Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surplus Bank Indonesia menjadi objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Huruf s Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam implementasinya, perbedaan karakteristik BI dengan bank konvensional dapat menimbulkan kendala, mengingat tujuan tunggal BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang muncul dalam implementasi perlakuan PPh atas surplus BI dan memberikan rekomendasi kebijakan bedasarkan pajak penghasilan atas bank sentral di negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif, dimensi waktu cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala dalam perlakuan PPh atas surplus BI ini antara lain adalah ketidaksesuaian penggunaan prinsip matching cost against revenue untuk menghitung pengurang PPh BI dan cara perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang memberatkan karena penerimaan Bank Indonesia yang fluktuatif. Rekomendasi kebijakan bedasarkan Bank of England yang mengecualikan pajak penghasilan atas penerimaan yang didapat dari tugasnya dalam menerbitkan banknotes dan terpisahnya pembukuan atas tugas-tugas yang terkait penerbitan uang dan tugas-tugas lainnya.

---

Bank Indonesia’s income becomes the object of Income Tax based on Article 4 Paragraph 1 Letter s Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008. In its implementation, the different characteristics of BI with conventional banks can cause constraints, given the sole purpose of BI is to achieve and maintain the stability of the rupiah. The purpose of this study is to describe the constraints that arise in the implementation of the treatment of income tax on BI surplus and provide recommendation policy based on income tax on central banks in other countries. This research uses a qualitative approach, qualitative data analysis technique, cross-sectional time dimension with data collection technique in the form of a literature study and in-depth interview. The result of the research shows that the obstacles in the treatment of Income Tax on BI surplus include the mismatch of the use of matching cost against revenue principle to calculate the deduction of PPh BI and the calculation of the Income Tax Article 25 installment which is burdensome due to the fluctuating acceptance of Bank Indonesia. Bank of England-based policy recommendations that exclude income tax on receipts earned from its duties in issuing banknotes and separate bookkeeping of tasks related to the issuance of money and other tasks."

"Penelitian ini berawal dari dikenakannya surplus atas Bank Indonesia sebagai objek PPh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan di Bank Indonesia ditinjau melalui asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Analisis data mengacu pada teori evaluasi Joko Widodo dan asas ease of administration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia telah sesuai dengan petunjuk teknis, namun timbul beberapa dampak yang perlu diselesaikan. Dilihat dari outputnya, tujuan kebijakan atas pengenaan surplus Bank Indonesia sebagai objek PPh belum tercapai. Apabila ditinjau melalui asas ease of administration, kebijakan ini memenuhi asas kepastian dan kesederhanaan namun belum memenuhi asas efisiensi.

---

This study originated from the policy that surplus gained in Bank Indonesia as an object of Income Tax. The purpose of this study was to evaluate how the implementation of the corporate income tax obligations in terms of Bank Indonesia through the principle of ease of administration. This study used a positivist approach, the data and information gathered through in-depth interviews. Data analysis refers to the evaluation of the theory and principles of Joko Widodo. The results showed that the implementation of the fulfillment of tax obligations in accordance with Bank Indonesia has technical guidelines, but it raises some impacts that need to be resolved. Judging from the output, the policy objectives over the imposition of a surplus of Bank Indonesia as the object of Income Tax has not been reached. When viewed through the principle of ease of administration, this policy meets the principle of certainty and simplicity but does not meet the principle of efficiency."

"Tulisan ini meninjau pengenaan PPH pada surplus BI yang ditinjau berdasarkan status hukum publik BI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai subjek PPh badan. UU PPh perubahan tahun 2008 mengatur bahwa salah satu objek PPh yaitu surplus BI yang diperoleh dari tindakan BI dengan kedudukannya sebagai badan hukum publik dan lembaga negara. Dalam hal ini, PPh dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari tugas publik  BI yang tidak berorientasi pada profit. Surplus BI tersebut didapatkan dari tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dengan kata lain, surplus BI yang berasal dari tugas publik dipersamakan dengan keuntungan yang diperoleh badan hukum privat yang berorientasi pada profit.

---

This thesis reviews the imposition of Income Tax (PPh) on the surplus of Bank Indonesia (BI) based on its status as a public legal entity. This thesis is prepared using the doctrinal methods. Bank Indonesia is positioned as a subject of corporate income tax. The Income Tax Law amended in 2008 stipulates that one of the taxable objects is the surplus of BI obtained from its actions as a public legal entity and state institution. In this context, income tax is imposed on income obtained from BI's public duties that are not profit-oriented. The BI surplus is obtained from BI's duties in determining and implementing monetary policy, regulating and maintaining the payment system and determining and implementing macroprudential policies. In other word, the BI surplus is equated with the profits earned by profit-oriented private legal entities."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai evaluasi terhadap perlakuan dan pelaporan pajak penghasilan PT ABC yang terdiri dari PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final PP 23/2018. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam laporan ini, digunakan data perpajakan dan laporan keuangan PT ABC selama tahun 2019 dimulai dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelalaian dalam pemotongan pajak penghasilan sehingga disarankan untuk lebih memperhatikan transaksi-transaksi yang berpotensi dikenai pajak penghasilan.

