Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pendekatan kesejahteraan yang dapat dijadikan kebijakan untuk melepaskan-ikatan (disengagement) antara mantan narapidana teroris dengan kelompok terorisme. Banyak pelaku terorisme di Indonesia yang tertangkap dan dihukum. Namun, penanggulangan terorisme di dalam penjara maupun di luar penjara belum terlaksana dengan maksimal. Banyak mantan narapidana teroris yang sudah menjalani hukuman ternyata terlibat residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Metode Delphi. Menggunakan konsep pendekatan yang bersifat soft approach, salah satu bentuknya adalah disengagement. Dalam hal ini peneliti lebih berfokus pada pendekatan kesejahteraan terutama kepada mantan narapidana teroris. Hasil penelitian ini bahwa pendekatan kesejahteraan kepada mantan narapidana teroris sebagai upaya pelepasan ikatan (disengagement) dari kelompok teroris memang perlu dilakukan mengingat adanya program deradikalisasi yang belum maksimal sehingga menimbulkan residivisme. Pendekatan kesejahteraan ini perlu mempertimbangkan aspek latar belakang sosial dan sejauh mana keterlibatannya di dalam kelompok terorisme. Pendekatan kesejahteraan berdasarkan penelitian ini akan berhasil dan berjalan baik jika diberikan kepada mantan narapidana teroris yang memiliki kategori tingkatan komitmen pada level passive supporters atau simpatisan serta pendekatan ini perlu pembinaan yang berkesinambungan.

---

This research discusses the welfare approach that can be used to release the policy bonding (disengagement) between the ex-convict terrorists and the terrorist groups. Many perpetrators of terrorism in Indonesia is caught and punished. However, the counter-terrorism in and outside the prison has not been implemented to the fullest. In fact, many of the ex-convict terrorists turn to be involved in the recidivists. This research used a qualitative approach with Delphi Method. It utilized the soft approaches concept in which disengagement concept was applied. In this case, the researcher focused more on welfare approach, especially to the ex-convict terrorists. As the results, since the de-radicalization programs that have not been maximized can cause recidivism, the welfare approach to the ex-convict terrorists is necessary to be done as a bond release (disengagement) from the terrorist groups. This approach needs to take into account the welfare of the social background and the extent of its involvement in the terrorist groups. According to the research, the welfare approach will work well if it is given to the ex-convict terrorists who have the category-level commitment of passive supporters or sympathizers. Therefore, a continuous coaching to this approach is highly suggested."

"Penetapan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris telah menimbulkan kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan dan eskalasi konflik di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kekerasan struktural dan eskalasi konflik TPNPB-OPM dengan aparat keamanan (TNI dan Polisi) setelah ditetapkannya TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber dari Kontras, Papua Center UI, BRIN, BNPT dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan teori structural violence untuk menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pasca disematkan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris. Selanjutnya melalui pemahaman konsep tahapan eskalasi konflik Mitchell, peneliti mencoba menggambarkan eskalasi konflik yang terjadi antara aparat keamanan dengan TPNPB-OPM. Hasil penelitian ini menunjukan penetapan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris menciptakan kekerasan di Papua. Kekerasan tersebut dilakukan baik oleh pihak apparat keamanan maupun TPNPB-OPM. Selain itu penyematan teroris terhadap TPNPB-OPM meningkatkan eskalasi konflik antara aparat keamanan dengan TPNPB-OPM.

---

The designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization has raised concerns over the increasing violence and conflict escalation in Papua. This study purposed to describe the structural violence and conflict escalation between security forces (TNI and Police) and TPNPB-OPM after the designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization. This research was conducted using a qualitative approach through unstructured interviews with informants from Kontras, Papua Center UI, BRIN, BNPT and lecture from the Faculty of Law University of Brawijaya. This study uses the theory of structural violence to describe the forms of violence that occurred after the TPNPB-OPM was designated as a terrorist organization. Furthermore, by understanding the concept of conflict escalation stages, researchers tried to describe the conflict escalation that occurred between the security forces and TPNPB-OPM. The results of this study show that the designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization creates violence in Papua. This violence was carried out by both the security forces and the TPNPB-OPM. In addition, the designation of terrorists to TPNPB-OPM increased the conflict escalation between security forces and TPNPB-OPM."

