Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai presidensialisasi partai dalam Partai Demokrat pada masa kepemimpinan Yudhoyono. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai presidensial karena memenuhi dua indikator utama dalam teori presidensialisasi yang dijelaskan oleh Thomas Poguntke dan Paul Webb. Indikator pertama adalah kekuatan kepemimpinan dalam Partai yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perubahan peraturan yang memberikan pemimpin partai pada kekuasaan yang lebih formal, kapasitas pemimpin partai untuk menciptakan program mandiri dalam partainya dan pelembagaan pemilihan kepemimpinan langsung yang lebih berpusat pada presiden daripada partai. Kemudian, Indikator kedua yaitu kekuatan kepemimpinan dalam eksekutif dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertumbuhan sumber daya kekuasaan politik pada kepala eksekutif, kemampuan kepala eksekutif untuk merujuk teknokrat non partai dan kecenderungan kepala eksekutif untuk melakukan perombakan kabinet. Sehingga kedua indikator tersebut dapat menjadi landasan untuk melihat fenomena presidensialisasi pada Partai Demokrat sejak awal pembentukan, pada masa pemilihan umum yang mengusung Yudhoyono tahun 2004 dan 2009 maupun pada masa dimana Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan data yang dapat menunjang skripsi ini. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat mengalami presidensialisasi partai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

---

The thesis discusses the phenomenon of a presidentialized party in the Democratic Party during the leadership of Yudhoyono. The focus of this thesis is to explain that the Democratic Party is a presidential party because according to two main indicators in presidentialization theory by Thomas Poguntke and Paul Webb. Presidentialized party can be analyzed based on two indicators. The first indicator is the leading power in the Party, which can be seen from three aspects: the change of rules that gives party leaders to more formal power, the capacity of party leaders to create an independent program in their party and the institutionalization of a presidential-centered direct leadership election rather than the party. Then, the second indicator is the leading power in the executive, can be seen from three aspects: the growth of political power resources to the chief executive, the ability of the chief executive to refer to non-party technocrats and the tendency of the chief executive to make a cabinet reshuffle. So these two indicators can be a reference to see the phenomenon of presidentialization the Democratic Party since the beginning of the formation, during the elections that brought Yudhoyono in 2004 and 2009 as well as in the period where Yudhoyono became President of the Republic of Indonesia. This thesis uses qualitative methods in which the authors conduct interviews and literature review to obtain data that can support this thesis. In essence, this thesis aims to explain that the Democrat Party experienced the presidentialist party by Susilo Bambang Yudhoyono."

"Penelitian ini membahas mengenai penyebab kegagalan swasembada gula era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2011. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori liberalisasi ekonomi, teori society-centered approaches dan teori kroni kapitalisme. Berdasarkan ketiga teori tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan swasembada gula disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah regulasi pemerintah yang dipengaruhi liberalisasi dan posisi kelompok masyarakat dalam kebijakan swasembada gula dimana pihak korporasi lebih kuat dibanding petani. Hal ini disebabkan adanya kedekatan pihak korporasi kepada pihak pemerintah. Adapun faktor eksternal adalah agenda liberalisasi ekonomi melalui AoA WTO dan Post Monitoring Program LoI IMF. Penelitian ini menemukan bahwa faktor eksternal menjadi faktor utama dan mempengaruhi kegagalan swasembada gula era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

