Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada bulan desember tahun 2019, seluruh dunia dikejutkan dengan kemunculan wabah penyakit baru di Wuhan yang menyerang sistem pernafasan manusia dan menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara di dunia. Penyakit yang dikenal sebagai Coronavirus Disease (COVID-19) ini ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) akibat kenaikan kasus yang cepat disertai angka kematian yang tinggi. DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia, maka diperlukan perilaku pencegahan dan pengendalian COVID-19 di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan perilaku penggunaan dan pengelolaan masker dalam upaya pencegahan COVID-19 masa pasca pandemi di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi masyarakat berusia 16-64 tahun di wilayah DKI Jakarta dengan total sampel sebanyak 624 responden. Analisis dilakukan secara bivariat dengan chi-square. Hasil uji bivariat diperoleh adanya hubungan antara tempat tinggal (p=0,010 <0,05), pengetahuan (p=0,000 <0,05), dan perilaku (p=0,023 <0,05) dengan kejadian COVID-19. Variabel lain seperti usia (p=0,457) dan jenis kelamin (p=0,165) ditemukan tidak memiliki hubungan signifikan (>0,05) dengan kejadian COVID-19. Oleh karena itu, perlu meningkatkan edukasi atau sosialisasi penggunaan masker dalam bentuk infografis yang lebih menarik sehingga dapat mengendalikan angka kejadian COVID-19.

---

The entire world was astonished in December 2019 by the appearance of a new illness outbreak in Wuhan, that affects the human respiratory system and spreads fast to more than 190 nations. Due to the rapid increase in cases and high fatality rate, Coronavirus Disease (COVID-19) has been designated a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). DKI Jakarta is one of the regions with the greatest COVID-19 instances in Indonesia, hence a COVID-19 prevention and control culture is required in the community. The purpose of this study was for analyzing the association between public knowledge and mask usage behavior and management in COVID-19 attempts at prevention in the post-pandemic Period in DKI Jakarta. This is a quantitative study using a cross-sectional design. Purposive sampling was the method used for this study, with inclusion criteria for people aged 16-64 in the DKI Jakarta area, yielding a total of 624 respondents. The analysis was performed bivariately using chi-square. The bivariate test results showed an association between residence (p = 0.010 <0.05), knowledge (p = 0.000 <0.05), and behavior (p = 0.023 <0.05) and COVID-19 incidence. Other characteristics, such as age (p = 0.457) and gender (p = 0.165), were found to have no significant association (>0.05) with COVID-19 incident. As this occurs, it is required to increase education or socialization on the use of masks in the form of visually appealing infographics in order to control the occurrence of COVID-19."

"Kajian ini membahas dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi ini harus segera diantisipasi, karena akan menimbulkan resesi ekonomi dan krisis pangan. Indikasi ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami minus 5,32% pada Triwulan II, 2020. Untuk mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi dan krisis pangan, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan antara lain melalui Perppu dan Perpres. Studi ini bertujuan mengkaji kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah resesi ekonomi dan krisis pangan dalam negeri di masa pandemi Covid-19. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan non-fiskal yang ditetapkan pemerintah tidak boleh hanya difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi semata, tetapi juga mutlak perlu memperhatikan ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu ditingkatkan produksi pangan terutama beras untuk mengurangi impor antara lain melalui pengembangan lumbung padi desa. Dalam mengatasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kebijakan pemerintah jangan kontradiktif. Dalam hal ini DPR memiliki peran dalam merumuskan kebijakan agar perekonomian nasional tidak terjebak dalam resesi ekonomi dan krisis pangan."

"Penelitian ini membahas mengenai makna budaya dalam perkembangan fesyen muslim di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Fesyen atau busana merupakan sesuatu yang dipakai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Fesyen muslim adalah busana yang memiliki nilai-nilai spiritual bagi penggunanya. Pada masa pandemi Covid-19 ini, fesyen muslim tidak berhenti mengalami perkembangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti melihat adanya kekhasan dalam perkembangan fesyen muslim di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Kekhasan tersebut terlihat melalui tahapan fenomenologi hingga akhirnya terlihat makna budaya yang terdapat dalam fenomena perkembangan fesyen muslim di Indonesia dalam masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan makna budaya dalam perkembangan fesyen muslim di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua macam makna budaya pada perkembangan fesyen muslim di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, yaitu makna spiritual dan makna estetika yang memengaruhi perkembangan fesyen muslim pada masa itu.

---

This study discusses the value of culture in the development of muslim fashion in Indonesia during the pandemic of Covid-19. Fashion or clothing is everything that is worn from head to toe. Muslim fashion is clothing that has spiritual values for its users. During the Covid-19 pandemic, Muslim fashion did not stop experiencing developments. This research uses qualitative method. The researcher saw a peculiarity in the development of Muslim fashion in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This uniqueness can be seen through the phenomenological stages until finally the cultural meaning contained in the phenomenon of the development of Muslim fashion in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The purpose of this research is to explain the meaning of culture in the development of Muslim fashion during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The results of this study are that there are two kinds of cultural meaning in the development of Muslim fashion in Indonesia during the Covid-19 pandemic, namely spiritual meaning and aesthetic meaning that influenced the development of Muslim fashion at that time."

