Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari peraturan anti-dumping dan krisis global terhadap laju impor produk baja kasar pada enam Negara ASEAN. Data yang digunakan pada tesis ini menggunakan data panel dari tahun 2003 hingga tahun 2011.Penelitian ini menemukan bahwa variabel anti-dumping tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laju impor produk baja kasar. Hal tersebut dikarenakan hanya tiga dari dari enam negara ASEAN yang secara teratur menerapkan peraturan anti-dumping.Penelitian ini juga menemukan bahwa hasil empiris dari laju impor seluruh produk perdagangan dari suatu negara memiliki koefisien variabel yang lebih kecil daripada koefisien variabel pada laju impor suatu produk perdagangan. Penemuan ini menunjukkan bahwa faktor GDP riil dan nilai tukar mata uang riil memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap laju impor produk baja kasar. Hal tersebut berarti factor GDP riil dan nilai tukar mata uang riil lebih berpengaruh terhadap laju impor seluruh produk perdagangan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa variabel time-dummy dapat menggambarkan pengaruh dari krisis global terhadap penurunan signifikan pada laju impor dari suatu produk perdagangan

---

The purpose of this thesis is to measure the effect of the anti-dumping law and the global crisis on the import flow of crude steel products in six ASEAN member countries with panel data collected from 2003 until 2011.

This study finds that the anti-dumping variable does not significantly affect the import flow of the crude steel products. The database of anti-dumping law in steel products shows that only three ASEAN countries regularly apply the anti-dumping law within ASEAN countries.

This research is also finds that the empirical result of the country level import flow will produce a smaller coefficient than that in the commodity level import flow. This finding indicates that the factors of real GDP and the real exchange rate are less affecting the commodity level import flow of steel product. This means that the real GDP and real exchange rate plays more important role to the country level import flow. Furthermore, the time dummy variables are able to capture the year-specific effect of the global crisis which is more severely affect the commodity level import flow."

"Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan, dan/atau mesin pada industri kecil dan menengah dengan tujuan ekspor, atau disebut dengan fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), sangat penting dalam rangka mendorong ekspor IKM. Penelitian ini akan membahas penerapan fasilitas KITE IKM, kendala yang dihadapi dalam penerapannya beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fasilitas KITE IKM kurang berhasil. Terdapat kendala-kendala yang membuat penerapan fasilitas ini kurang berhasil yaitu dari segi perizinan, segi operasional dan segi penggunaan modul kepabeanan, sehingga masih banyak IKM yang belum menggunakan fasiltas ini.

---

The importance of custom duty exemption policy on imported goods, and/or materials and/or machines on small and medium enterprises with the aim of export, or called Facility for Export Purpose (SME KITE), in order to increase SME export. This study will discuss the implementation of SME KITE facility and the obstacle in its implementation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews. The results showed that the implementation of SME KITE Facility not successful. There are obstacles that make the implementation of this facility not successful such as from permit aspect, operational aspect and the use of customs module aspect, so that many SME do not use this facility."

"Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan dampak penerapan kebijakan perdagangan berupa tindakan anti-dumping yang dapat mempengaruhi perubahan pola perdangan dari negara yang melakukan impor. Hasil analisis dilakukan dengan menggunakan metode difference-in-difference (DID) dengan membandingkan volume impor yang berasal dari negara target dan negara non-target pada periode sebelum dan sesudah penerapan tindakan anti-dumping. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perpanjangan tindakan antidumping mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengurangan impor dari negara-negara yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai analisis dampak penerapan tindakan anti- dumping pada produk baja di Indonesia khususnya terkait dengan penetapan perpanjangan tindakan anti-dumping terhadap produk tersebut.

