Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pembukaan rahasia Kedokteran yang dipergunakan demi kepentingan Hukum dengan melakukan analisis Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN Bnj, Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2017/PN Bnj dan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bnj di Pengadilan Negeri Binjai. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan studi kasus, yaitu Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN BNJ, Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2017/PN Bnj dan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bnj. Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidakpastian jaminan dalam hal pembukaan rahasia kedokteran. Adanya aturan yang melarang pembukaan rahasia kedokteran yang menyertakan dengan sanksi pidana apabila dilanggar, namun dipihak lain adanya aturan yang mewajibkan untuk menyimpangi ketentuan rahasia kedokteran. Sehingga perlu adanya suatu kepastian hukum tersendiri terkait dengan ketentuan pembukaan rahasia kedokteran bila dikaitkan dengan kepentingan hukum.

---

This mini thesis discusses the disclosure of medical secrets used for legal purposes by analyzing Decision Number 373 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj, Decision Number 453 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj and Decision Number 69 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj in the Binjai District Court. This research is a normative juridical study using a qualitative approach that uses case studies, namely Decision Number 373 / Pid.Sus / 2017 / PN BNJ, Decision Number 453 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj and Decision Number 69 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj . The results of the study revealed the existence of uncertainty of collateral in terms of disclosing medical secrets. There are rules that prohibit the disclosure of medical secrets that include criminal sanctions if violated, but on the other hand there are rules that require to deviate the provisions of medical secrets. So there needs to be a separate legal certainty related to the provision of disclosing medical secrets when related to legal interests."

"Profesi dokter forensik merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan sains hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum pidana dan acara pidana. Sebagai Dibagian profesi kedokteran, dokter forensik juga tak luput dari penataanmengenai persetujuan dan rahasia medis. Dalam skripsi ini, Masalah utama yang diangkat adalah tentang implementasi dan regulasi informed consent mengenai proses otopsi forensik yang dilakukan oleh dokter forensik, serta segala sesuatu yang termasuk dalam lingkup rahasia penyakit dalam proses otopsi jenazah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan mewawancarai informan, serta pengolahan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan otopsi jenazah tidak perlu persetujuan (consent) dari keluarga korban untuk otopsi jenazah, yang dibutuhkan adalah pemberian informasi (informing) kepada keluarga korban. Ada rahasia medis yang harus dijaga oleh dokter forensik mencakup semua informasi medis mengenai jenazah, baik dari a menunjukkan tindakan kriminal atau tidak, dengan informasi medis menunjukkan bahwa semua tindak pidana harus diberikan hanya kepada penyidik polisi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan Harus lebih disosialisasikan bahwa otopsi jenazah tidak diperlukan persetujuan keluarga korban, serta dokter forensik, harus lebih hati-hati memberikan informasi medis kepada pihak manapun.

---

The forensic doctor profession is a profession that is closely related to legal science, especially health law and criminal law and criminal procedure. As part of the medical profession, forensic doctors also do not escape the arrangement

regarding consents and medical secrets. In this thesis, the main problem raised is about the implementation and regulation of informed consent regarding the forensic autopsy process carried out by forensic doctors, as well as everything that is included in the scope of disease secrets in the autopsy process of a corpse. This research is a normative legal research with descriptive research type. The research data used is secondary data, with data collection methods, namely literature study and interviewing informants, as well as qualitative data processing. The results showed that in carrying out the autopsy of a corpse, consent from the victim's family did not need consent for the autopsy of a corpse, what was needed was providing information (informing) to the victim's family. There is a medical secret that must be kept by a forensic doctor including all medical information regarding the body, whether from a

indicate a criminal act or not, with medical information indicates that all criminal acts must be given only to investigators Police. Ministry of Law and Human Rights and Ministry of Health It should be more socialized that an autopsy of the body is not necessary the consent of the victim's family, as well as forensic doctors, must be more careful provide medical information to any party."

"

Dokter dalam melakukan tugas terikat dengan kode etik profesinya. Oleh sebab itu, dokter berpedoman dengan etika, sumpah jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan juga meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etika. Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum dan etika seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya serta bagaimana penerapan sanksi hukum dan etika terhadap dokter yang tindakannya menghalangi penyidikan dengan menganalisis Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst dan Putusan Pidana Nomor 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus serta menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara sebagai pendukung penelitian, selanjutnya hasil penelitian dideskriptifkan. Berdasarkan metode penelitian, dapat disimpulkan bahwa seorang dokter memiliki 3 (tiga) tanggung jawab hukum yaitu secara perdata, administrasi, dan pidana. Sedangkan untuk tanggung jawab etika sesuai dengan yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Terhadap penerapan sanksi hukum bagi dokter yang menghalangi penyidikan dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk sanksi etika yang dapat diberikan berupa penasihatan, peringatan lisan atau tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang, hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia, baik sementara ataupun permanen.

---

Doctors are bound by their code of ethics. Thus, doctors were obliged to follow medical ethics, oath of office, and applicable laws and regulations. Doctor's responsibilities are legal and ethical. This legal research focuses on answering two problems. First, how a doctor's legal and ethical responsibilities applied in carrying out their duties. Second, how is the application of legal and ethical sanctions against doctors whose actions were hinder an investigation by analyzing Criminal Decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst and Criminal Decision Number 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. The research method applied is normative juridical approach with case studies and examines theories, concepts, and principles of law and legislation. The data used to analyze obtained from literature studies and interview as supporting research, then the results are described. Based on these research methods, it can be concluded that doctors have 3 (three) legal responsibilities, namely civil, administrative, and criminal legal. As for doctor's ethical responsibilities were contained in the Indonesian Medical Ethics Code. Doctors whose actions were hinder the investigation, may subject to criminal law sanctions. As for the ethical sanctions which can be given are counseling, writing/oral warnings, fostering behavior, re-schooling, or dismissal membership of the Indonesian Doctors Association, either temporarily or permanently.

