Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini studi tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan pada level antar Negara maupun antar provinsi. Dengan menggunakan data panel yang mencakup 497 kabupaten/kota di Indonesia pada kurun wakt 1993-2010, studi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil empiris tentang hubungan diantara keduanya pada level kabupaten/kota. Studi ini didasarkan pada metode yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) serta Islam (1995) dengan menambahkan beberapa variable desentralisasi fiskal yang meliputi tingkat otonomi daerah dan variable dummy. Hasil analisis menggunakan estimator fixed effect menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu terdapat fenomena conditional convergence antar daerah di Indonesia. Walaupun demikian, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa tingkat otonomi daerah berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, studi ini menyarankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk dapat melakukan langkah-langkah antara lain menciptakan iklim investasi pada tingkat daerah, memperbaiki tingkat pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban public pada level daerah.

---

Most of studies on the relationship between fiscal decentralization and economic growth had been conducted at cross-countries or provincial. Using panel data cover497 municipalities in Indonesia from 1993-2010, this study provides an empirical test on the impact of fiscal decentralization on economic growth at municipality level. This paper performs the method used by Mankiw, Romer, and Weil (1992) and Islam (1995) by adding some fiscal decentralization variables, such as degree of regional autonomy (DRA) and dummy variable. Our analysis using the fixed effect estimator finds that fiscal decentralization has positive impact on regional economic growth and there is conditional convergence among regions in Indonesia. However, we also find that degree of regional autonomy in Indonesia has negative impact on economic growth. These finding suggest that governments, especially local governments have to attract investment into regional level, improve the level of human development at regional level, and enhance the responsibility and accountability process of local governments."

"Reviu Kesinambungan Fiskal adalah produk terbaru BPK yang bertujuan untuk memberi saran kepada pemerintah tentang pengembangan strategi fiskal jangka panjang yang cermat. Namun, belum ada aturan yang melandasi seperti pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur operasional untuk melakukan Reviu Kesinambungan Fiskal sejak pertama kali dilaksankan pada tahun 2020. Reviu ini telah dilakukan selama dua tahun tanpa legal formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Reviu Kesinambungan Fiskal dengan menggunakan konsep Business Process Management. Selanjutnya, kami menyajikan model Reviu Kesinambungan Fiskal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan penelusuran literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pencocokan pola BPM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk terlebih dahulu mengenalkan model dan memfasilitasi pelaksanaan Reviu Kesinambungan Fiskal agar efektif dan efisien. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep BPM dalam proses bisnis Reviu Kesinambungan Fiskal. Konsep BPM dalam Reviu Kesinambungan Fiskal dilaksanakan sepenuhnya. Implementasi konsep yang diterapkan belum maksimal yaitu pada tahap desain dan menerapkan upaya perbaikan. Kajian ini memberikan implikasi teoritis untuk berkontribusi dalam penerapan konsep BPM di lembaga publik.

---

The report on fiscal sustainability review is the newest product of BPK that is issued to advise the government for formulating long-term fiscal policies prudently. However, the implementation of fiscal sustainability review since 2020 does not have any guide, such as guidelines, technical instructions, or operational procedures. Without legal guides, the review has been running for two years. This study aims to analyze the process of BPK's review of fiscal sustainability using Business Process Management concept. Then present model of fiscal sustainability review. This study uses the qualitative method. Data used for this study was obtained from interviews and literatures review. Data analysis was carried out using pattern matching of BPM concept. This study aims to encourage the implementation of the fiscal sustainability review to run effectively and efficiently with present the model first. This study explores the application of the BPM principle in business process of fiscal sustainability review. The BPM concept in fiscal sustainability review have been implemented entirely. Implementation of concept has not maximally implemented in design process and continues improvement. This study give theoretical implication, to contribute in application of BPM concept in public institution. "