"

Tugas karya akhir ini melihat bahwa aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh dua kelompok terorisme internasional, dalam hal ini yaitu Al-Qaeda dan Islamic State atau ISIS. Dengan memilih delapan kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2000-2018, penulis ingin melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku dalam menentukan target mereka, serta juga melihat transformasi atau pergeseran yang terjadi dalam beberapa aksi teror di Indonesia yang jarang atau bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Tugas karya akhir ini menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data, baik dari penelitian terkait sebelumnya, dan juga berita. Tulisan ini menggunakan teori terrorist target selection dan konsep ideal victim untuk melakukan analisis mengenai pemilihan target dari aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2000-2018. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan Routine Activity Theory, namun hanya sebagai penguat, bahwa terrorist target selection dan ideal victim dapat dikaji dalam kriminologi. Tulisan ini menemukan bahwa pemilihan target dalam aksi teror di Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi dan juga strategi. Selanjutnya, juga ditemukan bahwa terdapat kelompok orang dan juga tempat tertentu yang lebih berpotensi untuk menjadi korban atau target aksi teror dibanding yang lainnya.

---

The thesis sees that acts of terrorism carried out by extremist groups in the name of Islam in Indonesia are strongly influenced by two international terrorism groups, in this case namely Al-Qaeda and Islamic State or ISIS. By selecting eight cases of terrorism that have occurred in Indonesia in the range 2000-2018, the author wants to do an analysis of the factors that influence the perpetrators in determining their targets, and also look at the transformation that occurs in some acts of terror in Indonesia that are rarely or never even before. This thesis uses secondary data in data collection, both from previous related research and also news. This paper uses the Terrorist Target Selection Theory and Ideal Victims to conduct an analysis of the selection of targets of terrorist acts that occurred in Indonesia in the range 2000-2018. In addition, this paper also uses the Routine Activity Theory, but only as a reinforcement, that terrorist target selection and ideal victims can be studied in criminology. This thesis finds that the selection of targets in acts of terror in Indonesia is largely determined by ideology and strategy. Furthermore, it was also found that there are groups of people and also certain places that are more potential to be victims or targets of terrorism than others.

"

"Tindak pidana terorisme yang berkembang di Indonesia tidak hanya ditangani dengan upaya represif, tetapi juga dengan deradikalisasi. Metode deradikalisasi bertujuan untuk mengubah paham radikal menjadi paham non radikal dan normal. Teori yang digunakan dalam penulisan ialah Teori Motivasi Kebutuhan, Teori Tindakan Sosial, Konsep Manajemen, dan Analisis SWOT. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Deradikalisasi membutuhkan peran dari instansi terkait seperti Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Komunitas Sosial. Disarankan agar Densus 88 Anti Teror dapat memaksimalkan pengimplementasian metode deradikalisasi baik kepada narapidana teroris maupun keluarga narapidana teroris sehingga terorisme di Indonesia semakin berkurang.

---

The growing crime of terrorism in Indonesia is not only dealt by repressive efforts, but also by deradicalization. The deradicalization method aims to convert radical to non-radical and normalism. Theories used in this thesis is the Theory of Motivation Needs, Social Action Theory, Management Concepts, and SWOT Analysis. The approach used is qualitative approach. Deradicalization requires the role of relevant agencies such as Correctional Institution, Ministry of Religious Affairs, the National Agency for Counter-Terrorism, and the Social Community. It is recommended that Special Detachment Anti-Terror can maximize the implementation of deradicalization methods both to terrorist prisoners and families of terrorist prisoners so that terrorism in Indonesia is diminishing."

