Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah memberikan bantuan finansial berupa pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan ekspor. Dalam World Trade Organization, terdapat pembatasan atau larangan kegiatan subsidi ekspor, yang diatur secara spesifik dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Dari bentuk pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank, kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam “Prohibited Subsidy”. Namun pada kenyataannya, unsur bantuan pemerintah yang disebutkan dalam ASCM, tidak terpenuhi karena penugasan khusus yang diberikan kepada Indonesia Eximbank belum sepenuhnya terlaksana, karena masih belum terdapatnya peraturan khusus perihal penugasan dimaksud, selain itu suku bunga yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam memberikan pembiayaannya, tidak berada dibawah suku bunga yang diberikan pada umumnya oleh pemberi pembiayaan komersil lainnya, sehingga pembiayaan yang diberikan masih berupa pemberian pembiayaan umum yang dilakukan oleh bank, namun dengan kekhususan harus dipergunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekspor.

---

Indonesia Export Credit Agency also known as Indonesia Eximbank is a special financial institution established by Indonesia government in order to support the national export development program through National Export Financing. Its main activity is providing financial support given by government to support export performance. In World Trade Organization, there are some prohibitions related to export subsidies, specifically on Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Financial support that Indonesia Eximbank provide in general could be categorized as Prohibited Subsidy. But in fact, financial support given by government mentioned in ASCM could not be fulfilled in Indonesia Eximbank activity because special assignment given to Indonesia Eximbank has not been fully implemented since there has not been special regulation yet related to the special assignment, also Indonesia Eximbank does not give lower interest rate than other commercial financial institutions, so that financing given by Indonesia Eximbank still in the form of the provision of public financing done by banks, but with specificity that must be used for export activities."

"Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahn yang diteliti dalam Tesis ini mengenai pengaturan subsidi dalam ASCM, dan pengaturan tentang LPEI beserta tugas-tugasnya. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan dalam pelaksaan tugas-tugas LPEI dan diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Berkenaan dengan fungsi LPEI untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, maka dilakukan pula penelitian tentang sejauh mana peran LPEI dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. Berdasarkan Pasal 1 ASCM, subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (public body). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu subsidi yang dilarang (prohibitied subsidies), Subsidi yang dapat ditindak (actionable subsidies), Subsidi yang tidak dapat ditindak (non-actionable subsidies). Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, sekilas LPEI dapat dikategorikan sebagai subsidi. Namun LPEI tidak serta merta dapat dikategorikan prohibited subsidies, perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugasnya tersebut. Pelaksanaan tugas LPEI masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional dan orientasi usahanya masih komersial, belum terlalu berbeda dengan Bank Ekspor Indonesia (BEI). Peran khusus LPEI sesuai Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009 untuk melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah, sampai saat ini belum dilaksanakan. Dengan demikian, sampai saat ini tugas LPEI belum dapat dikategorikan melanggar ASCM, dikarenakan belum termasuk prohibited subsidies. Disamping itu, Indonesia secara reguler juga menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidinya untuk memenuhi unsur tranparansi yang idatur dalam peraturan perdagangan internasional.

---

Basic way writing this thesis using the method of normative legal research. The issue to be researched in this thesis about subsidy arrangement in the ASCM, and setting about LPEI along with his duties. The results are used as inputs in the implementation of tasks and expected LPEI violations do not occur in the execution of his duties. Regarding LPEI functions to support national export program through the National Export Financing and also conducted research on the exent to which LPEI role in supporting the national export increase. Under Article 1 ASCM, the subsidy is a gift (contribution) in the form of money or financial provided by the government or a public entity (public body). Subsidy divided into three categories: prohibitied subsidies (prohibitied subsidies), actionable subsidies (actionable subsidies), non-actionable subsidies (non-actionable subsidies). Based on the research, reviewed the provisions of Article 1 of the ASCM, a glimpse LPEI can be categorized as a subsidy. However LPEI not necessarily be categorized as prohibited subsidies, it should be seen first how the implementation of these tasks. Implementation tasks LPEI not result in losses so far in other countries. LPEI task implementation is still in the corridors of international trade rules are still the commercial and business orientation, not too different from Indonesian Export Bank (BEI). LPEI special role in accordance with Article 18 of Law No. 2 Year 2009 to carry out special assignments from the government in order to support the national export program for the cost of government, has not been implemented. Thus, untuil this task can not be catgorized violate LPEI ASCM, due to not including prohibited subsidies. In addition, Indonesia also submitted a notification regular subsidy poliies to meet the transparancy element of the rgulation of international trade."

"Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) merupakan perjanjian multirateral World Trade Organization (WTO) yang bertujuan untuk mendisiplinkan pemberian subsidi untuk penangkapan ikan. Perjanjian ini baru berlaku saat tiga perempat dari seluruh negara anggota WTO memberikan instrumen penerimaan kepada WTO. Namun demikian, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan banyak nelayan kecil hingga saat ini belum mengirimkan instrumen penerimaan itu. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus mengkaji implikasi dari AFS terhadap industri perikanan. Tulisan ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu konstruksi larangan subsidi perikanan dalam WTO dan implikasi jika AFS berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah AFS memiliki implikasi positif dan negatif AFS jika ia berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Perjanjian tersebut dapat mengurangi penangkapan ikan yang ilegal oleh kapal asing dan penangkapan ikan yang berlebih di Indonesia. Akan tetapi, AFS juga mengancam Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait subsidi perikanan karena beberapa ketentuan subsidi di Indonesia bertentangan dengan perjanjian tersebut. Namun demikian, besarnya keuntungan atau kerugian tersebut akan bergantung terhadap bagaimana Indonesia dapat menegosiasikan pengecualian kebijakan AFS terhadap negara berkembang dan menerapkan kebijakan yang mendukung industri perikanan di Indonesia.

---

The Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) is a World Trade Organization (WTO) multilateral agreement which aims to discipline the provision of subsidies for fishing. This agreement will only come into effect when three-quarters of all WTO member countries submit instruments of acceptance to the WTO. However, Indonesia, which is a maritime country with many small fishermen, has not yet sent the acceptance instrument. Therefore, the Indonesian Government must examine the implications of AFS for the fishing industry. This paper has two main issues, namely the construction of a ban on fisheries subsidies in the WTO and the implications if AFS applies to the fishing industry in Indonesia. This paper uses doctrinal research method. The results of this research are that AFS has positive and negative implications of AFS if it applies to the fishing industry in Indonesia. The agreement can reduce illegal fishing by foreign vessels and overfishing in Indonesia. However, AFS also threatened the Indonesian government to make changes to laws and regulations related to fisheries subsidies because several subsidy provisions in Indonesia conflict with the agreement. However, the magnitude of these benefits or losses will depend on how Indonesia can negotiate exceptions to the AFS policy for developing countries and implement policies that support the fishing industry in Indonesia."