---

This study conducts research related to the impact of implementing trade policies in the form of anti-dumping measures, which influence changes in import patterns from targeted countries. Analysis results using the difference-in-difference (DID) method, which compares the volume of imports from targeted and non-targeted countries in the period before and after the implementation of anti-dumping measures, shows that the extension of anti-dumping measures have a significant effect on reducing imports from countries targeted to such measures. This research will provide new insight into the impact analysis of the implementation of anti-dumping measures for steel products in Indonesia with observations that have experienced an extension of the measures."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat konvergensi IFRS dan kualitas audit terhadap kualitas laba perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga meneliti peran moderasi derajat konvergensi IFRS terhadap pengaruh kualitas audit dengan kualitas laba perusahaan. Penelitian dilakukan dalam lingkup negara-negara di ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand danVietnam. Keenam negara tersebut dirasa telah mewakili beragam iklim usaha dan derajat konvergensi IFRS di ASEAN. Metodologi yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode Least Square. Beberapa kontribusi dari penelitian ini antara lain meneliti pengaruh derajat konvergensi IFRS dan kualitas audit terhadap kualitas laba perusahaan, termasuk peran moderasi derajat konvergensi IFRS terhadap pengaruh kualitas audit dengan kualitas laba perusahaan dengan menggunakan analisis antar negara ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa semakin tinggi derajat konvergensi IFRS, semakin rendah kemungkinan adanya discretionary accruals yang artinya kualitas laba perusahaan akan semakin baik. Sementara itu, ukuran dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang digambarkan dengan nilai discretionary accruals. Artinya, pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big-4 atau terspesialisasi, tidak menjamin semakin rendah kemungkinan adanya discretionary accruals yang artinya tidak menjamin kualitas laba perusahaan akan semakin tinggi. Di sisi lain, derajat konvergensi IFRS tidak memiliki peran moderasi terhadap pengaruh kualitas audit dengan kualitas laba perusahaan.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of the degree of convergence of IFRS and Audit Quality on company's earnings quality. In addition, this research also investigates the moderation role of the degree of convergence of IFRS and Audit Quality on company's earnings quality. This research covers several ASEAN countries, consists of Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailandand Vietnam. These countries have different characteristics, mainly concerning business atmosphere characteristics and accounting standards. The methodology used in this research is the multiple regressions by using Least Square method. Some of the contributions of this research are to analyze the effect of the degree of convergence of IFRS and audit quality on the quality of corporate profits, including the role of moderating the degree of convergence of IFRS to influence the quality of the audit to the quality of the company's profit by using analysis between ASEAN countries Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam.

Based on the results, it was found that the higher the degree of convergence of IFRS, the lower the possibility of discretionary accruals, which means the quality of corporate profits, is the better. Meanwhile, the size and specifications of the auditor had no significant effect on earnings quality which is described by the value of discretionary accruals. That meant that being audited by Big 4 accounting firm or specialized, does not guarantee the lower the possibility of discretionary accruals, which means do not guarantee that the earnings quality will be better. On the other hand, the degree of convergence of IFRS did not havea moderating role degree that influence the effect of audit quality to the earnings quality."

"Produk Baja hot rolled plate merupakan produk baja utama yang digunakan ssebagai bahan baku industri manufaktur perkapalan. Kebutuhan produk baja hot rolled plate di dalam negeri selain dipenuhi oleh produk dalam negeri, juga dilakukan impor. Selain itu, dengan adanya indikasi dumping untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China, Singapura, dan Ukraina, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tindakan remedies pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan periode pengenaan selama lima tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk baja hot rolled plate ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan, dan efisiensi serta mengapa hanya ketiga negara tersebut yang dikenakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pandangan post-positivism. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan teori evaluasi dunn yang ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan dan efisiensi bahwa kebijakan BMAD terhadap impor baja hot rolled plate dinilai belum dapat memenuhi nilai prinsip tersebut. Selanjutnya pengenaan BMAD terhadap Impor baja hot rolled plate kepada China, Singapura, dan Ukraina disebabkan karena produsen China, Singapura dan Ukraina telah terbukti melakukan praktek dumping. Lalu Jepang sendiri tidak dikenakan BMAD dikarenakan terdapatnya kepentingan nasional sehingga tidak dikenakan BMAD