"Peristiwa serangan teroris pada 9 September 2001 menjadi sebuah momentum yang mengubah arah kebijakan keamanan global hingga hari ini. Selama 20 tahun terakhir, kebijakan anti terorisme dan anti kekerasan ektrimisme menjadi fokus dalam kebijakankeamanan global. Pergeseran kebijakan ini nyatanya menyebabkan berkembangnya norma negatif tentang pemuda, pemuda dianggap sebagai kelompok yang menjadi ancaman baginegara karena dianggap aktif dalam konflik dan kekerasan ektrimisme. Hal ini menyebabkanpemuda diasingkan dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan perilaku kekerasan,dan kontribusinya tidak diperhitungkan dalam isu perdamaian. Pada tahun 2012, UNOYsebagai jejaring pemuda bina-damai dari seluruh dunia mendorong advokasi norma tentang‘partisipasi pemuda yang bermakna’ dalam isu perdamaian dan keamanan. Merekamenginginkan adanya perubahan atas norma negatif yang ada karena pada kenyataanyapopulasi pemuda yang terlibat dalam konflik jauh lebih jauh dibandingkan populasi pemudayang berkontribusi secara positif dalam isu perdamaian. Upaya-upaya UNOY sebagai normentrepreneur didukung oleh PBB dan organisasi internasional lainnya juga Yordaniamenyebabkan diadopsinya Resolusi DKPBB no.2250 tahun 2015 tentang Pemuda,Perdamaian, dan Keamanan. Menggunakan teori Siklus Hidup Norma milik Finnemore danSikkink, perkembangan tentang norma ‘partisipasi pemuda yang berarti’ dalam isuperdamaian dan keamanan dianalisa dan disimpulkan bahwa norma tersebut saat ini berada di tahap norm cascade. Butuh waktu lebih untuk norma ini untuk akhirnya masuk ke tahap internalisasi karena negara belum menganggap norma ini sebagai prioritas dan pembentukan sistem implementasi yang belum terintegrasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif eksploratif, dimana sumber data utama berasal dari dokumen PBB, jurnal, buku, dan wawancara yang dilakukan.

---

The terrorist attack on the 9th September 2001 or called the 9/11 have become a momentum

that changed the whole global security agenda. For the past 20 years, policies on countering

terrorism and violent extremism had been the focus of global security. This shift of policy in

fact have created the development of negative norms about youth, they are perceived as a

threat to the state as some of them is playing an active role in conflict and violent extremism.

Youth is excluded in decision making process, received act of violence, and their contribution

in peace seen as none. In 2012, UNOY as global youth network of young peacebuilders

advocate for ‘youth meaningful participation’ norm within peace and security issue. They

wanted a change on the existing negative norm based on fact that less youth is being engaged

in conflict, most of them is actively participating in peace efforts. UNOY as norm

entrepreneur, along with other UN bodies and NGOs as well as Jordan’s endorse

successfully lead this advocacy to the adoption of UNSCR 2250 in 2015 on Youth, Peace,

and Security. Using Norm Life Cycle theory of Finnemore and Sikkink, these processes are

being analyzed and it is concluded that the norm has come to the norm cascade phase. There

still time needed in order for this norm to achieve the internalization phase because state still seeing this not as their priority and that the implementing system have not yet been integrated well. This research is done by using qualitative-explorative method where the main data were collected through UN documents, journals, books, and interviews."

"ABSTRAK Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Dalam setiap proses kejahatan, individu akan melalui proses desistance from crime, seseorang mengakhiri masa keterlibatannya dalam aksi terorisme. Proses disengagement adalah tahapan yang penting untuk mencapai desistance from crime. Untuk mencapai hal tersebut, seseorang harus memiliki pull factor, seperti keluarga, lingkungan, ekonomi maupun hukuman. Maka, dalam penelitian Thesis ini, ada empat variabel determinan yang dapat mendorong individu menjadi desistance from crime. Kemudian, artikel jurnal yang ditulis oleh LaFree dan Miller (2015) yang berjudul desistance fromterrorism: what can we learn from criminology? membahas tujuh perspektifteoritis yang berkaitan dengan prediksi yang berkaitan dengan desistancedan mempertimbangkan potensinya untuk menjelaskan desistance from terrorism.Dengan menganalisis dan membedah hal tersebut, akan memunculkan pola-pola desistance from crime dan memperlihatkan kecenderunganprimary desistanceyangbersumber pada data pengalaman 30 mantan teroris di Indonesia.

