Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

---

House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process."

"Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidaksesuaianantara apa yang diperjanjikan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yangditandatangai oleh konsumen. Fakta-fakta yang ada semakin membuka mata bahwaKonsumen berada pada posisi yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnyabelum terjamin sebagaimana yang diharapkan. Faktor utama yang menjadi kelemahanKonsumen adalah tingkat kesadaran Konsumenakanhaknya masih rendah. Hal initerutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan Konsumen, sehingga dalampelaksanannya, pengembang selalu menjadi pihak yang kuat dan Konsumen sebagaipihak yang lemah. Pada umumnya Konsumen tidak memahami isi perjanjian bahkanlangsung menandatangani perjanjian, sebelum memastikan apakah pengembang atauagen pemasarannya itu sudah mencantumkan secara tertulis janji-janji yang sudahdisepakati atau belum dalam perjanjian tersebut, sehingga bias melindungi Konsumensecara hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beliantara Developer dengan Konsumen, pengembang secara seragam memberlakukanPerjanjian Baku (Standart Contract) dalam setiap Perjanjian Pengikatan Jual Belirumah, dimana seluruh isi dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tersebut ditentukansecara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat disbanding Konsumen.Penggunaan Perjanjian Baku (Standart Contract) tersebut banyak menimbulkankerugian bagi Konsumen pembeli rumah karena ternyata pengaturan hak dankewajiban dalam Perjanjian Baku tersebut tidak seimbang dan cenderungmenguntungkan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanperjanjian pengadaan perumahan antara Developer, Bank dan Konsumen danmengetahui upaya perlindungan hokum bagi Konsumen dalam memahami isiperjanjian serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank apabila ada para pihak yangtidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yangdialami oleh Bank akibat macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Konsumenadalah ketidakfahaman Konsumen akan isi perjanjian, dimana mereka menuntutsesuatu janji dari Developer yang tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut sehinggahal ini yang mengakibatkan lemahnya Konsumen untuk menuntut secara hukum.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bersifat deskriptif. Deskriptifdimaksudkan disini untuk memberikan gambaran data tentang pelaksanaan perjanjianDeveloper, Konsumen dan Bank serta implikasinya bagi Bank sebagai penyedia dana,secara khusus dalam pelaksanaannya di Bank BTN cabang Bandung Timur.Pendekatan yang digunakana dalah bersifat Yuridis Normatif yang mengutamakantinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku serta data maupun dokumendokumenyang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kepemilikan Perumahan.

---

The incidence of housing problems basically begins with the discrepancy

between what was agreed and written in the contract of sale which signed by the

consumer. The existing facts will open our eyes that the customers’ position is in a

weak side, so legal protection against not guaranteed as expected. The main factor is, consumer awareness of right levels is too weak. This is mainly due to lower consumer education, so that on the implementation, the customers is always put as a weak group compared to the developer. In general, the consumers has signed the agreement without knowing the contents, before ensuring whether the developer or marketing agent has put in writing the promises that have been agreed or not in the agreement, so that consumers can legally protect. Similarly, in the execution of binding agreements between the developer and the consumer,the developers uniformly

execute contract standard in every binding trading agreement of houses, which all of

the content of the binding trading agreement was determined unilaterally by the

developer that has stronger position then the consumer. The using that standard

contract bring a lot of loss to the house consumer because actually the arrangement of

rights and obligations in standard contract is not equal and tend to exceptionally

beneficial the developer. The purposes of this research are to investigate the

undertaking of an agreement in housing project, between developer, customer, and

Bank and to determine the effort on legal protection for consumer in understanding

the content of the agreement and also to examine the problems faced by Bank BTN,

Bandung Timurbranch in undertaking agreement of housing project, and to recognize

the ways how to overcome the problems if there is one side that does not meet the

contents of the agreement. Based on the research results, the losses suffered by the

bank due to lack of consumer’s understanding into contents of the agreement, where

they demanded a promise from the developer, which is not contained in an agreement

letter, which lead to consumer weakness on legally demand.This research was

conducted with the descriptive research method, Here is intended to provide a

descriptive overview of the data on the implementation of the agreement among

developer, consumers and its implications for Bank BTN as a fund provider

particularly on the implementation at Bank BTN in East Bandung branch in terms of

applicable legislation as well as the data and documents which is concerned with the

problems in this research. The approach used was juridical-normative which

emphasized the use of the prevailing laws and regulations as well as data and

documents that were related to this research to form a point of view.

