Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fase transisi Mesir diwarnai dengan menguatnya kekuatan Islam politik, terutama kelompok Salafi yang memperoleh suara yang cukup signifikan dalam pemilu parlemen Mesir yang digelar dalam bulan Desember 2011 hingga Januari 2012. Perolehan suara dalam Parlemen memberikan kesempatan kepada kelompok Salafi untuk merealisasikan pemikiran dan pandangan Salafisme kedalam realitas politik Mesir pasca revolusi. Fase transisi Mesir juga diwarnai dengan meningkatnya intensitas konflik antara kekuatan Islam politik, dalam hal ini adalah koalisi Ikhwanul Muslimin dan kekuatan politik Salafi, dengan faksi Nasionalis-Liberal dalam hal mempengaruhi arah transisi Mesir. Konflik antar elit politik juga memicu bentrokan di level grassroot yang menyebabkan situasi transisi Mesir menjadi semakin tidak menentu. Beberapa isu yang menjadi penyebab konflik adalah tentang amandemen konstitusi Mesir serta isu-isu berbau sektarian seperti perlindungan terhadap agama minoritas dan thariqah sufi, dimana kelompok Salafi memberikan perhatian lebih terhadap isu tersebut.Sementara itu al-Azhar, sebagai sebuah institusi pendidikan dan keagamaan Sunni yang cukup prestisius dikalangan masyarakat Mesir, mencoba untuk memberikan kontribusi bagi bangsa Mesir dengan memperlihatkan sikap serta menyumbangkan pandangan-pandangan terkait dengan bagaimana mengelola fase transisi. Sikap dan pandangan ulama al-Azhar termuat dalam beberapa dokumen yang dirilis oleh al-Azhar dimana dokumen-dokumen tersebut mendapatkan apresiasi dari beberapa kekuatan politik untuk menjadi inspirasi dan framework bagi amandemen konstitusi Mesir. Dalam hal ini muncul perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi tentang beberapa pasal dalam amandemen konstitusi Mesir serta perlindungan terhadap pemeluk agama minoritas dan thariqah sufisme.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan kelompok Salafi terkait dengan amandemen konstitusi Mesir dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta bagaimana perbedaan pandangan ulama al-Azhar atas pandangan dan pergerakan kelompok Salafi terkait dengan isu-isu tersebut. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tentang transisi, fundamentalisme Islam dan Islam moderat (wasathiyah), teori agama tentang kepatuhan terhadap pemimpin, serta peranan agama dalam perubahan sosial.Temuan dalam penelitian ini adalah terjadi perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi terkait dengan beberapa pasal dalam amandemen konstitusi Mesir, antara lain dalam pasal 1, 2, 4, serta pasal 219, dimana pasal-pasal tersebut mengatur hubungan antara agama dan negara. Selain itu muncul perbedaan pandangan antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi terkait dengan perlindungan dan perlakuan terhadap pemeluk agama minoritas dan thariqah sufi dimana selama fase transisi intensitas konflik antara kedua komunitas ini dengan kelompok Salafi semakin meningkat.

---

Egypt's transition phase was marked by the strengthening the power of political Islam particularly the Salafi group that gained a significant vote in Egypt's parliamentary elections which held December 2011 until January 2012. The vote in Parliament provides the opportunity for salafi to realize the Salafism thoughts and views into the political realities of Egypt post-revolution. Egypt's transition phase is characterized by the increasing intensity of conflict between the forces of political Islam, in this case is a coalition of Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin) and Salafi political power against the Nationalist Liberal faction in terms of influencing the direction of Egypt's transition. Conflict between the political elite also sparked clashes in the grassroots level that causes the Egypt’s transition situation even more uncertain. Some of the issues that caused the conflict is about the Egyptian constitutional amendments and smelled sectarian issues such as protection of minorities and thariqah Sufi, which Salafi groups give more attention on this issue.

On the other side, al-Azhar University, as an educational institution and a fairly prestigious Sunni religious among the Egyptian people, try to contribute to the Egyptians by contributing insights related on how to manage the transition phase. Attitudes and insights of the scholars of al-Azhar contained in a document released by al-Azhar where these documents got such appreciation from some political forces to be an inspiration and a framework for the amendments to the Egyptian constitution. In this case, appears quite differences fundamental of view among scholars of al-Azhar and Salafi groups on several articles in the Egyptian constitutional amendments towards the protection of minority religious groups and tariqah Sufism.

