Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggabungan Pelabuhan A, Pelabuhan B, Pelabuhan C, dan Pelabuhan D menjadi Pelabuhan Terintegrasi dilakukan untuk mewujudkan konektivitas nasional dan jaringan ekosistem logistik yang lebih kuat, sejalan dengan program pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Walaupun Pelabuhan A-D memiliki ruang lingkup bisnis yang sama, keempat pelabuhan ini memiliki wilayah operasional masing-masing, sehingga menghasilkan tantangan bisnis dan keuangan. Penggabungan ini diharapkan untuk mengatasi tantangan dengan memberikan kontrol strategis yang lebih baik, operasi terstandardisasi, alokasi belanja modal yang optimal, dan equity story yang lebih baik. Penggabungan tersebut memiliki tiga tujuan utama: meningkatkan konektivitas dan neraca perdagangan nasional, memperkuat jaringan ekosistem logistik nasional, dan meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai. Penggabungan Pelabuhan A-D akan menjadikan Pelabuhan Terintegrasi sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Selain itu, penggabungan ini juga akan menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan kenyamanan bisnis bagi pelanggan.

---

The merger of Port A, Port B, Port C, and Port D into Integrated Port was carried out to realize a more robust national connectivity and logistics ecosystem network, in line with the Indonesia government’s program in 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Although Ports A-D have the same business scope, they have their own operational areas, resulting in business and financial challenges. The merger is expected to overcome the challenges by providing better strategic control, standardized operation, optimal capex allocation, and a better equity story. The merger has three main objectives: improving national connectivity and trade balance, strengthening the national logistics ecosystem network, and increasing the business scale and value creation. The merger of Ports A-D would make Integrated Port the eighth largest container terminal operator globally. Moreover, it would also result in more competitive prices and business convenience for customers."

"Penilaian keselamatan di pelabuhan sebagian besar dilakukan pada pelabuhan besar dan utama, sedikit sekali penelitian dilakukan pada pelabuhan kecil dan multiguna. Padahal pelabuhan kecil multiguna untuk kawasan kepulauan seperti Indonesia memiliki peran penting terutama bagi pendistribusian barang dan orang pada daerah yang tidak dilayani angkutan darat dan udara. Peningkatan aktivitas di pelabuhan kecil multiguna, menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai risiko kecelakaan di pelabuhan kecil multiguna. Model penilaian keselamatan menerapkan metode Formal Safety Assessment (FSA) dari IMO dan penggunaan As Low As Reasonbly Practicable (ALARP) dengan tahap penilaian menyesuaikan kondisi di pelabuhan kecil multiguna yang berbeda dengan pelabuhan besar. Metode kualitatif dengan penilaian ahli yang didukung oleh studi literatur, Focus Group Discussion, wawancara, dan observasi lokasi penelitian dilakukan untuk memperoleh data. Validasi identifikasi risiko dengan indeks Eigen, penilaian risiko yang didukung metode pembobotan AHP dan pengembangan FTA. Pemilihan pengendalian Risiko dan biaya manfaat dengan Net and Gross Cost of Averting Fatality (CAF) berbasis ALARP. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Model FSA berbasis ALARP dapat digunakan pada penilaian keselamatan pada pelabuhan kecil multiguna, dengan risiko tertinggi adalah kejadian kapal terbakar dan kecelakaan manusia yaitu orang terjatuh dari kapal atau dermaga, tertabrak kendaraan, dan terkena lemparan tali buangan/tambat kapal merupakan risiko tertinggi yang terjadi di pelabuhan kecil multiguna. Analisis biaya-manfaat menemukan bahwa melakukan mitigasi risiko lebih menguntungkan daripada tidak melakukan. Diperoleh beberapa rekomendasi untuk mengatasi, mengurangi dan mengendalikan kecelakaan pada pelabuhan kecil multiguna yang pada intinya adalah kerja sistem, menguntungkan dan mudah dilaksanakan.

