Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial dan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dinamika lingkungan sebagai anteseden, aliansi stratejik dan kapabilitas dinamik sebagai mediasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel 235 pimpinan puncak LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner survei. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25, dan model struktural menggunakan Amos versi 25. Hasil temuan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial LKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun harus melalui peningkatan kinerja sosial. Kinerja sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pentingnya LKM meningkatkan kinerja sosial (kedalaman dan luasnya jangkauan) untuk meningkatkan kinerja keuangan. LKM perlu meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja sosial yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Kinerja sosial mencakup kedalaman jangkauan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar lokasi operasional LKM dan tanggung jawab sosial LKM kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan pengobatan gratis, bantuan sembako, dan pembangunan/renovasi rumah ibadah dan lain-lain.

---

This study was to examine the influence of entrepreneurial orientation on performance of microfinance institutions (MFIs) in Indonesia. These tests use environment dynamism as antecedents, strategic alliances and dynamic capabilities as mediation. The test was carried out on a sample of 235 CEOs/top leaders of MFIs spread across all provinces in Indonesia. The findings show that entrepreneurial orientation has a significant influence on social performance and entrepreneurial orientation has a significant influence on strategic alliances. Strategic alliances have a significant influence on dynamic capabilities and dynamic capabilities significant influence on social performance. Entrepreneurial orientation does not influence financial performance but must go through social performance mediation. Social performance has a significant effect on financial performance. The importance of MFIs improves social performance (depth and breadth of reach) to improve financial performance. Social performance includes the depth of the reach to contribute to improving the quality of life of people experiencing poverty around the MFI's operations and the social responsibility of MFIs to the community through scholarships, free medical assistance, basic food assistance, and building/renovating houses of worship and others."

"Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan terjadinya Pergeseran-Misi (Mission Drift) pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini juga ingin membuktikan adanya pengaruh faktor – faktor lain seperti karakteristik peminjam, karakteristik bisnis, faktor eksternal, dan kompetisi terhadap Pergeseran-Misi tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk pendalaman terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Lainnya dan juga tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi, BMT di sisi permintaan dan tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi dan PT di sisi penawaran. Dengan menggunakan mix method dengan sequential mixed design, ditemukan bahwa adanya hal-hal sebagai berikut: 1) adanya pergeseran misi pada LKM di Indonesia pada tahun 2015 untuk kelompok lainnya selain koperasi dan BMT. 2) Dari sisi penawaran terlihat bahwa tidak terjadi pergeseran misi setelah di awasi oleh OJK baik untuk koperasi maupun PT. 3) Karakter peminjam, karakter bisnis, faktor eksternal dan kompetisi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pergeseran-misi. 4) Bahwa Koperasi dan BMT tetap memegang teguh misi utama mereka untuk mensejahterakan anggotanya.

---

The main focus of this research is to prove the existence of Mission Drift at Micro Finance Institution (LKM) in Indonesia in 2015. This study also wants to prove the influence of other factors such as borrower characteristics, business characteristics, external factors, and competition against the Mission Drift. Furthermore, this study also aims to deepen the understanding of Mission Drift in Other Groups and also the non occurance of Mission Drift in Cooperative and BMT group on the demand side and no Mission Drift in Cooperatives and PT group on the supply side. By using mix method with sequential mixed design, it is found that the following things: 1) the existence of mission drift in MFI in Indonesia in 2015 for other groups besides cooperatives and BMT. 2) From the supply side, it is seen that there is no mission drift after being supervised by OJK for both cooperatives and PT. 3) The borrower characteristic, business characteristic, external factors and competition together positively influence the mission drift. 4) That Cooperatives and BMTs continue to uphold their primary mission to the welfare of its members."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan maksimum pembiayaan, lama waktu pemrosesan pembiayaan, dan syarat agunan pada lembaga keuangan mikro islam di Indonesia apabila credit officer didalamnya memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Dengan menggunakan uji Wilcoxon signed-rank test Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan positif dalam maksimum pembiayaan dan perbedaan negatif pada lama waktu pemrosesan pembiayaan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Namun tidak ditemukan adanya perbedaan syarat agunan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah.