This study aims to examine how the point of views of Salafist groups linked to the Egyptian constitutional amendments and the protection of minorities, and also the dissent of al-Azhar scholars on the view and the movement of Salafist groups linked to these issues. Some of theories used in this study include transition theories, Islamic fundamentalism and Islamic moderate (wasathiyah), the theory of adherence to religious leaders and the role of religion in social change.

The author found fundamental disagreement between the scholars of al-Azhar and Salafi groups linked to several articles in the Egyptian constitutional amendments, by the following article 1, 2, 4, and Article 219 where the following articles set the relationship between religion and the state. In addition, there is a difference of views between scholars of al-Azhar and Salafi groups linked to the protection and treatment to minorities and thariqah Sufi where conflict intensity of both groups increased during transition phase."

"Tesis ini membahas perbedaan pandangan politik antara al-Azhar dan Ikhwanul Muslimin dalam kudeta terhadap Presiden Mohammad Morsi pada 3 Juli 2013 lalu, pembahasan ini menjadi menarik karena al-Azhar sebagai lembaga keagamaan yang paling berpengaruh di dunia Islam pada umumnya dan Mesir pada khususnya, ikut mendukung kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah al-Sisi terhadap Morsi, presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis dan juga diusung oleh gerakan Islam terbesar di abad 21 yaitu Ikhwanul Muslimin. Selain itu karena belum ada penelitian yang secara khusus membahas perbedaan dua lembaga ini dalam kudeta terhadap presiden Mursi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif causal explanation, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang diamati. Adapun metode analisis data yang akan dipakai penulis dalam penelitian ini ialah analisis isi yaitu analisis data yang dilakukan melalui kajian-kajian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka.Tujuan peneletian ini ada dua; teoritis dan praktis. Secara teoritis memberikan kontribusi ilmiah bagi aplikasi teori dengan kerangka konseptual mengenai gerakan Islam, demokrasi dan persatuan Islam. Dan secara praktis, tesis ini diharapkan memberikan rekomendasi ilmiah berupa kerangka kerjasama antara gerakan Islam atau antara negara dan lembaga-lembaga Islam.Juga diharapkan menjadi kontribusi bagi kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia sebagai negara muslim berpenduduk terbesar di dunia, dengan menjadikan lembaga-lembaga agama sebagai asset negara dan pendukung nasionalisme.

---

This thesis discusses the political differences between al-Azhar and the Muslim Brotherhood in a coup against President Mohammed Morsi on July 3, 2013. The discussion becomes interesting because of al-Azhar as one of the most influntial religious institutions in the Islamic world in general and Egypt in particular, supporting the military coup led by General Abdul Fattah al-Sisi against Morsi, the first president of Egypt's who was democratically elected and also promoted by the largest Islamic movement in the 21st century, namely the Muslim Brotherhood. There is no studies that specifically addresses the differences between these two institutions in a coup against the president Mursi.

This study used qualitative methods named causal explanation, the research seeks to explain the causes of the observed phenomena. The method of data analysis will be used in this research is the analysis of the content. Analysis of the content is the data analysis was done through studies of various documents related to the research topic. To get the data, the author uses the method of data collection in the form of literature.

There are two purposes of this study; theoretical and practical. Theoretically, this study hopefully will provide scientific contributions to the conceptual framework of the Islamic movement, democracy and unity of Islam. Practically, this thesis is expected to provide scientific recommendations in the form of a framework of cooperation between the Islamic movement or between the state and Islamic institutions. This research is also expected to be a contribution to the religion and state in Indonesia as the country with the largest number of Muslim population in the world, by making the religious institutions as the country's assets and nationalism."