---

ABSTRACT

Terrorism is categorized as extra-ordinary crime. In every crime process, an individual will go through a process of desistance from crime, which is a proses of someone ended his/her involvement in acts of terrorism. The disengagement process is a crucial stage to achieve desistance from crime. To achieve this, an individual must have pull factor, such as family, surroundings, economy, and punishment. Thus, in this thesis study, there are four determinant variables that can encourage individual to be desistance from crime. Then, article journal written by LaFree and Miller (2015) entitled desistance from terrorism: what can we learn from criminology? discuss seven criminological perspectives relating to predictions about desistance and consider their potential to explain desistance from terrorism. By analyzing and dissecting this, patterns of desistance from crime will emerge and show the tendency for primary desistance based on data from thirty former terrorist in Indonesia."

"Penelitian ini berupaya memberikan penjelasan tentang bagaimana ekonomi dalam konteks upaya atau metode untuk memenuhi kebutuhan, melekat pada perilaku kelompok-kelompok teroris di Indonesia disandarkan pada komitment terhadap kekerasan yang bersembunyi dibalik dogma ideologi religius. Keterlekatan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Polanyi, mendefinisikan ekonomi sebagai produk dari relasi sosial berbasis pada nilai-nilai kebijaksanaan dan relasi timbal balik yang saling mencukupi antar individu dan kelompok dibawah naungan kearifan lokal. Ternyata ada atribut lain yang melekat pada eksistensi keterlekatan (embedded) ekonomi selain dari nilai-nilai etika, yaitu komitment kelompok sosial pada jalan kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat analisa secara kritis mengenai permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya modus ekonomi dalam gerakan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa motif ekonomi berperan dalam tindakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme, dalam konteks JI, mata uang sosial digunakan dalam pertukaran ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip redistribusi dengan pendekatan multidimensi dalam penanggulangan terorisme, salah satunya adalah pendekatan Keterlekatan Ekonomi Karl Polanyi yang melibatkan redistribusi sumber daya dan integrasi kelompok teroris ke dalam masyarakat yang lebih luas, serta pemutusan pendanaan terorisme.

---

This research seeks to provide an explanation of how economics, in the context of efforts or methods to meet needs, is embedded in the behavior of terrorist groups in Indonesia based on a commitment to violence that hides behind the dogma of religious ideology. As Karl Polanyi proposed, economic embeddedness defines the economy as a product of social relations based on wisdom values and mutually sufficient mutual relations between individuals and groups under the auspices of local wisdom. It turns out that other attributes are attached to embedded economics apart from ethical values, namely the commitment of social groups to the path of violence. This research uses a qualitative approach that is a critical analysis of actual problems occurring in society, namely the existence of an economic mode in the movement of the terrorist group Jemaah Islamiyah (JI) in Indonesia. The research results found that economic motives play a role in the actions carried out by terrorist groups, in the context of JI, social currency is used in economic exchange. The Indonesian government has implemented the principle of redistribution with a multidimensional approach in dealing with terrorism, one of which is Karl Polanyi's Economic Embeddedness approach which involves the redistribution of resources and integration of terrorist groups into wider society, as well as the termination of terrorism funding."