Keywords: Law of Consumer Protection in Real Estate Ownership."

"Perumahan merupakan hak asasi manusia dan diamanatkan oleh konstitusi. Kontradiktifnya, perumahan masih jauh dari kata layak karena adanya bencana yang sering terjadi. Pendekatan dalam menentukan lokasi perumahan  seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sistem Kemampuan Lahan (SKL) secara khusus belum mengarus utamakan perubahan iklim ke dalam perhitungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh risiko bencana dan iklim apabila dimasukan ke dalam perhitungan kesesuaian lahan perumahan. Kota Depok dipilih sebagai studi kasus agar dapat melihat contoh penerapannya dan sekaligus mengetahui tingkat kesesuaian lahan perumahan  perkotaan terhadap risiko bencana dan risiko iklim, serta bagaimana arah perkembangan lahan perumahan  kedepan. Dalam penelitian ini, empat aspek utama dipertimbangkan, yaitu aspek permukaan tanah, bawah tanah, risiko bencana, dan risiko iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix-method) dengan metode yang bertahap, yaitu analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan menggunakan AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk menentukan bobot kriteria dan sub kriteria, kemudian analisis spasial digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan dan arah pengembangan perumahan  di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko bencana memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh aspek permukaan tanah, aspek bawah tanah, dan risiko iklim. Tingkat kesesuaian lahan perumahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan risiko bencana dan risiko iklim menunjukkan bahwa 35,60% wilayah masuk dalam kategori sesuai (S1), 52,50% dalam kategori cukup sesuai (S2), dan 11,90% dalam kategori kurang sesuai (S3). Analisis menunjukkan bahwa risiko bencana dan iklim mempengaruhi kesesuaian lahan perumahan perkotaan. Pada kategori S1 terdapat pengurangan luas wilayah sebesar 28,32%, sementara pada kategori S2 mengalami penambahan area sebesar 18,01%, serta pada kategori S3 mengalami penambahan paling signifikan sebesar 10,31%. Pengembangan perumahan  direkomendasikan ke arah barat dan timur Kota Depok. Pengembangan di pusat kota tidak disarankan karena tingkat kesesuaian yang rendah. Pengembangan ke arah barat dan timur dipilih karena memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dan lebih aman dari risiko bencana dan iklim.

---

The constitution mandates housing as one of human rights. Contradictively, housings are still far from feasible due to frequent disasters. In particular, approaches to determining the location of housings, such as the Indonesian National Standard (SNI) and the Land Capability System (SKL), have yet to mainstream climate change into their calculations. This study examines the effect of disaster risk and climate when included in calculating housing land suitability. Depok City was chosen as a case study in order to be able to see examples of its application and to find out the suitability of urban housing land for disaster risk and climate risk, as well as the direction of residential land development in the future. This research considers four main aspects: surface, subterranean, disaster risk, and climate risk. This study uses a mixed methods approach with a stepwise method, namely quantitative and descriptive qualitative analysis using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the criteria and sub-criteria, then spatial analysis is used to evaluate the level of land suitability and the direction of housing development in the future. The study results show that disaster risk has the most significant influence, followed by surface, subterranean, and climate risks. The suitability level of residential land in Depok City, taking into account disaster risk and climate risk shows that 35.60% of the area is in the appropriate category (S1), 52.50% is in the moderately suitable category (S2), and 11.90% is in the less suitable category. (S3). The analysis shows that disaster risk and climate affect land suitability for urban housings. In the S1 category, there was a reduction in area of 28.32%, while in the S2 category, there was an area increase of 18.01%, and in the S3 category, the most significant addition was 10.31%. This study recommends developing housings to the west and east of Depok City. The development around the city center is discouraged due to low conformity rates. Development towards the west and east is more recommended because they have better suitability and are safer from disaster and climate risks."

