Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan ‘jam malam’ yang terdapat pada Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat dan Perda Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, maupun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan aturan di dalam ketentuan undang-undang dan perda tersebut telah membatasi ruang gerak perempuan, melestarikan peran domestik perempuan sebagai yang lemah, memberi stigma buruk bagi perempuan yang bekerja ataupun berada di luar rumah hingga malam hari, dan dengan demikian memposisikan perempuan sebagai sumber masalah menyangkut keamanan dirinya. Alih-alih menyikapi situasi di sekitar perempuan yang menyebabkan kerentanan serta potensi ancaman bagi keselamatan perempuan, justru perempuan yang dianggap sebagai sumber masalah atau sekurang-kurangnya sebagai pemicu permasalahan. Penetapan ‘jam malam’ merupakan diskriminasi terhadap perempuan karena aturan ini membuka peluang kriminalisasi perempuan di ruang publik, semata-mata karena waktu mobilitasnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal, dan internet serta berbagai sumber literatur yang dianggap relevan. Penulis juga mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait.

---

The determination of ‘curfew’ in Gorontalo Provincial Regulation No. 10 of 2003 on Prevention of Maksiat and Perda Tangerang City No. 8 of 2005 on Prohibition of Prostitution, and Act No. 13 of 2003 on Manpower is a form of discrimination against women. These matters within the provisions of these laws and bylaws have been widely known for restrict women’s space, preserving the weak domestic role of women, stigmatizing poor women who work and are out of doors until the evening, thereby positioning women as the source of the problem. Instead of addressing the situation around women that causes vulnerability and potential threats to women's safety, it is women who are considered as the source of the problem or at least as a trigger of the problem. This ‘curfew’ is a discrimination against women because this rule opens the chance of criminalizing women in the public sphere, solely because of their mobility time in the night. This research uses qualitative analysis approach method. Data technique is done by collecting secondary data from books, journals, and internet as well as various sources of appropriate literature. The author also obtained primary data through interviews with related parties.

"

"Adegium menyatakan bahwa umur pelacuran seumur dengan keberadaan umur manusia di muka bumi, oleh karena itu keberadaannya seringkali sulit sekali untuk ditanggulangi. Kota Tangerang sebagai kota industri memang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wanita yang berurbanisasi untuk mencari pekerjaan ketika mereka tersisih dan tidak mendapat pekerjaan akibat terbatasnya pendidikan dan keterampilan maka alternatif pekerjaan yang menjadi pilihan ialah telibat sebagai pelacur.Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah EFEKTIVITAS PERDA NO. 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG (Analisa Terhadap Usaha Menaggulangi Masalah Pelacuran dan Pornografi), di mana penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda No 8 Tahun 2005, sejauh manakah mampu menekan angka pelacuran di kota Tangerang, dan dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat Kota Tangerang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengharuskan peneliti melibatkan dirinya dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap masyarakat umum Kota Tangerang, responden dari lembagal institusi, Praktisi lainnya yang bergerak di bidang penanganan masalah pelacuran di Kota Tangerang, para pelacur yang tertangkap dan dimasukan ke Panti Rehabilitasi Karya Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo Jakarta UtaraHasil penelitian menunjukan bahwa bentuk implementasi. Perda No 8 Tahun 2006 ialah pengenaan saksi pidana dalam Pasal 9 yang berfungsi untuk menjerakan para pelanggar ketentuan Perda No.8 Tahun 2005, Hasil nyatanya, bisa dilihat dari menurunnya jumlah angka pelacuran, dan juga dari mereka yang telah dibina umumnya hanya 10% saja yang kembali menjadi pelacur dan dikirim kembali ke Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Mulya Jaya. Adapun dampak positif bagi masyarakat ialah berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Tangerang dan dampak negatifnya ialah perlu "extra energi" dari Satpol PP Kota Tangerang dan menurunnya omset para pedagang yang tempatnya dijadikan tempat transaksi bagi pelacur."

"Tesis ini membahas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun yang terjadi terhadap seorang Direktur di PT. X. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peranan hukum dalam mengatasi terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Bila terjadi PHK, pekerja mempunyai hak yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja dalam melakukan PHK agar mengikuti prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja, khususnya di level senior, agar lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian yang diajukan oleh pemberi kerja dan lebih memahami aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baik pemberi kerja maupun pekerja mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dan, semua pihak mempunyai hak untuk melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja.