---

This undergraduate thesis examines whether there is any difference in maximum financing allowance, duration of processing financing application, and the terms of collateral in Islamic microfinance institutions in Indonesia if the credit officer has a relationship with the customer. Using Wilcoxon signed rank test The result shows that there is a positive difference in the maximum financing allowance and the negative difference in the length of processing time if the credit officer has relationship with the customer. However, there is no difference in collateral requirement if the credit officer has a relationship with the customer."

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."

"Setiap aktivitas bisnis tidak lepas dari risiko, tak terkecuali industri perbankan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, setiap bank memerlukan pengendalian internal. Tetapi apabila pengendalian internal dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan, Bank harus bijak untuk menentukan langkah yang harus diambil. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengendalian internal pada PT Bank XYZ. dengan tujuan meminimalkan risiko operasional yang dihadapi Bank. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara. Rekomendasi dibuat berdasarkan data lapangan yang dianalisis menggunakan landasan teori yang ada. Tesis ini menyarankan bahwa ada beberapa area pengendalian internal yang perlu ditingkatkan, seperti perbaikan pengendalian pencegahan, sosialisasi standar operasi prosedur, serta evaluasi pengendalian yang lebih periodik.

---

Every business activity is not risk-free, without exception for the banking industry. To achieve the goals set, each bank requires internal controls. But when internal control meets internal limitations, the Bank should be wise to determine what steps to take. The purpose of this study is to improve internal control in PT Bank XYZ. with regard to reduce the operational risk exposure. This thesis is a qualitative and descriptive research. Data were collected through observation and interview. Recommendations are made based on field data analysis using theoretical framework. This thesis suggests that there are several areas of internal controls that need to be improved, such as improve in preventive controls, socialization of standard operating procedures, and periodic evaluation of control itself."

"Pertumbuhan pembiayaan mikro syariah sebagai salah satu produk utama dari lembaga keuangan mikro syariah, baik dilihat dari pertumbuhan portofolio pinjaman dan jumlah nasabah, menghasilkan sebuah kondisi yang positif namun juga harus dijaga momentumnya agar tidak justru menghasilkan kondisi pinjaman berlebih. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi penggunaan pembiayaan mikro syariah pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BPRS dan BMT. Responden dalam penelitian ini adalah nasabah dari lembaga keuangan mikro syariah yang mengajukan pembiayaan mikro syariah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan semua variabel kecuali dukungan pemerintah, memiliki pengaruh yang signifikan pada niat penggunaan pada pembiayaan mikro syariah.

---

The growth of sharia microfinance as main product of Islamic Microfinance Instituion, as seen from the growth of loan portofolio and the number of its customer have given a positive condition yet must be notice, so the momentum of those is not produce an over indebtedness condition. This study aims to analyze the factors that influence the intention to use of sharia microfinance in Islamic microfinance institution like BPRS and BMT. It uses Multiple Regression analysis. The result is all variables, except government support, are significantly influence intention to adopt Intention to Use of Sharia Microfinance."

"

Saat ini, pemerintah terutama di Negara berkembang memiliki perhatian pada pengembangan lembaga keuangan mikro, yang diharapkan dapat mencapai keuangan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga keuangan mikro dianjurkan untuk dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan secara keuangan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor penentu keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Studi penelitian menggunakan data dari MIX Market untuk menganalisa lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun. Metode yang digunakan ialah analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda data panel tidak lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro perlu menetapkan tingkat suku bunga yang cukup, menyalurkan pinjaman per nasabah pada tingkat tertentu, serta meningkatkan profitabilitas lembaga untuk mencapai keberlanjutan secara keuangan. Variabel dummy seperti peringkat dari lembaga juga berpengaruh dalam meningkatkan keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro.