"Maraknya pembangunan perumahan dan rumah susun beberapa tahun terakhir ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat salah satunya dalam hal menarik perhatian dari calon pembeli atau konsumen. Dampaknya ialah banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai macam cara untuk memudahkan mereka melakukan penjualan rumah susun secara cepat. Salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha ialah melakukan pemasaran rumah susun dengan sistem Pre Project Selling, yakni penjualan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan properti dimulai. Pelaksanaan Pre Project Selling diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Walaupun sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku pengembang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, salah satunya terjadi pada praktik pembangunan rumah susun hunian Meikarta Cikarang, Bekasi yang dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama. Dalam Penulisan ini membahas mengenai penerapan konsep pembangunan rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dengan melakukan perbandingan praktik pembangunan rumah susun di Singapura dengan sistem Build Under Construction, selain itu dalam penulisan ini akan dibahas perlindungan hukum yang disediakan oleh Pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli rumah susun dengan sistem pemasaran Pre Project Selling.

---

The rise of residential and flat development for the last couple of years, has created a very tight competition on, among other, how to attract the attention of potential buyers or consumers. The impact of it made many developers undertook various methods to be able to rapidly facilitate the sale of their flats. One of the strategies that’s being used by the developers would be, marketing their flats using Pre Project Selling system, which is, sales that is made before the property development project begins. The implementation of the Pre Project Selling system is regulated in Act Number 20/2011 concerning about flats, and other of its implementing regulations. Although it has been clearly stipulated through regulations, in practice, there are still many violations committed by developers that cause harm to consumers, one of it occurred in the Meikarta residential flats constructions, located in Cikarang, Bekasi, conducted by PT Mahkota Sentosa Utama. This thesis discuss about the applications of flats development concept using pre project selling marketing system, by comparing it to Build Under Construction system which applied in Singapore. In addition, this thesis will also discuss about the legal protections provided by the Government, to protect consumers in flats sales and purchase transactions using Pre Project Selling marketing system."

"Perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat selain sandang dan pangan. Pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya strategis yaitu pembangunan satu juta rumah untuk rakyat. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terkait. Penelitian ini menganalisis tata kelola kolaborasi dalam pembangunan satu juta rumah untuk rakyat yang dilakukan pada Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Setwapres dan pemangku kepentingan terkait lainnya Kementerian PUPR, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, REI, dan HUD Institute. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1 menganalisis proses tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat; 2 menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kompensial. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 1 proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat belum sepenuhnya sempurna. 2 dalam proses tata kelola kolaborasi pembangunan satu juta rumah untuk rakyat, desain kelembagaan/institusi dan kepemimpinan fasilitatif memiliki pengaruh terhadap jalannya proses kolaborasi tersebut. Kata kunci: Tata kelola kolaborasi; kebijakan publik; perumahan rakyat xiii 107 halaman; 4 bagan; 5 tabel; 1 lampiran