"Skripsi ini mengkaji pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum perawat di masa pandemi Covid-19 dan perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara mendalam dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Simpulan penelitian ini adalah: pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab perawat secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pada masa pandemi Covid-19 terbit pula peraturan khusus yang terkait dengan perawat, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Covid-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bentuk perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan terpenuhinya seluruh hak perawat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengupayakan perlindungan bagi perawat agar terhindar dari penularan Covid-19 dengan cara menyediakan sarana dan prasarana bagi perawat, antara lain dengan penyediaan alat pelindung diri, memberikan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh perawat, serta melaksanakan vaksinasi kepada perawat.

---

This thesis examines the regulation of rights, obligations, and legal responsibilities of nurses during the Covid-19 pandemic and legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic using juridical-normative methods, with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal material, and primary data through in-depth interviews with Chairman of Persatuan Perawat Nasional Indonesia. The conclusions of this study are: the regulation regarding the rights, obligations and responsibilities of nurses in general is contained in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law Number 38 of 2014 concerning Nursing, and Regulation of the Minister of Health No. HK.02.02/148/2010 concerning Licensing and Implementation of Nurse Practices. Special regulations on Covid-19 related to nurses were also issued, including the Minister of Health Regulation No. 48 of 2020 concerning the Implementation of Vaccinations in the Context of the Covid-19 Pandemic, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 concerning the Determination of Covid-19 Due to Work as a Specific Occupational Disease, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Covid-19. Legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic is the fulfillment of all nurses' rights which have been regulated in various laws and regulations. This research suggests the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to seek protection for nurses to avoid Covid- 19 transmission by providing facilities for nurses, including by providing Personal Protective Equipment, providing supplements to increase nurses' immune system, and vaccinating nurses."

"Perkembangan lingkungan strategis baik dalam konteks global maupun nasional telah menempatkan intelijen pada posisi yang sulit dan situasinya pada saat ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan situasi pada masa Orde Baru. Intelijen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman bangsa dan negara. Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang berfungsi baik untuk memberikan deteksi dini, peringatan dini, maupun pencegahan dini melalui pengumpulan informasi, analisis strategis, dan/atau kegiatan-kegiatan kontra-intelijen melalui cara-cara cerdas termasuk operasi tertutup. Dengan fokus utama untuk mencegah pendadakan stratejik dan taktis, intelijen dimaksudkan demi terpeliharanya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Faktor kegagalan yang paling dominan pada kasus-kasus ini terjadi karena adanya kegagalan Intelijen yang diakibatkan oleh kegagalan kepemimpinan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuktikan bahwa peran badan intelijen sebagai penyedia informasi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini presiden, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat serupa sangat penting dan harus bersinergi.

---

.Development of the strategic environment in the context of both global and national levels has put the military including intelligence units in a difficult position at the moment and the situation is in stark contrast when compared with the situation in the New Order. Intelligence can be used as a tool to reduce concerns about the threat of the nation and the state. Intelligence is part of a national security system that serves both to provide early detection, early warning, and early prevention through information gathering, strategic analysis, and or the activities of counter intelligence through clever ways including covert operations. With the main focus to prevent strategic and tactical element of surprise, intelligence intended for the maintenance of the territorial integrity, sovereignty, and the safety of the entire nation. The most dominant factor in the failure of these cases occur because of the failure of intelligence due to the failure of leadership and policy decision making. This proves that the role of intelligence agencies as providers of information to policy makers in this case the president, the commander of the TNI, the chief of Police and officials alike are very important and should be synergize."

"Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia telah merenggut banyak korban termasuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Pemerintah menetapkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengizinkan mahasiswa tenaga kesehatan tingkat akhir untuk membantu menangani pasien COVID-19 yang tidak sejalan dengan perundang – undangan. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif, di mana penulis akan menjelaskan permasalahan tersebut secara deskriptif. Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta menerapkan aturan yang tertera dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mengizinkan mahasiswa keperawatan tingkat akhir untuk berpraktik dibawah pengawasan tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Dalam rangka melindungi mahasiswa yang bekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Dr. Asep Saifudin S.H., M.M., CHRP., CHRA. selaku Vice President of Human Capital & General Affair di PT Pertamina Bina Medika menjelaskan bahwa seluruh mahasiwa yang berpraktik di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) akan mendapatkan perlindungan dalam bentuk fasilitas kesehatan dalam bentuk BPJS dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) akan bertanggung jawab secara hukum. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sebagai salah satu rumah sakit yang menerapkan surat edaran tersebut akan bertanggung jawab atas tenaga kesehatannya. Dengan penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Kesehatan, sebaiknya cukup mengeluarkan surat edaran terutama yang tidak sejalan dengan perundang – undangan di Indonesia, hanya dalam keadaan yang darurat agar tidak menimbulkan disharmonsisasi.