---

This thesis is about the Employment Termination (PHK) by reason of retirement which happens to a Director of PT. X. This research is normative and descriptive. This research is to know the importance of the role of law in overcoming the termination of a working relationship in the company. In the event of layoffs, workers have the right to set the Employment Act. Employers in layoffs have to follow the procedures as stipulated Employment Act. Workers, especially at senior levels, to be more cautious in signing the agreement submitted by the employer and a better understanding of the rules of law in force in the Republic of Indonesia. Both employers and workers have the same status in the eyes of the law. And, all parties have the right to make every effort to resolve disputes in the event of termination of employment."

"Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 terhadap penetapan dan penyampaian Perda APBD mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menganalisis data sekunder berupa tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut mengenai batas waktu penetapan dan penyampaian Perda APBD untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam hal tersebut; kerja sama antarinstansi pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal evaluasi rancangan Perda APBD; kasus-kasus mengenai penetapan Perda APBD tahun 2009 yang sudah ada perlu diteliti lebih lanjut sebagai ekomendasi bagi proses penetapan Perda APBD daerah lain di masa mendatang.

---

This study discusses the impact of Government Regulation Number 56 Year 2005 on the establishment and submission of local government budget from year 2007 to 2009. This study use descriptive methode to analyze secondary data from the approval and submission date of local government budget. The results suggest that further study is needed regarding the deadlines of local government budget approval and submission date to increase local governments discipline; cooperation of government agencies need to be improved in terms of local government budget evaluation draft; the existing cases of the establishment of local government budget year 2009 should be investigated as recommendations for further establishment process of local governmet budget."

"Penyimpangan sosial yang banyak terdapat pada hampir seluruh negara adalah prostitusi atau tindakan pelacuran. Prostitusi memang selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Tindakan prostitusi merupakan cerminan negatif dari masyarakat, sebab hal tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas secara menyeluruh. Dalam rangka mencegah dan memberantas pelanggaran terhadap praktek-praktek prostitusi di Kota Tangerang, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Hal ini juga tercermin dari motto Kota Tangerang yaitu "Akhlakul Karimah". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi dari Perda ini telah berhasil memberantas tindakan prostitusi di Kota Tangerang. Namun demikian, masih banyak ditemukan indikasi dari perbuatan yang melanggar Perda tersebut yaitu dalam bentuk kasus perselingkuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang mengatur tentang perbuatan perselingkuhan.

---

There are many features of social deviance in almost all countries is prostitution or acts of prostitution. Prostitution has always existed in society since thousands of years ago. The act of prostitution is a negative reflection of the society, because it is one of social disease that is difficult to eradicate completely. In order to prevent infraction of the practice of prostitution in Tangerang, thus Tangerang Government then assign a policy contained in the Regional Regulation No. 8 of 2005 about the Prohibition of Prostitution. This is also reflected byTangerang motto is "akhlakul Karimah". This research used a qualitative approach with in- depth interviews and literature. Results from this research that the implementation of this regulation has been successfully eradicate prostitution in Tangerang. However, there are many indications of an act that violates the law is in the form of affair cases. This is due to the absence of sanctions governing act of affair cases."

"This research discusses about communication and understanding about Perch No.212005 with the main subject study case about the non smoking area inside public transportation. This research means to shows on how communication method implemented in order to ask public transportation drivers to maintain their environment Eventually the basic purpose and target of this regulation would be on how do the health and hygiene environment at Jakarta city could be established by maintaining the air quality with following the no-smoking rules on designated place and public transportation included.This research was done through observation method and interview with qualitative descriptive research type. Communication among public transportation drivers, public transportation- vehicle's- owner and station--leader -hopefully-made through the two-ways communication method so they able to switch information, give a clear direction, reduce any misunderstanding so all received information can be implemented on their daily lives. Based on those analysis result writer hopes that the implementation of Perda no.2 year 2005 drivers could obey that regulation, grows internal conscious on how to maintain a health and clean environment, and the most essential thing is to be able to communicate this issue among drivers and other society.Besides as described above the communication process would be regarding on how the public transportation unit's owner when receives the information related to the Perda can socialize it to his drivers, event through the station leader or met the drivers directly. So that drivers deeply understand and Finally they want to obey that Perda. According to the finding result that came from observation and interview to the public transportation vehicle's owner, station leader and public transportation drivers can be summarize as below.Generally the public transportation vehicle's owner, station leader and the drivers already knew the implementation of this Perda Besides the information that they have from the media, event electronic and printed media, also got through their internal communication formed as advisory or discussion that conducted between the higher level person and the subordinates or among friends.Response from all parties generally the same which is they do not seriously care since among the higher level there are no strict rule so that on the lower level, station leader and drivers, will not follow that Perth. Otherwise the public transportation vehicle's owners do not want to deliver a strict rule since they do not want their employees leave them cause of their employees assumed that too many rules take place on the company.Assumed that there are no effort came from those parties in order get this Perda success since basically they do not care Perth implementation or even some of them obey the regulation that just because they drive the unit that have an AC installed, not because of the Perda, the main reason is because their superior strictly forbid the drivers to smoke since it can make the AC broken.Base on this research, writer advice to conduct a real socialization acts from DKI Jakarta government so the target and objectives of this Perda can be achieved and implemented. Additionally, in order to get a result on this research, it would be better if between the government, Organda as the public transportation representative in the government, with all public transportation vehicle's owners get involve on each policy that made especially policies which directly related to public transportation_ On account of that reason, at least Organdy and the public transportation vehicle's owners able to brief them inputs or advices refer to the reality that happens on the field since those both parties are the persons whom exactly knows it."

