Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, purnawirawan  militer dinilai menarik oleh partai politik karena dapat membantu meningkatkan dukungan terhadap partai politik dalam mendulang suara partai.  Seperti kasus di Lampung 1 memperlihatkan adanya pemanfaatan jaringan purnawirawan militer dalam pendulangan suara Partai Golkar dengan mencalonkan kandidat yang berasal dari kalangan purnawirawan militer. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemanfaatan modal sosial milik Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus selaku purnawirawan militer di Pileg tahun 2019. Penelitian ini berlandaskan pada teori modal sosial milik Putnam (1995) yang mengacu kepada jaringan, kepercayaan, dan penerapan nilai/norma dalam proses perolehan suara. Penelitian ini berargumen bahwa selalu adanya ruang bagi purnawirawan militer di politik dipengaruhi oleh kepemilikan jaringan yang secara pasti dapat digunakan untuk menambah suara  yang dibutuhkan secara cepat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat interaksi antara internal partai, purnawirawan militer, dan kekuatan eksternal yang menciptakan penguatan dalam modal sosial seorang Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus di kontestasi. Partai  Golkar yang turut memberi jabatan internal untuk Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus yang semakin memperkuat kedudukannya di partai untuk menggunakan modal sosialnya. Kesimpulan yang didapat adalah kepemilikan modal Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus dalam proses pendulangan suara dengan adanya bantuan rekan sejawat militer untuk berhasil memperoleh suara terbanyak di Lampung I.

---

In Indonesia, retired military officers are considered attractive by political parties because they can help increase support for political parties in gaining votes. For example, the case in Lampung 1 shows that the network of retired military officers was utilized in gaining votes for the Golkar Party by nominating candidates from among retired military officers. This research focuses on identifying and analyzing how the social capital of Lt. Gen. TNI (ret.) H. Lodewijk F. Paulus as a retired military officer is utilized in the 2019 legislative elections. This research is based on Putnam's (1995) Social Capital Theory which refers to networks, trust, and application of values/norms in the process of obtaining votes. This research argues that there is always room for retired military officers in politics, influenced by the ownership of a network that can definitely be used to quickly add the needed votes. This research found that there was an interaction between internal parties, retired military officers and external forces which created a strengthening of the social capital of TNI Lt. Gen. (Ret.) H. Lodewijk F. Paulus in the contest. The Golkar Party also gave an internal position to Lt. Gen. TNI (Ret.) H. Lodewijk F. Paulus, who further strengthened his position in the party to use his social capital. The conclusion obtained is that Lt. Gen. TNI (ret.) H. Lodewijk F. Paulus had capital ownership in the process of gaining votes with the help of military colleagues to successfully obtain the most votes in Lampung I."