---

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia has claimed many victims, including health workers as the front liners. The government stipulates Circular Letter Number HK.02.01/MENKES/4394/2020 concerning Registration and Licensing of Health Workers during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic which allows final-year medical students to help treat COVID-19 patients, which is not in line with the legislation. This research is in the form of normative juridical research with qualitative methods, where the author will explain the problem descriptively. Pertamina Central Hospital (RSPP), one of the largest hospitals in Jakarta, applies the rules stated in Circular Letter Number HK.02.01/MENKES/4394/2020 concerning Registration and Licensing of Health Workers during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemi, and allow final year nursing students to practice under the supervision of health workers who already have a Certificate of Registration (STR). In order to protect students working at Pertamina Central Hospital (RSPP), Dr. Asep Saifudin S.H., M.M., CHRP., CHRA. as Vice President of Human Capital & General Affairs at PT Pertamina Bina Medika explained that all students who practice at Pertamina Central Hospital (RSPP) will receive protection in the form of health facilities in the form of BPJS and Pertamina Central Hospital (RSPP) will be responsible for them. It can be concluded in this study that Pertamina Central Hospital (RSPP) as one of the hospitals implementing the letter, will be responsible for its health workers. This research suggests that Ministry of Health, to only issue circular letters especially those that are not in line with the legislation in Indonesia, only in an emergency situation so as not to cause disharmony."

"Online collaboration tools adalah aplikasi yang mendukung penggunanya untuk bekerja sama dengan rekan kerja atau tim dalam menyelesaikan pekerjaan dengan fungsinya antara lain dapat digunakan untuk berdiskusi & berkomunikasi, menyimpan proyek bersama, serta mengerjakan proyek secara bersama-sama. Pada Maret 2020, pandemi COVID-19 telah masuk ke Indonesia yang menyebabkan adanya kebijakan pembatasan sosial dengan salah satu kebijakannya adalah perubahan dari work from office menjadi work from home untuk beberapa perusahaan. Pada masa tersebut, penggunaan online collaboration tools untuk bekerja pun meningkat karena sebagai salah satu alternatif agar tetap bisa bekerja sama dengan tim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengguna dalam bekerja menggunakan online collaboration tools di saat masa pandemi COVID-19 telah berakhir dan untuk memprediksi apakah pengguna masih tetap melanjutkan penggunaannya. Penelitian ini mengadopsi teori technology affordance, task technology fit dan post acceptance model. Model penelitian meliputi 1) technology affordance (collaborative affordance, communication affordance, sharing resources affordance), 2) task-technoogy fit (utilization, task characteristics, perceived task technology fit), 3) post acceptance model (confirmation, perceived usefulness, satisfaction, continuance intention). Analisis data dilakukan menggunakan metode PLS-SEM dengan 404 responden valid. Hasil analisis nya menemukan bahwa faktor technology affordance, task-technology fit, confirmation, perceived usefulness, dan satisfaction membawa pengaruh terhadap intensi pengguna dalam melanjutkan penggunaan. Penelitian ini memberikan implikasi teoreties karena ada nilai keterbaruan dalam konteks online collaboration tools, serta implikasi praktis bagi pengembang aplikasi dan perusahaan tempat bekerja yang akan atau sedang menggunakan online colaboration tools.

---

Online Collaboration Tools is an application that supports its users to work together with colleagues or a team in completing work with its functions, being used to discuss & communicate, save projects, and work on projects together. In March 2020, the COVID-19 pandemic entered Indonesia which resulted in a social violation policy with one of the policies being a change from working from the office to working from home for several companies. At that time, the use of online collaboration tools for work also increased because it was an alternative to being able to work with the team. This study aims to analyze the factors that influence users to work using online collaboration tools when the COVID-19 pandemic has ended and to predict whether users will continue to use them. This study adopts the theory of technology affordances, task technology fit, and post acceptance model. The research model includes 1) technology affordances (collaborative affordance, communication affordance, sharing resources affordance), 2) task-technology fit (utilization, task characteristics, perceived task technology fit), 3) post-acceptance model (confirmation, perceived usefulness, satisfaction, continuance intention). Data analysis was carried out using the PLS-SEM method with 404 valid respondents. The results of the analysis found that technology affordance, task-technology fit, confirmation, perceived usefulness, and satisfaction factors influenced the user’s intention to continue using it. This research provides theoretical implications because there is a novelty value in the context of online collaboration tools, as well as practical implications for application developers and workplace companies that will or are currently using online collaboration tools."