"Tesis ini menggambarkan tentang faktor penyebab tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan pada UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012). Latar belakang penulisan yaitu berawal dari fenomena lemahnya keberadaan peraturan keterwakilan perempuan sehingga menjadi salah satu dampak rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, gaya keterwakilan anggota legislatif dalam pembuatan peraturan tentang keterwakilan perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik), dan keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik.

---

This thesis is about the factors why the role of women legislator is un maximum in decision making of women?s representation in electoral law DPR, DPD and DPRD (Act 12 of 2003, Act 10 of 2008 and No. 8 in 2012). The backround of this research is the weakness of women representation regulation which makes the number of women legislator is low in Indonesian legislative. Using qualitative method, this research has result that women legislator is un maximum when they do their role of making women representation regulation. The factors are, the first is the less of women legislator and the less of critism of woman legislator, the second is the focus of the women legislator is much concern about politic. The third factor is the style of women legislator when making women representation regulation is using delegation caracter (delegate from politic party). The last is the women representator issue has not yet become politic party ownership issue."

"Skripsi ini membahas tentang prosedur penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara untuk mengidentifikasi masalah. Berbagai persoalan/permasalahan dalam prosedur dan pelaksanaan juga dapat diketahui dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG dan 62/G/PTUN-JKT/2013. Berkenaan dengan masalah tersebut terdapat lembaga yang terkait dengan penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi yaitu Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi.

---

This thesis describes about the determination and postponement procedure of provincial minimum wage in Indonesia, especially in South Sumatera and Special Capital Region of Jakarta. The research method used is descriptive analysis method, by applying literature research and interviews to identify problems. Some problems in procedure and implementation also can be known by analyzing the State Administrative Court Ruling Number 12/G/2013/PTUN-PLG and 62/G/PTUN-JKT/2013. Relating to that, there are the institution dealing with determination and postponement procedure which are Governor and Provincial Remuneration Council."

"Dalam beberapa tahun terakhir ini pelaksanaan outsourcing dikaitkan dengan hubungan kerja, sangat banyak dibicarakan oleh pelaku proses produksi barang maupun jasa dan oleh pemerhati, sepeti juga dengan tren bisnis popular lainya yang lebih dulu (metode assembly otomatisasi, dan komputerisasi) banyak menimbulkan banyak pendapat teori dan cara pandang yang kontradiksi (bertentangan) demikian pula dengan outsourcing. karena outsourcing di Indonesia, khususnya di Jakarta, banyak dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya pekeija/buruh (labour cost) dengan periindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekeija/buruh. Pelaksanaan outsourcing yang demikian dapat menimbulkan keresahan pekeija/buruh dan tidak jarang diikuti dengan tindakan mogok kerja, sehingga maksud diadakannya outsourcing seperti apa yang disebutkan di atas menjadi tidak tercapai, oleh karena terganggunya proses produksi barang maupun jasa. Kecendrungan outsourcing yaitu memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekeijaan. Praktek sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan keija selalu dalam bentuk tidak tetap, kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain sehingga memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya arti sebenarnya dari hubungan industrial.Untuk itu hendaknya kepada peiaku usaha yang akan menerapkan sistem keija outsoucing sebaiknya memahami betul bentuk dan cara penerapannya dan kepada pemerintah sebagai salah satu unsur dalam hubungan ketenagakerjaan bertindak tegas dan konsisten dalam menciptakan dan menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga segala penyimpanganpenyimpangan yang saat ini terjadi dalam praktik outsourcing dapat dihilangkan."