"Hubungan Indonesia-Mesir merupakan hubungan sangat emosional, hal tersebut dikarenakan beberapa momentum yang terjadi dalam perjalanan sejarah hubungan Indonesia-Mesir sangat mengena. Hubungan yang sering disebut dengan istilah hubungan diplomasi total adalah hubungan transnasionalisme, yang mana melibatkan mahasiswa Indonesia di Mesir. Mahasiswa Indonesia di Mesir memiliki peran penting dalam perjalanan tiga momentum tersebut. Pertama, peran mahasiswa Indonesia di Mesir pasca Proklamasi 1945. Kedua, peran mahasiswa dalam mengatasi dampak krisis moneter 1997-1998. Ketiga, peran mahasiswa dalam evakuasi dan prospek hubungan Indonesia-Mesir pasca revolusi Mesir.Hubungan Indonesia-Mesir menjadi bukti faktual akan ketepatan salah satu teori hubungan internasional, yang mengatakan hubungan antar negara tidak hanya hubungan yang melibatkan negara sebagai aktor dan pelaku hubungan. Namun bahkan keterlibatan aktor individu jauh lebih penting dalam peningkatan hubungan internasional antar negara. Hubungan tersebut adalah hubungan transnasionalisme. Dan itulah yang terjadi dalam perjalanan hubungan Indonesia- Mesir, bahwa keterlibatan aktif dan pastisipasi total dari mahasiswa Indonesia di Mesir dengan masyarakat Mesir merupakan bukti pentingnya transnasionalisme dalam hubungan Internasional.

---

Indonesia-Egypt relations are a emotional relations, fact because some moments that occurred in a history of Indonesia-Egypt relations. That relations commonly known as a total diplomatic relations or transnationalism, that there are roles of Indonesian students in Egypt. Indonesian students in Egypt has an importent roles in the three moments. Firstly, the role of Indonesia students in Egypt after Proclamation in 1945. Secondly, the role of Indonesia students in Egypt in addressing and minimizing the impact of economic crisis 1997-1998 in Indonesia. Thirdly, the role of Indonesia students in Egypt in the evacuation process during Egyptian revolution in 2011.Indonesia-Egypt relations is a factual evidence on the relevance and truth of one theory of international relations that said that relations between countries are not only relations between states, but also the relationship between individuals or groups of individuals is more important in the relationship between one country and another countries. That named by transnationalism relationship. And that is what happened in Indonesia-Egypt relations, that a active role and a total participation between Indonesian students in Egypt and Egyptians peoples. In this fact is a evidence of important of transnationalism in international relationship."

"ABSTRAKTesis ini membahas pro dan kontra sosialisasi politik pemcrintahan Husni Mubarak di al-Azhar. Penclitian ini adalah pcnclitian kualitatif dengan desain deskriptifi Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua sistem pendidikan di Mesir dikontrol oleh Negara dan dijaclikan alat pelanggcngan kekuasaan pemerintahan Husni Mubarak. Sosialisasi politik Husni Mubarak dilakukan melalui kontrol terhadap kurikulum pendidikan, dan lebih khususnya lagi melalui pendidikan kewargaan (civic education) yang diajarkan satu jam dalam scminggu pada sckolah mcnengah. Tcrkait dcngan materi-materi pendidikan agama, pemerintah Husni Mubarak melalui Kementezian Pendidikan Mcsir mengontrol dan mengarahkan supaya dalam pembelajarannya berorientasi pada pcrsatuan nasional, karcna pendidikan dimasukan dalam isu keamanan nasional. Di perguruan tinggi-perguruan tinggi Mesir, pemerintah Husni Mubarak melakukan rcfrcsi akademik-dalam upaya penanaman orientasi politiknya-melalui mangan kelas, lapangan penelitian, dan sensor buku. Sebagai lembaga pendidikan yang tertua di Mesir, bahkan di dunia Islam, al-Azhar memiiiki peran yang signiiikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Mcsir, karcnanya ia mcnjadi suluh satu agen sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak.Sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar mcndapat tantangan dari kelompok oposisi temtama kelompok lkhwanul Muslimn yang khawatir akan terseretnya kuiikulurn dan tekbook al-Azhar yang mcngarah kepada sekuler, dan pada akhimya akun menghilangkan indcpendensi al-Azhar schingga melemahkan otoritas keagamaan al-Azhar. Orientasi politik menjadi faktor pcnycbab pro dan kontra sosialisasi politik. Semakin al-Azhar tidak indcpcndcn akan scmakin mudah pcmerintahan Husni Mubarak untuk melakukan politisasi al- Azhar, sebaliknya semakin al-Azhar indcpcndcn akan semakin sulit pemerintah Husni Mubarak untuk mclakukan politisasi al-Azhar.Hasil pcnclitian ini mcnyarankan kcpada al-Azhar umuk memperkuat independensi al-Azhar denganmeminta dikembalikannya pengelolaan wakafsecara penuh kepada al-Azhar, scrta pemilihan Syekh al-Azhar dilakukan olch para ulama senior al-Azhar bukan sepeni saat ini yang, dipilih oleh Prcsidcn. Kcpada pemerintahan Mesir supaya mengeluarkan aturan bam yzuig mcncabut aturan launa tentang pendidikan al-Azhar lcrkuil dcngan pcmilihan Syckh al-Azhar.