---

Port safety assessments are mostly conducted on large and major ports, not much research is conducted on small and multipurpose ports. Even though small multipurpose ports for archipelagic areas such as Indonesia have an important role, especially in the distribution of goods and people to areas that are not served by land and air transportation. Increased activity in small multipurpose ports, leads to an increased risk of accidents. This study aims to assess the risk of accidents in small multipurpose ports. The safety assessment model applies the Formal Safety Assessment (FSA) method of the IMO and the use of A s Low A s Reasonably Practicable (ALARP) with the assessment stage adjusting conditions in multipurpose small ports that are different from large ports. Qualitative methods with expert assessment supported by literature studies, Focus Group Discussions, interviews, and observation of research locations are carried out to obtain data. Validation of risk identification with the Eigen index, risk assessment supported by AHP weighting methods, and FTA development. Selection of Risk control and cost of benefit analysis of Net and Gross Cost of Averting Fatality (CAF) based on ALARP. The results of this study found that the FSA ALARP-based Model can improve safety at small multipurpose ports, with the highest risk being the occurrence of ship burns and human accidents where people fall from ships or wharf, get hit by vehicles, and get hit by ship mooring ropes is the highest risk that occurs in small multipurpose ports. A cost-benefit analysis found that mitigating risks is more beneficial than not doing. Several recommendations were obtained to overcome, reduce, and control accidents at small multipurpose ports which in essence are system work, profitable and easy to implement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perkembangan pelabuhan Pontianak dalam aspek ekonomi dan politik pada tahun 1771 ? 1942. Sultan Syarif Abdurakhman Al Qadrie mendirikan kerajaan Pontianak dan pelabuhan ini pada tahun 1771, yang letaknya di persimpangan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Sejak saat itulah pelabuhan ini menjadi ramai dikunjungi baik oleh para pedagang nusantara maupun pedagang asing. Perdagangan yang semakin ramai membuat pihak kerajaan ingin memperluas kekuasan ke seluruh Kalimantan Barat. Untuk memperluas kekuasaan tersebut, Kerajaan Pontianak mulai menaklukan Kerajaan Sanggau, Kerajaan Mempawah, Kerajaan Sambas, dan Kerajaan Sukadan. Usaha inipun berhasil karena Kerajaan Pontianak mendapat bantuan dari VOC yang sudah melakukan kontrak politik dengan pihak kerajaan pada tahun 1779. Kontrak politik tersebut membuat VOC ikut campur dalam aktifitas kerajaan baik dalam segi politik, ekonomi, maupun sosial. Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, pelabuhan Pontianak mengalami perkembangan perdagangan dan pelayaran yang sangat pesat. Berkembangnya pelabuhan Pontianak, menjadikan pelabuhan Pontianak sebagai pusat kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kalimantan Barat.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about the development of Pontianak Port in economy and political aspect in 1771-1942. Sultan Syarif Abdurakhman Al Qadrie established The Kingdom of Pontianak and the port in 1771, which located on the intersection between Kapuas River and Landak River. Since then, the port became busy by the economical activity and visited not only by traders from Nusantara but also from other countries. The growth of trade and other economic activities led the Kingdom to spread its influence on the entire of West Kalimantan. To spread its influence, Pontianak Kingdom started to conquered kingdoms surround it, Sanggau, Mempawah, Sambas, and Sukadan. This effort was successful with helped by VOC which already had a politic contract with the Kingdom in 1779. That politic contract made VOC more or less interfered the Kingdom?s politics, economic, and social. In 19th until 20th century, Pontianak port had a significance growth. This growth, made Pontianak port became the entrepot in West kalimantan. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi pengamanan aktivitas Kepelabuhanan Tanjung Priok masih belum maksimal. Angka kejahatan dari tahun ke tahun masih tergolong tinggi, dimana pada tahun 2022 mencapai 249 kejadian. Pemerasan dan pengancaman terhadap pekerja pelabuhan juga masih terjadi. Bahkan, aksi unjuk rasa serta rob juga kerap terjadi hingga pada akhirnya membuat kemacetan yang mengganggu distribusi barang. Kerjasama yang dibangun Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan stakeholder terkait juga belum maksimal. Telah terbentuk Safety Improvement Task Force (SITAF), hanya saja masih terbatas pada bidang joint investigation. Untuk pengamanan secara menyeluruh, belum ada kerjasama yang terstruktur. Masih terlihat ego sektoral di masing-masing intansi.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori teori kolaborasi, konsep collaborative governance dan konsep community policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Safety Improvement Task Force (SITAF) belum efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas Kepelabuhan Tanjung priok dilihat dari dimensi Tipe Networked Structure sulit melakukan sinkronisasi dan integrasi sistem antar stakeholder, dari dimensi Commitment to a common purpose proses evaluasi kinerja sudah tidak jalan, dari dimensi governance karena tidak adanya Sistem Operasional prosedur teknis, dan dari dimensi Access to resources tidak adanya sumber daya mandiri dalam SITAF. Sementara itu, model ideal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas kepelabuhanan Tanjung Priok dalam paradigma pemolisian kolaboratif adalah dengan meningkatkan kerjasama pengamanan kawasan pelabuhan dengan stakeholder melalui optimalisasi SITAF dengan sejumlah perbaikan yang meliputi penyelenggaraan pertukaran dan pembaruan informasi antar stakeholder, melakukan identifikasi, pemetaan dan analisis serta pembaruan karakteristik potensi kerawanan, melaksanakan kegiatan pelatihan, apel dan patroli bersama, mengoptimalkan sarana teknologi informasi seperti command center, meningkatkan peran aktif pengelola kawasan serta komunitas pekerja atau masyarakat yang ada di pelabuhan serta meningkatkan sumber daya mandiri SITAF.

