Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat dari awal diterapkan menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Hingga pada akhir 2017 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Put-15/PUU-XV/2017 yang membatalkan pengenaan pajak kendaraaan bermotor atas alat berat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan ditolaknya uji materi terhadap pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat berat pada tahun 2012, alasan dikabulkannya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tahun 2015, alasan dikabulkannya uji materi kembali terhadap pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat berat pada tahun 2017, serta mengalisis perlakuan pajak kendaraan bemotor atas alat berat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Put-15/PUU-XV/2017.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Pihak pemilik alat berat sebaiknya tetap berkontribusi dalam pengenaan pajak kendaraaan bermotor atas berat, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor Put-15/PUU-XV/2017 bahwa selama masa tenggang waktu 3 (tiga) tahun, alat berat masih dapat dikenakan pajak. selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pajak terhadap alat berat kedepannya

---

The imposition of motor vehicle tax on heavy equipment which has been applied from the beginning generate various polemics in Indonesia. At the end of 2017, Constitutional Court of the Republic of Indonesia declared The Constitutional Court Judgement Number Put-15/PUU-XV/2017, which cancelled the imposition of motor vehicle tax on heavy equipment that has been applied before. This study aims to explain the reasons why there was rejection of material test on imposition of motor vehicle tax on heavy equipment in 2012, the reasons why there was granting of judical review on Law Number 22 2009 on traffic and road transport in 2015, The reasons why there was re-examination granting of materials against the imposition of motor vehicle tax on heavy equipment in 2017, and analyze the treatment of motor vehicle tax on heavy equipment after The Constitutional Court Judgement Number Put-15/PUU-XV/2017.

This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The owners of heavy equipment should still contribute to the imposition of heavy motor vehicle taxes, as defined in the decision of the Constitutional Court of Put-15/PUU-XV/2017 that for a period of 3 (three) years, the equipment may still be subject to tax. In addition, Directorate General of Fiscal Balance should engage all stakeholders in making the tax policy on future heavy equipment"

"Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia untuk pertamakalinya melakukan perubahan atas tarif Pajak Pertambahan Nilain (PPN) setelah hampir selama 38 tahun tarif tersebut tidak pernah mengalami perubahan. Tarif PPN yang sebelumnya adalah 10% diubah berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 07 tahun 2021 menjadi 11% dan 12%, namun tarif tersebut dapat diubah nilainya menjadi minimal 5% dan maksimal 15%. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apakah pengaruh harga terhadap expenditure bahan makanan kena PPN dan kemudian melihat implikasi atas hal tersebut terhadap beban pajak di tingkat pendapatan yang berbeda saat tarif PPN mengalami perubahan. Penelitian ini menggunakan data rumah tangga dari SUSENAS tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Metode Seemingly Unrelated Regression (SUR) digunakan untuk mengestimasi perubahan expenditure bahan makanan kena PPN atas harga. Adapun dalam menghitung proporsi beban pajak atas pendapatan dan melihat distributional effect adanya perubahan tarif PPN maka digunakan metode deskriptif statistik.

---

In 2021, the Indonesian government made changes to the Value Added Tax (VAT) rate for the first time after almost 38 years. The previous VAT rate of 10% was changed based on the Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Regulations number 07 of 2021. The rate change from 10% to 11% and 12%, but the rates can be changed to a minimum of 5% and a maximum of 15%. This study determine to find out what the price effect on food expenditure is subject to VAT and then look at the implications on the tax burden at different income levels when the VAT rate changes. This study uses household data from the 2020 SUSENAS by the Central Statistics Agency. The Seemingly Unrelated Regression (SUR) method is used to estimate the elasticity of food expenditure subject to VAT. Meanwhile, in calculating the proportion of tax burden on income and the implications of the distributional effect of changes in VAT rates, descriptive statistical methods are used"

"Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu menganalisis nilai tarif pajak efektif pada masing-masing klasifikasi industri berdasarkan IDX-IC, menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap laba dan beban pajak perusahaan, serta menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada tarif pajak efektif. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan klasifikasi IDX-IC. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan mixed method. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil rata-rata tarif pajak efektif perusahaan sampel pada tahun 2019 sampai 2021 berturut-turut adalah 26,87%, 24,51% dan 23,83% dengan sektor transportation and logistics memiliki rasio tarif pajak efektif paling tinggi di antara sektor lainnya. Analisis mengenai penurunan laba dan penurunan beban pajak yang dialami perusahaan pada masa pandemi hanya mempertimbangkan faktor pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang bervariasi tergantung pada jenis industrinya. Hanya pada sektor healthcare dan infrastructure yang berkinerja lebih baik dibandingkan sektor lainnya pada masa pandemi COVID-19. Selain variabel pandemi COVID-19, variabel perusahaan grup yang digunakan dalam meneliti faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Sementara variabel kontrol ditetapkan berupa laverage, kepemilikan manajerial, capital intensity ratio, inventory intensity ratio, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, variabel pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sementara itu variabel perusahaan grup berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Untuk variabel kontrol diketahui hanya profitabilitas yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Adanya pengaruh rugi perusahaan anak terhadap laba konsolidasi menyebabkan rasio tarif pajak efektif lebih kecil dibandingkan tarif pajak efektif apabila bersumber dari perusahaan induk saja.

---

The aim of this research is to analyze related to the effective tax rate of companies for each classification sector based on the IDX-IC, to analyze the effect of the COVID-19 pandemic on corporate profits and tax burden, and to determine whether the factors used in this study have an influence on the effective tax rate of companies. A purposive sampling technique was used to determine the research sample, which consisted of companies listed on the Indonesia Stock Exchange classified based on the IDX-IC. The research approach used a mixed-methods approach. Based on the research, it was found that the average effective tax rate of the sample companies in 2019-2021 respectively, 26,87%, 24,51%, and 23,83%, with transportation and logistics sector have highest effective tax rate than other sectors. The analysis regarding the decline in profits and decreased tax burden experienced by companies during the pandemic only considers the COVID-19 pandemic factor. The COVID-19 pandemic has had varying impacts depending on the type of industry. Only the healthcare and infrastructure sector have performed better than other sectors during the COVID-19 pandemic. Apart from the COVID-19 pandemic variable, there are also group company variables used in researching the factors that affect the effective tax rate. While the control variables are defined as leverage, managerial ownership, capital intensity ratio, inventory intensity ratio, profitability, and company size. Based on the research results, the COVID-19 pandemic variable has a positive effect on the effective tax rate. Meanwhile, group company variables have a negative effect on the effective tax rate. For the control variable, it is known that only profitability influences the effective tax rate. The influence of subsidiary company losses on consolidated profits causes the ratio of the effective tax rate to be smaller than the effective tax rate if it comes from the parent company"

"Sejak di keluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang memutuskan pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan pemungutan pajak terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar melalui skema pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dari itu, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada pengaturan  pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan alat-alat besar sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/ 2017 dan pengaturan yang ideal terhadap objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana berlandaskan pada bahan pustaka atau data sekunder atau dengan kata lain penelitian ini mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi. Hasil penelitian ini adalah objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar dipungut berdasarkan skema pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, pengaturan yang ideal terhadap objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar harus menggunakan teori demokrasi hukum pajak dengan memuat hukum pajak materiil dan hukum pajak formil serta memperhatikan tujuan keadilan umum dan merata, fungsi perpajakan, dan mengikuti prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Since the issuance of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017 which decided in essence that the regulation of tax collection on heavy equipment and large equipment through a motor vehicle tax collection scheme and motor vehicle transfer fees in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. Therefore, this study focuses on the discussion of the regulation of motor vehicle tax on heavy equipment and large equipment prior to the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017 and the ideal regulation of the tax object of heavy equipment and large equipment. This research will use a juridical-normative research method which is based on library materials or secondary data or in other words, this research refers to the legal norms of laws and regulations and other document references related to assessment, research and the legislative process. The results of this research that heavy equipment and large equipment tax objects are collected based on the motor vehicle tax scheme and motor vehicle transfer fees which are regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies in conjunction with Government Regulation Number 55 of 2009 2016 concerning General Provisions and Procedures for Collecting Regional Taxes. In addition, the ideal regulation of the tax object of heavy equipment and large equipment must use the theory of material tax law and formal tax law and pay attention to the objectives of general and equitable justice, the function of taxation, and follow the procedures for making applicable laws and regulations. "

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa alat-alat berat dan alat-alat besar dikategorikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan apakah sudah tepat pajak kendaraan bermotor terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jika dibandingkan dengan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan menjadikan alat-alat berat sebagai perluasan objek pajak kendaraan bermotor adalah untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah dari sektor pajak. Jika ditinjau dari Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dengan Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih terdapat perbedaan definisi tentang alat berat. Timbulnya perbedaan penafsiran karena dalam Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada definisi alat berat. Dalam Undang-Undang tersebut tidak ditemukan definisi apa yang dimaksud dengan alat berat melainkan hanya mencantumkan jenis-jenis alat berat.