---

Hot Rolled Plate (HRP) is widely used as raw material for ship building. Domestic demand of hot rolled plate fulfilled not only by domestic product but also from import. The government throught the Ministry of Finance also enact anti dumping policy for hot rolled plate steel import from China, Singapuran and Ukraine which ended in 2023. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the Anti-Dumping Import Duty policy on the import of hot rolled plate steel products in terms of the principles of effectiveness, responsiveness, accuracy, adequacy, equality, and efficiency. In Addition, to analyze why only these three countries anti dumping policy are imposed in Indonesia. This research was conducted using a qualitative method with post -positivisme perspective. The results of this study based on Dunn evaluation theory in terms of the principles of effectiveness, responsivines, accuracy, adequacy, equality, and efficiency from anti dumping policy show that import of hot rolled plate steel is not able to fulfil the principles. Furthermore, anti dumping policy on import of hot rolled plate to those coutries conducted dumping."

"Tesis ini bertujuan mengevaluasi perkembangan ekspor (impor) enam komoditi terpilih antara Indonesia dan China selama tahun 1990-2010. Tesis ini juga membahas faktor-faktor determinan yang mempengaruhi perdagangan atau pertumbuhan bilateral ekspor (impor) antara Indonesia dan China. Metodologi tesis ini menggunakan baik analisis deskriptif maupun analisis ekonometri. Analisis deskriptif berupa indikator pertumbuhan, neraca perdagangan, dan kontribusi perkembangan ekspor (impor). Sedangkan pendekatan model gravity digunakan dalam analisis ekonometri. Keseluruhan bagian analisis mencoba fokus kepada periode-periode penting hubungan ekonomi dan politik Indonesia-China, seperti: awal normalisasi Indonesia-China 1995, krisis finansial Asia 1997, China masuk WTO 2001, implementasi ACFTA 2010, dan krisis ekonomi global 2008.Hasil studi mengindikasikan bahwa komoditi ekspor terpilih Indonesia berpotensi sangat besar untuk dikembangkan dalam perdagangan bilateral dengan China terlebih untuk memaksimalkan manfaat dari adanya ACFTA; pertumbuhan ekspor-impor komoditi terpilih Indonesia-China tidak berbeda signifikan dengan kondisi yang sama pada Negara-negara Anggota ASEAN lainnya; ACFTA dan krisis ekonomi global 2008 tidak serta merta memberikan dampak negatif terhadap produksi atau output dan tenaga kerja dalam negeri atas enam komoditi ekspor (impor) terpilih Indonesia dengan China; tariff ternyata memberikan dampak signifikan terhadap ekspor komoditi terpilih Indonesia ke China sehingga harus lebih diperhatikan antara lain dengan mengintensifkan negosiasi oleh Indonesia kepada China; krisis ekonomi global 2008 ternyata meningkatkan nilai ekspor nasional, namun krisis ini juga signifikan meningkatkan nilai impor Indonesia dari China; ekspor Indonesia ke China berpotensi sangat besar memenuhi kebutuhan domestik China saat pertumbuhan GDP per kapita China meningkat.

