Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap manusia berhak untuk mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak, karena mempengaruhi aspek kesehatan sampai dengan aspek kesejahteraan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam program untuk mencapai target Universal Access (UA), yaitu mencapai 100% akses layak air minum"

"Penelitian ini dilakukan di Daerah Irigasi Rawa Pasang Surut Karang Agung Hilir yang berada di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk menganalisis pengaruh pasang surut terhadap pola tata tanam, kebutuhan air dan ketersediaan air eksisting. Berdasarkan data rencana tata tanam dari Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan terdapat dua kali masa tanam yang dapat ditanami padi-padi, palawija-palawija dan tanaman keras (kelapa). Pada penelitian ini dilakukan analisis berdasarkan kondisi eksisting dan analisis hidrotopografi dengan menggunakan Arc-Map dan MOD-LSQ. Pada kondisi eksisting ketersediaan airnya hanya dipengaruhi oleh curah hujan sehingga mengalami defisit sedangkan berdasarkan hasil analisis hidrotopografi, Daerah Irigasi Rawa Karang Agung Hilir terbagi menjadi tiga tipe yaitu A, B dan C. Melalui neraca air dapat diketahui bahwa lahan pasang surut tipe A dan B terjadi surplus karena dipengaruhi oleh tinggi muka air dari pasang surut Muara Sungai Lalan. Sementara itu, untuk lahan pasang surut tipe C terjadi defisit karena lahan tidak terluapi air pasang sepanjang tahun dan tanah di D.I.R Karang Agung Hilir mengandung gambut sebesar 50≤100 cm dan tergolong masam hingga sangat masam karena memiliki kisaran pH 3,50-5,45. Kedalaman piritnya termasuk kedalam kategori dangkal hingga sedang.

---

This research was conducted in the Karang Agung Hilir Tidal Swamp Irrigation Area which is located in the Banyuasin Regency and Musi Banyuasin Regency. The purpose of the study was to analyze the effect of tides on cropping patterns, water requirements and water availability. Based on the data cropping-pattern plan from the Dinas PSDA Sumatera Selatan, There are two planting periods that can be planted with paddy-paddy, palawih=ja-palawija and coconut. In this study, analysis was carried out based on existing conditions and hydrotopographic analysis using Arc-Map and MOD-LSQ. In the existing condition, the availability of air is only influenced by rainfall so that it experiences a deficit based on the results of hydrotopographic analysis, the Karang Agung Hilir Swamp Irrigation Area is divided into three types, namely A, B and C. Through the water balance it can be seen that the tidal land types A and B are surplus. because it is influenced by the water level from the ebb and flow of the Lalan River Estuary. Meanwhile, for tidal land type C, there is a deficit because the land is not flooded with tidal water throughout the year and the soil in Karang Agung Hilir DIR contains peat of 50-100 cm and is classified as acidic to very acidic because it has a pH range of 3.50-5.45. . The depth of the pyrite belongs to the shallow to medium category."

"Penelitian ini untuk menganalisis keberlanjutan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan berdasarkan aspek terpeliharanya manfaat, organisasi Pamsimas dan meningkatnya kelompok penerima program.Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dan observasi, data sekunder diperoleh dari telaah dokumen di Dinas Kesehatan, Puskesmas Darma, Desa Cipasung dan BP-SPAMS Tirta Anjung.Berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini masyarakat terutama konsumen air bersih masih dapat merasakan manfaat dari program Pamsimas. BP-SPAMS Tirta Anjung dapat mengelola program Pamsimas dengan baik namun masih harus menambah jumlah konsumen untuk menutupi biaya operasional. Penambahankelompok penerima program dari Tahun 2009 sampai saat ini masih sedikit karena masih kecilnya volume tangki penampung air, namun saat ini sedang dibangun penampung yang lebih besar sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk menjadi konsumen.

---

This study to analyze the sustainability of water supply and sanitation in Rural Community-Based in Cipasung Village Sub District Darma District Kuningan Western Java in 2013 based aspects of the maintenance benefits, Pamsimas organization and the growing group of program beneficiaries.