---

TThis research discusses the causes in achieving sugar self-sufficiency in the era of the President Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2011). It employs a qualitative method which has explanative characteristics. The data collection methods include collect are literature study and interviews. Three body of theoritical literature are explore in this study, including economic liberalization, society-centered approaches and crony capitalism. Based on these theories, the failure of achieving self-sufficiency is caused by internal and external factors. Internal factors include deregulative policies that meet the particular interest groups in sugar self-sufficiency related to corporation in Indonesia. In this situation, the mutual interaction between government and interst corporations or crony capitaism strenghten the corporations over the farmers. The external factors are the agenda of economic liberalization of the Agreement on Agriculture WTO and Post Monitoring Program Letter of Intent IMF. This study argued that external factors the dominant in leading to the failure of sugar self-sufficiency are more in the President Susilo Bambang Yudhoyono."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas konflik antara Palestina-Israel dalam memperebutkan Jerusalem sebagai tanah yang dijanjikan. Indonesia telah memiliki komitmen sejak era pemerintahan Soekarno hingga saat ini dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Pada penelitiaan ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode menjadi fokus utama. Penelitian ini mengemukakan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Palestina, serta dukungan legislatif terhadap kemerdekaan Palestina dan peranan civil society dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Palestina. Disisi lain, penelitian ini juga memerlihatkan bagaimana peran negara-negara yang tergabung didalam PBB merespon konflik Palestina-Israel.Sebagai pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Carl Friedrich sebagi teori utama. Selain itu, teori civil society dari Jean L Cohen dan Andrew Arato, teori politik internasional dari Jackson Robert dan Georg Sorensen, teori konflik dari Thomas Hobbes dan Ted Robert Gurr, serta teori kebijakan dari Thomas R. Dye digunakan sebagai teori pendukung.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui riset data perpustakaan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri Republik Indonesia, dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dan dengan fraksi-fraksi yang ada di legislatif, serta studi dokumentasi.Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peranan legislatif, civil society serta pemerintah Indonesia sangat besar terhadap kemerdekaan Palestina. Walaupun terdapat perbedaan dalam pandangan fraksi-fraksi dalam melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia serta pemerintah Palestina itu sendiri, tetapi prinsipnya adalah satu tujuan yaitu kemerdekaan Palestina. Implikasi teoritis ini menunjukan bahwa teori dari Carl Friedrich sangat relevan dalam melihat persoalan konflik Palestina-Israel.

---

ABSTRACT

This dissertation discusses the conflict between Palestine-Israel in the fight over Jerusalem as the promised land. Indonesia has been committed since the era of Soekarno to date in providing support to Palestine to become an independent state. In this penelitiaan President Susilo Bambang Yudhoyono during two periods of the primary focus. This study suggests how the Indonesian government's role in providing support to the Palestinians, as well as legislative support for the independence of Palestine and the role of civil society in providing support both morally and materially to the Palestinians. On the other hand, the study also memerlihatkan how the role of the countries that joined the UN in responding to the Palestinian-Israeli conflict.

As foothold theory, this study uses the theory of Carl Friedrich policy as a major theories. In addition, civil society theory of Jean L Cohen and Andrew Arato, international political theory of Jackson Robert and Georg Sorensen, conflict theory of Thomas Hobbes and Ted Robert Gurr, as well as the policy theory of Thomas R. Dye used as a supporting theory.

This study used a qualitative approach and descriptive analysis method. Data collected by collecting data through data and research libraries, in-depth interviews with the government in this case the foreign ministry of the Republic of Indonesia, the Palestinian Ambassador to Indonesia, and with factions in the legislature, as well as documentation.

