Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 50726 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Made Astrin Dwi Kartini
Rekonstruksi Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai Pengusaha Kena Pajak = Policy Reconstruction of Legal Entity State Universities as Taxable Persons
"Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH ialah sebuah institusi pemerintah yang bersifat non-profit yang didirikan dalam rangka pemerataan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan pendirian PTN-BH sebagai pemerataan pendidikan mulai berhadapan dengan fakta dikeluarkannya kebijakan penerapan perpajakan atas PTN-BH, dimana PTN-BH ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menimbulkan permasalahan sebab dapat menghambat pelaksanaan pendidikan tinggi sebagaimana kewajiban Tri Dharma. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis implikasi kewajiban perpajakan PTN-BH setelah ditetapkan sebagai PKP ditinjau dari compliance cost dan Tri Dharma. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara studi komparasi pengenaan PPN atas PTN-BH di beberapa negara di dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian post-positivist dengan metode pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penetapan PTN-BH menjadi PKP menyebabkan compliance cost PTN-BH bertambah Bila ditinjau dari fungsi negara, penetapan PTN-BH sebagai PKP tidak menciderai fungsi negara, karena jasa pendidikan dikecualikan dari jasa kena pajak. Akan tetapi, penetapan PTN-BH sebagai PKP diprediksi akan mendistorsi penyelenggaraan pendidikan tinggi.Di satu sisi, hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa international best practice atas pemajakan institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah adalah Negara Malaysia karena menyediakan informasi peraturan yang komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh kalangan.
Legal Entity State University or PTN-BH is a non-profit governmental organization that is established for equity in education. However, after a period of time, the purpose of establishing PTN-BH as equity in education begins to confront the enforcement of a taxation policy on PTN-BH, where PTN-BH was assigned as Taxable Persons. Consequently, the policy raises problems because it can impede the implementation of three pillars of high education. This research was conducted to analyze the implications of PTN-BH tax obligations after being determined as taxable persons in terms of compliance costs and Tri Dharma. In addition, this study also aims to analyze a comparative study of the imposition of VAT on PTN-BH in several countries in the world. This study applied a post-positivist research method which the collection of data used a qualitative approach namely literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implications of establishing PTN-BH as taxable persons makes compliance cost of PTN-BH is increasing. However, the establishment of PTN-BH as PKP is predicted to distort the implementation of higher education. On the other hand, the result of the literature study proves that the international best practice for taxation of higher education institutions organized by the government is the state of Malaysia because it provides comprehensive regulatory information and easily accessed by all groups."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Syahfitri Meizarini Zulkarnaini
Implementasi Kebijakan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dipercepat Bagi Sektor Konstruksi Pada Masa Pandemi Covid-19 = Implementation of Preliminary Refund of Overpaid Value Added Tax Facility for the Construction Sector During the Covid-19 Pandemic
"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Fasilitasini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan dan persyaratan tertentu sebagaimana yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran PMK, salah satunya PKP sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendominasi PDB nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk PKP Sektor Konstruksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu cashflow PKP konstruksi karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 mudah untuk dipahami oleh PKP konstruksi. Namun, kendalanya adalah tidak semua pihak memanfaatkan fasilitas ini serta masih banyak kendala dalam sistem serta sumber daya yang disediakan pemerintah dalam melayani pengajuan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kemudian, masih ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN. Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa upaya dengan memaksimalkan potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management