---

ABSTRACT

This internship report discuss about the evaluation of income tax treatment and filing of PT ABC, which are include tax article 4 point 2, tax article 21, tax article 23, and final tax based on PP 23/2018. The objective of this evaluation is to assess the tax compliance of PT ABC to tax regulations applied in Indonesia. This study use taxation data of PT ABC on year 2019 from January until August. From this study result, it is concluded that there are some negligence on tax cutting so that it is recommended to give more attention to the transactions those potentially charged for income tax."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dasar argumentasi Direktorat Jenderal Pajak bahwa piutang tak tertagih pada PT BNI, Tbk tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto serta mengetahui upayaupaya yang dilakukan PT BNI, Tbk dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan pihak DJP mengenai perlakuan perpajakan atas piutang tak tertagih.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara secara mendalam. Berdasarkan peraturanperaturan perpajakan yang berlaku saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau yang telah dihapus bukukan oleh PT BNI, Tbk dapat dibiayakan sepanjang piutang tersebut berasal dari transaksi bisnis wajar sesuai dengan usaha perbankan dan Bank telah melakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

---

This thesis aims to identify and analyze difference arguments of Directorate General of Taxesthat the non-performing loans at PT BNI,Tbkcan not be expensed from gross incomeand to determine the efforts that will be undertaken by PT BNI,Tbk in the face of disagreements with the Directorate General of Taxes regarding the tax treatment of non-performing loans.

This research method is descriptive interpretive. The data are collected by means of deep interview. In conclusion, according to the applicable regulations of taxation, uncollectible loans or non-performing loans write off by PT BNI,Tbk can be recognized as long as the receivable are from fair transactions in accordance with banking business and Bank has made maximum and final efforts to collect the receivable."

"Sesuai peraturan Bank Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bank dapat melakukan hapus buku dan mengeluarkan piutang kategori macet dari neraca serta mencatatnya dalam rekening administratif. Namun, dalam perpajakan tidak dikenal istilah hapus buku dan hapus tagih. Perlakuan Pajak Penghasilan ketika bank menghapus buku piutang tak tertagih menimbulkan perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dan juga antara Majelis Hakim.Hasil analisis menunjukkan bahwa saat piutang tak tertagih dihapus buku, upaya penagihan masih terus dilakukan sehingga belum merupakan penagihan maksimal atau terakhir. Dengan belum memenuhi ketentuan fiskal, piutang tak tertagih tersebut masih berada dalam saldo akhir cadangan pada golongan kualitas macet karena belum terjadi pembebanan pada perkiraan cadangan dan juga tidak terjadi dua kali pembentukan cadangan. Pembentukan cadangan pada tahun dilakukannya hapus buku akan sama jumlahnya secara komersial dan fiskal.Mengingat persoalan penghapusan piutang hanya merupakan beda waktu, peraturan pajak perlu memperjelas kedudukan piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, yaitu sama dengan hapus tagih. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian peraturan perpajakan mengenai saat pembebanan kerugian dari piutang tak tertagih dan pengertian penagihan maksimal atau terakhir. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan perpajakan dengan peraturan Bank Indonesia perlu dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak.

---

In accordance with Bank Indonesia regulation and Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI), the bank can write off and remove loss category accounts of the issued also recorded it off balance sheet. However, in terms of taxation not recognized written off and charged off bad debts. Income tax treatment when a bank write off bad debts caused disagreement between the taxpayer by the Directorate General of Taxes and also among the judges.

The analysis results showed that when bad debts written off, collection efforts still continue to do so has not already made a maximum or last effort. Not fulfilled tax requirement, the accounts are still in ending balances of allowance of the loss collectibility because allowance accounts has not debited and also bad debts expense do not made twice. Bad debt expense in the year of write off will be the same amount of commercial and fiscal.

The issue of deductible write off is a time different only, tax laws need to clarify the position of debts which are actually uncollectible, which is equal to charged off bad debts. Furthermore, adjustments need to be done as well as the imposition of tax laws regarding loss of bad debts and the maximum or last effort interpretation. Thus, harmonization of tax laws with Bank Indonesia regulations need to be done in order to provide legal certainty for tax officer and taxpayer."

"Belum banyak riset yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan pemberian insentif penghasilan atas industri tekstil. Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industry tekstil adalah mencegah Industri tekstil melakukan penutupan pabrik, dan berdampak pada Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) terhadap buruh dan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah .Ketentuan yang mengatur pemberian insentif pajak penghasilan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Tahun 2013.Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan tersebut berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, responsivitas, dan ketetapan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum efektif , respon yang rendah dan belum tepat guna.