---

ABSTRACThis thesis will be focussed at pro`s and C0l.lI1°S of political socialization of the government of Husni Mubarak in al-Azhar. This research is qualitative rescarch with descriptive design. Research result indicates that most of all education system in Egypt controlled by State and made by appliance of continuity power of the govemment Husni Mubarak. Political socialization of llusni Mubarak govemment is done through control to education curriculum, and more specially again passed education of citizen (civic education) which one taught hour clock within a week at high school. Related to matter education of religions, the government of Husni Mubarak pass Ministry of education of Egypt control and point so that in the study orient at national association, because education is national security issue. In Egyptian universities, the govemment of Husni Mubarak repress in academic freedom-an effort cultivation of his political orientation-using classroom, research, and censorship of course books. As lslam?s most prestigious institute of teaming, al-Azhar have role which significant in life of politics and social of Egypt public, hence he become one of political socialization agent of llusni Mubarak government.Political socialization ofthe govemment of Husni Mubarak in al-Azhar get challenge from group of opposition especially group of Ikhwanul Muslimin partying to the curriculum drag of and textbook al-Azhar instructing to secular, and in the end will eliminate iudependency al-Azhar causing weaken religious authority al-Azhar. Political orientation become the cause of pro?s and coun?s of political socialization. During system govemment of authority Egypt hence al- Azhar will continuously become agent of government of political socialization. Progressively al-Azhar is not be independent would progressively easy the government of Husni Mubarak to do politicking of al-Azhar, on the contrary progressively al-Azhar is independent would progressively difficult the government of Husni Mubarak for doing politicking al-Azhar.This research result suggest to al-Azhar for strengthening independency al-Azhar by asking for to retum it the management waqf fully to al-Azhar, and also election of Syckh al-Azhar done by of seniors inoslem scholars (ultima) al-Azhar are not like in this time selected by President. The Egypt govemment so that spend new order abstracting old order conceming education. of al-Azhar related to election of Syckh al-Azhar."

"Banyak penelitian yang telah menemukan hasil bahwa orientasi religius intrinsik berhubungan positif dengan perilaku prososial dan orientasi religius ekstrinsik berhubungan negatif dengan perilaku prososial. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis lanjutan dengan populasi yang berbeda, yaitu dengan melihat hubungan orientasi religius mahasiswa muslim dan perilaku prososial terhadap kelompok agama minoritas pada dewasa awal. Penelitian ini menggunakan metode korelasi untuk melihat hubungan antara dua variabel tersebut. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Allport Ross Religious Orientation Scale dan Prosocialnees Scale for Adults yang telah diadaptasi dalam Bahasa Indonesia. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 106 mahasiswa yang beragama Islam di Universitas Indonesia dengan rentang usia 18-26 tahun (M = 20,7, SD = 1,38). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua hipotesis penelitian diterima. Pertama, orientasi religius intrinsik berhubungan secara positif dan signifikan terhadap perilaku prososial. Kedua, orientasi religius ekstrinsik berhubungan secara negatif dan signifikan terhadap perilaku prososial.

---

Many studies have found results that intrinsic religious orientation is positively related to prosocial behavior and extrinsic religious orientation is negatively related to prosocial behavior. This study aims to conduct further analysis with a different population, which is to see the relationship between religious orientation of Muslim students and prosocial behavior toward religious minority groups in emerging adult. This study uses the correlation method to see the relationship between the two variables. The instruments used in this study are the Allport Ross Religious Orientation Scale and the Prosocialnees Scale for Adults which have been adapted in Indonesian language. The participants involved in this study amounted to 106 Muslim undergraduate students at the University of Indonesia with an age range of 18-26 years (M = 20.7, SD = 1.38). The results of this study showed that both research hypotheses are accepted. First, intrinsic religious orientation is positively and significantly related to prosocial behavior. Second, extrinsic religious orientation is negatively and significantly related to prosocial behavior."