---

Housing is a basic need of society in addition to clothing and food. The government has a policy of strategic nature, namely the construction of one million houses for the people. To realize these policies, there is the need for cooperation and collaboration among relevant stakeholders. This study analyzes the governance of collaboration in the construction of one million houses for the people undertaken by the Deputy for Economic, Infrastructure and Maritime Policy Support, Secretariat of Vice President, and other relevant stakeholders Ministry of PUPR, Ministry of Home Affairs, Ministry of ATR BPN, REI, and HUD Institute. The purpose of this study is to 1 analyze the governance process of collaboration in the development of the one million houses for the people policy 2 analyze the factors that affect the governance of the collaboration in the development of the one million houses for the people policy. This research uses a post positivist approach with qualitative methods of data collection techniques such as in depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using comparative analysis techniques. From the results of the research, it was found that 1 the collaborative governance process carried out by the stakeholders associated with the construction of one million houses for the people has not been fully completed 2 in the governance process of collaboration in building one million houses for the people, institutional design and facilitative leadership have influence on the course of the collaboration process. Keywords Collaborative governance, public policy, affordable housing xiii 107 pages 4 figures 5 tables 1 attachments "

"Bermunculannya banyak merek air oksigen dengan harga murah, terutama pada waktu muncul merek super O2, menyebabkan penjualan Clearly Canadian O2 mulai mengalami penurunan. Adalah suatu hal yang menarik bisa terjadi persaingan antara Clearly Canadian O2 yang memiliki segmen premium dengan harga eceran Rp 12.500 dengan air oksigen lain yang harganya jauh lebih murah, misalnya Super O2 Rp 3.850. Adanya penurunan penjualan memotivasi PT. Karunia Segar Utama untuk meningkatkan kinerja pemasaratmya, dan menetapkan target penjualan per bulan sebanyak 5 container, dimana 1 container diharapkan dapat diperoleh dari Jakarta.Oleh karena itu, karya akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui: 1) positioning Clearly Canadian O2 dipersepsikan oleh konsumen saat ini, 2) target konsumen Clearly Canadian O2, 3) positioningstatement Clearly Canadian 02 sesuai dengan target konsumennya dan, 4) program pemasaran yang sebaiknya diterapkan untuk meningkatkan penjualan Clearly Canadian 02.Dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa konsumen mempersepsikan Clearly Canadian O2 sebagai produk yang bagus untuk berolah raga & jelas manfaatnya, sedangkan persepsi sebagai produk yang bagus untuk kesehatan hanya sedang-sedang saja. Akhirnya target consumen Clearly Canadian 02 dirumuskan sebagai orang yang aktif berolah raga, memiliki SES A+ dan A, berusia 20-40 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak mau mengeluarkan efort lebih untuk mendapatkan produk yang biasa dikonsumsi dan lebih menyukai membeli produk yang tersedia di tempat olah raga atau di Supermarket. Dari sisi geografis, target konsumen ini tinggal di perkotaan.Positioning Clearly Canadian O2 dilakukan dengan membandingkan antara ekspektasi olah ragawan terhadap sport drink dengan persepsi consumen Clearly Canadian O2 terhadap produk ini. Dari hasil penelitiatl, diperoleh positioning statement yang sesuai dengan target konsumen Clearly Canadian O2 adalah: Clearly Canadian O2, sport drink yang memberikan manfaat super refreshment dengan oksigen tinggi bagi orang-orang yang sedang benar-benar berolah raga.Produk Clearly Canadian 02 diupayakan agar manfaatnya tetap terjaga sehingga dapat dirasakan oleh konsumen. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan bungkus yang dapat melindungi produk dari sengatan sinar matahari, jika dikonsumsi oleh olahragawan yang berolah raga di tempat terbuka dan panas.Strategi harga yang dipakai adalah strategi premium, yaitu adanya keseimbangan antara harga dengan manfaat. Oleh karena itu perlu ditetapkan harga eceran terendah dan harga eceran tertinggi. Sebaiknya harga dipertahankan pad a range Rp 10.000 sampai Rp 20.000 seperti yang diterapkan saat ini.Komunikasi ditujukan untuk target konsumen, karena merekalah yang menjadi pengambil keputusan jika ingin membeli produk Clearly Canadian O2. Tujuan komunikasi adalah membangun mrareness, baik untuk produk maupun untuk nama panggilan produk tersebut. Nama yang sebaiknya disosialisasikan adalah Clearly O2 Pesan yang disampikan sebaiknya lebih ke arah rational appeal, yaitu menawarkan manfaat dari produk. Chanel yang digunakan sesuai dengan kategori produk Clearly O2 yaitu fast moving consumer good adalah non personal, bisa melalui iklan above the line maupun below the line, sesuai dengan anggaran yang dimiliki PT. Karunia Segar Utama.Strategi distribusi yang diterapkan PT. Karunia Segar Utama adalah Strategi selektif, dengan cara membagi wilayah pemasarannya, dan menerapkan push strategy untuk memotivasi distributor dalam melakukan penjualan. Strategi selektif ini sesuai dengan jenis produk Clearly O2 yaitu shopping good, sedangkan push strategy sesuai dengan kondisi awareness produk yang masih rendah serta belum memiliki banyak konsumen loyal.Akhirnya, diperoleh kesimpulan bahwa Clearly O2 perlu direposisi, target konsumennya adalah orang yang aktif berolah raga dan merniliki SES A+ dan A. Positioning statement yang sesuai adalah sebagai super refreshment dengan oksigen tinggi bagi setiap orang sesudah mereka benar-benar melakukan olah raga. Produk perlu dipertahankan manfaatnya agar dapat dirasakan konsumen, harga dipertahankan pada range Rp 10.000 sampai Rp 20.000, komunikasi ditujukan kepada target konsumen untuk membangun mrareness terhadap produk maupun nama panggilan Clearly O2, dan media yang digunakan adalah non personal, baik a bow the line maupun below the line.Saran yang diberikan kepada PT. Karunia Segar Utama 1) menetapkan target konsumen Clearly O2 adalah Orang yang aktifberolah raga dan memiliki SES A+ dan A, 2) menetapkan positioning statement Clearly O2 adalah: Clearly O2, sport drink yang memberikan manfaat super refreshment bagi orang-orang yang sedang benar-benar berolah raga, 3) memberikan kantong pembungkus Clearly 02 agar dapat menarik dan melindungi produk pada saat dikonsumsi di tempat yang terkena terik sinar matahari, 4) menetapkan harga eceran terendah Rp 10.000 dan harga eceran tertinggi Rp 20.000, 5) melakukan sosialisasi nama Clearly O2, 6) mengadakan event below the line yang dirancang oleh PT. Karunia Segar Utama dan melakukan promosi above the line menggunakan majalah, 7) melakukan koordinasi dengan para distributomya dalam melakukan program pemasaran.Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisa segmentasi gaya hidup target konsumen secara lebih mendalam agar program bauran pemasaran yang dibuat dapat lebih mendalam lagi."