---

This writing of this thesis is using library research methods with secondary data as the source. The problem is why heavy and large equipments are categorized as the object of vehicles taxation based on Act Number 28 of 2009 about Tax and Regional Levies and Is it correct if compared to Act Number 38 of 2004 about Road and Act Number 22 of 2009 about Traffic and Road Transport.

The result study concluded that why heavy equipments are the object of taxation vehicle is to increase regional inputs from its taxation. If it is reviewed from Act of Road and Act of Traffic and Road Transport compared to Ant of Taxation and Regional Levies it has different definition on the equipments. The occurance of different point of view is that, theret is no exact definition about heavy equipment on law of taxation and regional levies. The law is only mention the types."

"Dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Pusat menugaskan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing dengan menggunakan kas daerahnya masing-masing. Pendapatan dari daerah diperoleh dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah sendiri meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Di dalam pengertian kendaraan bermotor salah satu yang termasuk kendaraan bermotor adalah alat berat. Alat berat sendiri baru termasuk dalam kendaraan bermotor pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal dan pendekatan yang dilakukan ialah melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research). Salah satu yang menjadi permasalahan adalah ketika adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menyebutkan bahwa alat berat tidak lagi termasuk dalam kendaraan bermotor. Akibat dari putusan tersebut adalah bahwa alat berat tidak lagi dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor apabila tidak adanya peraturan baru yang mengatur pajak alat berat. Putusan ini tidak berlaku apabila adanya pajak terutang yang belum dibayar wajib pajak.

---

With regional autonomy, the central government assigns regional governments to develop their respective regions using their respective regional treasuries. Revenue from the regions is obtained from regional taxes and regional retribution. Local taxes include regional taxes and city taxes. One of the regional revenues is vehicle tax and vehicle name transfer fee. In the definition of vehicles, one of which includes vehicles is heavy equipment. Heavy equipment itself is only included in vehicles in Law Number 34 of 2000 and revised by Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. The research method used is normative or doctrinal juridical research and the approach taken is through the Statute Approach. Data collection techniques in this writing are carried out by means of Research Library. One of the problems was when the Constitutional Court Judgement Number 15/PUU-XV/2017 stated that heavy equipment was no longer included in motorized vehicles. The result of this decision is that heavy equipment can no longer be subject to vehicle tax in the absence of a new regulation regulating heavy equipment tax. This decision does not apply if there is a tax payable that has not been paid by the taxpayer."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan agresivitas pajak dan nilai perusahaan secara umum, serta melihat apakah terdapat perbedaan agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak yang terjadi di tahun 2020 yang juga melihat antar perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Studi ini menggunakan 324 sampel perusahaan dengan 1.166 titik observasi selama periode 2017-2021. Proksi pengukuran agresivitas pajak diukur melalui Effective Tax Rate dan nilai perusahaan melalui Tobins’Q. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda data panel dengan pendekatan fixed effect sebagai model penelitian terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan dari keseluruhan sampel. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan agresivitas pajak pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak yang mempengaruhi nilai perusahaan, namun didapatkan perbedaan pengaruh agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan berukuran besar jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya dimana terdapat hubungan negatif antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan.