 

---

Nowadays governments pay a great attention to develop Microfinance Institutions (MFIs) with the belief that they able to achieve financial inclusion and poverty alleviation. To achieve those goals, MFIs should become steady profitable and financially sustainable, therefore, the objective of this study is to identify determinant factors which drive financial sustainability of MFIs in Indonesia. Data on Indonesian MFIs was collected from Microfinance Information Exchange database to analyze MFIs during twelve fiscal years. The method used in this study is quantitative analysis with unbalanced panel data regression. The main results suggest that MFIs should apply sufficient interest rate, provide loan per client at a certain level, and increase profit in order to reach financial sustainability. The dummy variables, consist of MFI rating also significantly increase MFIs financial sustainability.

 

"

"Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Membuka Askes Keuangan Pada Masyarakat Pedesaan Muhammad Rizal Fikri-Tesis-Program Pascasarjana FHUI-Ringkas-2017 Abstrak Tesis ini membahas Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses keuangan pada masyarakat pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro memberikan pengaruh yang besar terhadap keuangan masyarakat pedesaan. Pengaruh tersebut tidak beriringan dengan jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator. Terdapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengharuskan Lembaga Keuangan Mikro memperoleh izin sebelum tanggal 8 Januari 2016, namun sampai saat ini masih banyak Lembaga Keuangan Mikro yang belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tersebut terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana bagi Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan usaha tanpa izin. Oleh sebab itu semangat Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses pada masyarakat pedesaan masih terbentur dalam hal perizinan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Kata Kunci: Perizinan, Lembaga Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan.

---

THE ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN OPENING ACCESS TO FINANCE IN RURAL COMMUNITIES This thesis discusses the role of Microfinance Institutions in opening up financial access to rural communities. Microfinance Institutions have a great influence on the finances of rural communities. The influence is not in tandem with the number of Microfinance Institutions that have received permission from the Financial Services Authority as regulator. There is an arrangement in Law Number 1 Year 2013 on Microfinance Institutions requiring Microfinance Institutions to obtain permission by dateJanuary 8, 2016, but until now there are still many Micro Finance Institutions that have not obtained permission from the Financial Services Authority. In the Act of Microfinance Institutions there are arrangements regarding criminal sanctions for Microfinance Institutions conducting unlicensed business. Therefore, the spirit of Micro Finance Institutions in opening access to rural communities is still constrained in terms of business licensing as a Microfinance Institution. Key Words Licensing, Microfinance Institutions, Financial Services Authority."

"ABSTRAKUsaha Mikro dan Kecil UMK memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan UMK menjadi perhatian banyak institusi, termasuk instansi pemerintah. Pemerintah menyediakan berbagai dukungan, termasuk bantuan keuangan, untuk mendukung pengembangan UMK. Studi ini menyelidiki peran dukungan pembiayaan pemerintah sebagai moderator kendala keuangan dan efek self-efficacy kewirausahaan terhadap inovasi UMK. Penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Model untuk menguji sampel yang terdiri dari 750 UMK. Hasilnya menemukan bahwa kendala finansial UMK dapat membatasi inovasi UMK, dan self-efficacy mereka meningkatkan inovasi. Lebih penting lagi, penelitian ini menegaskan bahwa dukungan pembiayaan pemerintah merupakan strategi efektif untuk memfasilitasi inovasi UMK. Makalah ini memberikan kontribusi dalam mengklarifikasi peran penting bantuan keuangan pemerintah sebagai moderator terhadap inovasi UMK.

---

ABSTRACTMicro and Small Enterprises MSEs have important roles in Indonesian economy. The growth and development of MSEs is a concern of many institutions, including government agencies. Government provides various supports, including financial aids, to sustain the development of MSEs. This study investigates the role of government financing support as a moderator of financial constraint and entrepreneurial self efficacy effect toward MSEs innovation. This research applies Structural Equation Model technique to examine a sample consists of 750 MSEs. The results find that MSEs rsquo financial constraint might limit the MSEs rsquo innovation, and their self efficacy improve the innovation. More importantly, the research confirms that the government financing support is an effective strategy to facilitate MSEs rsquo innovation. This paper contributes in clarifying the importance roles of government financial aid as moderator to MSEs rsquo innovation. "