"Peran organisasi litbang menjadi penting dalam inovasi karena organisasi ini menghasilkan berbagai macam pengetahuan yang berasal dari pengalaman-pengalaman dan eksperimen serta mengintegrasikannya untuk penciptaan pengetahuan dan produk baru serta inovasi. Pada kenyataannya tantangan terbesar dalam manajemen pengetahuan dalam organisasi litbang adalah memastikan partisipasi orang-orang atau anggota organisasi dalam suatu aktivitas berbagi pengetahuan serta berkolaborasi dalam penggunaan kembali (re-use) hasil-hasil kegiatan sebelumnya Mengingat paten merupakan ukuran kasar (rough measure) dari inovasi dan dalam rangka mendorong alih teknologi hasil riset di LIPI, maka produktivitas paten menjadi salah satu ukuran kinerja dalam mengelola inovasi. Pada perspektif learning and growth, rendahnya kinerja produktivitas paten di bidang Hayati LIPI mengindikasikan adanya persoalan kapabilitas inovasi yang dipengaruhi oleh berbagi pengetahuan dalam organisasi. Tujuan penelitian ini pada adalah untuk mengetahui faktor-faktor spesifik dalam berbagi pengetahuan yang dapat mempengaruhi kapabilitas inovasi LIPI.Faktor-faktor dimaksud, disebut sebagai knowledge management enablers, yang mengacu kepada dimensi personal (learning motivation, interpersonal trust, knowledge-self efficacy), dimensi organisasi (reward system dan top management support), dan dimensi teknologi (information and comunication technology use, disingkat ICT use) dalam berbagi knowledge. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang paling mempengaruhi dalam berbagi knowledge, dapat direkomendasikan program intervensi yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen inovasi LIPI yang difasilitasi oleh Pusat Inovasi LIPI. Berdasarkan hasil analisis regresi, diantara variabel yang diuji, diketahui bahwa variabel interpersonal trust dan ICT use merupakan variabel yang paling mempengaruhi dan memiliki hubungan yang kuat terhadap berbagi pengetahuan dengan nilai korelasi (R) berturut-turut 0,60 dan 0,62 pada taraf ρ<0,01. Intervensi yang dirancang selanjutnya adalah melaksanakan rekomendasi hasil penelitian yang sesuai dengan kondisi organisasi melalui program intervensi trust building dalam berbagi pengetahuan serta intervensi basis KM dari Sveiby.

