Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa Rp 72 triliun Dana Desa tahun 2021 diarahkan untk mencapai tujuan SDGs Desa. Mewujudkan Desa Ramah Perempuan & Desa Peduli Anak. Telah disiapkan konsep, pengukuran, hingga contoh kegiatan di desa, sehingga memudahkan desa untuk mengimplementasikannya. Tidak tanggung-tanggung, buku SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan ditulis langsung oleh A Halim Iskandar, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Penulis menekankan ini bukan keputusan yang mengawang-awang, genit, ndakik-ndakik, atau sekadar lips service (halaman 148). Arah baru pembangunan langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Memang, sejak sebulan terakhir ini, aparat pemerintah pusat, dae­rah, dan desa, juga pegiat desa dan kelompok masyarakat, riuh mendengungkan SDGs Desa. Berbagai webinar mengaitkannya dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada perempuan, pendeknya terkait beragam aspek kehidupan desa. Tampaknya, asa baru membangun desa tengah membuncah. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021."

"Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan.

---

Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.

"

"Memasuki abad ke 21, sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) mencul sebagai salah satu permasalahan lingkungan hidup yang mendapatkan perhatian serius masyarakat dunia, seiring dengan hadirnya kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Permasalahan PSP merupakan bagian penting dari target pencapaian SDGs ke 14 tentang Life Below Water dan 15 tentang Life on Land. Isu ini merupakan kajian menarik untuk dikaji karena bersifat intermestik (menganalisis keterkaitan isu Internasional dengan domestik). Skripsi ini mempresentasikan hasil penelitian kualitatif dan empirik terhadap isu tersebut dengan mengangkat konteks lokal Provinsi Bali sebagai studi kasus. Konsep Kemitraan Multipihak dan Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep sentral yang digunakan untuk mengkaji dinamika relasi antara aktor negara dan non negara (NGO dan Sektor Bisnis) dalam mewujudkan Bali yang bebas dari sampah PSP. Temuan dalam penelitian ini adalah (1) kemitraan multipihak dapat menghadirkan solusi dalam penyelesaian timbunan sampah plastik di Pulau Bali, (2) walau terdapat dinamika tarik ulur kepentingan dalam proses perancangan dan implementasi, sektor bisnis dan NGO internasional dan lokal memainkan peran penting dalam membantu pemerintah menciptakan budaya dalam masyarakat untuk mengurangi penggunaan PSP. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat Lokal dan Kelompok Bisnis adalah major groups yang mempunyai peran penting dan strategis untuk mewujudkan pencapaian agenda pembangunan global (SDGs); dan kemitraan multipihak adalah pendekatan yang paling efektif untuk mensinergikan berbagai kekuatan dan keberagaman kepentingan untuk satu tujuan.

---

Entering the 21st century, Disposable Plastic Waste has emerged as one of the environmental problems that has received serious attention from the world community, along with the presence of a global agreement on Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Disposable plastics issues are an important part to solve in achieving the target 14th SDGs about Life Below Water and 15 about Life on Land. This issue is an interesting study to be understood because it is intermestic in nature (analyzing the linkages between international and domestic issues). This thesis presents the results of qualitative and empirical research based on the local context of the Province of Bali as a case study. The concept of Multi-stakeholder Partnership and Sustainable Development are a central concept used to analyze the dynamics of relations between state and non-state actors (NGOs and the Business Sector) in realizing Bali free from disposable plastic waste. The findings in this study are (1) multi-stakeholder partnership presents as a solution in managing the plastic waste on the island of Bali, (2) although there are dynamics of interest in the design and implementation process, the business sector and international and local NGOs play an important role in helping the government creating culture in the community to reduce PSP use. From these findings it can be concluded that the Regional Government, Local Communities and Business Groups are the major groups that have an important and strategic role in realizing the achievement of the global development agenda (SDGs); and multi-stakeholder partnerships are the most effective approaches to synergize various modalities and diversity of interests for a single purpose."