"Disertasi ini membahas proses masuknya Purnawirawan TNI ke dalam politik dan kinerjanya setelah berada di dalam arena politik. Penelitian ini menduga bahwa dengan berperannya Purnawirawan TNI dalam kegiatan politik akan memberikan karakteristik baru pada pola relasi sipil-militer di Indonesia. Dalam menjelaskan fenomena ini penelitian menggunakan pendekatan jaringan Actor-Network Theory (ANT). Pendekatan ANT berfokus pada relasi performatif antara aktor dengan actant baik human actant maupun non-human actant. Kedua actant ini bertindak sebagai mediators (pengambil alih tindakan aktor). Penelusuran pendekatan ANT berusaha menggali suatu peristiwa secara riil dan detail. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan penggunaan data sekunder terkait.Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah, pertama, penelitian ini berfokus pada tiga aktor Purnawirawan TNI yang masuk ke ranah politik (informan kunci) dan relasinya dengan sekian banyak human actant (informan) dan non-human actant. Penelitian ini.setidaknya menelusuri enam (6) non-human actant yang menjadi mediators. Keenam non-human actant tersebut adalah: Partai Politik dan Kondisi Politik secara umum; Pembentukan Karakter TNI;Purnawirawan TNI sebagai Warga Sipil; Usia Pensiun, Orientasi Kekuasaan dan Kegiatan pasca Pensiun Purnawirawan TNI; Pengalaman Dwi Fungsi ABRI; dan Organisasi Purnawirawan TNI. Sebagian non-human actant ini menggambarkan temuan “motif idealis” yang melatarbelakangi Purnawirawan TNI masuk ke ranah politik. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pada sebagian kecil Purnawirawan TNI berpolitik didasarkan pada “motif pragmatis”, seperti misalnya keinginan tetap berkuasa dan tujuan ekonomi. Tentang “motif pragmatis”, penelitian mengakui belum berhasil menggalinya secara lebih dalam, masih tergolong sebagai “background plasma” sebagaimana dikatakan oleh Pendekatan ANT. Penelitian juga menyimpulkan bahwa: 1) aktor Politisi Purnawirawan TNI yang berseberangan dengan rezim penguasa membentuk pilihan partai politik selain partai berkuasa; 2) pengelompokan Politisi Purnawirawan TNI mengikuti pola-pola tertentu; dan 3) terdapat beberapa bentuk partisipasi politik Politisi Purnawirawan TNI.Kedua, mengenai group formation relasi sipil-militer dan peran Politisi Purnawirawan TNI dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, penelitianmenyimpulkan bahwa: 1) Politisi Purnawirawan TNI tidak dapat dikatakan mewakili kepentingan militer; 2) Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi (connector) dan peredam konflik (arbitrator-mediator) Politisi Sipil dengan Militer; 3) komitmen Purnawirawan TNI pada konstitusi dan politik negara berperan positif dalam konsolidasi demokrasi. Ancaman konsolidasi demokrasi muncul justru dari lemahnya infrastruktur dan institusionalisasi demokrasi. Ketiga, mengenai sumbangsih Pendekatan ANT pada studi sosiologis relasi sipil-militer, menyimpulkan bahwa relasi sipil-militer dipandang sebagai agregasi dari relasi performatif berbagai aktor sehingga diperoleh gambaran riil & detail relasi sipil-militer. Berdasarkan cara pandang demikian, penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik relasi sipil-militer di Indonesia is constantly made and remade, dapat terus berkembang. Pada saat penelitian ini dilakukan Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi dan peredam konflik politisi sipil dengan militer. Keempat, modifikasi-kritik penelitian ini terhadap Pendekatan ANT adalah: penelitian ini memasukan non-human actant yang tidak terbatas hanya pada saat tindakan aktor diambil (critical moment), tidak sebatas kondisi “here and now ”, namun juga konteks kesejarahan/pengalaman (related past time) aktor (seperti Pembentukan Karakter TNI dan Pengalaman Dwi Fungsi ABRI), sebagaimana juga menjadi masukan Boyana Peric terhadap Pendekatan ANT.

---

This dissertation examines the process of Retired Military (TNI) Personnels entering into practical politics and their performances after they are in the political arena. This research assumes that the role of Retired Military (TNI) Personnels in politics will provide new caracteristics in the pattern of civil-military relations in Indonesia. This phenomenon is explained by using the approach of Actor-Network Theory (ANT) which attempts to excavate an event with realness and detailness, based on the performative relations between actors (actant), human actant as well as non-human actant. The research methodology used is qualitative approach by excavating throughly the relational process between actors in the network. Data collection techniques used are interview, observation, and related secondary data source.

The result and conclusion of the research are as the following. First, there are 6 (six) non-human actants becoming mediators (change-taker of the actor’s steps of Retired Military into Politics). These six non-human actants consist of Establishment of TNI Characters; Political Party and Political Condition in General; Retired Military Personnel as Civil Citizen; Dual Functions of ABRI; Pension Age, Power Orientation and Activity after Pension of Retired Military Personnel; and Organization of Retired Military Personnel. Beside those six non-human actants which describe finding factor or ideal motive causing retired military personnel entering into politics, this research discovers a few retired military personnel joining politics based on pragmatic motive or factor, as a desire for constant authority and economic purpose. About this pragmatic motive or factor, the researcher admits unsuccessfully deep excavation, still classifying as “background plasma” as stated in the ANT approach. Moreover, the result research indicates as follow: 1) Conflict between actor of retired military and authoritarian regime sets up the option of political party against the ruling party; 2) Classification of retired military personnel follows certain patterns; 3) There are various forms of political participation of retired military personnel.

