Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks inklusi keuangan syariah (IIKS), pada sektor perbankan syariah, serta menganalisis pengaruh variabel daerah, yaitu PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, rasio gini, persentase penduduk yang menggunakan internet, dan jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap IIKS. Data yang digunakan adalah data panel 33 Provinsi di Indonesia, selama periode 2016 – 2020. Model regresi dalam penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM), dengan program statistik Eviews 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pencapaian IIKS secara nasional dikategorikan ke dalam pencapaian kategori rendah dengan rata-rata sebesar 0,17. Provinsi DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam, masing-masing mencapai nilai IIKS sebesar 0,70 dan 0,66 (kategori tinggi), sedangkan Provinsi DI Yogyakarta, mencapai nilai sebesar 0,35 (kategori medium). Sementara itu, 30 provinsi lainnya di Indonesia, termasuk kategori nilai IIKS rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel persentase penduduk miskin dan persentase penduduk pengguna internet berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pencapaian IIKS. Variabel lainnya, yaitu PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, rasio gini, dan jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat berpengaruh tidak signifikan terhadap pencapaian IIKS di Indonesia.

---

This study aims to measure the Islamic Financial Inclusion Index (ISFI), in the Islamic banking sector, and analyze the influence of regional variables, namely GRDP per capita, percentage of the poor people, human development index, Gini ratio, percentage of the population using the internet, and the amount of Kredit Usaha Rakyat against ISFI. The data used are panel data from 33 provinces in Indonesia, during the period 2016 – 2020. The regression model in this study uses the Fixed Effect Model (FEM) with the Eviews 11 statistical program. The results of the study show that, the achievement of ISFI nationally is categorized into the low category, with an average of 0.17. The Provinces of DKI Jakarta and Nangroe Aceh Darussalam, respectively, achieved an ISFI score of 0.70 and 0.66 (high category), while DI Yogyakarta Province achieved a score of 0.35 (medium category). Meanwhile, 30 other provinces in Indonesia are in a low category of ISFI. The results showed that the variable percentage of the poor population and the percentage of the population using the internet have a significant and negative effect on the achievement of ISFI. Other variables, namely GRDP per capita, human development index, Gini ratio, and the amount of Kredit Usaha Rakyat have no significant effect on the achievement of ISFI in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan maksimum pembiayaan, lama waktu pemrosesan pembiayaan, dan syarat agunan pada lembaga keuangan mikro islam di Indonesia apabila credit officer didalamnya memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Dengan menggunakan uji Wilcoxon signed-rank test Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan positif dalam maksimum pembiayaan dan perbedaan negatif pada lama waktu pemrosesan pembiayaan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Namun tidak ditemukan adanya perbedaan syarat agunan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah.

---

This undergraduate thesis examines whether there is any difference in maximum financing allowance, duration of processing financing application, and the terms of collateral in Islamic microfinance institutions in Indonesia if the credit officer has a relationship with the customer. Using Wilcoxon signed rank test The result shows that there is a positive difference in the maximum financing allowance and the negative difference in the length of processing time if the credit officer has relationship with the customer. However, there is no difference in collateral requirement if the credit officer has a relationship with the customer."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat akuntabilitas Lembaga Wakafdi Indonesia dalam penerimaan dan penyaluran wakaf uang, dianalisis denganmenggunakan Stewart‟s (1984) ladder of accountability. Selain itu penelitian jugabertujuan untuk menjelaskan bentuk pelaporan akuntabilitas Lembaga Wakaf ataspenerimaan dan penyaluran wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dan dilakukan dengan studi kasus pada salah satu Lembaga Wakaf diIndonesia dan Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Hasil penelitian menunjukkanbahwa Lembaga Wakaf memenuhi keempat tingkat akuntabilitas namun kurangakuntabel pada tingkat akuntabilitas proses dan ditemukan beberapa isu terkaitakuntabilitas, transparansi dan penyampaian wakaf uang oleh Lembaga PengelolaWakaf Uang.

---

ABSTRACTThis research aims to explain accountability of Waqf Institution in Indonesia inthe reception and disbursement of its cash waqf. It was analyzed using Stewart‟s(1984) ladder of accountability. In addition, it also aims to explain theaccountability report of Waqf Institution on receipt and disbursement of its cashwaqf. This research uses qualitative methods and performed with a case study onone of the Waqf Institution in Indonesia and Nazhir Indonesian Waqf Board. Theresult shows that Waqf Institution meets most of all four ladder of accountabilitybut less accountable at the level of accountability of process and this researchfound some issues related to accountability, transparency, and communication ofcash waqf by Waqf Institution."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja pada PT Bank ABC. Penelitian juga menganalisis kesesuaian penerapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di PT. Bank ABC masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih terdapat ketidaksesuaian. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru bagi semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Bank ABC serta regulator dalam menilai tingkat kepatuhan penerapan akad musyarakah.

---

This study aims to explain implementation on musharaka working capital financing at PT Bank ABC. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No.08/DSNMUI/ IV/2000 and Financial Accounting Standard 106. This study uses case study approach by gathering data from interview and documentation.

Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of musharaka financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well. This research is hoped to provide new knowledge for all parties and could be material for the evaluation for PT Bank ABC and regulators in assessing the level of compliance of musharaka contract implementation."