---

This study aims to examine the relationship between tax aggressiveness and firm value in general, and see whether there are differences in tax aggressiveness to firm value in the period before and after the rate reduction that occurred in 2020 which also looked at companies of different sizes. This study used 324 samples of companies with 1,166 observation points during the period 2017 - 2021. The proxy measurement of tax aggressiveness is measured through the Effective Tax Rate and the value of the company through Tobins'Q. The research analysis was carried out using a multiple regression model of panel data with a fixed effect approach as the best research model. The results showed that there was no significant effect of tax aggressiveness on firm value for the entire sample. This study also found that there was no difference in tax aggressiveness in the period before and after the reduction in tax rates which affected firm value, but found differences in the effect of tax aggressiveness carried out by large companies when compared to other companies where there was a negative relationship between tax aggresiveness and firm value."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, ROA, leverage, capital intensity, inventory intensity, dan reformasi perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 88 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2015. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan ROA, inventory intensity, dan reformasi perpajakan berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun, leverage dan capital intensity tidak terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

---

The purposes of this research is to know the influence of firm characteristic and tax reform to effective tax rates. Variable used are firm size, ROA, leverage, capital intensity, inventory intensity, and tax reform. The sample of this study was 88 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2009 2015. The result showed that firm size positively affects the effective tax rates on companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2009 2015, otherwise ROA, inventory intensity, and tax reform negatively affects the tax avoidance. However, leverage and capital intensity did not influence the effective tax rates."

"Penanaman modal asing memiliki posisi penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara sehingga negara berlomba mendapatkan penanaman modal asing dengan menetapkan insentif pajak berupa tarif pajak yang rendah. Dalam mengukur efektivitas insentif pajak tersebut, umumnya dilakukan menggunakan Statutory Tax Rate. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran yang lebih tepat digunakan adalah Effective Average Tax Rates (EATR), karena mampu menjelaskan insentif pajak yang diterima oleh penanam modal. Menggunakan data panel 70 negara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, disimpulkan bahwa tingginya EATR akan menyebabkan penanaman modal asing yang masuk ke dalam suatu negara menjadi lebih kecil

---

Foreign direct investment has an important position for the economic development of a country so that many countries compete to get foreign direct investment by setting tax incentives in the form of low tax rates. In measuring the effectiveness of these tax incentives, it is generally done using the Statutory Tax Rates. However, this study shows that the more appropriate measure to use is the Effective Average Tax Rate (EATR), because it is able to explain the tax incentives received by investors. Using panel data from 70 countries from 2017 to 2020, it is concluded that a high EATR will result in smaller foreign investment entering a country"

"Para penulis di Indonesia mengalami kesulitan dengan royalti yang dikenakan tarif pajak yang terlalu tinggi sebesar 15%. PER No. 1/2023 diterbitkan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif pajak efektif royalti dari 15% menjadi 6%. Terbitnya PER No. 1/2023 bertujuan untuk mengeliminasi kondisi Lebih Bayar (LB) para penulis akibat jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 terlalu besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dari kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis telah memenuhi asas ease of administration. Terpenuhinya asas ease of administration disebabkan oleh terpenuhinya empat dimensi, antara lain asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Asas certainty telah terpenuhi karena tidak terdapat ketidakjelasan dalam kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis. Asas efficiency telah terpenuhi karena minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak DJP dan penulis. Asas convenience telah terpenuhi karena penulis mengalami pemotongan pajak ketika memperoleh penghasilannya. Asas simplicity telah terpenuhi karena sistem administrasi pajak untuk penulis sudah sederhana dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif sehingga meningkatkan pengetahuan para penulis mengenai kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis dalam PER No. 1/2023.

---

Authors in Indonesia are having difficulties with royalties being subject to an overly high tax rate of 15%. PER No. 1/2023 was issued by the government to lower the effective royalty tax rate from 15% to 6%. The issuance of PER No. 1/2023 aims to eliminate the Overpayment (LB) condition of the writers due to the amount of Income Tax Article 23 tax credit being too high. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reducing the royalty tax rate of writers in terms of the ease of administration principle. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy to reduce the author's royalty tax rate has fulfilled the ease of administration principle. The fulfillment of the principle of ease of administration is due to the fulfillment of four dimensions, including the certainty, efficiency, convenience, and simplicity principles. The certainty principle has been fulfilled because there is no uncertainty in the policy of reducing the author's royalty tax rate. The efficiency principle has been fulfilled because of the minimal costs incurred by DGT and the author. The simplicity principle has been fulfilled because the tax administration system for writers is simple and clear. This study recommends the government to conduct massive socialization to increase the knowledge of writers regarding the policy of reducing royalty tax rates for writers in PER No. 1/2023."