The Government of Indonesia issued a Preliminary Return of Excess Value Added Tax policy as regulated in PMK Number 23/PMK.03/2020 as amended in PMK Number 149/PMK.03/2021. This facility can be utilized by Taxable Entrepreneurs who carry out certain activities and requirements as in accordance with the criteria listed in the PMK attachment, one of which is PKP in the construction sector. The construction sector is a sector that dominates Indonesia's national GDP. This study aims to determine the implementation of the Preliminary Return of Excess VAT policy for PKP in the Construction Sector. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection was carried out in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that the Preliminary Return of VAT policy is quite helpful for construction PKP cashflow because restitution only takes 1 month, in contrast to normal restitution which takes up to 12 months. In addition, the provisions in PMK Number 23/PMK.03/2020 are easy for construction PKPs to understand. However, the problem is that not all parties take advantage of this facility and there are still many obstacles in the system and resources provided by the government in serving the application for the initial return facility. Then, there is still the potential for a post-audit and the imposition of sanctions if a VAT underpayment is found. This Preliminary VAT refund also has an impact on reducing VAT receipts in Indonesia. To secure revenue, the Directorate General of Taxes takes several efforts by maximizing the potential for VAT receipts and conducting supervision with Compliance Risk Management."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhiyasa
Analisis Kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di DKI Jakarta = Policy Analysis of Land and Building Rights Acquisition Fees(BPHTB) on Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) in DKI Jakarta
"Perjanjian pengikatan jual beli atas unit properti yang meningkat diindikasikan terjadinya penghindaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di ibukota Jakarta. Upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atas perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli sebagai kredit pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pengikatan jual beli ditinjau dari kepastian hukum, serta dampaknya bagi masyarakat dan pengembang properti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil analisis menemukan ketidakpastian hukum atas kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pengikatan jual beli karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex speialis les generalis) berimplikasi tidak dapat mewujudkan fungsi budgetair, tidak memenuhi prinsip fleksibilitas administrasi sebagai Kredit Pajak Daerah, tidak memenuhi prinsip keberterimaan secara politis karena pendefinisiannya mengandung multi interpretasi dan tidak memenuhi substansi dasar pengenaan pajak terutang. Dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat secara ekonomis menjadi beban dan tidak adil, sedangkan bagi pengembang properti akan mengalami kesulitan menerapkan ketentuan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan saat ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak calon pembeli karena kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan.
The increase in the sale and purchase agreement on property units is an indication of the avoidance of taxes on the acquisition of land and building rights in the capital city of Jakarta. In an effort to prevent such tax evasion, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued a tax policy on the acquisition of land and/or building rights on the preliminary agreement for binding sale and purchase as a local tax credit. This study aims to analyze the policy for the acquisition of land and building rights for binding sale and purchase agreements in terms of legal certainty, as well as its impact on the community and property developers. This research uses descriptive qualitative method. The results of the analysis found legal uncertainty over the policy of land and building rights acquisition fees for binding sale and purchase agreements because it was contrary to higher regulations (lex speialis les generalis) which had implications for not being able to realize the budgetair function, not meeting the principle of administrative flexibility as a Regional Tax Credit, fulfills the principle of political acceptance because its definition contains multiple interpretations and does not meet the basic substance of the imposition of tax payable. The impact of this policy on the community is economically burdensome and unfair, while property developers will have difficulty implementing the provisions for imposing duties on the acquisition of land and building rights when the sale and purchase agreement is signed with the prospective buyer because the policy is contrary to the Taxation Law."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Guntur Herprabangkoro
Desain Tax Compliance Requirements Untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu = Design of Tax Compliance Requirements for Taxpayers with a Specific Gross Turnover