"Fenomena Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) merupakan salah satu isu terorisme yang perlu dikaji dan diteliti oleh para akademisi maupun praktisi. Dari waktu ke waktu, terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang berpeluang untuk kembali ke negara asalnya untuk menjadi returnees. Tingginya jumlah returnees yang kembali ke negara asalnya sebagai the revenge seeker menyebabkan munculnya potensi ancaman. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai proses yang dilalui oleh individu hingga mereka terlibat dalam terorisme sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF). Hasil penelitian didasarkan pada data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber serta dianalisis menggunakan General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew dan Staircase of Terrorism Moghaddam. Penelitian ini menemukan bahwa dalam proses menjadi Foreign Terrorist Fighters (FTF), seseorang mengalami pelatihan militer, pengalaman bertempur secara langsung dan penguatan ideologi. Dengan dipengaruhi oleh ketegangan sosial di masyarakat serta intepretasi mengenai ajaran agama yang salah, para Foreign Terrorist Fighters (FTF) tersebut dapat berperan sebagai the Revenge Seeker ketika menjadi returnees. Hal tersebut menimbulkan potensi ancaman bagi negara asal dari para returnees. Penelitian ini juga menemukan bahwa returnees foreign terrorist fighters (FTF) dapat menimbulkan potensi ancaman dalam tiga dimensi, yaitu ancaman fisik, dampak sosial dan konsekuensi ideologis.

---

The Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) phenomenon is one of the terrorism issues that needs to be studied and researched by academics and practitioners. There is a significant increase in the number of Foreign Terrorist Fighters (FTF) who have the opportunity to return to their home countries to become returnees. The high number of returnees returning to their home countries as the revenge seekers causes potential threats. In this study, the authors explain the process that individuals go through until they are involved in terrorism as Foreign Terrorist Fighters (FTF). The results are based on primary data obtained through in-depth interviews with informants and analyzed using General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew and Moghaddam's Staircase of Terrorism.

This research found that in the process of becoming a Foreign Terrorist Fighters (FTF), a person get experiences from military training, hands-on combat experience and ideological reinforcement. Influenced by social tensions in society and false interpretations of religious teachings, the Foreign Terrorist Fighters (FTF) can be the Revenge Seeker when they become returnees. That can raise a potential threat to the country of origin of the returnees. This research also found that returnees foreign terrorist fighters (FTF) can pose potential threats in three dimensions, namely physical threats, social impacts and ideological consequences."

"Penelitian ini membahasan bagaimana analisis dampak keberadaan kelompok terorisme di cilacap terhadap radikalisme dalam menghadapi kondisi dimana terdapat Lapas Nusakambangan yang menjadi tempat narapidana terorisme ditahan. adanya tahanan narapidana terorisme dan keluarga serta organisasi yang terafiliasi terorisme di wilayah hukum Polresta Cilacap tersebut. berdasarkan latar belakang didapatkan dua permasalahan utama yang melatarbelakangi judul ini yakni 1) Bagaimana pola penyebaran paham radikalisme dan terorisme di Cilacap? 2) Apa strategi intelijen Polresta Cilacap dalam pencegahan radikalisme dan terorisme? Teori yang melandasi penelitian adalah teori stratejik intelijen dan ketahanan nasional. Desain metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara. kemudian dimana data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan teori-teori yang berkaitan dengan stratejik intelijen dan ketahanan nasional. Hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat di wilayah Cilacap, yang mengikuti kegiatan keagamaan atau pengajian di yayasan atau organisasi keagamaan yang terindikasi radikal, secara individu masyarakat tidak mengalami radikalisasi atau saat ni masih tidak memiliki paham yang radikal ini didasari dari hasil analisa yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak melewati lantai dasar dari tangga menuju terorisme. Yang jika dibandingkan dengan narapidana terorisme yang di Tahan di Lapas Nusakambangan, yang menunjukkan bahwa ketika mereka melakukan aksi terorisme, pada saat itu mereka telah mencapai lantai 5 dalam karakterisasi lantai menuju terorisme. Stratejik intelijen yang dilakukan oleh polresta Cilacap dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui tahapan berikut, Perencanaan dan pengarahan (planning and direction), Menargetkan penggalangan ke daerah yang masih berstatus merah (belum hijau). Pengumpulan (collection) Informasi dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya. Pemrosesan/ penyusunan (processing / collation) dan Analisis (analysis). Pengolahan data dilakuakn agar lebih mudah laporan kepada pimpinan, Laporan Informasi intelijen diterima oleh pimpinan, sehingga pimpinan dapat memberikan arahan langsung untuk bisa ditindaklanjut. Evaluasi ulang (reevaluation) Evaluasi efektivitas dilakukan dengan kerjasama lintas sectoral maupun fungsi terkait.