Second, group formation of civil-military relations and role of retired military personnel as politician in the consolidation of Indonesian democracy can be concluded as follow: retired military personnel as politician can not be stated to represent military interest; 2) Retired military personnel as politician has the capability to bridge the communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military; 3) Commitment of retired military personnel to constitution and nation politics has positive role in democracy’s consolidation. The threat of democracy’s consolidation precisely emerges from the weakness of infrastructure and democracy institutionalization. Third, contribution of ANT Approach in sociological study of civil-military relations concludes as follow: 1) Civil-military relations are regarded as the aggregation of perfomative relations from various real actors so that it can provide real and detail description of civil-military relations. Based on that point of view, this research states that characteristics of civil-military relations is constantly made and remade. While conducting this research, retired military personnel as politician is able to bridge communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military. Fourth, Review modification to ANT approach is that this research includes actant non-human not only in critical moment as restricted in here and now condition, but also the history/actor experience (the establishment of TNI characters and dual functions of ABRI) as responded from the review of Boyana Peric to the ANT approach."

"Pemilihan umum merupakan dasar utama demokrasi, yang merupakan kesempatan terbaik masyarakat menyalurkan aspirasi politik dengan memilih wakil rakyat, tetapi penyelenggaraan pemilihan umum masih ditemukan tindakan pelanggaran. Dalam beberapa kasus terdapat sejumlah tindakan atau fenomena dalam pemilihan umum yang diduga sebagai hal berbahaya yang mengancam ketahanan nasional dalam bidang politik, menurut istilah hukum disebut sebagai Electoral malpractice, bahwa pada pemilihan umum terdapat aktivitas calon anggota legislatif yang secara sengaja atau tidak disengaja, langsung atau pun tidak langsung yang mengakibatkan pemilu berlangsung secara tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah (1).Mengidentifikasi bentuk Electoral malpractice oleh Calon Legislatif DPR-RI pada pemilihan umum 2019. (2).Mengetahui dampak Electoral malpractice dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

---

General elections are the main basis of democracy, which is the best opportunity for the community to channel their political aspirations by electing representatives of the people, but the holding of general elections is still found to be in violation of. In some cases there are a number of actions or phenomena in general elections that are suspected to be dangerous things that threaten national security in the political field, according to legal terms referred to as Electoral malpractice, that in the general election there are activities of legislative candidates intentionally or unintentionally, directly or indirectly. Indirectly, which resulted in the election not taking place ideally. The objectives of this study are (1). To identify the forms of Electoral malpractice by the Legislative Candidates of the DPR-RI in the 2019 general election. (2). To find out the impact of Electoral malpractice in holding the 2019 general election on national security in the political field. This research is a descriptive qualitative research with a case study. The method of data collection in this study was done through interviews and documentation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bentuk-bentuk argumentasi pengguna Twitter Indonesia selama periode pra-pemilihan, khususnya sentimen mereka terhadap pemilihan ulang Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden RI, dan menganalisis polanya. Konten ini menganalisis penelitian yang mengadopsi kerangka kerja analisis media sosial Stieglitz dan Dang-Xuan, dan menggunakan perangkat lunak untuk penelitian berbasis media sosial yang disebut Reaper untuk mendapatkan data. Berdasarkan analisis, mayoritas pengguna tidak mengekspresikan argumentasi eksplisit dalam tweet mereka, tetapi lebih menunjukkan pola yang berbeda tentang bagaimana mereka menggunakan tagar yang sering digunakan dalam isu tersebut. Selanjutnya, tweet yang berisiargumentasi menampilkan pola sebagai berikut orang-orang yang menyetujui pemilihan ulang Joko Widodo menganggap presiden sebagai bagian dari mekanisme besar yang terstruktur, sementara orang-orang yang tidak setuju menempatkan presiden sebagai tokoh terkemuka yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu negara.

---

ABSTRACTThis research aims to investigate the argumentation of Indonesia s Twitter users during the pre-election period, specifically their sentiment towards Joko Widodo s re-election, and analyse the pattern. This content analyses research adopted Stieglitz and Dang-Xuan social media analysis framework, and utilize software for social mediabased research called Reaper to obtain the data. Based on the analyses, the majority of the users does not express explicit argumentation in their tweets, but rather showcase a distinctive pattern on how they utilize hashtag that surrounds the issue. Furthermore, tweets that does contain argumentation showcase a visible pattern; while people who approve with Joko Widodo re-election perceived the president as a part of a large, structured mechanism, people who disapprove positioned a president as a prominent figure that highly influenced the success of a nation."