"Keynessianisme, suatu filsafat pertama yang koheren dengan intervcnsi negara dalam kehidupan ekonomi berpandangan bahwa hanya perdagangan bebas yang akan menggerakkan persaingan dan mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal secara effisien. Perdagangan bebas yang kemudian identik dengan globalisasi telah mempengaruhi perekonomian dunia telah menggejala hampir didalam semua bidang yang kemudian mempengaruhi rata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses globalisasi itu telah rneningkatkan kadar hubungan sating keterganlungan antarnegara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batasbatas negara dalam berbagai praktek dunia usaha seakan-akan hilang dan dianggap tidak berlaku lagi. Dalam menghadapi perkembangan tersebut negara-negara di dunia melakukan berbagai Iangkah penyesuaian yang sebagian cenderung bersifat proteksionis misalnya dengan mendirikan berbagai blok-blok perdagangan yang pada dasarnya melanggar ketentuan General Agreement on Trade and Tariff (GATT)I World Trade Organization (WTO) yang merupakan upaya da[am melakukan proteksi terhadap industri maupun perekonomian dalam negeri.Salah satu isu penting muncul pada saat pembentukan WTO adalah Trade Related Investment Measures (TRIMs) yang muncul karena kurang berfungsinya ketentuan dalam GATT yang berkaitan dengan trade restrictive and distorsing effects yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan penanaman modal, sehingga tujuan awal perundingan ini diarahkan untuk melengkapi ketentuan yang mungkin dipertukan untuk mencegah ham batan-hambatan yang merugikan. Kesepakatan TRIMs menentukan keharusan notifikasi dart semua aturan yang tidak sesuai dengan TRIMs dalam waktu 2 (dua) tahun untuk negara maju, 5 (lima) tahun untuk negara berkembang dan 7 (tujuh) tahun untuk negara terkebelakang dan sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai keharusan untuk melakukan notifikasi sernua kesepakatan yang tertuang dalam TRIMs dalam waktu paling lambat 5 (lima tahun). Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam 'memenuhi tuntutan liberalisasi di bidang investasi, akan tetapi kebijakan politik hukum tentunya haruslah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi di dalam negeri yang akan menghasilkan keuntungan dan keterkaitan dengan perekonomian domestik dan dengan demikian dapat memicu pertumbuhan, dan sekaligus jugs sebagai upaya agar investasi acing berdampak lebih positif pada neraca pembayaran dengan meningkatkan pangsa pendapatan dan pertambahan nilai yang tertahan dalam perekonomian."

"Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO. Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

---

Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO) General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA is one of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiations in the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is the rules of the food policy Indonesia through Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security."

"Namun penerapan pembatasan ekspor minyak bumi harus sesuai dengan ketentuan WTO/GATT yang telah diratifikasi dan mengikat Indonesia untuk menghindari adanya klaim dari negara anggota WTO/GATT lainnya. Ketentuan WTO/GATT tersebut diinterpretasikan secara harmonis dengan hukum internasional lainnya dalam hal ini prinsip permanent sovereignty of states over natural resources (PSNR). Pembatasan ekspor minyak bumi selain tarif (non tariff) pada dasarnya dilarang menurut ketentuan Pasal XI ayat 1 GATT kecuali dibenarkan menurut ketentuan Pasal XI ayat 2, XX dan XXI GATT. Indonesia telah menerapkan ketentuan/kebijakan yang dapat membatasi ekspor minyak bumi dalam bentuk non tarif berupa pengelolaan dan pemanfaatan minyak bumi bagian negara yang dihasilkan dari Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan kontraktor oleh BPMIGAS dan PT Pertamina, ijin ekspor minyak bumi dan kewajiban kontraktor menyerahkan minyak bumi bagiannya menurut KKS bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) (domestic market obligation). Ketentuan tersebut belum dapat membatasi ekspor minyak bumi sesuai kebutuhan dalam negeri dan, untuk ijin ekspor dan domestic market obligation, dapat melanggar ketentuan Pasal XI GATT. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan aturan/kebijakan yang dapat membatasi ekspor minyak bumi sebagai solusinya yaitu perubahan ketentuan konsep KKS bagi hasil (production sharing) menjadi revenue sharing, penerapan KKS jasa dan tarif ekspor.

