Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Vast public attention has been devoted to the politics of Muslim societies, much of it prompted – and distorted – by the rise of radical Islamism, and there has been a corresponding and voluminous academic literature on the subject. A central debate centres on whether ‘Islam’ is a formative factor or not and, if it is, how is it determining. A prevalent view is that Muslim politics stems, as does all politics, from structural factors such as institutional development, political economy, and social stratification, among others. Islam is often seen in instrumental terms as facilitating or indeed hindering the drive for and wielding of power and influence in public life. While these contextual factors are undeniably relevant, basic values and norms are also consequential and often motivational. Political culture, which has fallen out of favour in contemporary social science, thus has a role to play. Muslim traditions and symbols can have societal impact, even as their meanings, and control over them, may be debated. The Covid-19 pandemic provides examples of how the political process can be affected by Islam-shaped perspectives as seen in different interpretations of what is religiously permissible and reactions to state control. ‘Muslim politics’ is a kind of politics that builds on culturally specific normative orders that are self-consciously expressed by various agents who presume to speak for Islam, but whose authority and modes of influence may be, and often are, contested. The concept of ‘Muslim politics’ is a window through which observers of Muslim societies can supplement understanding of collective action by an appreciation for the meanings that people attach to it."

"In a series of personal letters to his sons, Omar Saif Ghobash offers a short and highly readable manifesto that tackles our current global crisis with the training of an experienced diplomat and the personal responsibility of a father"

"Penulisan mengenai pemberontakan muslim Rohingya yang dilakukan secara sporadis akibat tekanan yang berkepanjangan oleh masyarakat mayoritas Budha dan pemerintah junta militer Burma. Pengumpulan sumber didapatkan melalui perpustakaan-perpustakaan dan beberapa media online. Metode penulisannya menggunakan empat tahap metode sejarah. Pertama, Heuristik yaitu proses mencari dan menemukan sumber. Kedua, proses kritik, yaitu memilah-milah sumber berdasarkan wilayah, periode dan etnis. Ketiga, proses interpretasi yaitu menganalisis masalah dengan mengaplikasikan berbagai teori, dalam penulisan ini digunakan teori sosial dan teori militer. Keempat, historiografi, yaitu proses penulisan sejarah. Hasil analisa adalah pemberontakan muslim Rohingya diakibatkan oleh tindakan represif yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat mayoritas Budha dan pemerintah junta militer Ne Win serta kekecewaan muslim Rohingya terhadap pemerintah Burma yang tidak memenuhi tuntutan mereka untuk menjadikan daerah Arakan Utara sebagai wilayah otonomi Islam. Pemberontakan yang berlangsung selama dua periode pemerintahan Burma, masa U Nu (1948-1962) dan masa Ne Win (1962-1988) mengalami perbedaan motif penyebab terjadinya penindasan oleh kedua pemerintah tersebut. Pada masa pemerintahan U Nu muslim Rohingya ditindas oleh mayoritas Budha karena muslim Rohingya menganut agama Islam, agama yang dianggap bukan agama asli Burma. Sedangkan pada masa pemerintahan junta militer, muslim Rohingya ditindas karena sistem pemerintahan junta militer yang mengeluarkan berbagai kebijakannya yang sangat merugikan muslim Rohingya. Dalam gerakan ini muslim Rohingya tidak mendapatkan bantuan dari negara luar, hanya sedikit campur tangan dari negara tetangga, Bangladesh, yang banyak menerima pengungsi asal Arakan ini. Namun, dikarenakan ketertutupan negara Burma terhadap dunia internasional, tidak banyak yang bisa dilakukan negara-negara liar untuk membantu masalah ini. Muslim Rohingya harus berjuang sendiri tanpa bantuan dari luar negeri. Badan intemasional pun tidak banyak membawa perubahan. Walaupun organisasi PBB dan negara-negara lain telah meminta pihak pemerintah Burma untuk merubah sikap mereka terhadap warganya, mereka tidak pemah merubah sikapnya yang diktator."