---

R& D organizations play an important role in innovation so it may continuously accumulate knowledge from experiences and experiments, then integrate them in order to create new knowledge, product and innovation. The facts, the biggest challenging in knowledge management at R&D organization is to ensure the member's participation in knowledge sharing, collaboration, and re-use of previous knowledge. Considering patent as a rough measure of innovation, and in order to accelerate technology transfer processes in Indonesian Institute of Sciences (LIPI), patent productivity can reflects performance indicator in innovation management. In learning and growth persfective, a lower patent productivity in the field of natural sciences has indicated problem in innovation capability, which may be affected by knowledge sharing barrier.

The objective of the study is to understand specific factors in knowledge sharing which may affect innovation capability in LIPI. The specific factors, known as knowledge management enablers, refere to personal dimension (learning motivation, interpersonal trust, knowledge-self efficacy), organization dimension (reward system and top management support), and technology dimension (ICT use) in knowledge sharing. As the factors in knowledge sharing are determined, an effective intervension can be recommended so that it can enhance innovation capability performance facilitated by Center for Innovation.

According to regression analysis, among variables, interpersonal trust and ICT significantly and mostly correlate in knowledge sharing, with the R values of 0,60 and 0,62 at level of ρ<0,01 respectively. Intervensions program are determined as recommendation of the study and fit to available resources in organization, which focused on trust building in knowledge sharing and Sveiby?s KM based-intervension."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Kompensasi Top Level Management dan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan di Lingkungan Perusahaan BUMN. Subjek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDXBUMN20 yang terdapat di bursa efek Indonesia selama periode 2016-2021. Penelitian ini menggunakan earnings per share, return on asset dan tobins q sebagai variabel dependen. Sedangkan pada variabel independent menggunakan jumlah board of commisoner, board of director, komite audit, kepemilikan manajerial, gaji board of director, gaji board of commisioner dan tantiem. Dalam mengolah data, dilakukan regresi dengan menggunakan random effect model untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti. Dari total data pengamatan sebanyak 90 firm-year yang terdiri dari 15 perusahaan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki variabel board of commisioner, board of director dan komite audit memiliki hasil yang signifikan terhadap EPS. Variabel board of commisioner, board of director dan komite audit memiliki hasil yang signifikan terhadap ROA. Variabel board of commisioner, board of director, komite audit serta managerial ownership tidak memiliki nilai signifikan pada tobins q. Variabel kompensasi pada top level manajemen terhadap kinerja perusahaan yang diukur melalui EPS, ROA dan tobins q memiliki hasil akhir yang berbeda, maka hasil signifikan terjadi pada variabel tantiem terhadap EPS, hasil signifikan terjadi pada variabel gaji pokok board of commisioner dan tantiem terhadap ROA dan tidak terdapat hasil yang signifikan pada pengukuran gaji pokok board of commisioner, gaji pokok board of director dan tantiem terhadap tobins q

