Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas formulasi kebijakan pFormulasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Khusus Tambahan Kepada Daerah Tertinggalemberian DAK Tambahan kepada daerah tertinggal dan kesesuaiannya dengan kriteria dasar dalam perancangan dana transfer. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan publik, formulasi kebijakan publik, desentralisasi fiskal, transfer fiskal antar tingkat pemerintahan dan teori daerah tertinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur/dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan DAK Tambahan ditetapkan karena diperlukannya suatu kebijakan yang berpihak (affirmative policy) kepada daerah tertinggal. Penelitian ini mencakup tahapan formulasi yang dikemukakan oleh Mustofadidjaja, yakni tahapan pengkajian persoalan, penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan. Di sisi lain perlu diperhatikan pada kebijakan DAK Tambahan ini kriteria predictability dan accountability for results sebagai kriteria dasar dalam perancangan dana transfer.

---

This research discusses the policy formulation of Additional Specific Grants to under development region and compliance with basic criteria in designing fiscal transfer. Researcher used public policy theory, public policy formulation theory, fiscal decentralization theory, intergovernmental fiscal transfer and under development region theory to explain policy formulation of Additional Specific Grants. This research used post-positivist approach with method of collecting data through in-depth interviews and studi of literature or documents. These results indicate Additional Specific Grants policy essentially as the need for an affirmative policy to under development region. This research covers the stage of policy formulation proposed by Mustofadidjaja, the assessment stage issues, setting goals and objectives of the policy, the selection criteria for the determination of policy alternatives and formulating policy recommendations. Besides that, based on the basic criteria in designing fiscal transfer, this policies need to be on the criteria of predictability and accountability for result"

"Studi ini mengungkap mengenai kebijakan publik Pemerintah Kota Depok terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Keterbatasan lahan merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan. Meningkatnya harga lahan dan perumahan mengakibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mampu memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak. Penelitian ini difokuskan pada aspek kebijakan Pemkot Depok terkait dengan keberpihakan pada MBR khususnya penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemda Kota Depok terhadap penyediaan kebutuhan perumahan yang layak bagi MBR. Data dan informasi diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yang berupa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perumahan, Rencana Tata Ruang, peta-peta dan wawancara serta survey dan pengambilan foro-foto. Evaluasi formal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi summative yaitu menggunakan undang-undang,dokumen-dokumen,program, dan wawancara untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Selain itu juga menggunakan pendekatan Teori Turner, Burgess dan Drakakis - Smith yaitu demand-supply dan pengaruh nilai guna/tukar terhadap rumah sebagai komoditas. Dari analisis ditemukan bahwa dalam kebijakan publik yang dibuat oleh Pemkot Depok mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR masih belum terlihat nyata. Belum ada program-program yang jelas terhadap penyediaan perumahan bagi MBR. Program-program yang ada baru sebatas Rumah Tidak Layak Huni dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman. Pada akhirnya, hasil dari evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa belum ada kebijakan yang jelas dan terarah mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR yang tertuang di dalam rencana, program dan kegiatan.

---

This study reveals the public policy regarding the provision of housing for Low Income People (MBR). The limitation of land itself is an issue for the supply of urban housing and settlements. The increased land and housing prices cause the low income community cannot afford a decent house.

This study focused on the policy aspect of Pemkot Depok about their favor on low income community especially on the supply of decent housing for them. This research aims to evaluate the Pemkot Depok policy on the supply of decent housing demand for low income community.

Information and data is gathered by the collection of secondary data, such as housing regulations, City Spatial Planning, maps, photos, interviews and surveys.This thesis is using summative evaluation for the formal evaluation. The summative evaluation include regulations, documents, governmental programs and interview to analyze the regulations concerning the providence of housing for the Low Income Society. A theory approach is also used the theory of Turner, Burgess and Drakaris-Smith about the supply-demand of housing and the influence of housing value as a commodity.

The analysis shows that there is still no real result in the public policy issued by the Pemkot Depok concerning the providence of housing for the Low Income People. The existing programs are limited to the improper livable house and the improvement of facilities and infrastructure of settlement.

In the end, the results of this evaluation can be concluded that there is no clear policy and direction regarding the provision of adequate housing for the MBR contained in the plans, programs and activities."

"ABSTRAKHibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma-cumadari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Pembuatan akta hibah harusmengikuti syarat-syarat sah perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KitabUndang-Undang Hukum Perdata dan harus dilakukan oleh/ di hadapanNotaris/PPAT. Tesis ini menganalisa tentang putusan Mahkamah Agung No. 850K/Pdt/2011 mengenai formalitas hukum pembuatan akta hibah oleh Notaris/PPATdan akibat hukum terhadap akta hibah yang cacat yuridis. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif, simpulan dari tesis ini adalah Notaris/PPATyang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian mengenai dasarpemberian hibah dan kewenangan bertindak dari penghadap, mengakibatkan aktatersebut cacat yuridis atau batal demi hukum.

---

AbstractGrant is a unilateral agreement that is provided for free of charge from thegrantor to the grantee. The making of the grant deed must comply with the termsthat are stated under the article 1320 of Indonesian Civil Code concerning legalrequirements of an agreement and must be done by/ before the Notary/ Land DeedMaker Official (PPAT). This thesis analyzes the Supreme Court decision No. 850K/Pdt/2011 concerning the legal formality of the making of grant deed by theNotary/ PPAT and the legal consequences of legally flawed grant deed. Theresearch?s method of this thesis is normative juridical, the conclusion of this ofthis thesis is that the said Notary/PPAT does not comply with the legalrequirements of agreement concerning the legal basis grant and the authority toact of the appearer, causing the said deed legally flawed or null and void."

"Skripsi ini membahas pengaturan dan pelaksanaan belanja hibah di Pemerintah Indonesia. Belanja hibah yang tertuang dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, dibandingkan dengan belanja serupa dalam GFS Manual 2001. Selain itu dibandingkan juga dengan belanja serupa dalam Pemerintah Australia dan Amerika. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membandingkan pengaturan dan komponen belanja hibah dengan belanja bantuan sosial. Perbandingan ini dilakukan dalam tataran regulasi dan aplikasi dalam Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa komponen grants dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam komponen belanja hibah di Indonesia, grants di Australia dan assistance and subsidies di Amerika. Selain itu komponen dalam tiga negara tersebut mencakup komponen lain dimana dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam kelompok belanja yang lain. Sedangkan dari perbandingan hibah dan bantuan sosial, ditemukan bahwa lembaga keagamaan dan lembaga sosial masuk ke dalam kedua jenis belanja tersebut. Sehingga pada pelaksanaannya banyak ditemukan kesalahan penganggaran pada belanja hibah terutama pada pemerintah daerah.

---

This study analyzes about regulation and application grant expense in Indonesian government. Grants expenditure that described in statute, regulations issued by government and regulations issued by ministry, will be compared with the similar expenditure in GFS Manual 2001, US and Australian government standard of expenditure. This grant also will be compared with social assistance expense. The comparations are between the regulation and also the application in Indonesian Government Financial Report. The result shows that grant componen in GFS Manual 2001 are also as a part of grants in Indonesia, United States and Ausralia. But in all of this country, they have other componen in grants that excluded in grants, but include in other expense at GFS Manual 2001. The comparations between grant and social assistance show that there are similar organizations or institutions that can be include as receiver of both expense. It was caused a lot of miss in budgeting of grants expense can be founded especially in local government report."