---

This thesis is aimed to evaluate the development of export (import) of six selected commodities between Indonesia and China during 1990-2010. It also discusses determinant factors that influence the trade or growth of bilateral export (import) between Indonesia and China. Methodology of this thesis is using both descriptive and econometric analysis. Descriptive analysis in form of indicators of growth, trade balance, and contribution of the export (import) development, as well as the gravity model approach are used in this study. Overall part of the analysis seeks to focus on important periods of economic and political relations between Indonesia and China, such as: early normalization of relations between Indonesia and China in 1995, Asian financial crisis in 1997, China entered the WTO in 2001, implementation of the ACFTA in 2010, and global economic crisis in 2008.The study results indicate that the selected export commodities of Indonesia have enormous potential for development in bilateral trade with China especially to maximize benefits of the ACFTA; growth of export (import) of selected commodities of Indonesia and China did not differ significantly with the same conditions in other ASEAN countries; the ACFTA and the global economic crisis 2008 did not necessarily have a negative effect in domestic production or output and labor of six selected commodities export (import) of Indonesia to China; tariff in fact has a significant impact onthe export of the Indonesian selected commodities to China, so the attention should be given among others by intensifying negotiations by Indonesia to China; global economic crisis 2008 in fact increased national export, however, this crisis also significantly increased the value of import of Indonesia from China; Indonesia`s export to China potentially have enormous potential to meet domestic needs of China at the time GDP per capita growth of China increases."

"Semakin rendahnya biaya perdagangan antar negara menyebabkan peningkatan kegiatan perdagangan dengan skema Global Value Chains (GVC) yang memang sudah terbukti memberikan banyak manfaat bagi negara antara lain percepatan industrialisasi, transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah industri. Partisipasi dalam GVC terdiri dari dua komponen yakni forward participation dan backward participation dimana keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ekspor komoditi primer (karet dan CPO) negara ASEAN 6 berhubungan dengan partisipasi GVC forward dan ekspor komoditi manufaktur (elektronik dan otomotif) berhubungan dengan GVC backward serta mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat mendorong partisipasi GVC. Studi ini menggunakan data panel dinamis dengan metode GMM dan menemukan bahwa ekspor komoditi primer berhubungan dengan GVC forward kecuali untuk produk CPO sedangkan ekspor komoditi manufaktur berhubungan dengan GVC backward. Peningkatan GDP berpengaruh negatif terhadap partisipasi GVC sehingga peningkatan produktivitas sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi, sedangkan FDI yang masuk ke wilayah ASEAN 6 diindikasikan lebih kepada resource dan market seeking bukan network seeking. kualitas infrastuktur berhubungan positif dengan forward participation karena kualitas produk hasil sumber daya alam berpengaruh dari kualitas infrastruktur. Kualitas pembiayaan dalam negeri dan kualitas institusi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual berhubungan dengan backward participation. Pemodalan juga sangat dibutuhkan oleh industri untuk mendukung kegiatan perdagangannya serta kualitas perlindungan atas hak kekayaan intelektual juga berhubungan positif dalam mendorong backward participation.

---

Low trading costs between countries have led to increased trade activities using the Global Value Chains (GVC) scheme which has proven to provide many benefits for countries, including accelerated industrialization, technology transfer, employment, and increased industrial value-added. Participation in the GVC consists of two components, namely forward participation and backward participation which have different characters. This study aims to identify whether exports of primary commodities (rubber and CPO) in ASEAN 6 countries are related to forward GVC participation and export of manufactured commodities (electronics and automotive) are related to backward GVCs and lastly explore factors that can encourage GVC participation. This study uses dynamic panel data using the GMM method and finds that primary commodity exports are related to forward GVC except for CPO products while manufactured commodity exports are related to backward GVC. An increase in GDP has a negative relation to GVC participation so that increased productivity is needed to encourage participation, while FDI that enters the ASEAN 6 region is indicated more towards finding resources and markets, not searching for networks. The quality of infrastructure has a positive relationship with forward participation because it affects the quality of the natural resource products. The quality of domestic financing and institutions for protecting intellectual property rights is associated with backward participation. The national industry is also needed domestic finance to support its trading activities and the intellectual property rights protection is also positively related to encouraging backward participation."

