Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di mana sumber pembiayaan untuk pembangunan selama ini bertumpu pada penerimaan pajak. Besarnya ketergantungan terhadap penerimaan di sektor pajak, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak, khususnya di sektor UMKM. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2016 mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak. Pada dasarnya, pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk kembali ke dalam sistem perpajakan. Permasalahan dalam skripsi ini terkait pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia sudah cukup ideal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengaruh pengampunan pajak terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM. Skripsi ini akan membahas penerapan pengampunan pajak di Indonesia, pembentukan pengampunan pajak yang ideal, pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM, pengungkapann secara suka rela, dan hambatan hukum yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak berkurang. Metode penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka dan data wawancara. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia tidak ideal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM dan pengaruh pengampunan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM mengalami penurunan.

---

If we look at current condition, Indonesia is one of developing country that still have many developing agenda in several sectors, as education, health, and infrastructure. while the source of financing for the development has been based on tax revenue. So far, the amount of dependence on revenue in tax sector was not aligned with the realization of the achievement of tax revenue targets. One of them is caused by the low participation of the people to pay taxes, especially in UMKM sector. Therefore, in the year of 2016, the government issued tax amnesty policy. Basically, the government through tax amnesty policy seeks to increase taxpayer compliance to get back to the taxation system. The issues in this thesis related to the implementation of the tax amnesty in Indonesia is ideal enough to improve the taxpayer compliance and the effect of tax amnesty on the number of taxpayers of UMKM. This thesis will discuss about the application of tax amnesty in Indonesia, the formation of the ideal tax amnesty, the effect of tax amnesty on compliance of taxpayers of UMKM, voluntary disclosure, and legal barriers that cause the level of taxpayer compliance is reduced. The research methode that used in this thesis writing is normative juridicial research by analyzing library materials and interview data. The results of this research explained that the implementation of tax amnesty in Indonesia is not ideal in improving tha taxpayer compliance in UMKM sector and the effect of tax amnesty in 2016 and 2017 against the number of taxpayers of UMKM agency has decreased."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak dalam memutuskan perlu atau tidaknya fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty), sehubungan dengan wacana pemerintah memberlakukan kembali kebijakan pengampunan pajak di Indonesia dan untuk mengetahui faktor dan sub-faktor yang diidentilikasi berperan dalam mendukung keberhasilan program pengampunan pajak, dan mencari pemecahan masalahnya.Mengingat salah satu indikator keberhasilan kebijakan pengampunan pajak bergantung pada mau atau tidaknya masyarakat, dalam hal ini wajib pajak, memanfaatkan fasilitas tersebut, maka ruang Iingkup penelitian ini terbatas pada melihat bagaimana faktor-faktor yang diidentfflkasi berperan dalam mendukung Keberhasilan program pengampunan pajak yang antara seperti : faktor pelayanan, sosialisasi, penegakan hukum, prosedur perpajakan dan lain sebagainya daiam kacamata (persepsi) wajib pajak.Metode analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responder: dalam bentuk ukuran statistik seperti frekuensi, persentase, persentase kumulatif dan rata-rata. Pendekatan AHP dllakukan dengan menggunakan program komputer Expert Choice, dan digunakan untuk membantu pemecahan masalah yang kompleks dengan menggunakan data primer yang melibatkan tenaga ahli, dalam hal Ini wajib pajak.Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam perpajakan (tax compliance), konsep dalam mengatasi ketidakpatuhan dalam perpajakan, pengampunan pajak dan pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak di beberapa negara.Hasil penelitlan menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertlmbangan utama wajlb pajak dalam memutuskan perlu atau tidaknya fasilitas pengampunan pajak adalah keberadaan sistem perpajakan yang tertata dengan baik. Sedangkan sub faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah tersedlanya pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak . Dari hasil penelitian, diharapkan pemerintah dapat menyiapkan faktor dan sub faktor yang menjadi pertirnbangan utama tersebut sebelum memberlakukan pengampunan pajak, sehingga bila nantinya fasilitas pengampunan pajak ini diberlakukan diperoleh penerimaan negara yang besar menjadi indikator keberhasilan pengampunan pajak."