"Sekolah Dasar sebagai lingkungan belajar anak harus dirancang sedemikian rupa sehingga membuat kegiatan belajar nyaman bagi anak. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan sebuah sekolah dasar agar pada akhirnya memenuhi kenyamanan belajar tersebut. Faktor tersebut antara lain faktor fisik yang terdapat pada lingkungan. Terbatasnya lahan di daerah kota serta meningkatnya jumlah siswa membuat perancangan sekolah dasar semakin rumit. Perancangan tidak hanya dipusatkan pada susunan ruang dan hubungan antar ruang, tetapi juga mempertimbangkan potensi gangguan yang berasal dari lingkungan. Faktor fisik pada lingkungan yang memiliki potensi untuk mengganggu kegiatan belajar harus dipertimbangkan dalam perancangan sekolah dasar di daerah kota dengan lahan terbatas. Akibat dari antisipasi yang dilakukan sebuah sekolah dasar swasta, pada akhirnya berpengaruh terhadap susunan ruang dan wujud bangunan sekolah tersebut."

"Tesis ini membahas mengenai proses inklusi pada partai Salafi dan moderasi sebagai dampaknya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi kasus partai al-Nour di Mesir. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses inklusi dan dimensi-dimensi yang ada di dalamnya membuat partai al-Nour yang berideologi Salafi berubah menjadi semakin moderat. Tesis ini menemukan bahwa hanya moderasi perilaku yang terjadi secara signifikan pada partai al-Nour, sedangkan moderasi ideologi hanya terjadi pada perubahan cara pandang terhadap demokrasi. Kendati demikian, hakikat dari apa yang terjadi pada partai al-Nour bukanlah pragmatisme politik melainkan murni moderasi karena 3 unsur pragmatisme tidak ada.

---

This thesis explores the inclusion-moderation process taking place in Salafi party and its moderating effect. This research is qualitative research concerning a case study of al-Nour party in Egypt. The research findings suggest that inclusion process and its dimensions generate moderation in Salafi ideological-based parties, namely al-Nour party.

This thesis finds that while significant behavioral moderation occurs, ideological moderation is not as significant and consists of only a shift in how the party views democracy. Rather than political pragmatism, the shift which al-Nour party went through constitutes moderation due to the absence of three required committements of pragmatism."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai gerakan kesetaraan gender berbasis agama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa gerakan kesetaraan gender secara umum berada di posisi yang berseberangan dengan agama dikarenakan aktor di dalam institusi agama yang menganut dan mempraktikan nilai patriarki. Strategi yang digunakan KUPI dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender meliputi pendekatan komunikasi, pendidikan, advokasi kebijakan, dan kemitraan dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki visi yang sama dengan KUPI. Penelitian ini menggunakan konsep gerakan sosial menurut Anthony Giddens dan pendekatan mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial oleh J. Craig Jenkins untuk menganalisis strategi yang digunakan KUPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUPI menggunakan strategi-strategi yang dialogis dan diplomatis dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. KUPI tidak menggunakan pendekatan yang konfrontatif, melainkan berupaya memberikan pengetahuan, pemahaman, serta berargumentasi secara logis dengan mengacu pada fakta dan data yang relevan. KUPI juga berhasil membangun jaringan yang kuat dengan berbagai organisasi untuk memperkuat gerakan kesetaraan gender yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap KUPI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh kunci KUPI, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber.