---

This research is motivated by the fact that the security of Tanjung Priok Port activities is still not optimal. The crime rate from year to year is still relatively high, where in 2022 it will reach 249 incidents. Extortion and threats against port workers are also still occurring. In fact, demonstrations and robberies also often occur, which in turn create traffic jams that disrupt the distribution of goods. The cooperation that was built by the Tanjung Priok Port Police with related stakeholders has also not been maximized. A Safety Improvement Task Force (SITAF) has been formed, but it is still limited to the field of joint investigation. For overall security, there is no structured cooperation. There is still visible sectoral ego in each agency.

The analytical knife in this research is the theory of collaboration, the concept of collaborative governance and the concept of community policing. This type of research is a qualitative research with a case study approach method.

The results of this study indicate that the Safety Improvement Task Force (SITAF) has not been effective in creating security and order in Tanjung Priok Port activities, seen from the dimensions of the Networked Structure type, it is difficult to synchronize and integrate systems between stakeholders, from the Commitment to a common purpose dimension, the performance evaluation process is no longer way, from the governance dimension due to the absence of an Operational System of technical procedures, and from the Access to resources dimension there is no independent resource in SITAF. Meanwhile, the ideal model for creating security and order in Tanjung Priok port activities in the Collaborative Policing paradigm is to increase port area security cooperation with stakeholders through optimizing SITAF with a number of improvements which include organizing exchange and updating of information between stakeholders, identifying, mapping and analyzing as well as updating the characteristics of potential vulnerabilities, carrying out training activities, gatherings and joint patrols, optimizing information technology facilities such as command centers, increasing the active role of area managers and the working community or people at the port and increasing SITAF's independent resources."

"Indonesia berada pada perlintasan jalur pelayaran dunia dan kondisi geografisnya memberikan negeri ini potensi yang amat sangat besar di bidang maritim. Industri maritim diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan negeri ini. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi tersebut adalah dengan mengembangkan klaster industri. Klaster industri adalah kumpulan dari beberapa entitas yang berkumpul dalam satu wilayah dan memiliki keunggulan dari sisi pengetahuan, tenaga kerja, biaya transpor yang relatif lebih murah, dan pasar yang terbentuk. Terkait dengan bidang maritim, salah satu klaster yang bisa dikembangkan adalah klaster pelabuhan. Pola pengembangan klaster pelabuhan semacam ini belum dilembagakan di Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman akan Klaster Pelabuhan Indonesia dan secara khusus mengembangkan model kebijakan yang terkait dengannya. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Multi-Aktor, di mana dibangun beberapa model menggunakan metode Simulasi Disktrit, Riset Operasi, Sistem Dinamis, dan Permainan Simulasi. Ditemukan bahwa model-model yang dibangun sangat bergantung pada pengampu masalahnya (aktor). Perbedaan perspektif akan membawa kita pada model yang berbeda dan berujung pada solusi berbeda. Untuk itu, sebuah sistem multi-aktor, seperti klaster pelabuhan, membutuhkan sebuah pemahaman kolektif agar dapat berjalan dengan baik.