---

Has not been a lot of research that examines the evaluation of policy incentives on income from the textile industry. The main purpose of tax incentives to the textile industry is the textile industry doing to prevent plant closures, and impact on the Termination of Employment to the workers and the turmoil on the financial markets and the exchange rate. Provisions governing income tax incentives are Minister of Finance Regulation Reducing the number 124/PMK.011/2013 amount of income tax of Article 25 and Delays Payments Income Tax of Article 29 in 2013. Study discusses the policy evaluation is based on the evaluation criteria according to Dunn's policy is based on the evaluation criteria of effectiveness, responsiveness , and permanence. The results from this research that the policy has not been effective, low response and not appropriate. "

"Virtual office merupakan layanan yang menyediakan sewa menyewa alamat bisnis, jasa resepsionis, jasa mengangkat dan meneruskan telepon call forwarding , jasa surat menyurat, dan beberapa penyedia memberikan layanan penggunaan ruang meeting. Virtual office sendiri dalam peraturan Pajak Penghasilan belum diatur secara jelas dan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan virtual office sebagai jasa atau sewa, dan menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas virtual office. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual office memenuhi unsur sewa dan jasa. Virtual office memenuhi unsur sewa apabila terdapat penggunaan ruangan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Sedangkan virtual office yang dalam layanannya tidak terdapat penggunaan ruangan termasuk bentuk jasa dan dikategorikan sebagai jasa manajemen. Pengenaan Pajak Penghasilan atas virtual office yang dianggap sebagai jasa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan diskusi dan standarisasi oleh seluruh pihak yang terkait untuk mendefinisikan virtual office secara umum maupun perlakuan dalam Pajak Penghasilan.

---

Virtual office is a service that provides rent of business address, receptionist services, call forwarding services, mailing services, and also provides rent of meeting room for company usage. In term of Income Tax Law, Virtual office has not been set clearly and firmly. This study aims to analyze virtual office treatment for taxing purposes, that is, to be treated as a service or a rent. It also analyzes the imposition of Indonesian Income Tax on virtual office. This study uses qualitative approach with data collection through in depth interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the virtual office fulfills the requirement of rents and services. Virtual office can be treated as a rent if there is a room usage and subject to Income Tax Article 4 paragraph 2 on the rent of land and or building. Meanwhile, if the virtual office does not provide room usage, it can be treated as management service. The imposition of income tax on a virtual office which considered as a service, is subjected to Article 23 Income Tax on management service. The suggestion to be given is the need of discussing and standardizing by all parties concerned to define the virtual office in general and also the treatment in income tax."

"Sejak PTN ditetapkan sebagai Badan Hukum, PTN Badan Hukum merupakan subjek dari Pajak Penghasilan Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan Pemerintah atas perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Badan pada PTN Badan Hukum, dan menganalisis bagaimana dampaknya dengan Tridharma Perguruan Tinggi serta menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada Universitas Indonesia sebagai salah satu dari 11 (sebelas) PTN Badan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan postpostivist dengan menggunakan teknik wawancara dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, belum adanya kesamaan, respon yang rendah dan belum tepat guna

---

Since state universities are incorporated as legal entities, Higher Education - Legal Entities are subject of Corporate Income Tax. This research aim to analyze the evaluation of government policy on the imposition of the Corporate Income Tax in Higher Education – Legal Entities, and analyze how its impact with Tridharma on Higher Education and analyze the implementation of Corporate Income Tax fulfillment at University of Indonesia as one of 11 (eleven) Higher Education – Legal Entities. This research is a postpositivist-descriptive research with in-dept interview and literature review as data collection techniques. This research discussed the policy evaluation is based on the evaluation criteria aacording to Dunn’s policy is based on the evaluation criteria of Effectiveness, Adecuacy, Responsiveness, and Appropriatesness. The result from this research that the policy in has not been effective, the absence of eligibility, low response, and not appropriate."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur, manfaat dan kendala PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan self assessment, dimana laporan kepemilikan saham pada formulir X.H.I-6 dari Datindo Entrycom, dijadikan lampiran pada Surat Pemberitahuan Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun pajak 2011 mengunakan tarif 20%.Manfaat yang bisa diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatkan net income after tax dan tax saving. Kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah tidak bisa langsung menerapkan penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan badan pada angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tahun Pajak 2011.

---

This research discussed about the procedure, benefits, and constraints of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, in implementing the policy of reducing corporate income tax in rate for go public corporate. This research used the qualitative research. Result of the research that the policy implementation was done by self assessment, where the shareholding report on a form X.H.I-6 from Datindo Entrycom that used as an attachment to the annual notification letter of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the calculation of income tax payable in 2011 used tariff of 20%.

The benefits to be gained by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is to increase net income after tax and tax saving. The constraints was faced by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in implementing this policy is unable to directly applying the reduced rate of 5% lower than the general rate of corporate tax on income tax installment of article 25 in tax year 2011."