"Walaupun banyak yang targetnya tidak tercapai, cukup banyak Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong seorang Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakannya, dalam hal ini Pengampunan Pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Wajib Pajak untuk ikut serta dalam Pengampunan Pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah, besaran tarif pajak yang berlaku, tarif Uang Tebusan yang dikenakan jika ikut Pengampunan Pajak, serta audit pajak merupakan faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan Wajib Pajak. Pengetahuan tentang pajak dan Pengampunan Pajak, kesadaran akan manfaat yang didapat dan penalti yang akan diterima, sistem dan peraturan perpajakan dan Pengampunan Pajak yang sederhana, kualitas pelayanan otoritas pajak, perubahan kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan sosial merupakan faktor non-ekonomi yang juga menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melakukan kepatuhan.

---

Although many of the targets are not achieved, there are quite a lot of Taxpayers participate in Tax Amnesty Program. This study aims to analyze what factors can drive a Taxpayer to perform tax compliance, in this case the Tax Amnesty. Data collection is done by interviewing Taxpayers that participate in Tax Amnesty. The results show that the Taxpayer's decision to participate in Tax Amnesty is influenced by economic and non-economic factors. Transparency of tax usage by the government, the amount of tax rate applicable, the Tariff of Ransom that is imposed if Taxpayers take the Tax Amnesty, and tax audit are economic factors that affect the Taxpayer's decision. Knowledge of Taxes and Tax Amnesty, awareness of the benefits gained and the penalties to be received, simple Tax Amnesty and taxation law and system, the quality of the tax authority service, the change of government policy, and the influence of the social environment are non- economic factors that is also consideration of Taxpayers in doing compliance."

"Penerimaan pajak dan realisasi rasio kepatuhan yang tidak mencapai target pada skala nasional dalam kurun waktu 2008 hingga 2015 juga terjadi pada tingkat kantor pelayanan pajak, terutama pada KPP Pratama Grogol Petamburan sebagai site penelitian sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak Wajib Pajak KPP Grogol dengan diterapkannya kebijakan pengampunan pajak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan pajak meningkat setelah diterapkannya kebijakan tersebut akibat adanya pengetahuan perpajakan dan pemenuhan aspek formal serta materil pajak. Upaya-upaya yang dilakukan KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dengan melakukan sosialisasi pajak, peningkatan mutu pelayanan, dan aksi triple one.

---

Tax revenues and the realization of tax compliance ratios that did not reach targets on a national scale during the period of 2008 to 2015 also occurred at the level of tax service offices, especially in Grogol Petamburan Tax Office as a research site so the government issued a tax amnesty policy in 2016. This study aims to analyze tax compliance of Grogol Tax Office rsquo s taxpayers with the enactment of tax amnesty policy. The approach used is quantitative with survey and in depth interviews as data collection techniques. The results showed that tax compliance increased from after the implementation of the policy due to the tax knowledge and the fulfillment of formal and material tax aspects. Efforts made by the tax office to improve taxpayer rsquo s compliance are ax socialization, service quality improvement, and triple one action."

"Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah dalam menunjuk Bank Persepsi yang menghimpun harta repatriasi wajib pajak dengan menganalisis kewenangan Pemerintah dalam administrasi negara serta menganalisis kewenangan Pemerintah dalam perpajakan menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai pertanggungjawaban Pemerintah dan juga Bank Persepsi terhadap menyusutnya keuntungan harta wajib pajak yang direpatriasi melalui tax amnesty. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengolah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk Bank Persepsi serta Pemerintah juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam prosesnya ditemukan maladministrasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

---

This reseacrh discusses the authority of the Government in appointing a Perception Bank that collects taxpayer assets by analyzing the Government's authority in state administration and analyzing the Government's authority in taxation according to laws and regulations. This research will also discuss the responsibility of the Government and the Perception Bank for the shrinking of the taxpayer's assets that are repatriated through tax amnesty. This research is a normative juridical research by processing qualitative data. Based on the results of the research, the Government has the authority to appoint Perception Bank and the Government can also be held accountable for maladministration and/or illegal actions."

"Dalam kebijakan perpajakan, pengampunan pajak merupakan istrumen kebijakan suatu Negara untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Dalam pelaksanaannya memerlukan istrumen-instrumen pendukung untuk mensukseskan program tersebut. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak lebih dari 1 (satu) kali, mulai dari tahun 1964, terakhir dilaksanakan pada Tahun 2015. Kemudian digulirkan kembali pada Tahun 2016, pembahasannya sedang berjalan di Dewan perwakilan Rakyat. Tesis ini membahas pengampunan pajak dan pelaksanaannya di Indonesia dan Negara lain, serta kaitan antara pengampunan pajak di Indonesia dengan kepastian hukum. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengampunan pajak memerlukan landasan hukum yang kuat dan instrumen-istrumen pendukung untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.