---

Indonesia is at the crossing of the world shipping lane and its geographical conditions give this country enormous potential in the maritime field. The maritime industry is expected to be one of the pillars of the country's development. One way to induce this domain is by developing industrial clusters. Industrial clusters are a collection of several entities that gather in one area and have advantages in terms of knowledge, labor, relatively cheaper transportation costs, and established markets. Relating to this domain, one that can be developed is the port cluster. The pattern of port cluster development has not yet been institutionalized in Indonesia This research generally aims to develop an understanding of Indonesia's port clusters and specifically develop the policy models associated with it. The general approach used is Policy Analysis of Multi-Actor Systems, where specifically several models were developed using methods such as Operational Research, System Dynamics, Discrete Event Simulation and Simulation Gaming. It was found that the models that were built were very dependent on the problem owners (actors). Different perspectives will lead to different models and, thus, lead to different solutions. For this reason, a multi-actor system, such as a port cluster, requires a collective understanding to work well."

"Pelabuhan Pangkal Balam merupakan satu-satunya pelabuhan yang memiliki standard pelabuhan barang di Pulau Bangka yang menyebabkan 80% arus barang masuk dan keluar melalui pelabuhan ini. Namun didapati adanya dwelling time yang tinggi serta nilai customer service index yang kecil di pelabuhan Pangkal Balam. Maka didapati adanya potensi pembangunan pelabuhan baru di Pulau Bangka. Namun dalam membangun sebuah fasilitas baru, diperlukan kajian secara mendalam terhadap kelayakan investasinya. Tujuan dari penelitian ini berupaya untuk menganalisa kelayakan usaha pelabuhan dilihat dari aspek pasar, operasional, dan finansial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisa Kelayakan Proyek untuk menilai kelayakannya, serta Analisis Sensitivitas untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap perubahan untuk mengurangi resiko ketidakpastian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya potensi permintaan pasar terhadap pembangunan pelabuhan general cargo, gambaran layout untuk kapasitas kapal maksimal sebesar 3.000 DWT, matriks cashflow dengan hasil perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Periode, serta didapati variabel-variabel pada cashflow yang paling sensitif diantaranya penurunan pendapatan, kenaikan pengeluaran, dan kenaikan nilai tukar rupiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu stakeholder dalam membuat keputusan terhadap usaha pembangunan pelabuhan di Pulau Bangka.

---

Pangkal Balam is the only port that is considered appropriate and has a standard of a port in Bangka Island, which cause 80% of the flow of goods comes and goes through this port. However this port has a high dwelling time and small customer service index. It can be said that there is a potential to construct a new port. However, to build a new facility, an in depth study for the feasibility of investemnet is necessary. The purpose of this study sought to analyze the feasibility of the harbor from the market, operational, and financial aspects. The method used in this research is Feasibility Analysis to assess the feasibility, as well as Sensitivity Analysis to determine which variables are most influential on changes to reduce the risk of uncertainty.

The results of this study indicate the potential market demand for the construction of general cargo port, picture layout for vessel with maximum capacity 3.000 DWT, cashflow matrix along with calculation of Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period, also it found out that the most sensitive among variables in the cashflow are income, outcome, and the exchange rate. The results of this study are expected to help the stakeholders for making decisions on constructing a new port in Bangka Island."