---

This study aims to analyze the effect of Compensation Top Level Management and Corporate Governance on Company Performance in State-Owned Enterprises. The subjects of this study are companies listed on the IDXBUMN20 index listed on the Indonesian stock exchange during the 2016-2021 period. This study uses earnings per share, return on assets and Tobins q as the dependent variable. While the independent variables use the number of the board of commissioners, the board of directors, the audit committee, managerial ownership, the salary of the board of directors, the salary of the board of commissioners and bonuses. In processing the data, regression was performed using a random effect model to determine the relationship between the variables studied. From a total of 90 company-year observation data consisting of 15 companies, the results of this study indicate that having a board of commissioners, board of directors and audit committee variables has significant results on EPS. The variables of the board of commissioners, the board of directors and the audit committee have significant results on ROA. The variables of the board of commissioners, board of directors, audit committee and managerial ownership have no significant value on Tobins q. Different compensation variables in upper management on company performance as measured by EPS, ROA and Tobins q have the final results, so significant results occur in the tantiem variable to EPS, significant results occur in the board of commissioners' basic salary variables and tantiem on ROA and there is no significant results on the measurement of the basic salary of the board of commissioners, the basic salary of the board of directors and tantiem to tobins q."

"ABSTRAKKebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pnmer manusta. Angka pertumbuhan penduduk yang kian meningkat membuat kebutuhan akan perumahan juga meningkat. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, baik melalui lembaga/ instansi pemerintah maupun mengajak pihak swasta untuk ikut berpartisipasi membangun perumahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing golongan masyarakat. Peluang ini tentu saja merupakan tambang emas sehingga banyak pengusaha yang ingin menggarap sektor tsb. Mereka berupaya mencari laban yang tidak jauh dari Jakarta untuk dikembangkan menjadi lingkungan perumahan bahkan menjadi suatu kota yang cukup lengkap. Upaya untuk dapat mewujudkan hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan apalagi sejak krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997. Banyak pen gem bang yang gulung tikar dikarenakan tidak mampu untuk melunasi hutangnya kepada lembaga perbankan. Sebetulnya telah banyak usaha yang dilakukan oleh beberapa pengembang seperti penjualan dengan diskon besar sampai berhadiah peralatan rumah tangga, namun itu semua tidak berarti karena upaya-upaya tersebut hanya bersifat untuk bertahan dan tidak mampu mengimbangi tekanan inflasi yang pada akhimya mengakibatkan rendahnya daya beli konsumen.Tersendatnya kredit untuk kontruksi yang dikeluarkan oleh perbankan dan tingginya suku bunga pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah sebagian contoh yang ikut mempercepat kejatuhan sektor properti termasuk pengembang perumahan dengan segmen pasar golongan menengah ke atas. Banyak pengembang yang gulung tikar dikarenakan tidak mampu untuk melunasi hutangnya kepada lembaga perbankan. Tidak sedikit pengembang yang mulai mengurangi pembangunan rumah jadi mengingat daya beli masyarakat yang mulai menurun dan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan dengan tujuan efisiensi biaya. Dengan meningkatnya angka PHK maka sudah pasti mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk dapat membeli rumah. Kondisi seperti ini memaksa pengembang untuk mencari strategi agar dapat bertahan dari kondisi yang semakin memburuk. Beberapa pengembang sudah mulai menghentikan aktivitasnya, namun dibalik itu masih terdapat pengembang yang masih dapat bertahan karena menggunakan startegi pemasaran yang tepat untuk menyiasati situasi yang tidak pasti. Salah satu pengembang yang berhasil untuk bertahan dan tetap menjalankan aktivitas usahanya adalah PT. Delta Kirana dengan proyeknya yang diberi nama Perumahan Taman Galaxi Indah.PT. Delta Kirana sebagai pengembang dinilai telah berhasil menerapkan strategi