The method used by the qualitative approach, the primary data obtained by in-depth interviews and observation, secondary data obtained from the study of the documents in the Public Health Service, Community Health Center Darma, village Cipasung, and BP-SPAMS Tirta Anjung.

Based on the results of the research to date has primarily clean water consumers can still benefit from Pamsimas. BP-SPAMS Tirta Anjung can manage well but still have to increase the number of customers to cover operating costs. The addition of the group receiving the program from 2009 until now is still a little because it is still small volume of water storage tank, but is currently being built larger container so that it can fulfill people?s desire to be a consumer."

"Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Penyediaan air minum dan sanitasi yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat dan peningkatan produktivitas masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pelaksanaan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program Pamsimas di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2010 telah dilaksanakan pada 12 korong/desa, dimana untuk pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun tersebut telah dibentuk Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPSPAMS dalam mengelola aset infrastruktur air bersih perdesaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui kuisioner kepada responden secara langsung kemudian selanjutnya dianalisis menggunakan analisis faktor. Sampel diambil dari 12 desa penerima Program Pamsimas tahun 2010 dibedakan berdasarkan teknologi yang digunakan serta sistem layanan air bersih yang diterapkan. Variabel-variabel yang diteliti berdasarkan aspek pengukuran kinerja sektor publik yaitu aspek masukan, aspek proses, aspek keluaran, aspek hasil, aspek manfaat, dan aspek dampak. Dari 35 variabel awal berdasarkan persepsi masyarakat melalui hasil jawaban kuisioner dengan menggunakan analisis faktor berhasil direduksi menjadi 19 variabel yang menggambarkan kinerja BPSPAMS. Dari analisis faktor kinerja tersebut diperoleh skor BPSPAMS di Kabupaten Padang Pariaman dengan tiga tingkatan, yaitu BPSPAMS yang tidak berkembang dengan prosentase skor kurang dari 48%, BPSPAMS kurang berkembang prosentase skor 48% s/d 74,5% serta BPSPAMS yang berkembang dengan prosentase skor lebih dari 74,5%.

---

Water supply and sanitation is a public service that has strong links to poverty alleviation. Water supply and sanitation will have an impact on improving the quality of the environment, public health and public productivity improvement. One of the government's efforts is through the implementation of the National Programme for Water Supply and Sanitation Community-Based (Pamsimas). Program Pamsimas in Padang Pariaman district in year 2010 was held on 12th surroundings / village, where for the management of the infrastructure that has been built has been formed Management Agency for Water Supply and Sanitation (BPSPAMS). This study aims to determine the factors that affect performance in managing infrastructure assets BPSPAMS water village. The method used in this study is a survey method through questionnaires to the respondents directly then further analyzed using factor analysis. Samples were taken from 12 villages in 2010 Pamsimas Program recipients are distinguished based on the technology used and the water service system is applied. Variables studied based on aspects of public sector performance measurement is the input aspects, aspects of the process, the output aspect, the aspect of the results, the benefit aspects, and aspects of the impact. From the initial 35 variables based on the perception of the public through the answers to the questionnaire using factor analysis successfully reduced to 19 variables that describe the performance BPSPAMS. From the analysis of performance factors obtained scores in the district of Padang Pariaman BPSPAMS with three levels, namely BPSPAMS were not developed with a percentage score of less than 48%, less developed BPSPAMS percentage score of 48% - 74.5% and growing BPSPAMS percentage score more than 74.5%."

"The big challenge in developing of community based water sypply is the issue of 'sustainability. The failures and success of community based management are determined by some factors, they are technical, social, financial, community institution and environment. In this paper the case study is in Cibodas Village as a best practice community based water supply which has been conducting since 1984 until now. The objective is to obtain the lesson learned for implementation of policy of community based water supply. Methodology of data collection is by field observation, questionnare, interview, and the analysis by descriptive analysis. The succes factors of water supply management are because of potencial water resourcese, the trust of the consummer to the community Water Body, community rules and commitment of the consumers, good administrative water management. Is is recommended the community is as the subject in commnity based management."