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The Sustainable Development Goals disingkat SDGs) telah menarik perhatian berbagai organisasi bisnis dan menjadi isu penting dalam keberlanjutan perusahaan bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Agensi Teori dan Teori Eselon Atas, penelitian ini menyelidiki pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan CEO yang diukur dengan karakteristiknya seperti jenis kelamin, usia, keahlian dan masa kerja terhadap pengungkapan SDGs dan perbedaan pengaruhnya antara High Profile Industry dan Low Profile Industry. Untuk mengukur pengungkapan SDGs, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten Laporan Keberlanjutan dengan pemetaan target SDGs. Menggunakan konteks perusahaan Indonesia periode 2017-2020, penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, dan CEO yang lebih muda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan SDGs. Perusahaan pada High Profile Industry, konsentrasi kepemilikan dan CEO yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi keuangan dan/atau berpengalaman bisnis pada bidang industri yang sama dengan industri perusahaannya yang berpengaruh positif signifikan, berbeda dengan perusahaan pada Low Profile Industry bahwa hanya usia dan masa kerja CEO yang memiliki pengaruh. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa ukuran perusahaan, aset tak berwujud dan komitmen keberlanjutan merupakan faktor penting dalam pengungkapan SDGs.

---

The Sustainable Development Goals (SDGs) have attracted the attention of various business organizations and become an important issue in corporate sustainability communication to the stakeholders. Based on agency theory and upper echelons theory, this study investigates the effect of ownership concentration and characteristics of CEO such as gender, age, expertise, and tenure on the Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure and whether the effects are different between High Profile Industry and Low Profile Industry. To measure SDGs disclosure, this study used content analysis of the Sustainability Report by mapping with the SDGs target. Using Indonesian context from 2017 to 2020, this study finds that concentrated ownership and younger CEO has a positive significant effect in SDGs disclosure. For companies in the High Profile Industry, the concentration of ownership and CEO has an educational background in financial accounting and/or business experience in the same industry as the company's industry that has a positive significant influence, in contrast for companies in Low Profile Industry that age and tenure of CEO have a significant influence. This study implies that company size, intangible assets, and commitment to sustainability are important factors in SDGs disclosure."

"Tesis ini membahas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) di negara-negara Nordik (Denmark, Swedia, Finlandia dan Norwegia). Teori Regional Security Complex (RSCT) Barry Buzan dan Ole Waver (2003) dan konsep SDGs, digunakan untuk menganalisis motif kerja sama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di negara-negara Nordik. Berdasarkan analisis terhadap berbagai variabel yang membentuk pola kerja sama pada teori RSCT, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi sosial berupa pola persahabatan yang didukung oleh tradisi kerja sama yang panjang dan solid, kedekatan geografi, kesamaan bahasa dan budaya serta kesamaan sistem sosio-ekonomi menjadi dasar bagi kerja sama SDGs di negara-negara Nordik. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi eksternal dan peran kawasan (overlay) sebagai faktor pendorong utama kerja sama negara-negara Nordik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Struktur distribusi kekuatan di kawasan Nordik dapat dikatakan telah berevolusi dari regional power ke the great power in the making. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya negara-negara Nordik dalam memitigasi berbagai ancaman non-tradisional di kawasan Nordik. Negara-negara Nordik juga aktif sebagai aktor keamanan dengan tidak hanya fokus menangani masalah keamanan secara internal tapi juga di kawasan lain seperti di Arktik dan Baltik. Kendati demikian, negara-negara Nordik masih memiliki beberapa tantangan terhadap implementasi SDGs terutama pada tujuan global 12 dan 13. Berdasarkan analisis dengan menggunakan konsep ekonomi sirkular (CE) pada SDG 12, optimalisasi hasil sumber daya dalam siklus teknis masih menjadi tantangan utama di negara- negara Nordik. Jejak material negara-negara Nordik masih paling tinggi di bandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya dan trennya terus meningkat. Selain itu, tren jumlah limbah juga terus meningkat di negara-negara Nordik. Swedia merupakan penghasil limbah tertinggi dibanding negara-negara Nordik lainnya (1994-2017). Kemudian untuk SDG 13, capaian negara-negara Nordik lebih baik dibanding dengan SDG12. Masalah utama pada SDG 13 adalah mitigasi iklim adalah pada sektor transportasi. Sektor transportasi masih menyumbang sekitar 45% dari semua emisi CO2 terkait energi di kawasan Nordik. Kemudian kontribusi negara-negara Nordik untuk mencapai sasaran USD 100 miliar yang ditetapkan dalam naungan UNFCCC masih lebih sedikit di banding negara-negara OECD lain seperti Jerman dan Inggris.

