Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membandingkan kerangka hukum earned wage access sebagai layanan Fintech non-pinjaman di Indonesia terhadap Peraturan Senat Nevada No. 290. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis perbandingan kerangka kepatuhan hukum earned wage access antara Indonesia dan Nevada, dan wawancara dengan penyedia layanan earned wage access di Indonesia. Earned wage access adalah sebuah layanan Fintech non-pinjaman untuk menarik gaji yang telah menjadi hak karyawan namun belum dibayarkan. Earned wage access di Indonesia belum diatur dengan peraturannya sendiri. Atas hal ini, layanan earned wage access di Indonesia hanya diberikan melalui model business-to-business. Kerangka hukum earned wage access di Indonesia bergantung pada kepatuhan hukumnya sebagai bisnis yang melakukan aktivitas sistem dan transaksi elektronik, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, aktivitas pemrosesan data, dan pemberian jasa kepada penggunanya. Sebagai perbandingan, kerangka hukum earned wage access di Nevada bergantung pada aspek kepatuhan hukum sebagaimana diatur pada Peraturan Senat Nevada No. 290. Earned wage access merupakan layanan Fintech non-pinjaman sebagaimana penarikan gaji di muka dibatasi kurang dari gaji bulanan karyawan dan tidak adanya pengenaan bunga. Peraturan Nevada No. 290 mengatur definisi, subjek, model, struktur biaya, dan dasar earned wage access sebagai layanan Fintech non-pinjaman yang dapat diperhatikan oleh regulator di Indonesia dalam mengatur earned wage access. Untuk memastikan pelayanan yang adil dan aman, layanan earned wage access di Indonesia perlu dianalisis terhadap mekanisme regulatory sandbox Inovasi Keuangan Digital dan/atau Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan diatur sebagai layanan Fintech non-pinjamannya sendiri sesuai dengan elemen-elemen yang unik terhadap layanan earned wage access.

---

This research compared the regulatory framework of earned wage access as a non-lending Fintech service in Indonesia to Nevada Senate Bill No. 290. This research was done with the doctrinal research approach to analyze the comparison of the regulatory compliance aspects of earned wage access between Indonesia and Nevada, and interviews with earned wage access providers in Indonesia. Earned wage access is a non-lending Fintech service to deliver earned yet unpaid income to employees. Earned wage access is currently unregulated as its own non-lending Fintech service in Indonesia despite the emergence of earned wage access providers. Due to this, provision of earned wage access in Indonesia is limited to the business-to-business model. The regulatory framework of earned wage access in Indonesia relies on its regulatory compliance as a business conducting electronic transaction and systems activity, electronic system operator in the private sector, data processing activity, and provision of services to its users. In comparison, the regulatory framework of earned wage access in Nevada relies on the regulatory compliance aspects stipulated in Nevada Senate Bill No. 290. Earned wage access shall be deemed as a non-lending Fintech service as it restricts the amount of advance wages employees may withdraw to less than their monthly wages and incur no interest. The Nevada Senate Bill No. 290 provides defining elements of earned wage access including its definition, subjects, models, fee structures, and grounds for its status as a non-lending Fintech service which Indonesian regulators may refer to in regulating earned wage access. To ensure a fair and safe provision, earned wage access in Indonesia needs to be analyze to the regulatory sandbox mechanism provided through the Inovasi Keuangan Digital and/or Inovasi Teknologi Sektor Keuangan and be regulated as its own non-lending Fintech service in accordance to its unique elements."

"Despite the recent strength of the United States job market,about one fifth of the private-sector workforce is in poor-quality employment,earning poverty-level wages or less,with scant prospects for improvement....."

"Penelitian ini dilakukan pada proyek Packing Plant PT.Semen dimana terjadi deviasi progress. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh perbandingan waktu dan biaya akhir jika melakukan tindakan korektif dengan tanpa tindakan korektif. menggunakan metoda Earned Value Management (EVM) untuk mengukur waktu dan biaya akhir dan metoda Crashing sebagai pengendali waktu dan biaya menggunakan penambahan jam kerja sebagai alternatif pengendalianya.Hasil pengukuran dengan metoda Earned Value Management terjadi penyimpangan durasi dari 412 hari menjadi 499 hari dengan biaya akibat denda penalti perhari adalah Rp 74.861.670.482,00, setelah menerapkan metoda Crashing durasi menjadi 474 hari dan biaya menjadi Rp. 73.291.760.982,00, sehingga dapat disimpulkan perusahaan dapat menghemat biaya sebesar Rp.1.569.909.500,00.