"Berbagai upaya yang dilakukan terhadap terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, adalah merupakan salah satu hal penting yang bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi justru merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Adapun salah satu elemen guna dapat diwujudkannya keinginan tersebut, sangat banyak berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui ketersediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman secara cukup dan memadai. Sebagai salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat, peran program penyediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah beserta sebagian lembaga non pemerintah ini, akan berimplikasi luas terhadap terciptanya peningkatan taraf kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang masih banyak tinggal dan hidup diwilayah perdesaan. Hal ini dikaitkan gala dengan orientasi dari program tersebut yang bersifat bantuan dengan tidak mengharapkan perolehan keuntungan secara finansial seperti yang dilakukan oleh PDAM.Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui akan perbedaan yang nyata antara masyarakat desa yang telah memperoleh program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman dengan masyarakat desa yang belum memperoleh program tersebut, serta dampaknya terhadap tingkat ketahanan daerah Kabupaten Bima, maka pembuktiannya dilakukan melalui studi dengan memilih sekitar 80 (delapan puluh) responden yang ada di delapan desa dari empat kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa suplai air bersih yang cukup serta tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman yang memadai, telah banyak membantu masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Bima pada upaya untuk hidup dalam tatanan standar kesehatan yang semestinya. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu dari sekian program yang ikut memberikan kontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan Kabupaten Bima.Dampak lain terhadap dilaksanakannya program ini secara tidak langsung, adalah selain berkaitan dengan menurunya angka tingkat kematian bayi yang berusia dibawah lima tahun (balita), juga adanya penurunan dari perseteruan/pertentangan antara warga masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh karena perebutan sumber mata air yang ada. Oleh sebab itu, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilaksanakan selama ini, merupakan salah satu unsur penting untuk ikut serta menciptakan ketahanan daerah Kabupaten Bima."

"Air Bersih merupakan Kebutuhan dasar (Basic Need) yang sangat perlu bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia memperoleh sumbangan paling besar dari air untuk kehidupannya. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dapat memberikan kesehatan dasar pada manusia, baik untuk minum, memasak makanan dan keperluan sehari-harinya. Kesehatan manusia ini dapat menunjang kegiatan manusia sebagai pelaku pembangunan. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah, memang dijuluki sebagai daerah gersang, yang tidak tanpa alasan. Kualitas dan kuantitas air yang belum memadai menyebabkan banyaknya penyakit yang berhubungan dengan hal itu berjangkit. Upaya penanggulangan sering dilak.ukan, namun masih sukar untuk menurunk.an jumlah penderita, bahkan dalam lima tahun terakhir ini, prioritas perhatian terhadap penyakit masyarakat masih cenderung didominasi oleh penyakit yang mempunyai hubungan dengan air yang kurang memadai. Hasil upaya mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tersebut merupakan upaya memperbaiki komponen penting yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang dapat diperaunakan untuk: menanggulangi berjangkit secara luasnya penyakit tersebut yaitu dengan meningkatkan kuantitas penggunaan air, walaupun segi kualitasnya masih belum memenuhi standar. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian Saunders dan Was-ford pada tahun 1976 dengan hasil yang menunjukkan kemajuan pesat di bidang ini. Oleh karena itu, kualitas air yang nampaknya masih sukar diperbaiki dapat segera ditanggulangi dengan upaya mencapai target kuantitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pencapaian target penyediaan air bersih yang dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan dan bahwa aspek kelembagaan implementasi merupakan pokok penting yang hasus diperbaiki, sehingga dapat menunjang program air bersih mencapai target riil. Pencapaian target tersebut mendorong perbaikan derajat kesehatan dengan menurunnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas air yang tidak memadai. Segi kelembagaan merupakan kelemahan dalam implementasi program pembangunan yang dimotori oleh pernerintah dalam upaya mensukseskan program air bersih. Kelemahan penelitian ini ada pada penggunaan teori implementasi yang lebih cenderung bagi model penelitian kasus. Selain itu, kendala paling berat adalah model penelitian survey dengan waktu dan tenaga yang tidak memadai sehingga banyak hal yang nampak, diselesaikan tergesa-gesa. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan seperti: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Watak dan Struktur Dirokrasi dalam kelembagaan implementasi program dapat memberikan sumbangan besar untuk perbaikan program, terutama pencapaian target kuantitas secara riil. Kelemahan kelembagaan pada faktor-faktor tersebut merupakan salah satu kunci pokok upaya mencapai target kuantitas air bersih yang dapat mendorong perbaikan kualitas harus benar terwujud dalam implementasi program air bersih. Dengan wujud nyata kelembagaan impiementasi yang baik dalam program-program pembangunan, maka sekaligus proses Administrasi Negara dapat menyentuh bidang kesehatan sebagai bagian pelayanan masyarakat."