The findings of this study show that the role of the legislature, civil society and the government of Indonesia is very large for the independence of Palestine. Although there are differences in views factions in seeing how the role of the Indonesian government and the Palestinian Authority itself, but the principle is the goal of Palestinian independence. This indicated that the theoretical implications of the theory of Carl Friedrich particularly relevant in view of the issue of the Palestinian-Israeli conflict."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perbedaan persepsi antara kebijakan sekuritisasiIUU Fishing pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini dipandang sebagai kriminalbiasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum saja, sedangkan pemerintahanPresiden Joko Widodo, isu ini merupakan ancaman keamanan yang dianggap sangatkrusial, sehingga harus ditanggulangi lewat tindakan keamanan. Melalui latar belakangtersebut, penulis mengangkat pertanyaan penelitian yaitu indikator-indikator apa yangmendorong terjadinya sekuritisasi IUU Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo.Maka teori yang penulis anggap paling sesuai untuk penelitian ini yaitu teorisekuritisasi oleh Barry Buzan et al dan melalui pengolahan data menggunakan metodekualitatif. Hasil akhir penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, Presiden Joko Widodomelihat bahwa IUU Fishing merupakan isu keamanan yang harus diatasi dengantindakan luar biasa. Kedua, terdapat perekonomian nasional dan kedaulatan teritorialsebagai referent object yang dirugikan akibat IUU Fishing. Ketiga, perlunya tindakanextraordinary measures dalam mengatasi IUU Fishing. Selanjutnya, sesuai denganhipotesa penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang drastis dalampenanggulangan IUU Fishing antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono danJoko Widodo, serta terdapat pula tindakan khusus terhadap kapal pelaku IUU Fishing.Selain itu, satu hasil berbeda dengan hipotesa semula, yaitu IUU Fishing dipandangsebagai ancaman keamanan oleh Pemerintahan Joko Widodo, disisi lain pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono melihat IUU Fishing bukan sebagai ancaman keamanan.Dengan demikian hipotesa penulis telah teruji secara ilmiah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the differences in perception between the securitizationpolicies IUU Fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s and the JokoWidodo rsquo s administration. At the time of Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s presidency, theissue is seen as a criminal that can be solely solved by law enforcement, while in thePresident Joko Widodo rsquo s administration, this issue is perceived as a security threat, thatis considered very important and should be overcome with security measures. Basedon that background, the author raises the research questions of what indicators drivingthe securitization of IUU fishing in Joko Widodo rsquo s administration. The theory that theauthors consider the most suitable for this research is the theory of securitization byBarry Buzan et al and the data is using qualitative methods. This research found threefinal results first, President Joko Widodo sees that IUU fishing is a security issue thatmust be overcome with extraordinary measures. Second, there are two referent objectsaffected by this issue, which are the national economy and the territorial sovereignty.Third, there is a necessity of using extraordinary measures to overcome IUU Fishing.Furthermore, according to the research hypothesis, it was found that there is a drasticdifference in combating IUU fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s andthe Joko Widodo rsquo s administration and there is also implementation of extraordinarymeasures in combating IUU fishing vessels. In addition, there is a result that is notmatched with the initial hypothesis, which is IUU Fishing perceived as security threatby the Joko Widodo rsquo s administration, in other hand the Susilo Bambang Yudhouyono rsquo sadministration perceives this issue not as a security threat. Therefore, the researcher rsquo shypothesis has been tested scientifically."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif. Masalah penelitian adalahadanya perbedaan karakteristik gaya retorika dalam transkripsi pidato PresidenSBY. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan retorika pada masing-masingagenda pidato Presiden SBY yang dilihat berdasarkan pesan politik dalamtranskripsi pidato. Data yang digunakan adalah transkripsi pidato Presiden SBYperiode 2010 hingga periode 2013. Analisis isi kuantitatif digunakan untukmengetahui isi yang tersurat pada transkripsi pidato sehingga bisa disimpulkansecara rinci. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan gaya retorika padaagenda pidato Presiden SBY yang dilihat melalui pesan politik pada transkripsipidato.

---

ABSTRACTThis study used quantitative content analysis. The research problem is thedifference in the characteristic style of rhetoric in the transcription of thePresident's speech. The purpose of this study was to compare the rhetoric on eachagenda of the President's speech is seen by the political message in thetranscription of speech. The data used is the transcription of the President's speechthe period from 2010 to 2013. Quantitative content analysis is used to determinethe contents of which express the transcription of speech that can be summed upin detail. The results showed differences in rhetorical style on the agenda of thePresident's speech is viewed through a political message in the speechtranscription."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis bagaimana wartawan kepresidenan menilai kompetensi kepemimpinan Presiden SBY. Karena sehari-hari dalam pekerjaannya wartawan kepresidenan sering berinteraksi atau minimal mengamati Presiden SBY dari dekat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat eksplanatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penilaian wartawan kepresidenan tentang kompetensi kepemimpinan Presiden SBY didasari oleh latar orientasi terhadap nilai-nilai jurnalistik dan pandangan politik.

---

ABSTRACTThis study analyzes how are presidential journalist assess leadership competency of President Susilo Bambang Yudhoyono. Because daily they interact or minimal observe President SBY closely. It is a quantitative and explanative research. This research proves that underlying factors in assess leadership competency of President Susilo Bambang Yudhoyono are journalism values orientation, and political view."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negaranegara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju menghimbau negara berkembang agar ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan nasionalnya. Indonesia senantiasa menunjukkan komitmennya sebagai negara yang mendukung terhadap isu perubahan iklim global dengan memelopori pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto , salah satunya UNFCCC. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di lingkungan domestik dan lingkungan eksternal. Pemerintah Republik Indonesia berperan dalam mengelola dinamika politik yang terjadi untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.

---

This thesis is focusing on the Indonesian Foreign Policy in responding to global climate change issues era Susilo Bambang Yudhoyono during 2004-2008. Climate change has increasingly threatened the life people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem cannot be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economics interests among them. In this issues, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries. Indonesian Foreign policy have to adaptive for its national interest. Indonesia shows the commitment by supporting international meetings to decrease the emission as of Kyoto Protocol mandate, one of them is UNFCCC. Indonesian foreign policy in responding to global climate change more influences by domestic and external political conditions. The Indonesian government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change."