"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi konsep presumptive taxation dalam kebijakan PPh atas UMKM di Indonesia, Thailand, dan Malaysia, serta merekomendasikan desain tax compliance requirements untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode kualitatif deskriptif dilakukan dengan menggunakan data primer hasil wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen. Dari analisis evaluasi kebijakan, ditemukan bahwa terdapat kelemahan dari sistem pajak penghasilan saat ini, yaitu tidak semua wajib pajak yang menggunakan tarif PPh Final untuk peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp4.8 miliar adalah UMKM. Di samping itu, masih terdapat gap yang cukup tinggi antara jumlah UMKM dengan jumlah WP yang membayar PPh tarif khusus. Kontribusi setoran PPh Final UMKM terhadap penerimaan pajak nasional tahun 2016-2022 masih sangat rendah. Penelitian ini merekomendasikan tiga usulan kebijakan terkait tax compliance requirements yang telah mempertimbangkan kesesuaian dengan Asas Pemungutan Pajak, yaitu: (i) melakukan tagging “UMKM” pada subjek pajak ketika registrasi NPWP, (ii) meningkatkan sosialisasi kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM serta anak muda di bangku sekolah atas, dan (iii) melakukan edukasi terkait pembukuan sederhana melalui pengembangan aplikasi pembukuan sederhana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). Lebih lanjut, untuk mendorong perkembangan UMKM melalui konteks hukum pajak yang transformatif dan mendukung mobilitas, maka disarankan agar pemerintah melakukan amandemen perpajakan, salah satunya melalui omnibus law
This study aims to evaluate the implementation of the presumptive taxation concept in the income tax policy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, Thailand, and Malaysia, as well as to recommend designing tax compliance requirements for Taxpayers with a Specific Gross Turnover. A descriptive qualitative method was conducted using primary data from interviews and secondary data from various literatures and documents. From the policy evaluation analysis, it has been discerned that there exists an inherent flaw in the current income tax system; not all taxpayers employing the Final Income Tax rate for gross turnovers up to IDR 4.8 billion qualify as MSMEs. In other other hand, Indonesia still facing a considerable gap between the number of MSMEs and the number of taxpayers who pay based on final tax rates. The contribution of MSMEs' final income tax payments to national tax revenue in 2016-2022 is still very low. This study recommends three policy proposals related to tax compliance requirements that have considered suitability with the Principle of Tax Collection, namely: (i) tagging "MSME" for taxpayers when registering the Tax Identification Number (TIN), (ii) increasing the socialization of tax obligations for MSMEs and high school students, and (iii) conducting education related to simple bookkeeping through the developing an applications in accordance with the Financial Accounting Standards (FAS) for MSMEs. Furthermore, to advance the growth of MSMEs within a transformative tax legal framework that fosters mobility, we recommend that the government enact tax amendments, one of which should be through the MSMEs-specific omnibus law."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitanggang, Tupa Andri Armando
Analisis putusan pengadilan pajak atas penyerahan casing dan tubing high grade ditinjau dari teori place of supply dan compliance cost: studi kasus penyerahan di kawasan perdagangan bebas Batam = Analysis of tax court verdict on submission of casing and tubing high grade judging from the theory of place of supply and compliance cost: case study of submission in Batam free trade zone
"Badan peradilan pajak di Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi) sehingga sengketa pajak yang serupa berpotensi untuk disidangkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Pajak dan menjelaskan kekeliruan pendapat Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan Kedudukan Kantor Cabang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPN adalah tempat kegiatan usaha yang harus memenuhi kewajiban PPN berdiri sendiri terpisah dari Kantor Pusatnya, termasuk kewajiban menerbitkan faktur pajak. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivism dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu Putusan Pengadilan Pajak dan terdapat Dissenting Opinion Majelis. Hasil penelitian menunjukkan ada 2 (dua) hal yang mendasar mengapa terjadinya perbedaan hasil putusan pengadilan pajak. Pertama dilihat dari perspektif teori place of supply dan kedua dilihat dari kedudukan kantor cabang. Ditinjau dari teori place of supply, tempat penyerahan Casing dan Tubing High Grade (BKP) telah terjadi saat penyerahan di Batam yang dilakukan oleh Kantor Cabang Batam kepada PT Pertamina EP di Batam sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya dalam Perjanjian. Perjanjian berisi antara lain Penyerahan BKP akan dilakukan di Batam dengan Pengantaran BKP di lokasi project PT Pertamina EP (dalam daerah pabean). Penyerahan BKP di Batam mengakibatkan berpindahnya penguasaan fisik atas BKP dari Kantor Cabang Batam sebagai pihak yang menyerahkan kepada PT Pertamina EP sebagai pihak yang menerima Penyerahan. Penyerahan BKP di Batam dibuktikan dengan Dokumen Pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Batam.