"Kabupaten Maros terletak persis di samping Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros sebesar 1,3 persen per tahun, luas daerahnya sebesar 1.619,09 km2 dan populasi sebanyak 299.662 orang. Apabila tingkat pertumbuhan 1,3 persen per tahun dipertahankan, maka jumlah populasi penduduk akan mencapai sebanyak 325.150 orang pada tahun 2013. PDAM Kabupaten Maros saat ini hanya beroperasi dengan kapasitas produksi 130 lps dari dua permukaan air utama yaitu sungai dan terowongan irigasi yang berfungsi sebagai sumber air. Sumber daya air yang utama adalah sungai Bantimurung, air tersebut dikelola oleh WTP Bantimurung yang terletak 2 km dari sungai yang menghasilkan 80 lps air bersih atau 61,5 persen dari total produksi. Kendala yang dihadapi pada pemanfaatan air baku di Kabupaten Maros sebagai air bersih adalah investasi yang tinggi, sementara potensi sumber air baku di wilayah ini cukup banyak dan belum dimanfaatkan, sebagaimana pada sumber air Panttontongan yang juga berlokasi di Kecamatan Bantimurung. Dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta, untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros memerlukan investasi dana sebesar Rp.115 milliar, dengan pembiayaan konsultan untuk melakukan pra studi kelayakan sebesar USD 215.960 dan akan didanai melalui Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) dibawah item Project Development Facility (PDF) kategori 1B. Adanya proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros, penulis menyadari bahwa adanya risiko dalam pembangunan proyek tersebut. Sehingga, diperlukan studi analisis risiko yaitu kuantitas air dan tarif air dengan menggunakan kondisi risiko terburuk dan terbaik yang nantinya diolah dengan scenario anaysis."

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."

"Penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen pelayanan perkotaan (urban services) yang seharusnya menjadi tugas pemerintah kota. Sejak tahun 1990, penyediaan air bersih melalui pipa distribusi di kota Bekasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini mendorong pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama untuk menyediakan air bersih di kawasan perumahan masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah membahas peran pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih. Apakah ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan, bagaimana pengaturan pemanfaatan sumber air barsih, dan bagaimana pengelolaan air bersih di setiap kawasan perumahan, mengapa pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama berlanjut sementara di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut.Berkaitan dengan penyediaan pelayanan perkotaan Savas menguraikan ada berbagai bentuk pengaturan. Dari berbagai model pengaturan, tampaknya model mekanisme pasar yang sesuai untuk menganalisis penyediaan air bersih di Kecamatan Rawalumbu. Dalam kerangka manajemen perkotaan, Proud'homme melihat keterlibatan swasta menyediakan pelayanan perkotaan termasuk dalam koordinasi internal. Savas kemudian membedakan bentuk tersebut ke dalam bentuk privatisasi dan kerjasama penyediaan pelayanan perkotaan.Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang bentuk pelayanan, pembiayaan penyediaan prasarana air bersih, tanggung jawab penentuan harga, perolehan hasil penyediaan air bersih, hubungan antara konsumen dan produsen. Untuk memfokuskan penelitian ini saya mengajukan proposisi bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan akan terus berjalan apabila air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat.Penyediaan air bersih akan berfungsi sebagai investasi jangka panjang bila penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk mengungkapkan masalah penyediaan air bersih di kawasan perumahan saya menggunakan strategi penelitian studi kasus Robert K Yin. Yin mengatakan bahwa metode studi kasus dapat mengungkap masalah di bidang kebijakan publik dan perencanaan kota dan wilayah.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu diprakarsai dan dikelola oleo pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama. Mekanisme pembiayaan penyediaan prasarana air bersih tercakup dalam komponen harga rumah dan lahan. Mereka membentuk unit pengelola air bersih sendiri, sehingga hubungan antara konsumen dan produsen bersifat langsung. Konsumen membayar langsung biaya pemakaian air bersih kepada pengelola perumahan dan penentuan harga air bersih lebih mempertimbangkan biaya operasional. Bukan hasil keputusan politik yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain tidak ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu. Pengelolaan air bersih cenderung bersifat ekslusif, hanya melayani warga perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama saja. Pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama dapat terus berlangsung karena air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Sementara pengelolaan air bersih di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut karena peraturan pemerintah tidak mendukung. Pada masa mendatang penyediaan air bersih dapat diperluas ke berbagai perumahan di sekitar Kecamatan Rawalumbu apabila ada kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola perumahan. Pemerintah Kota Bekasi berfungsi sebagai penyedia air bersih sementara pengelola perumahan berfungsi sebagai pengatur pelayanan air bersih.Daftar kepustakaan: 120 (1967 - 2003)

---

Water Supply At Housing Area Of Rawa Lumbu Sub District of Bekasi Municipality: Case Study at Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama Housing Water supply is one of urban service components municipal government should provide. Distribution of water supply through pipelines in Bekasi municipality, which has not reached all Bekasi communities since 1990, has encouraged the developers of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing to provide water supply for their own housing.

Based on such condition, the research will focus on roles of housing developers in providing water supply. Is there any cooperation the municipal government and the housing developer? How do they manage water supply in their own housing areas? Why is water supply management in Kemang Pratama still continuing and why is it not continuing in Bumi Bekasi Baru?

Concerning urban services providing, Savas described several models of arrangement. Of various models of arrangement, market mechanism model seems to be fit to be used analyze water supply in Rawalumbu Sub-district. In the framework of urban management, Proud'homme sees that involvement of private sector in providing urban services is included internal coordination. Savas distinguishes such model into privatization and cooperation of urban service providing.

Variables to be analyzed are forms of services, water infrastructure financing, price determination accountability, profit gained from water supply, and relationship between costumers and producers. To focus this research, I propose proposition that water supply at housing area will continue provided if that water supply is deemed economic and private goods. Water supply functions to be a long-term investment if water supply becomes a part of public service. To reveal the problem of water supply at housing areas, I use a research strategy of Robert K.Yin's case study. Yin said that case study method could be used to reveal problems in field of public policy and urban and regional planning.

Research results show that water supply was launched and managed by Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing developers. Financing mechanism for supplying water is included in components of house and land price. They formed a unit to manage water supply, resulting in direct relationship between consumers and producers. Costumers pay for water supply directly to housing operator. And the price of water is determined under operational cost consideration. It is not based on a political decision which requiring approval from legislative and executive.

From this research, it can be concluded that there is no cooperation between municipal government and housing developers in providing water supply in Rawalumbu Sub-district. Water supply management trends to be exclusive, supplying only resident of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing. At the latter water supply is continuing because water supply is deemed to be economic and private goods, while at Bumi Bekasi Baru is not continuing because of governmental regulations are not supportive. In the future, the providing of water supply will reach larger areas, including other housings area in Rawalumbu Sub district, if there is cooperation between municipal government of Bekasi and housing developers. The former will function as water supply producer, while the latter will function as arranger the water supply.

The number of references: 120 (1967-2003)"