---

This research discusses the analysis of the impact of the presence of terrorist groups in Cilacap on radicalism in dealing with conditions where there is a Nusakambangan prison which is a place where criminals are detained. there is an understanding of intelligence and families and organizations affiliated with terrorism in the jurisdiction of the Cilacap Police. Based on the background, two main problems are found behind this title, namely 1) What is the pattern of the spread of radicalism and hatred in Cilacap? 2) What is the Cilacap Police intelligence strategy in preventing radicalism and terrorism? The theory underlying the research is the theory of intelligence strategy and national resilience. The research method design used to analyze this research is descriptive qualitative, the data collection technique used is interviews. then where the collected data is then analyzed using theories related to intelligence strategy and national resilience. The results of this research show that people in the Cilacap area, who take part in religious activities or study at foundations or religious organizations that are indicated as radical, individually do not experience radicalization or currently still do not have a radical understanding. This is based on the results of the analysis which shows that the community does not past the ground floor of the stairs to terrorism. Which, when compared with the fights held in Nusakambangan Prison, shows that when they committed acts of terrorism, at that time they had reached the 5th floor in the characterization of the floor leading to terrorism. The intelligence strategy carried out by the Cilacap Police to prevent the spread of radicalism and terrorism is through the following stages, planning and directing, targeting outreach to areas that still have red (not yet green) status. Collection (collection) Information is collected from reliable sources. Processing/compilation (processing/examination) and Analysis (analysis). Data processing is carried out to make it easier to report to leadership. Intelligence information reports are received by leadership, so that leadership can provide direct directions that can be followed up. Re-evaluation (re-evaluation) Evaluation of effectiveness is carried out with cross-sectoral collaboration and related functions."

"Skripsi ini membahas tentang dinarnika penangkapan tersangka tcroris oleh Densus 88 Poli. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlujuan untuk mengetahui clinarnika yang terjadi pacla saat penangkapan tersangka teroris. Tiga teori kepolisian kemudian dipergunakan untuk rnenjelaskan dinamika penangkapan tersebut.Dalam penangkapan tersangka teroris yang dilihat dengan sudut pandang tiga teori kepolisian, Densus 88 Polri akan berusaha untuk melakukan penangkapan sesuai dengan tectri counter terrorisrr. Namun jika situasi dan kondisi berubah dan membahayakan keselamatan personel dan masyarakat. maka Densus 88 Polri akan rnelakukan operasi penangkapan berdasarkan tingkat ancarran yang ditirnbulkan. Oleh karena itu. diperlukan cara penindakan tersangka teroris yang proporsional guna menangani situasi dan kondisi yang terjadi secara dinarnis.

---

This thesis discusses the amcst dynarnics of suspicious ten'orists by Detachment 88 Polri. This qualitative research has the ain-r to rer,'eal the dynan-rics occured in the process of ar^resting suspicious terorists. Three police theory rvill be utilized to explain that anest dynarrics.In the process of anesting suspicious terolist which is obsen,ed by three police theory point of vicw, Detachment 88 polri will affbrd to conduct arresting process according to counter terori.snt theory. However, if the situation and condition are endangered police member and civilian. detachment 88 polri lvill conduct arresting operation accolding to the level of threat. Therefore, the proporlional action fbr suspicious terarist is absolutely needed to handle dynamical situation and condition."