The Indonesian Tax Court in examining and deciding tax disputes is not bounded by the previous judicial decisions, so that the similar tax dispute cases are potentially recourted. This research aims to analyze Tax Court Decision is not in accordance with evidences and provisions of tax law and regulation. This research aims also explains standing of Branch Offices and Head Office. In legal provisions, Branch Office is part of Head Office. For simplicity of administration, Head Office and Branch Office are separate entities in fulfilling Tax Obligations referred to Article 12 paragraph (1) of VAT Law. This research uses Qualitative Research Methods by focusing data on phenomena Tax Court Decision and there is exist Dissenting Opinion. The results of this research show that there are 2 (two) fundamental reasons stating the results differences from the tax court verdict. The first reason can be seen from the perspective of the place of supply theory and the second reason is related to the position of the branch office itself. In terms of place of supply theory, the delivery site of Casing and Tubing High Grade (BKP) had occurred when the handover in Batam was carried out by the Batam Branch Office to PT Pertamina EP in Batam which was previously agreed in the Agreement. The Agreement states that the delivery of BKP will be carried out in Batam and delivery services of BKP at the PT Pertamina EP project site (in the customs area). The BKP Submission in Batam Branch Office resulted in the transfer of physical control over the BKP from Batam Branch Office to PT Pertamina EP. Submission of BKP in Batam is evidenced by Customs Documents consisting of notification of imported goods (PIB) and Minutes of Handover of Goods (BASTB) in Batam."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T55366
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daffa Abyan
Analisis Alternatif Kebijakan Pajak atas Kegiatan Cryptomining di Indonesia = Analysis of Tax Policies Alternatives for Cryptomining Activities in Indonesia
"Kegiatan cryptomining telah secara masif menjadi pusat perhatian di beberapa negara akibat adanya potensi eksternalitas negatif. Setiap miners akan meningkatkan peluang keberhasilan dengan mengonsumsi energi listrik untuk menjaga kecepatan hashrate. Hal ini yang membuat kegiatan cryptomining memiliki hidden cost berupa emisi karbon dari pemanfaatan energi listrik yang eksesif. Belum adanya pertimbangan atas potensi biaya eksternalitas negatif serta faktor lain pada perumusan PMK 68 tahun 2022 menjadi kelemahan dari kebijakan ini. Maka penelitian ini mencoba mengidentifikasi seluruh faktor-faktor yang terkait dalam merumuskannya terhadap alternatif kebijakan pajak lain di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan pajak serta memberikan desain alternatif kebijakan pajak atas kegiatan cryptomining. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, data sekunder, dan studi literatur. Hasil penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis delapan faktor terkait yang seharsunya dipertimbankan dalam merumuskan kebijakan pajak. Dari delapan faktor tersebut, baru dua faktor yang sudah dipertimbangkan dalam regulasi saat ini sehingga dibutuhkan penyesuaian kembali. Selain itu, pada penelitian ini juga memberikan alternatif kebijakan pajak lain yang mungkin dapat diterapkan oleh pemerintah, baik sebagai tambahan beban pajak atau perlakuan lain. Setiap alternatif kebijakan pajak pun memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga pemilihannya bergantung kepada keputusan pemerintah Indonesia. Peneliti merekomendasikan bahwa studi lebih lanjut untuk melihat faktor lain, empirical evidence, benchmark dengan negara lain untuk kegiatan cryptomining di Indonesia sangat perlu untuk dilakukan. Penelitian mengenai setiap alternatif kebijakan pajak yang ditemukan dalam penelitian ini menarik untuk dapat didalami dan dipelajari lebih lanjut.
Cryptomining activities have massively become the center of attention in several countries due to the potential for negative externalities. Every miners will increase the chances of success by consuming electrical energy to maintain the hashrate speed. This makes cryptomining activities have hidden costs in the form of carbon emissions from the excessive use of electrical energy. The absence of consideration of the potential costs of negative externalities and other factors in the formulation of PMK 68 in 2022 is a weakness of this policy. So this study tries to identify all the factors involved in formulating it to other tax policy alternatives in Indonesia. The purpose of this study is to identify the factors needed in formulating tax policy and provide an alternative design of tax policy for cryptomining activities. The research was conducted with a qualitative approach and data collection techniques with interviews, secondary data, and literature studies. The results of this study identify and analyze eight related factors that should be considered in formulating tax policy. Out of these eight factors, only two have been considered in the current regulation, so readjustment is needed. In addition, this study also provides alternative tax policies that may be applied by the government, either as an additional tax burden or other treatment. Each alternative tax policy has its own strengths and weaknesses, so the choice will depend on the decision of the Indonesian government. The researcher recommends that further studies to look at other factors, empirical evidence, benchmark with other countries for cryptomining activities in Indonesia are very necessary. Research on each alternative tax policy found in this study is interesting to be explored and studied further."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jita Shofiyani
Analisis Pelaksanaan Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan 14 OECD Dalam Implementasi Kebijakan Mutual Agreement Procedure di Indonesia = Analysis of the Implementation of Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan 14 OECD in the Implementation of the Mutual Agreement Procedure Policy in Indonesia
"Sebagai negara yang terlibat dalam pembentukkan BEPS Action Plan 14, atas implementasi MAP di Indonesia dinilai sesuai standar dalam BEPS Action Plan 14. Agar semakin baik, Pemerintah juga mengatur MAP dalam Pasal 27C UU HPP. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan BEPS Action Plan 14 pada kebijakan MAP di Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak untuk mengajukan atau tidak mengajukan MAP di Indonesia, dan menganalisis dasar pertimbangan dicantumkannya klausul MAP dalam UU HPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MAP di Indonesia menunjukkan hasil yang baik karena telah mengadopsi sebanyak 18 rekomendasi BEPS Action Plan 14. Adapun, faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak untuk mengajukan MAP diantaranya kesempatan menghilangkan double tax, pembaharuan MAP, dapat mengajukan MAP bersamaan dengan domestic remedies, dan lainnya. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi untuk tidak mengajukan MAP antara lain hasil keputusan berupa agree to disagree, jangka waktu penyelesaian keberatan dan banding bisa lebih cepat dibandingkan MAP, mutasi pegawai DJP, transparansi DJP dalam proses perundingan, dan lainnya. Selanjutnya, pertimbangan dicantumkannya klausul MAP dalam UU HPP disebabkan terdapat tiga isu yaitu isu administratif, kedudukan MAP dalam hukum pajak di Indonesia, dan permasalahan apabila MAP diajukan bersamaan dengan upaya hukum domestik.
