finding confirms that female gender may have the tendency to be more cautious, risk averse, less confidence, and less competitive in investment decision making, so it will reduce firm value. Nevertheless, firms with higher cash holdings will have weaker negative association between female CFO and firm value. This finding indicates that high cash holding perceived to give liquidity increase and lower cost of financing, dividend distribution, and stronger survival potential in crisis period. This study gives an additional insight that gender characteristics matter in policy making related to company financial strategies and should be considered when choosing a CFO in the company to maximize firm value. "