"Banyaknya gizi buruk merupakan ancaman yang serius yang akan berdampak pada kualitas somber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Kejadian ini merupakan dampak dari krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi sejak bulan Juli tahun 1997. Sektor Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan sebagai pengelola program gizi ingin menurunkan jumlah gizi buruk yang ada di kota Cirebon.Pada era Otonomi Daerah Dinas Kesehatan mengharapkan agar semua pihak yang terkait untuk mendukung dan berperan bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Jadi bentuk dukungan dalam wujud realisasi anggaran untuk pembangunan somber daya manusia seperti program gizi agar mendapat porsi yang optimal dan realistis.Bentuk dukungan juga diharapkan dari Suprasistem (Pemerintah Daerah, Bappeda, Komisi E DPRD) serta Infrasistem yaitu Puskesmas untuk berperan dalam membantu Dinas Kesehatan mendapatkan porsi anggarannya dari DAU sehingga status gizi balita Kota Cirebon meningkat. Juga peran yang bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri agar jumlah anggaran untuk program gizi terealisasi secara optimal.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam, pencarian data yang terdokumentasi dan observasi yang mencakup 20 orang informan adalah merupakan kelompok Suprasistem dan Infrasistem Kota Cirebon, yang merupakan pejabat struktural di instansi yang terkait dan terlibat dalam program perbaikan dan peningkatan status gizi balita. Dari hasil penelitian dapat diketahui mekanisme alur anggaran baik sebelum maupun pada era Otonomi Daerah. Juga dapat diketahui peran dari masing-masing sektor baik, dari Suprasistem maupun Infrasistem dalam mendukung Program Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi Kota Cierbon. Ternyata dari elemen yang dianalisis sebagian besar sudah mendukung Program Gizi, tetapi masih perlu peningkatan dukungan dan kerjasama yang terkoordinir baik antara Suprasistem dan Infrasistem, dan masih perlu peningkatan yang efektif dari Dinas Kesehatan dalam mensosiatisasi dan mengadvokasi Program Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi balita, melalui pertemuan secara berkala maupun dalam pertemuan-pertemuan informal, sehingga koordinasi antar sektor yang terkait mencapai hasil yang optimal dan efektif. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah bidang kesehatan masih ditemukan kendala terutama dalam jumlah alokasi anggaran untuk sekctor kesehatan khususnya Program Perbaikan Gizi. Tetapi dengan saran-saran dari Suprasistem maupun Infrasistem maim persoalan gizi buruk dapat diatasi dengan meningkatkan keterbukaan antar sekior terkait dalam pembuatan perencanaan program pembangunan di era Otonomi Daerah, kewenangan Daerah Propinsi, Kabupaten I Kota sebagai wilayah administrasi bidang kesehatan di mana salah satunya adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

---

The large number of malnutrition is a serious threat that will affect the quality of human resources in the future. This event arises as the effect of monetary crisis that ,happen for along time since July 1997.Health sector is that local health official who manages the nutrition program has a desire to decrease the number of malnutrition in Cirebon City.At decentralization era Local Health Official expects all the interrelated sectors to support and will take hold of role to think how to solve this problem. So, the support is in the form of real budget for the development of human resources such as nutrition program would get optimum proportion and realty. That support is also expected from the Suprasystem (Local Government, Agency for Regional Development, E Commission of The House of Representatives at Regional) and infrasystem is that Community Health Center to take part to in assist The Local Health Official to get it's budget from General Allocation Budget, so the nutrition state of children under five in Cirebon City would be increased. So, what kind of role The Local Health Official to get the Optimum budget for nutrition program? This observation is a case study using quality approach. Data was got from in-depth interview, documentation data, and observation involves 20 informants including Suprasystem and Infrasystem group in Cirebon City, who are in the Structural staffs in related instances and take part to the improvement of nutrition for children under five.From the result of the observation will be know the mechanism of channel budget before and after decentralization era. It can also be blown the role of each sector, Suprasystem and Infrasystem in supporting the rehabilitation and the improvement of nutrition for children under five in Cirebon. The fact is that from the important component analyzed, almost the most part has supported the process, but they still need improvement of supporting and good cooperation between Suprasystem and Infrasystem. Moreover, The Local Health Official has to be more active to socialize the program through formal and informal meeting and to facilitate the coordination between the interrelated sectors to get effective result. In the practice of decentralization especially in the case of Health, it still found obstacles specially the allocation of the budget for the Local Health Official mainly for the nutrition rehabilitation program. But according to the advice of Suprasystem and Infrasystem, the problem of malnutrition can be solved by increasing the opening between the interrelated sectors in making the planning for the development program in accordance to the rule related to the decentralization and the wisdom of each Province, Region 1 City as the administration area in the case of health in which one of them is that Nutrition and Food Cautious System."