"Tesis ini adalah mengidentifikasi persepsi pengguna pelabuhan terhadap pelayanan pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan analisis faktor. Dengan menggunakan dimensi pelayanan Zeitahml-Parasuraman yaitu dimensi reliability, responsiveness, assurance, empaty dan tangible studi akan mencoba mengidentifikasi dimensi mana yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan. Selain dimensi-dimensi yang berpengaruh terhadap pelabuhan, studi ini juga mengidentifikasi atribut (Variabel manifest) dari tiap-tiap dimensi, variabelvariabel apa saja yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan. Dengan menggunakan analisis faktor (Factor Analysis Confirmatory) maka dimensidimensi pelayanan yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan adalah dimensi reliability pelabuhan, dimensi responsiveness dan dimensi tangible.Sementara itu untuk atribut (variabel manifest) yang berpengaruh untuk tiap dimensi pelayanan pelabuhan yaitu dimensi reliability adalah variabel approaching time dan variabel berthing time. Untuk dimensi assurance variabel manifest yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan adalah jaminan keamanan kapal ketika berada di pelabuhan, jaminan keamanan atas hilangnya kapal ketika berada di pelabuhan, dan jaminan atas kehilangan kargo ketika berada di pelabuhan. Untuk dimensi tangible variabl-variabel manifest yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan adalah jumlah krane, lapangan penumpukan, dan tata ruang dalam memperlancar alur barang.

---

This thesis is to identify the user perception of Tanjung Priok port service by using factor analysis. By using the services dimension of Zeithmal-Parasuraman namely reliability, responsiveness, assurance, empaty and tangible. Study will try to identify the dimensions which affect the port services. In addition to the dimensions that affect the port, the study also identifies the attribute (manifest variables) of each dimension, any variables that influence the service port. By using factor analysis (Factor Analysis Confirmatory) then the dimensions of service which affect the port is port reliability dimension, dimensions of responsiveness and tangible dimension.Meanwhile, for the attribute (manifest variables) which affect the port for each dimension is the dimension reliability of is approaching time and berthing time variabel . For assurance dimension manifest variables that influence the security services in the port was the ship when in the port, security guarantees for the loss of the ship when in port, and the collateral for the loss of cargo when in port. For tangible dimension variabl manifest variables that impact to port service is the number of crane, container field, and spatial arrangement."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap dampak kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengaturan dan Pengelolaan Kewenangan di Bidang Perhubungan Laut di kabupaten/kota Cilegon.Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah:1) Ketidaksamaan persepsi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.2) Adanya Peraturan yang tidak sejalan atau bertentangan antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan Peraturan pelaksanaannya.3) Khusus di bidang perhubungan laut lahirnya PP 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang materinya tidak sejalan dengan jiwa UU No. 22 Tahun 1999,4) Lahirnya Peraturan Daerah No. I Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang ditetapkan pemerintah kota Cilegon yang materinya bertentangan dengan PP 69 Tahun 2001.Analisis Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Pelaksanaanya di bidang Perhubungan Laut Pada Pemerintah Kota Cilegon diangkat 6 (enam) hal pokok, yakni Desentralisasi dan otonomi Daerah. Kewenangan Pemerintah Desentralisasi di Bidang Perhubungan laut, Aspek Kepelabuhanan. Aspek Keselamatan Pelayaran. Aspek Lalu Lintas dan. Angkutan Laut. Hubungan Kebijakan Otonomi Daerah dengan Ketahanan Nasional.Hasil Penelitian menemukan:1) Pelabuhan laut merupakan potensi yang membedakan secara signifikan Kota Cilegon dengan daerah lainnya di Indonesia,2) Masalah krusial ketidaksinkronan antara Perda dengan PP adalah pengertian pelabuhan khusus, pengelompokan pelabuhan, pengelolaan kepelabuhanan,3) Secara rill di wilayab Kota Cilegon tetjadi perebutan kewenangan pengelolaan wilayah Kepelabuhanan antara PT Pelindo dengan Pemda Cilegon , sebagai akibat adanya dualisme Peraturan di bidang Kepelabuhan yang menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum,4) Pelabuhan sebagai pusat pengembangan mempunyai multiplier efek yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pertumbuhan di Kota Cilegon,5) Sikap yang masih sentralistik dari Pemeritah Pusat,6) Sistem legislasi kepelabuhan harus disempurnakan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dan pada otonomi daerah serta ketentuanketentuan dan konvensi internasional.Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemda, tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian karena masih banyak ketentuan yang bertentangan dengan jiwa dan maksud dan pada otonomi daerah.Pelabuhan Laut memegang peranan yang penting dalam menunjang perekonomian daerah dan perekonomian nasional, karena pelabuhan merupakan tempat mobilitas penduduk dan distribusi barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pemda diharapkan dengan kebijakan otonomi daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Begitu pula pengelolaan pelabuhan di Kota Cilegon supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industri dan mengurangi pengangguran.Untuk menunjang Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional, semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepelabuhanan, agar disempurnakan sesuai dengan jiwa Otonomi Daerah.This research is an, valuation on the impact of Regional Autonomy policy on port authority management and maritime regulations in the regency/city of Cilegon.