---

This thesis discusses the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden). The Regional Security Complex (RSCT) Theory of Barry Buzan and Ole Waver (2003) and the concept of SDGs, are used to analyze the motives for cooperation on Sustainable Development Goals in the Nordic countries. Based on an analysis of various variables that form a pattern of cooperation in the theory of RSCT, this study concludes that social construction in the form of friendship patterns are supported by a long and solid tradition of cooperation, geographical proximity, language and cultural similarity and common socio-economic systems being the basis for SDGs cooperation in the Nordic countries. This study found that external transformation and the role of the region (overlay) as the main driving factors for the cooperation of the Nordic countries for the Sustainable Development Goals. The structure of power distribution in the Nordic region can be said to have evolved from regional power to the great power in the making. This is evidenced by the success of the Nordic countries in mitigating various non-traditional threats in the Nordic region. The Nordic countries are also active as security actors by not only focusing on handling security issues internally but also in other regions such as the Arctic and the Baltic. Nevertheless, the Nordic countries still have some challenges with the implementation of SDGs, especially on global goals 12 and 13. Based on an analysis using the concept of a circular economy (CE) on SDG 12, optimizing resource yields in the technical cycle remains a major challenge in the Nordic countries. The material footprint of the Nordic countries is still the highest compared to other European countries and the trend continues to increase. In addition, the trend of the waste generation also continues to increase in the Nordic countries. Sweden is the highest producer of waste compared to other Nordic countries (1994-2017). Then for SDG 13, the achievements of the Nordic countries are better than SDG12. The main problem with SDG 13 is climate mitigation in the transportation sector. The transportation sector still accounts for about 45% of all energy-related CO2 emissions in the Nordic region. Then the contribution of the Nordic countries to achieve the USD 100 billion target set under the auspices of the UNFCCC is still less than other OECD countries such as Germany and the United Kingdom."

"ABSTRACTPada bulan September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi pembangunan global yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan holistik dengan tiga prinsip: universal, integrasi, dan leave no one behind yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup 17 tujuan untuk menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang sebelumnya diadopsi oleh masing-masing negara dari tahun 2000 hingga 2015. Pencapaian SDGs membutuhkan partisipasi semua pihak sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Skripsi ini menggunakan pendekatan post positivis dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan terkait dengan koordinasi antar para pemangku kepentingan yang menghambat pendayagunaan Tim Koordinasi Nasional SDGs. Oleh karena itu, sebagai koordinator dan aktor utama, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS perlu untuk membangun mekanisme koordinasi yang tepat dan partisipatif untuk memastikan setiap partisipasi pemangku kepentingan.

---

ABSTRACTIn September 2015, The United Nations (UN) adopted a global development which aims to promote a hollistic development with three principles: universal, integration, and leave no one behind. Reffered to as the 2030 Agenda for Sustainable Development, this agenda encompasses 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that built on the previously adopted Millenium Development Goals (MDGs) by individual countries from 2000 to 2015. Needless to say, achieving SDGs requires coordination mechanism that ensure participation. Following the adoption of the 2030 Agenda for Sustanable Development, Indonesian government under President Joko Widodo issued Presidential Decree and form National Coordination Team (NCT)  led by President Joko Widodo. This thesis uses post positivist approach with in-depth interview and literature review as data collection method. The result shows there are many problems related to coordination within stakeholders in the team. Therefore, as a coordinator National Ministry of Planning and Development needs to build a coordination to ensure every stakeholder participation."

"On sustainable development in Indonesia; collection of articles"