pemasarannya karena perusahaan telah berhasil untuk bertahan dari krisis moneter yang melanda pada tahun 1997 dan bahkan mampu memperluas pengembangan areal Perumahan Taman Galaxi Indah. Keberhasilan PT. Delta Kirana tidak hanya terlihat dari kemampuan untuk melalui masa krisis ekonomi sejak tahun 1997, namun terbukti dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penghuni perumahan Taman Galaxi Indah sebagai konsumen dari produk PT. Delta Kirana. Dari penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam keputusan pembelian dan fasilitas yang diharapkan oleh penghuni telah dimiliki oleh perumahan ini. Pada penelitian ini kepuasan penghuni di ukur dengan cara membandingkan harapan (ekspektasi) dengan kenyataan (persepsi) yang diperoleh konsumen.Permasalahan yang akan penulis coba untuk teliti adalah tingkat kepuasan penghuni Perumahan Taman Galaxi Indah yang berlokasi di wilayah Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam pemilihan rumah tinggal, mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang diharapkan dari pengembang dalam pemilihan rumah tinggal dan untuk mengetahui tingkat kepuasan penghuni pada perumahan Taman Galaxi Indah. Penelitian akan difokuskan kepada penghuni perumiihan yang mayoritas berasal dari kelas menengah keatas dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 35 responden kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Penulis akan mencoba meneliti Segmentation, Targeting dan Positioning dari Perumahan Taman Galaxi Indah dan strategi pemasaran yang digunakan serta penerapannya oleh pengembang yang dipandang dari sudut bauran pemasaran yang terdiri dari product, price, promotion dan distribution sehingga mampu bersaing dengan pengembang lainnya dikawasan Bekasi.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) perumahan telah dapat memuaskan konsumennya, hal ini karena terdapat kesesuaian antara ekspektasi dan persepsi konsumen dalam memutuskan pembelian. Ekspektasi yang diharapkan adalah lingkungan yang bebas banjir, bersih dan tertata serta tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap. Konsumen bahkan mendapatkan lebih dari yang diharapkannya yaitu kenyataan bahwa. Lokasi perumahan yang strategis. (2) Adanya keinginan penghuni untuk melakukan pembelian ulang apabila memiliki kesempatan dan dana yang cukup (3) Adanya kemauan konsumen untuk merekomendasikan kepada orang lain. Sedangkan yang perlu menjadi perhatian pengembang adalah (4) kepuasan terhadap pelayanan masih lebih rendah dibanding kepuasan terhadap produk. Untuk itu pengembang harus meningkatkan pelayanan kepada penghuni, baik dalam bentuk layanan pemeliharaan setelah pembelian, sampai menindaklanjuti keluhan-keluhan penghuni."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko pada proyek konstruksi rumah tinggal di PT X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen wawancara dan analisis dokumen. PT X yang merupakan perusahaan jasa konstruksi sering mengalami kerugian karena keterlambatan dan pembengkakan biaya pada proyek konstruksi rumah tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan dan pembengkakan biaya selama proyek konstruksi rumah tinggal dan penerapan manajemen risiko pada proyek konstruksi rumah tinggal di PT X. Hasil dari penelitian ini berupa risk register yang berisikan hasil identifikasi risiko, analisis risiko, dan rekomendasi penanganan risiko terkait faktor penyebab keterlambatan dan pembengkakan biaya pada proyek konstruksi rumah tinggal di PT X.

---

This study discusses the implementation of risk management in residential construction projects at PT X. This research uses a qualitative approach with a case study method. The data collection method in this study used interview instruments and document analysis. PT X, which is a construction service company, often experiences losses due to time and cost overruns during construction projects. This study aims to determine the factors that cause time and cost overruns during residential construction project and the implementation of risk management in residential construction projects at PT X. The results of this study are in the form of a risk register containing the results of risk identification, risk analysis, and recommendations for risk responses related to factors causing time and cost overruns in residential construction projects at PT X."