"Partai politik baru mengalami tantangan tersendiri di dalam negara pascaotoritarianisme. Klientelisme dan polarisasi merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pertarungan demokrasi elektoral. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang berbagai aktor yang dapat dibagi tiga kelompok, yakni LSM, profesional, dan ormas Islam. Kompetisi internal antarkelompok aktor di PSI dalam menentukan strategi dan isu kampanye menghadapi Pemilu 2019 merupakan fokus studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan teori strukturasi dan ideational perspective digunakan untuk menganalisis interaksi dan kompetisi berbagai aktor di PSI dalam menentukan strategi kampanye yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan interplay dari ketiga aktor dominan memengaruhi strategi kampanye PSI menghadapi Pemilu 2019. Pemilihan strategi kampanye juga disesuaikan dengan posisi PSI di dalam sistem politik Indonesia yang terpolarisasi, dipotret melalui lembaga-lembaga pollster dengan mengedepankan pendekatan perilaku pemilih. Maka justifikasi dari temuan riset ini menunjukkan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih relevan dalam memengaruhi keputusan strategis partai. Studi ini menyimpulkan bahwa sumber daya otoritatif dan reflexive monitoring bagi agen dalam teori strukturasi sangat memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang sangat cair secara ideologis.

---

New political parties experience their own challenges in a post-authoritarianism country. Clientelism and polarization are the main challenges faced in the struggle for electoral democracy. The Indonesian Solidarity Party (PSI) as a new party in the 2019 Election has a background in various actors which can be divided into three groups, namely NGOs, professionals, and Islamic mass organizations. Internal competition between groups of actors at PSI to determine campaign strategies and issues facing the 2019 Election is the focus of this study, using qualitative methods in data collection. The theoretical approach of structuration and ideational perspective is used to analyze the interaction and competition of various actors in PSI in determining the chosen campaign strategy. The results showed that the interplay of the three dominant actors influenced PSI's campaign strategy in facing the 2019 Election. The election of campaign strategy was also adjusted to PSI's position in Indonesia's polarized political system, portrayed by pollster institutions by prioritizing the voter behavior approach. Justification of the findings of this research shows that certain groups are more relevant in influencing party strategic decisions. This study concludes that authoritative and reflexive monitoring resources for agents in structuration theory have a very crucial role in Indonesia's ideologically fluid political system"

"Tesis ini membahas tentang teori retorika baru yang masih jarang dibahas dalam ilmu komunikasi, Retorika baru sendiri berusaha untuk menambah teori retorika sebelumnya dengan menekankan pentingnya substansi, identifikasi, dan konsubstansialitas. Awal retorika baru muncul karena adanya kritik terhadap retorika lama yang digagas oleh Aristotles. Retorika lama memiliki premis bahwa kebenaran adalah absolut dan akan membuat argumen menjadi persuasif, terutama dengan menggunakan logika formal. Akan tetapi, para pengkritik melihat bahwa kebenaran sesungguhnya bisa dikonstruksi hingga tampak meyakinkan dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pengkonstruksian ini didukung oleh kesadaran dari komunikan melihat khalayaknya. Selain dari aspek ethos, pathos, dan logos; komunikan juga diharapkan dapat melihat khalayaknya dari aspek substansi pidato yang ingin disampaikan, mengidentifikasi bagaimana khalayaknya, dan menerapkan aspek konsunstansialitas dengan melihat nilai-nilai yang dipercaya oleh para khalayak. Melalui ketiganya, komunikan dapat menyusun strategi dengan memilih kata-kata. Upaya penyusunan ini untuk menciptakan komunikasi simbol antara komunikan dengan khalayaknya dan di sinilah munculah proses dramatisasi atau dikenal dengan konsep dramatisme. Untuk memberikan gambaran dramatisme ini penulis menggunakan pidato-pidato Prabowo Subianto sebagai kandidat penantang dalam pemilihan presiden Pemilu 2019 dengan menganalisis bahasa yang digunakan serta membedah tujuan apa yang ingin dicapai oleh Prabowo Subianto dalam kampanye politiknya karena banyak hal yang terjadi selama waktu itu berlangsung dan bagaimana peristiwa-peristiwa ini dapat mempengaruhi elektabilitas Prabowo.