As a country involved in the formation of BEPS Action Plan 14, implementing MAP in Indonesia is assessed based on the BEPS 14 Action Plan standards. To improve the implementation of MAP, the Government also ratified Article 27C of the HPP Law. This research aims to analyze the implementation of BEPS Action Plan 14 on MAP policy in Indonesia, the factors behind taxpayers applying or not applying for MAP in Indonesia, and the reason the MAP clause regulates in the HPP Law. This research uses a qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results show that the implementation of MAP in Indonesia has shown good results because it has adopted as many as 18 BEPS Action Plan 14 recommendations. Meanwhile, the factors behind taxpayers submitting a MAP are the opportunity to eliminate double taxation, renewal of MAP, MAP can be submitted together with judicial remedies, etc. Meanwhile, the factors behind not submitting the MAP are the results of the decision agreeing to disagree, the time for resolving objections and appeals can be faster than MAP, employee mutations in the DGT, DGT transparency in the negotiation process, etc. In addition, the basis for considering the inclusion of the MAP clause in the HPP Law is due to three issues: administrative issues, the position of MAP in tax law in Indonesia, and problems if the MAP is filed together with domestic legal remedies."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Aulia Ulfah
Kemunculan Perpustakaan Hijau di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Indonesia = The Emergence of Green Libraries in Indonesian Legal Entity State Universities
"Pembangunan perpustakaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan memainkan peran kunci dalam mempromosikan lingkungan yang lebih sehat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan memastikan bahwa tindakan generasi saat ini tidak membahayakan generasi mendatang. Perpustakaan hijau berfungsi sebagai pengaruh pendidik, dan pendukung untuk keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial, dengan menerapkan agenda keberlanjutan. Untuk lebih mendorong rencana keberlanjutan perpustakaan akademik di Indonesia, prinsip ramah lingkungan penting untuk digabungkan dalam pelaksanaan program kerja, pertumbuhan, pemeliharaan, dan layanan perpustakaan. Penelitian ini menggunakan standar Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) yang dikembangkan oleh United States Green Building Council (USGBC) dan daftar kontrol yang dirilis oleh Environment, Sustainability and Libraries Section, International Federation of Library Associations and Institutions (ENSULIB IFLA) sebagai patokan dan panduan untuk instrumen penelitian. Penelitian ini dilakukan di 10 perpustakaan akademik di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penerapan perpustakaan ramah lingkungan di Indonesia masih sangat terbatas. Pustakawan juga menunjukkan kurangnya keakraban dengan konsep perpustakaan hijau dan berkelanjutan ini. Namun demikian, perpustakaan di Indonesia merespons positif dan menunjukkan niat baik terkait konsep perpustakaan hijau, meski keterlibatan mereka saat ini masih terbatas.