---

The research was conducted on the project PT.Semen Packing Plant, where the deviation occurs. The purpose of this research is to obtain time and cost comparisons end if corrective action or without corrective action. using the method Earned Value Management (EVM) to measure the time and cost and method controlling Crashing as time and cost, using the additional working hours as an alternative controller.

The results of measurements by the method of Earned Value Management deviation occurs during the working time of 412 days to 499 days with the amount of the estimated cost per day due to a penalties is Rp 74,861,670,482.00, after controlled by the application of the Crashing method time reduced into 474 days and costs Rp. 73,291,760,982.00, it can be concluded that company could save costs by Rp.1.569.909.500, 00"

"Suatu proyek dalam pengerjaan tentu terdapat keterlambatan pekerjaan biasa dikarenakan adanya faktor manusia dan juga faktor alam yang tentunya sangat diperlukan tindakan pengendalian dari segi biaya dan waktu. Akan tetapi sebelum dilakukan tindakan pengendalian biaya dan waktu, perlu diperhatikan terlebih dahulu kinerja suatu proyek yang telah berlangsung. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja proyek adalah metode earned value analysis. Metode earned value analysis memadukan unsur jadwal dan biaya. Analisa earned value ini akan diterapkan pada proyek reparasi kapal BG MKR. Kinerja proyek didapatkan berdasarkan perhitungan cost performance index dan schedule performance index. Perhitungan didasarkan pada planned value, earned value dan actual cost. Pengontrolan kinerja ditinjau pada 1 Februari 2022, 4 Februari 2022 dan 7 Februari 2022. Hasil analisa pada 7 Februari 2022 menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari biaya yang dianggarkan tetapi waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai CPI = 1.05 (CPI > 1) dan SPI = 0.97 (SPI<1). Kebutuhan man power dalam pengerjaan hull cleaning juga didapat bahwa dibutuhkan kurang lebih 16 man power. Pengerjaan bisa dilakukan lebih cepat dengan menambah man power

---

A project in progress, of course there is a delay in ordinary work due to human factors and also natural factors which are of course very control measures are needed in terms of cost and time. But before cost and time control measures need to be considered first performance of an ongoing project. One way to know the performance project is the earned value analysis method. The earned value analysis method combines schedule and cost elements. This earned value analysis will be applied to the repair project the BG MKR ship. Project performance is obtained based on cost performance calculations index and schedule performance index. Calculation is based on planned value, earned value and actual cost. Performance controls reviewed on February 1, 2022, 4 February 2022 and February 7, 2022. The results of the analysis on February 7, 2022 show that the costs incurred are lower than the budgeted costs but time implementation later than the planned schedule. This is indicated by the value CPI = 1.05 (CPI > 1) and SPI = 0.97 (SPI<1). The need for man power in the process hull cleaning also found that it takes approximately 16 man power. Processing can be done faster by adding man power."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan upah anggota dan bukan anggota serikat pekerja di Indonesia dengan data 17.650 sampel. Rincian dari sampel yang digunakan ialah 1.855 sampel adalah anggota serikat pekerja dan 15.795 sampel bukan anggota serikat pekerja berumur 15-64 tahun dari IFLS5 2014. Hasil Dekomposisi Blinder-Oaxaca terhadap selisih upah anggota dan bukan anggota serikat pekerja menunjukkan bahwa anggota serikat pekerja mendapatkan upah 0,40 log poin lebih tinggi dibandingkan pekerja yang bukan anggota serikat pekerja, sementara pada sektor formal perbedaan upah lebih tinggi yakni mencapai 0,50 log poin. Kesenjangan yang terjadi dijelaskan oleh dua faktor utama, yakni faktor explained atau faktor karakteristik pekerja serta faktor unexplained. Faktor unexplained merupakan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian, seperti jabatan pekerja dan karakteristik perusahaan. Kontribusi faktor explained pada keseluruhan pekerja berkontribusi paling besar terhadap kesenjangan upah. Secara umum, pekerja anggota serikat pekerja terkonsentrasi pada jenis kelamin laki-laki, berpendidikan lebih tinggi, serta bertempat tinggal di perkotaan.