The focal point of the thesis is:

1) Different perceptions of regional autonomy implementation between the central/provincial government and the regiona4lmunicipal government;

2) Contradictory regulations between Law No 22 Year 1999 and its lower implementing regulations;

3) Particularly in the field of maritime, the Government Regulation No 69 Year 2001 on the port management in which the content is contradicting with the spirit Law No 22 Year 1999;

4) The Regional Regulation No I Year 2001 on port management stipulated by the municipal government of Cilegon City in which the material conflicts with the Government Regulation No 69 Year 2001.

The analysis of the decentralization and regional autonomy and their implementation in the field of sea transportation in the municipal government of Cilegon discusses 6 (six) main points: i.e. decentralization and regional autonomy, the authority of decentralized government in the field of sea transportation, the aspect of the port, the safety aspect in sailing, the aspect of traffic and sea transportation, the relationship between the regional autonomy policy and national defense.

The finding of the research shows that:

1) The port has made significant difference between Cilegon City and other cities in Indonesia;

2) The crucial discrepancy between the Regional Regulation and the Government Regulation situates on the perception of particular port, grouping the ports, and port management;

3) In Cilegon City, there are two managerial authorities on port management, between PT Pelindo and Cilegon Municipal Government, as a result of dualistic regulations, which in turn bringing to the inconsistency of laws;

4) The port as the development center has a multiplied effects which greatly influences the economy and growth of Cilegon City;

5) Centralistic attitude of the Central Government;

6) Port legislation system needs to be improved considering the aim and goal of regional autonomy and the international laws and conventions.

The policy on the regional autonomy has given authority to the regional government. However, at the implementing level, there are many aspects that need to be modified/revised due to the many regulatory instruments conflicting with the spirit and aim of the Regional Autonomy.

A seaport plays a very important role in supporting the regional and national economy because it is the place of people mobility and the goods distribution needed by the society. It has been expected that the Regional Government with regional autonomy policy can benefit the resources of the region so that the people welfare can be improved. It has also been expected that the port management in Cilegon City can improve the economic growth, trade, and industry and decrease unemployment.

In order to support the regional and national defense, all legal instruments regulating port management should be revised and adapted with the spirit of regional autonomy. "

"Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan pengamanan fisik dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari beberapa konsepsi sekuriti fisik, sebagaiyang utama adalah konsepsi dari Robert L. O’Block, dan juga ditambah beberapa konsepsi sekuriti fisik lainnya dari beberapa penulis yang berbeda. Penulis menggunakan konsepsi sekuriti fisik O’Block dan beberapa penulis lainnya untuk meninjau pelaksanaan sekuriti fisik di dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Aspek-aspek sekuriti fisik yang diungkapkan oleh O’Block dan beberapa penulis lainnya akan diuraikan kembali satu-persatu beserta pelaksanaannya pada sekuriti fisik dermaga Pelabuhan Tanjung Emas oleh penulis. Penulisan ini memberikan kesimpulan bahwa bentuk sekuriti fisik dermaga Pelabuhan TanjungEmas Semarang meliputi beberapa bentuk sekuriti fisik.

---

This writing would like to explain the physical security at quay of Tanjung Emas Semarang Port from some concepts of physical security, the main concept is from Robert L. O’Block, and there are also some physical security concepts from some different authors. Writer uses O’Block’s and the other authors’s physical security concept to view the implementation of physical security at Port of Tanjung Emas Semarang’s quay. The aspects of physical security concept by O’Block the other authors will be described one by one within the implementations in the physical security of Port of Tanjung Emas’s quay by the writer. This writing concludes that the form of physical security at Port of Tanjung Emas Semarang’s quay include some forms of physical security.

"