---

This thesis is about new rhetoric theory which is still extinct to be discussed in communication studies. The new rhetoric attempts to update the previous theory, the old rhetoric with emphasizing substance, identification, an consubstansiality. The recent theory emerges due to the critiques toward the old one. It highlight that the reality no longer relevant with the claim and facts or could be said that the truth could be constructed so that an argument can be persuasive, even though it doesn`t depict the rightness. The construction is supported by the awareness of the communicator in seeing the audiences. Not only being attentive to ethos, pathos, and logos aspects, the communicators could acknowledge the audiences from the substances they are conveying and identifying them, and applying consubstantiality with considering  the internal values that lie in each person with as well. From those three, the communicator is able to establish strategies by choosing the diction. The purpose is crafting symbolic communication among the communicator and its audiences thus the dramatization process would be created or can be called as dramatism. In this thesis, the author is using Prabowo Subianto`s speeches as a challenger candidate in Indonesia presidential election 2019 by analyzing the language and his purposes in his campaign, especially with taking the events that occurred into accounts which can affecting to his electability. "

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan protes masyarakat terkait tuntutan perbaikan jalan terhadap Pemerintah Daerah, di Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, melalui media sosial khususnya Facebook. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana peran warga Desa Cahya Maju dalam menyampaikan aksi protes mereka terkait tuntutan perbaikan jalan terhadap Pemerintah Daerah, melalui unggahan yang disampaikan pada media sosial Facebook, dan mengetahui peran teknologi modern, khususnya dalam hal ini yaitu media sosial sebagai sarana ruang demokrasi baru bagi warga Desa Cahya Maju. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan theory of social media empowerment dan connective action. Selain itu, penulis juga menganalisis studi kasus tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, studi pustaka serta penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari berbagai profesi atau bidang yang relevan untuk penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial Facebook memudahkan warga Desa Cahya Maju untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aksi protes atau tuntutan mengenai kerusakan jalan, dimana tuntutan tersebut berisi harapan, keluhan bahkan kekecewaan yang disampaikan oleh warga desa. Akan tetapi, aksi protes warga melalui media sosial Facebook dalam kasus kerusakan jalan di Desa Cahya Maju, tidak secara langsung mempengaruhi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena media sosial Facebook hanya sebagai sarana untuk menyampaikan aksi protes warga desa. Hal tersebut diperkuat dengan temuan penulis yang menunjukkan bahwa, terdapat faktor yang mendorong proses perbaikan jalan di Desa Cahya Maju selain melalui media sosial Facebook saja, dimana terdapat cara-cara konvensional yang dilakukan oleh Kepala Desa serta anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengupayakan proses perbaikan jalan.

---

This study discusses community protest movements related to demands for road repairs against the Regional Government, in Cahya Maju Village, Lempuing District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province, through social media, especially Facebook. The purpose of this study is to find out the role of the residents of Cahya Maju Village in conveying their protests regarding demands for road repairs against the Regional Government, through uploads submitted on social media Facebook, and to know the role of modern technology, especially in this case, namely social media. as a means of new democratic space for the residents of Cahya Maju Village. In analyzing these problems, the authors use the theory of social media empowerment and connective action. In addition, the authors also analyze the case studies using qualitative research methods, literature studies and the authors also conduct interviews with sources from various professions or fields relevant to this research. The results of this study indicate that Facebook social media makes it easier for Cahya Maju Village residents to be able to participate in conveying protests or demands regarding road damage, where these demands contain hopes, complaints and even disappointment conveyed by villagers. However, residents' protests via Facebook social media in the case of road damage in Cahya Maju Village did not directly affect the Provincial Government of South Sumatra, because Facebook social media was only a means of conveying villagers' protests. This is reinforced by the author's findings which show that, there are factors that encourage the road repair process in Cahya Maju Village apart from just Facebook social media, where there are conventional methods carried out by the Village Head and members of the Ogan Komering Ilir Regency DPRD to seek the repair process road."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula. Wilayah Jakarta Timur kemudian dipilih karena memiliki pemilih pemula terbanyak di DKI Jakarta dan mampu menyumbangkan suara yang signifikan di dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen murni two-group posttest-only design. Pengujian hipotesis peneitian ini menggunakan model independent sample T-Test melalui program SPSS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan data yang signifikan antara kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time dan kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time dengan nilai Sig. 2-tailed sebesar 0,000 < 0,05. Perbedaan yang signifikan tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula di Jakarta Timur. Pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time memiliki pengetahuan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time.