---

This research aims to explore the strategies of the Congress of Indonesian Women Ulama (KUPI) in facing groups that don’t support gender equality. Previous studies indicate that the gender equality movement is generally at odds with religion due to actors within religious institutions who adhere to and practice patriarchal values. The strategies employed by KUPI in facing groups that don’t support gender equality include communication approaches, education, policy advocacy, and partnerships with other groups that share the same vision as KUPI. This research utilizesُAnthonyُGiddens’ُconceptُofُsocialُmovementُandُJ.ُCraigُJenkins’ُresource mobilization theory in social movement to analyze the strategies used by KUPI. This research reveals that KUPI employs dialogic and diplomatic strategies in facing groups that don't support gender equality. KUPI avoids confrontational approaches and instead aims to provide knowledge, understanding, and logical arguments based on facts and data. KUPI has also successfully built strong networks with various organizations to strengthen the gender equality movement. This study utilizes a qualitative approach through a case study of KUPI. Primary data is obtained through in-depth interviews with key figures in KUPI, while secondary data is collected from various sources."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas PCI NU Mesir dalam perannya sebagai organisasi transnasional dalam diplomasi publik. PCI NU Mesir sebagai salah satu PCI NU awal memliki historis yang membuat kehadirannya berpengaruh terhadap nahdliyyin. PCI NU melakukan beragam kegiatan organisasi sebagai bentuk diplomasi publik dalam mengenalkan budaya-agama ala NU di Mesir. Kesamaan dalam pemahaman moderasi beragama membuat PCI NU Mesir dapat diterima oleh warga dan pemerintah Mesir, khususnya oleh Al-Azhar. PCI NU juga menjalin kerja sama kultural dengan pelbagai institusi di Mesir. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan PCI NU Mesir berperan dalam diplomasi publik di Mesir. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Ashabiyyah untuk mencari solidaritas yang mengikat PCI NU Mesir. Penulis juga menggunakan teori transnasionalisme dan teori diplomasi public untuk menganalisis peran PCI NU sebagai organisasi afiliatif transnasional dalam berdiplomasi. Oleh karena perannya itu, PCI NU Mesir memiliki pengaruh positif yang dirasakan oleh nahdliyyin dan warga Indonesia di Mesir. Selain menjadi afiliatif PBNU, PCI NU juga dapat berperan sebagai kepanjangan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi publik khususnya pengenalan budaya-agama Indonesia di Mesir.

---

ABSTRACTThis study discusses the role of Nahdlatul Ulama Special Branch Boards (PCINU) in Egypt as a transnational organization in public diplomacy. The PCI NU of Egypt, as one of the earliest PCI NU, has a historical presence that has an influence on nahdliyyin. The similarity in understanding religious moderation makes PCI NU Egypt acceptable to citizens and the Egyptian government, especially by Al-Azhar. PCI NU also established cultural cooperation with various institutions in Egypt. By using this type of descriptive analysis research with a qualitative approach. This research concludes that PCI NU Egypt has an  active role in public diplomacy efforts in Egypt. In this research, the writer uses the Ashabiyyah theory to find solidarity that binds PCI NU Egypt. The author uses the theory of transnationalism and public diplomacy theory to analyze the role of PCI NU as a transnational affiliative organization in diplomacy. Because of that role, PCI NU Egypt has a positive influence felt by Nahdliyyin and Indonesian citizens in Egypt. In addition to being an affiliated PBNU, PCI NU can be a role as a representative of the Indonesian government. PCI NU conducts public diplomacy, specifically the introduction of Ahlusunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah culture-religion in Egypt."

"Tesis ini membahas representasi media bagi kelompok minoritas Amerika Serikat dengan menganalisis fenomena kemunculan gerakan LGBT Fans Deserve Better pasca kematian tokoh Lexa dalam serial televisi The 100. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten berbasis resepsi untuk melihat faktor yang menyebabkan tokoh Lexa sangat berpengaruh bagi kelompok LGBT dan pentingnya representasi media bagi kelompok minoritas Amerika Serikat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Lexa merupakan hasil dari keberhasilan serial televisi The 100 merepresentasikan kelompok LGBT melalui penokohan Lexa. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh kemampuan Lexa menunjukkan visibilitas kelompok LGBT yang membantu upaya mencari pengakuan dan membenarkan misrecognition seperti yang terlihat dari pemaknaan Lexa oleh kelompok LGBT melalui lsquo;bahasa rsquo; yang beredar. Gerakan LGBT Fans Deserve Better merupakan imbas dari kekecewaan dan kemarahaan akan terenggutnya representasi yang dianggap terbaik dan ekspektasi besar yang digantungkan kepada tokoh Lexa.

---

This study examines the importance of media representation for minority groups in The United States of America based on a character in the TV series, The 100. The death of the character, Lexa, initated a movement called LGBT Fans Deserve Better, which demands for positive LGBT representations on television. This study uses qualitative approach and a reception based content analysis method to examine the reasons why the LGBT community is strongly affected by the character and her death. The data collected include tweets, tumblr posts, and website content.

The findings show that Lexa rsquo s powerful influence is the result of The 100 rsquo s success in representing LGBT community through her character. This success is demonstrated by her ability to show LGBT community visibility, which in turns helps them find a recognition and rectify the misrepresentaion of their community. LGBT Fans Deserve Better movement is a result of the disappointment and the outrage of the community brought by Lexa rsquo s death, for Lexa is perceived as the best representation for the community."