"

"Mengacu pada kata milik didalam Permenkes No. 269 Tahun 2008 dikatakan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik rumah sakit adalah sebagai hak eigendom penuh sedangkan yang dimaksud dengan isi rekam medis milik rumah sakit adalah sebagai hak eigendom terbatas. Sehingga kosekuensinya adalah rumah sakit dapat menolak permintaan pasien untuk memiliki atau mengkopi rekam medis tersebut karena dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak eigendom penuh, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk menganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.

---

In article 12 Permenkes No. 269/2008 said that patient is owner contents of the medical records while the medical record documents will still be owned by the hospital. Referring to the word belongs here, the meaning of the document medical records which belong to a hospital is a full eigendom rights while the meaning of the content of medical record which hospital-owned is a limited egeindom rights. The consequence are, hospital can refuse a patient's request to have a copy of medical records or because the mastering of medical records are based on full egeindom rights, then the rights holder is authorized to master it peacefully and to defend it against anyone who intends to disturb its tranquility on mastering, utilizing and using these objects."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pasien dan Dokter terkait suatu tindakan medis yang berpotensi menyebabkan Stevens-Johnson Syndrome. Hasil penelitian menemukan bahwa Stevens-Johnson Syndrome adalah sebuah resiko medis, dimana Dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila segala tindakan yang dilakukan Dokter terhadap Pasien telah sesuau dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, pasal tertentu pada hukum yang berlaku terkait Stevens-Johnson Syndrome masih perlu diperbaiki karena dapat menimbulkan multitafsir.

---

This undergraduate thesis discusses the legal protection for patients and doctors regarding a medical action that has the potential to cause Stevens-Johnson Syndrome. The results of the study found that Stevens-Johnson Syndrome is a medical risk, whereby doctor cannot be held accountable for law if all actions taken by the doctor to the patient are in accordance with the applicable law. However, certain articles on the applicable law regarding Stevens-Johnson Syndrome still need to be improved because they can lead to multiple interpretations."

"ABSTRAKLatar Belakang : Gangguan otot rangka merupakan gangguan yang paling sering dialami oleh pekerja VDT yang salah satu faktor risikonya adalah posisi kerja yang tidak ergonomis. Untuk menilainya dapat dilakukan secara subjektif dengan suatu kuesioner yang valid supaya hasilnya yang diperoleh dapat akurat. Oleh karena itu, kami melakukan uji validasi dan reliabilitas terhadap VICO DSE Checklist sebagai instrumen penilai bahaya pajanan ergonomi pekerja VDT di kantor.Metode : Penelitian potong lintang dengan mengambil data dari pekerja kantor Jakarta VICO Indonesia Desember 2013 – Januari 2014 dan menggunakan data sekunder VICO DSE checklist pada bulan Agustus 2013. Dikumpulkan karakteristik dari subjek penelitian, dan dilakukan analisis uji validasi dengan menggunakan korelasi product moment dari Pearson dan uji reliabilitas dengan Cronbach alpha.Hasil : Dilakukan proses back translate-translate kuesioner VICO DSE Checklist, diskusi dengan tim panel, dan proses cognitive debriefing sehingga didapatkan kuesioner VICO DSE Checklist berbahasa Indonesia yang final. Terdapat 154 responden yang mengikuti penelitian ini dan hasilnya dibandingkan dengan data VICO DSE Checklist yang didapatkan pada bulan Agustus 2013. Hasil perhitungan korelasi product moment terhadap VICO DSE Checklist didapatkan hasil 15 butir pertanyaan tidak valid dan perlu dilakukan revisi serta 23 pertanyaan yang siap dipergunakan. Uji reliabilitas mendapatkan hasil yang baik dengan koefisien Cronbach alpha 0.715-0.815.Kesimpulan : VICO DSE checklist masih dapat digunakan untuk menilai pajanan ergonomis namun disertai catatan penjelasan khusus serta wawancara terarah pada pertanyaan yang kurang valid.

---

ABSTRACTBackground : Musculoscleteal disorder is the common disorder in VDT worker. One of the risk factor is unergonomical working position. We can evaluate the working position subjectively by valid checklist so we can get the accurate result. Therefore we will conduct validity and reliability test of VICO DSE Checklist as ergonomic hazard screening tool for VDT worker in the office.Method : This was a cross sectional study performed by data collection from VICO Indonesia Jakarta office worker in December 2013-January 2014. Variable analyzed were characteristics of the subjects, validity test using Pearson’s product moment, and reliability test using Cronbach alpha.Result : This study conducted back translate – translate process for VICO DSE Checklist, discussion with panel team, and cognitive debriefing process so it produced final VICO DSE Checklist Indonesian version. One hundred and fifty four subject was recruited and the result was compared to VICO DSE Checklist result done in August 2013. The product moment corelation of VICO DSE Checklist found that 15 questions are not valid and must be revised and 23 questions were able to used direclty in the questionnaire. Reliability test found good internal consistency with Cronbach alpha coefisien 0.715-0.815.Conclusion : VICO DSE checklist can still be used as a ergonomic screening tool when it is conducted through guided interview with special note to unvalid questions. "