---

This research discussed about the impact of campaign scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge. East Jakarta was choosen for the research scope because it has the highest number of first time voters in DKI Jakarta, and therefore it can contribute to gain more vote in the election. This research used quantitative method with true experiment two group posttest only design to collect the data. Hypothesis testing with independent sample T Test by SPSS program was also used in this research. The findings on this research showed that there is a significant difference between the first time voter's group who received the campaign matters in prime time and the first time voter's group who received the campaign matter in non prime time with 0,000 0,05 for Sig. 2 tailed score. This significant difference gave the conclusion that there is a significant impact of campaign time scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge in East Jakarta. The first time voters who received the campaign matters in prime time have higher political knowledge score than the first time voters who received the campaign matter in non prime time. "

"Survei Alvara Research Center pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung apatis dan melabeli politik sebagai pembahasan yang terlalu serius atau menjenuhkan. Alih-alih menjauh dari pembahasan politik karena label tersebut, kontradiksi ditemukan ketika Generasi Z kerap mengandalkan media sosial sebagai prioritas dalam merespon isu politik. Aksi #SemuaBisaKena hadir untuk merespon keputusan DPR RI dan pemerintah yang ingin melanjutkan pengesahan RKUHP pada Mei 2022. Aksi ini merupakan wujud partisipasi politik yang dipopulerkan oleh kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lain demi mengingatkan publik akan ancaman pengesahan pasal-pasal bermasalah RKUHP. Penelitian ini akan mengkaji tipologi Aksi #SemuaBisaKena di Jakarta Tahun 2022 melalui Teori Connective Action dengan menunjukkan adanya tipologi tertentu dari partisipasi politik yang mengutamakan komunikasi yang dipersonalisasi melalui konektivitas media digital sebagai basis aksi. Penulis beragumen bahwa tipologi Organizationally Enabled Network sesuai dengan aksi politik mahasiswa Generasi Z melalui penggunaan Twitter dan Instagram. Hal ini terjadi karena terdapat kecocokan antara strategi Aliansi Nasional Reformasi KUHP sebagai kelompok penggagas gerakan dengan karakteristik partisipan Generasi Z sebagai digital native. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada: (1) Hierarki dan hubungan organisasi dengan melihat ketiadaan struktur yang kaku dan fleksibilitas metode partisipasi; (2) Penggunaan teknologi sosial sebagai strategi propaganda aksi, baik mobilisasi massa pada aksi digital ataupun demonstrasi di jalan; (3) Personal action frame yang berfokus pada penggunaan tagar sebagai simbol yang inklusif dan pembuatan konten dalam lingkup keterbukaan teknologi media sosial. Kombinasi aksi antara aksi digital dan aksi jalanan menjadi bentuk partisipasi politik Generasi Z, meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai tantangan dari partisipasi politik online.

---

A survey conducted by the Alvara Research Center (2020) shows that Generation Z tends to be apathetic and labels politics as too serious or boring. However, contradicting this label, Generation Z often relies on social media as their primary means of responding to political issues. The #SemuaBisaKena Action has emerged as a response to the decision made by the Indonesian Parliament and the government to proceed with the ratification of the RKUHP in May 2022. This movement represents a form of political participation popularized by student groups and other segments of society, aiming to remind the public about the risks associated with the ratification of problematic articles within the RKUHP. This research will analyze the typology of the #SemuaBisaKena Action in Jakarta in 2022 through the Connective Action Theory. It will demonstrate a specific typology of political participation that prioritizes personalized communication using digital media connectivity as the foundation for action. The author argues that the typology of the Organizationally Enabled Network aligns with the political actions of Generation Z students, utilizing platforms like Twitter and Instagram. This alignment occurs due to the compatibility between the strategies of Aliansi Nasional Reformasi KUHP (ANRK) as the driving force behind the movement and the characteristics of Generation Z as digital natives. This compatibility can be observed in three aspects: (1) The absence of a rigid hierarchical structure and the flexibility of participation methods; (2) The utilization of social technology as a strategy for action propaganda, including mass mobilization for digital actions and street demonstrations; (3) A personal action frame that focuses on using hashtags as inclusive symbols and generating content within the realm of social media technological openness. The combination of digital and street actions represents the form of political participation by Generation Z, albeit with some weaknesses that pose challenges to online political participation."