The development of environmentally friendly and sustainable libraries plays a key role in promoting a healthier environment, thereby improving the quality of life and ensuring that our actions do not endanger future generations. Such libraries serve as influences, educators, and supporters for ecological, economic, and social sustainability, by implementing a clear sustainability agenda. To further drive the sustainability plan of academic libraries in Indonesia, it is crucial to incorporate environmentally friendly principles into the implementation of work programs, growth, maintenance, and library services. This research uses the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) standards developed by the United States Green Building Council (USGBC) and the checklist released by the Environment, Sustainability and Libraries Section of the International Federation of Library Associations and Institutions (ENSULIB IFLA) as benchmarks and guides for research instruments. This study was conducted in 10 academic libraries at Legal-Entity State Higher Education Institutions (PTN-BH) in Indonesia. The findings show that the implementation of environmentally friendly libraries in Indonesia is still very limited, with librarians showing a lack of familiarity with this concept of green and sustainable libraries. However, libraries in Indonesia respond positively and show goodwill towards the concept of green libraries, although their involvement is currently still limited."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Mey Lina Hamid
Aspek perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia: studi kasus pada lima PTNBH = Taxation aspects of state universities with legal entity in Indonesia: case studies on five PTNBH
"Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 dengan pola pengelolaan keuangan PTNBH. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan dalam pengenaan ketentuan perpajakan pada lima PTNBH serta menganalisis ketentuan perpajakan di luar negeri dengan membandingkan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa permasalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan setelah diterbitkannya SE 34 Tahun 2017 yang berdampak pada pengenaan PPh Badan dan PPN serta belum maksimalnya tata kelola yang baik dalam hal integrasi keuangan. Aturan di beberapa luar negeri mengecualikan pajak terkait jasa pendidikan dan sejauh ini peraturan yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama hanya saja tidak semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dikecualikan dari pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu mepertimbangkan pembuatan kebijakan khusus untuk PTNBH untuk menghindari ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku agar sejalan dengan asas pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus didasari oleh asas certainty.
In connection with the issuance of the Director-General of Tax Circular Number SE-34/PJ/2017 with the PTNBH financial management pattern. Therefore, this study will examine the problem in the imposition of tax provisions on PTNBH and analyzing taxation provisions abroad by comparing current regulations in Indonesia. The approach taken in this study is a qualitative approach with a descriptive design. The results of this study indicate in implementing taxation provisions after the issuance of SE 34 2017, which affects the imposition of Corporate Income Tax and imposition of VAT, it has also not maximized good governance in terms of financial integration. The rules for foreign countries are related to education services, and so far, the regulations that exist in Tridharma Indonesia universities are exempt from taxes. Besides, the Directorate General of Taxes needs to consider making a special policy for PTNBH to avoid uncertainty about tax provisions that are consistent with the tax must be based on the principle of certainty."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parama Tirta Wulandari Wening Kusuma
Analisa kebijakan penambahan areal tanam dan peningkatan produktivitas dalam mendukung tercapainya swasembada jagung = Policy analysis ektensification and improving productivity policy in supporting self sufficiency in corn commodity
"ABSTRAK
Jagung merupakan salah satu komoditi utama yang diharapkan mampu mencapai swasembada hingga akhir RPJMN 2019. Swasembada jagung diarahkan kepada peningkatan produksi jagung sehingga tidak akan diberlakukan lagi kebijakan impor. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan kebijakan swasembada jagung dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, dengan skenario Penambahan Areal Tanam PAT seluas 3 juta Ha dan peningkatan produktivitas 53,13 Ku/Ha. Penelitian ini bertujuan untuk : 1 Mengukur ketercapaian swasembada jagung nasional dengan membangun model sistem dinamis ketersedian jagung nasional sebelum dan sesudah ada kebijakan swasembada; 2 Menyusun kebijakan alternatif agar swasembada jagung dapat tercapai. Hasil validasi dan verifikasi model sistem mampu menggambarkan kondisi aktual yang ada. Hasil simulasi menunjukan bahwa swasembada jagung dapat tercapai secara berkelanjutan hingga tahun 2019 melaui kebijakan peningkatan indeks pertanaman, dan skenario ekstensifikasi PAT realistis, ekstensifikasi optimis dan perpaduan antara kebijakan ektensifikasi realistis dan intensifikasi.
ABSTRACT
Corn is one of five main commodities that are expected to achieve self sufficiency at the end of RPJMN 2019. Gap between supply and demand capacities was still quite large, so that imports are still being conducted. The government through the Ministry of Agriculture issued self sufficiency policy with extensification and intensification, with the scenario increasing of Planting Areas PAT up to 3 Million Ha and increasing productivity up to 53,18 Ku Ha. This study aims to 1 Measure the achievement of national self sufficiency of corn by establish a model of dynamic system of national corn availability before and after policy of self sufficiency 2 Develop some alternatives policy for corn self sufficiency. The simulation results showed that increasing the cropping index can be achieved self sufficiency of maize continuously until 2019, as well the scenario of extensification PAT realistic, optimistic and the combination of realistic and intensification."
2015
T48506
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>