"Regional development is an integral part of national development and in line with the principles of fiscal decentralization and regional autonomy. Regional autonomy and fiscal decentralization is a process that is dynamic. In practice, implementation of regional autonomy and fiscal decentralization meant that the region can manage its own finances effectivelyefficiently and accmmtably in order to fund their duties of government provide better public services and creating public decision-making process more democratic.In order to accelerate regional development funds which are not needed less. In the state of region income and Balance Fund as a major source of local revenue is limited, local government is required to explore other revenue sources so as not to hamper the development process, one of which is through the issuance of Islamic Municipal Bonds (Sukuk). To be able to use tl1e Sukuk as an instrument of regional development fmancing, local government must follow the statutory regulations applicable, comply with Sharia compliance and consider the factors that influence the ability of the region, namely capital spending, third party funds and labor force participation rate.Regional groups that have low capital budget, the position of the banking deposits in low-and low labor force participation rate has a probability can be issued Sukuk amounting to 39.35%. Factors affecting the ability of regions to issue Sukuk is a factor in third party funds in the high category. While both categories of factors are capital expenditures and higher categories, third party funding and the medium category of labor force participation rate of both categories of medium and high categories showed no statistically significant effect"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia terhadap PT DEF pada tahun 2019. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara perlakuan rekonsiliasi fiskal terhadap ketentuan perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap kesesuaian pengidentifikasian atas perbedaan komersial dan fiskal sebagai beda temporer atau beda permanen. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, seluruh perbedaan jumlah yang timbul akibat perbedaan perlakuan menurut ketentuan perpajakan dan standar akuntansi, telah diidentifikasikan secara tepat sebagai beda permanen atau beda temporer.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the treatment of fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia to PT DEF in 2019. Evaluation is conducted by comparing the suitability of fiscal reconciliation treatment with tax provisions namely Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 and its derivative regulations. In addition, an evaluation is also carried out on the suitability of the commercial and fiscal differences identification as temporary or permanent differences. Overall, the evaluation results show that the fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia was in accordance with tax provisions. In addition, all differences in amounts arising from differences in treatment according to taxation provisions and accounting standards, have been properly identified as permanent or temporary differences.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap komposisi belanja pemerintah daerah dengan menggunakan unbalance panel data belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011-2015 dan Quasi-Maximum Likelihood Estimator QMLE. Derajat desentralisasi fiskal diukur dari rasio belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah Indonesia. Peningkatan desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal. Selain itu, peningkatan desentralisasi fiskal juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal infrastruktur tradisional. Sebaliknya, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan komposisi belanja modal infrastruktur modal SDM yang disebabkan turunnya komposisi belanja modal urusan pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas pada belanja modal yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

---

This research aims to analyze the impact of fiscal decentralization on the composition of regional government spending by using unbalanced panel data set of Indonesian municipalities over the period 2011 2015 and Quasi Maximum Likelihood Estimator QMLE . The degree of fiscal decentralization is measured as the ratio of regional government spending to Indonesian government spending. The paper shows that fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending. In addition, fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending for infrastructure. In contrast, fiscal decentralization negatively affects share of capital spending for human capital infrastructure due to the decrease in the share of capital spending on education and health. This shows that local governments give priority to capital spending that have a direct impact on the economy. "

"Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara vertical fiscal imbalance dan local taxing power? Apakah ketika vertical fiscal imbalance mengalami penurunan akan menyebabkan local taxing power mengalami kenaikan? atau sebaliknya. Kemudian seberapa besar magnitude dari perubahan vertical fiscal imbalance ini terhadap local taxing power di level kabupaten dan kota, baik yang merupakan daerah induk maupun daerah otonom baru. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang, baik kabupaten maupun kota di daerah otonom baru cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di daerah induk.

---

This study wants to answer the question of how is the relationship between vertical fiscal imbalance and local taxing power? Will a decrease in the vertical fiscal imbalance cause local taxing power to increase? or vice versa. Then how big is the magnitude of this change in the vertical fiscal imbalance to local taxing power at the district and city levels, both as parent regions and new autonomous regions. Using the fixed effect model, the results show that when dependence on central government transfers decreases, both districts and cities in new autonomous regions tend to show better performance than districts/cities in the parent region."

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012. Menggunakan estimasi model non - linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut.

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 ? 2012. Using the nonlinear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."

"Tesis ini mencoba untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis data panel dan analisis Hodrick-Prescott (HP) filter. Studi ini mengambil sampel di tingkat provinsi (19 provinsi terpilih) di Indonesia pada periode 1994-2010. Indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran desentralisasi fiskal ada tiga indikator, yaitu indikator rasio pengeluaran, indikator rasio pendapatan, dan indikator rasio pendapatan asli pemerintah daerah.Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat decentralization theorem dan studi-studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah (aggregate effect desentralisasi) menunjukkan adanya hubungan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempts to examine the influence of fiscal decentralization on regional economic growth in Indonesia by using panel data analysis and the Hodrick- Prescott (HP) filter. This study takes sample at provincial level (selected 19 provinces) in Indonesia in the period of 1994-2010. Furthermore, to represents the fiscal decentralization this thesis uses three indicators, namely expenditure share, revenue share, and local government’s own revenue share.

The result demonstrates that fiscal decentralization is positively associated with economic growth in Indonesia, especially from the revenue side and own revenue side. This finding further strengthens the decentralization theorem and previous studies that mentioned fiscal decentralization play a role in foster the economic growth. In addition, it is also found that the implementation of regional autonomy policy (aggregate decentralization effect) presents positive relationship to economic growth."