"Dengan adanya amandemen Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa atas ekspor jasa dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jenis – jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 70/PMK.03/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tentang bagaimana penerapan kebijakan PPN atas ekspor jasa di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatitif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan ekspor jasa tertentu di Indonesia telah mencerminkan prinsip netralitas dan place of taxation rules. Selain itu dalam rangka mempermudah pengawasan, baik di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sama – sama menerapkan adanya batasan jenis jasa yang atas ekspor jasa dikenakan PPN 0%. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan di antaranya harus adanya perjanjian/perikatan dan bukti pembayaran yang mampu menunjukan adanya transaksi ekspor jasa. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor jasa di Indonesia, peneliti menyarakan perlu adanya perluasan jenis jasa dan peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana pengawasan kebijakan ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

---

The impact of amandement Value Added Tax (VAT) Law on 2009 is services exports are subject to VAT at a rate of 0% (zero rate). The types of services which subject to VAT at a rate of 0% are regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 32/PMK.010/2019 which is the third change of the Minister of Finance Number PMK 70/PMK.03/2010. The study aims to analyze and compare the implementation of VAT policies on service exports in Indonesia and several countries in ASEAN such as Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines. This study used  a qualitative approach with descriptive research type. The study finds that the service export policies in Indonesia has been reflected the neutrality principle and place of taxation rules. The VAT policies on service exports both in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines are implementing restrictions on types of services which service exports are subject to 0% VAT. There are several requirements to implemented the facility, the one is should be have an agreement / engagement and the payment receipt which is able to show the service export transaction. This study shown that to increase the competitiveness of service exports in Indonesia, the researcher suggests to expand the types of services and special regulation which is regulated  how to monitor this policy so it can give an legal certainty."

"Dalam dekade terakhir, banyak ahli ekonomi yang telah membahas fenomena yang disebut middle-income trap sejalan bertumbuhnya pangsa ekonomi pendapatan. Fenomena middle-income trap ini dikenal sebagai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi yang stagnan mencegah sebuah negara untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, negara anggota ASEAN telah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara inovasi dan pendapatan per kapita untuk negara-negara ASEAN dan memahami peran inovasi dalam mendukung negara-negara ASEAN untuk beralih ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Studi ini menemukan bahwa inovasi bersama dengan investasi asing langsung dan produktivitas berkontribusi positif terhadap pendapatan per kapita. Inovasi juga ditemukan dapat meningkatkan kemungkinan naiknya tingkat pendapatan, khususnya untuk tingkat pendapatan menengah ke bawah menuju tingkat menengah ke atas. Produktivitas ditemukan sangat mempengaruhi kemungkinan pindah ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi pada setiap tingkat kelompok pendapatan. Temuan lain dalam studi ini bahwa adanya hubungan curvilinear antara faktor pertumbuhan dan pendapatan per kapita, yang menunjukkan bahwa kontribusi faktor pertumbuhan disertai dengan efek marginal yang semakin berkurang. Ketika pendapatan per kapita tumbuh menuju tingkat pendapatan yang lebih tinggi, faktor pertumbuhan berkontribusi terhadap pendapatan pada tingkat yang menurun, maka menunjukkan kesulitan yang meningkat ketika naik ke kategori pendapatan yang lebih tinggi

---

In the past decade, many economists have discussed a phenomenon called the middle-income trap as the share of middle-income economies are growing. The trap is known as a condition of stagnant economic growth that prevents economies from reaching high-income level. In recent years, ASEAN countries have successfully reached the middle-income level. This research aims to understand the relationship between innovation and per capita income for ASEAN countries and understand the role of innovation in supporting ASEAN countries to switch towards a higher income level. This study found that innovation along with foreign direct investment and productivity contributes positively towards per capita income. Innovation was also found to increase the probability of moving up the income ladder, specifically for lower middle-income level towards upper middle-income level. Productivity was found to strongly influence the probability of moving up to a higher income level on any level of initial income group. Furthermore, we found that there is a curvilinear relationship between growth factors and per capita income, which indicates that the contribution of growth factors comes with diminishing marginal effects. As income per capita grows towards a higher income level, growth factors contribute towards income at a decreasing rate, which suggests heightened difficulty when moving up the income stages."