---

This thesis regarding the crude oil export restrictions which is necessary to supply domestic needs. However, the crude oil export restrictions must be applied in accordance with the provisions of the WTO / GATT that have been ratified and binding on Indonesia to avoid any claim from other WTO/GATT's member. Such WTO/GATT provisions shall be interpreted in harmony with other international law, in this case the principle of permanent sovereignty over natural resources (PSNR). Crude oil export restrictions other than tariffs are basically prohibited under Article XI:1 GATT unless justified under Article XI:2, XX and XXI GATT. Indonesia have applied non tariff measures which may restrict the crude oil export in the form of management and utilization of government's crude oil entitlement under Joint Cooperation Contract (JOC) by BPMIGAS and PT. Pertamina, crude oil export license and contractor's domestic market obligation equal to 25% (twenty five percent) of contractor's crude oil entitlement under JOC production sharing. Such provisions is unable to restrict crude oil export in accordance with domestic needs and, for crude oil export license and contractor's domestic market obligation, may conflict with the provisions of Article XI:1 of GATT. Therefore, it is necessary to amend the measures which can be used to restrict export of crude oil by replacing the concept of JOC production sharing with JOC revenue sharing as well as applying JOC services contract and export tariffs."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek trade agreement melalui tarif preferensi dan Non Tariff Measure (NTM) terhadap kinerja ekspor perusahaan palm oil dan produk turunannya. Objek penelitian terdiri dari empat negara China, India, Malaysia dan Pakistan pada periode 2012-2021. Metode estimasi menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Hasil estimasi menunjukkan dampak dari penurunan tarif preferensi sebesar 1 poin persentase dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 2.07%, peningkatan jumlah kumulatif SPS (Sanitary and Phytosanitary) di negara importir sebesar 1% dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 1.93%, dan peningkatan jumlah kumulatif TBT (Technical Barriers to Trade) di negara importir sebesar 1% dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 1.82%.

---

This study aims to analyze the effects of trade agreements through preferential tariffs and Non Tariff Measure (NTM) on the export performance of palm oil companies and their derivative products. The research object consists of four countries China, India, Malaysia and Pakistan in the period 2012-2021. The estimation method uses Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The estimation results show that the impact of a decrease in preference tariffs by 1 percentage point can increase the company's export value by 2.07%, an increase in the cumulative number of SPS (Sanitary and Phytosanitary) in importing countries by 1% can increase the company's export value by 1.93%, and an increase in the cumulative number of TBT (Technical Barriers to Trade) in importing countries by 1% can increase the company's export value by 1.82%."

"Pre-shipment financing merupakan fasilitas pembiayaan untuk nasabah untuk keperluan usaha dalam bidang ekspor. Pengajuan fasilitas pre-shipment financing tersebut harus disertakan juga jaminan di dalam perjanjian kredit. Salah satu bentuk jaminan tersebut ialah Letter of Credit. Namun pada praktiknya banyak ditemukan letter of credit fiktif yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dari kasus Maria Pauline Lumowa yang melakukan penipuan terhadap Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan Letter of Credit fiktif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan perjanjian kredit untuk mengajukan pinjaman melalui fasilitas pre- shipment financing dan perlindungan Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun tipologi yang digunakan ialah problem identification. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPer dan mengandung unsur penipuan. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Notaris yang telah menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan perundang-undangan ialah dibebaskan dari segala macam bentuk sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana dan mendapatkan perlindungan dari ancaman bagi dirinya maupun keluarganya setelah melaporkan dugaan transaksi dari hasil penipuan.

---

Pre-shipment financing is a financing facility for customers for business purposes in the export sector. The application for the pre-shipment financing facility must also include collateral in the credit agreement. One form of this guarantee is a Letter of Credit. However, in practice there are many fictitious letters of credit that cause losses. This study discusses the problems of the case of Maria Pauline Lumowa who committed fraud against Bank BNI Kebayoran Baru Branch by using a fictitious Letter of Credit. The problems raised in this study are regarding the validity of the credit agreement to apply for a loan through the pre-shipment financing facility and the protection of the Notary involved in making the credit agreement deed. The research method used is normative juridical. The typology used is problem identification. The results of this study are that the credit agreement is invalid and null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and contains elements of fraud. Legal protection that can be provided by a Notary who has carried out his position in good faith and applies the precautionary principle and complies with statutory provisions is to be freed from all forms of sanctions, both administrative, civil and criminal and receive protection from threats to himself and his family after reporting suspected transactions resulting from fraud."