---

In the context of tax policy, an amnesty constitutes a policy instrument through which a country can stimulate an immediate increase in tax revenue. In practice, it takes a number of other supporting instruments in order for that program to succeed. Indonesia has granted tax amnesty at least four times, in 1964, 1984, 2008 and 2015. In 2016 the same program is set to commence and currently matters relating to its implementation are being discussed in the House of Parliament. This thesis discusses how tax amnesty in Indonesia and other countries is implemented and the relevance of such program to Legal Certainty. This juridical –normative research concludes that the commencement of the tax amnesty program requires a strong legal basis and all the corresponding instruments to ensure successful implementation of the program."

"Tax amnesty merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan negara, salah satu pelaksana kebijakan tersebut adalah Kanwil DJP Jawa Barat III yang merupakan Kantor Wilayah yang baru berdiri selama setahun yaitu pada oktober 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ImplementasiTax Amnesty berserta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian bersifat deskriptif dan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Tax Amnesty khususnya di Kanwil DJP Jawa Barat III kurang baik karena ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu keterbatasan sumberdaya, peraturan yang tidak diikuti dengan sistem, peraturan yang terlalu banyak dan terdapat gangguan pada sistem. Implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jawa Barat III dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : Komunikasi, Sumber daya dan Struktur Birokrasi. Kata Kunci: pengampunan pajak, Implementasi Kebijakan, Administrasi Pajak.

---

Tax Amnesty as the government seffort to increase state revenue target, one of the executors of the policy is Directorate General of Taxation Regional Office III West Java which is a newly established regional offices during the year at october 2015. The purpose of this research is analyzing the implementation of the Tax Amnestyalong with the obstacles in the implementation of the policy. This research used qualitative approach with descriptive design. Collecting data techniques use deep interview.

The result of this research that Implementation is deficient becauseobstacles that occur in implementation.Tthere are resource contraints, rules that are not followed by system, many regulation and system interruption.There are three aspects to see how Implementation in Kanwil DJP Jawa Barat III Comunication, Resource, and bureaucracy Key words Tax Amnesty, Policy Implementation, Tax Administration."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajakpada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan taxamnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakanyang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapatmenghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulandata wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasikebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, danpolicy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karenaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkankarena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarifuang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkanmampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini.

---

This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation

on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its

redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems.

This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and

literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program."

"Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 dilaksanakan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 tiga periode. Periode pertama telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn. Penerimaan repatriasi tidak mencapai target. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat menutupi defisit anggaran dalam APBN. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat memecahkan masalah tax gap dalam konsep harta.

---

Tax Amnesty Policy in 2016 implemented since July 2016 to March 2017. This policy is divided into 3 three periods. The first period has been completed. This research aims to describing evaluastion of tax amnesty program in first period. This research method is quantitative. The purpose of this research is descriptive.

Research result indicate that the evaluation of tax amnesty program in the first period has not been accordance with the theory of evaluation policy William Dunn. Repatriation Revenue did not reach the target. Tax amnesty revenue can not cover the deficit of state budget. Tax amnesty revenue not able to solve the tax gap problem of wealth concept."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan Wajib Pajak pada Program Pengampunan Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dengan kategori Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sedang diperiksa dan memiliki status SPT Lebih Bayar sampai dengan berakhirnya Program Pengampunan Pajak. Faktor-faktor dibatasi pada fasilitas yang diberikan dan implikasi sebagai konsekuensi keikutsertaan pada Program Pengampunan Pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu antara lain: penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan/adanya fasilitas tidak diperiksa, dan dihapuskannya hak kompensasi/restitusi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dua faktor yaitu penghapusan sanksi administrasi dan faktor tidak diakuinya hak kompensasi/restitusi tidak berpengaruh terhadap keputusan keikutsertaan.Sementara faktor penghentian pemeriksaan dan fasilitas tidak diperiksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap keikutsertaan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between the factors that affect the taxpayer 39 s participation in the Tax Amnesty program. Respondent in this research is Taxpayer registered at Jakarta Setiabudi Four Tax Office with category of Taxpayer who have tax arrears, is being audited and has status of Over Payment tax report until the end of Tax Amnesty program. Factors are limited to the facilities provided and the implications as a consequence of participation in the Tax Amnesty program contained in Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty are among others the abolition of administrative penalties, termination of audited and facilities not audited in the future, and abolition of compensation rights restitution. The result of the research stated that two factors, namely the elimination of administrative sanction and the non recognition of the right of compensation restitution have no effect on the participation decision. While termination of audit process and facility not audited have significant influence on participation."