"Sektor industri atau disebut pengolahan non migas merupakan kontributor terbesar pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta mengindikasikan besarnya potensi pasar domestik sekaligus jaminan sektor industri Indonesia terus bertumbuh. Namun demikian, komitmen liberalisasi perdagangan antar negara yang semakin tinggi sejak berdirinya World Trade Organization (WTO), memaksa sektor industri Indonesia bersaing dengan Industri negara-negara berteknologi maju.Dalam persaingan itu, industri Indonesia terus mengalami pelemahan daya saing baik di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini sangat terlihat nyata terjadi pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT). Menghadapi situasi yang dinilai banyak pihak sebagai de-industrialisasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis menggunakan bantuan finansial (financial contribution) sebagai salah satu instrumen kebijakan peningkatan daya saing industri. Pada praktiknya, komitmen Indonesia sebagai anggota WTO tidak bisa dikesampingkan. Beberapa perjanjian yang dicakup (covered agreement) dalam pembentukan WTO, seperti General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures mengatur batasan bantuan finansial yang dapat atau dilarang untuk diberikan pemerintah. Perspektif pengaturan subsidi dalam WTO adalah pemberian subsidi lazim dilakukan pemerintah suatu negara untuk peningkatan kemakmuran dan perlindungan kepentingan domestik, namun juga berpotensi mendistorsi perdagangan internasional apabila menimbulkan keuntungan kompetitif bagi sektor swasta secara tidak adil.Dengan menggunakan perspektif itu, dilakukan studi hukum pelaksanaan program restrukturisasi mesin/peralatan ITPT yang memuat kebijakan pembiayaan pemerintah untuk peningkatan daya saing ITPT. Diharapkan ditemukan pemahaman kritis akan desain kebijakan penggunaan instrumen subsidi oleh pemerintah dengan tetap mengindahkan komitmen Indonesia dalam WTO. Momentum penulisan tesis diperkuat dengan Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta dalam rangka peningkatan daya saing industri dalam negeri atau pembangunan industri pionir. Bentuk pembiayaan dimaksud dapat berupa keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan.

---

The industry sector, or called with non oil and gas manufacturing sector, is the largest contributor to economic income and employment in Indonesia. Indonesia's population of over 250 million indicates the potential of the domestic market as well as the guarantee of Indonesia's industrial sector continues to grow. Nevertheless, the increasing commitment of trade liberalization between countries since the establishment of the World Trade Organization (WTO) has forced the Indonesian industrial sector to compete with industries from countries with advanced technology.

In that competition, Indonesia's industrial competitiveness continues to weaken both in domestic and export markets. Significant impacts occurred in the Textile and Textile Products Industry (ITPT). Faced with the situation that many considered as de-industrialization, the Government of Indonesia took a strategic step to use financial assistance as one of the policy instruments to increase the competitiveness of industry. In practice, Indonesia's commitment to WTO membership can not be ruled out. Some covered agreements in the establishment of the WTO, such as the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures provide provisions for financial assistance that can be granted or prohibited by the government. The perspective of the subsidy provisions in the WTO is that subsidies are commonly applied by a country's government to increase prosperity and protection of domestic interests, but also potentially distort international trade if it causes unfairly competitive advantage for the private sector.

By using that perspective, the authors conducted a legal study on the implementation of the ITPT machine / equipment restructuring program which contains a government financing policy to improve the competitiveness of ITPT. It is expected to find a critical understanding of the policy design of the use of subsidized instruments by the government by taking into account Indonesia's commitment to the WTO. The momentum of thesis writing is reinforced by Article 45 and Article 47 of Law No. 3 of 2014 on Industrial Matters which contains provisions that the government can provide financing to private industrial companies in order to increase the competitiveness of domestic industry or the development of pioneer industries. The financing stated in Article 47 covers three forms of financing, which include: loan interest rate, discounted purchase of machinery and equipment, and machinery and equipment assistance."