---

ABSTRACTThis study aims to study the difference in wages of members and non-union members in Indonesia with 17,650 data. The details of the sample used are 1,855 samples are members of unions and 15,795 samples are non-union members aged 15-64 years from IFLS5 2014. The results of the Blinder-Oaxaca Decomposition on the difference in wages of members and non-union members show that union members get 0,40 log points higher than workers who are not union members, while in the formal sector the wage differential is higher, reaching 0.50 log points. The gap that occurs is explained by two main factors, namely the explained factor or the worker characteristics factor and the unexplained factor. Unexplained factors are other factors that are not included in the research model, such as job title and company characteristics. The factor contribution explained to the whole of workers contributes the most to the wage gap. In general, workers who are members of trade unions are concentrated on the male gender, have higher education, and live in urban areas."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep hak access to justice sebagai hak asasi yang sangat penting bagi penyandang disabilitas. Hak asasi penyandang disabilitas diatur secara spesifik dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Selain mengatur mengenai hak asasi penyandang disabilitas, CRPD juga mengatur mengenai ruang lingkup penyandang disabilitas. Pasal 13 konvensi ini mengatur mengenai hak access to justice bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan efektif dari hak ini bagi penyandang disabilitas bergantung pula pada pelaksanaan efektif dari hak asasi terkait access to justice, yaitu hak aksesibilitas, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Meskipun hak ini sangatlah penting bagi para penyandang disabilitas, sampai saat ini Jepang, Malaysia, dan Indonesia belum memiliki pengaturan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas mengenai access to justice.

---

The focus of this thesis is access to justice concept as a very important right for persons with disabilities. Persons with disabilities? rights are specifically written in Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). This convention also regulates the scope of persons with disabilities. Article 13 of this convention is ensuring access to justice rights for persons with disabilities. Effective access to justice for persons with disabilities also depend on effective implementation of related rights, such as accessibilities, education rights, rights to work and rights to participate in politics. Although this right is very important for persons with disabilities, Japan, Malaysia and Indonesia haven?t regulate this right specifically for them."

"Pokok permasalahan penelitian untuk menulis tesis ini adalah bagaimana Cakupan dari Usaha di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dapat memberikan penerimaan negara yang paling besar namun juga dapat diterima oleh negara-negara mitra perjanjian (treaty partners).Tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan dan yang melaksanakan di lapangan dan para konsultan pajak. Penelitian juga dilakukan atas dokumen yaitu undangundang domestik, tax treaties serta buku-buku karya ilmiah, balk menurut para ahli perpajakan, maupun menurut para pejabat yang merumuskan kebijakan dan yang bertugas menerapkan di lapangan.Apabila pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha hanya didasarkan atas penghasilan yang dapat dibuktikan diperoleh bentuk usaha tetap, maka kegiatan-kegiatan usaha yang sebenarnya juga dilakukan oleh bentuk usaha tetap, dilaporkan kepada fiskus di negara berkembang sebagai kegiatan yang langsung dilakukan oleh kantor pusat perusahaan. Fiskus di negara berkembang sering tidak mempunyai cukup kemampuan untuk dapat mengidentifikasi semua kegiatan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Para ahli perpajakan PBB sepakat untuk menyarankan dianutnya force of attraction rule."Force of attraction rule" seperti diterapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia - Australia adalah yang paling luas dengan potensi penerimaan pajak yang paling besar. Belum semua "tax treaties" menggunakan konsep "force of attraction"."Tax treaties" lainnya yang sudah menganut masih perlu diupayakan agar "force of attraction rule" nya juga menjadi yang paling luas. Oleh karena itu masih ada peluang untuk melakukan renegoisasi berkenaan dengan dua kelompok tax treaties :(1) yang belum menganut force of attraction rule menjadi "force of attraction";(2) yang menganut force of attration rule tetapi belum yang terluas perlu diupayakan untuk menjadi "force of attraction" yang terluas."

"Skripsi ini membahas tentang perubahan politik pengupahan pasca orde baru di Indonesia dengan mengambil studi kasus kebijakan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tentang upah minimum tahun 2012-2013. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pada masa Orde Baru negara memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan bersifat korporatis eksklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang kuat dan memiliki sumber keuangan mandiri yang besar akibat oil boom sehingga negara dapat mengeksklusi kelompok buruh dan pengusaha dari kebijakan upah minimum. Setelah jatuhnya Orde Baru, sebaliknya, negara memiliki tingkat otonomi yang rendah dan bersifat korporatis inklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang lemah dan tidak memiliki sumber keuangan mandiri yang besar sehingga negara harus menginklusi kelompok buruh dan pengusaha dalam kebijakan upah minimum. Dengan menggunakan model integrated strike leverage, akan terlihat faktor-faktor yang memengaruhi daya tawar buruh dan pengusaha dalam melakukan perundingan kolektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai peraturan yang dihasilkan pasca Orde Baru, diikutsertakannya buruh dalam Dewan Pengupahan dan keberhasilan buruh menutup jalan tol Jakarta-Cikampek membuat daya tawar buruh semakin besar. Besarnya daya tawar buruh ini berhasil menekan pemerintah dan pengusaha untuk menyetujui tuntutan kenaikan upah minimum yang tinggi di Kabupaten Bekasi tahun 2012- 2013.

---

This research is to discuss changes in the politics of wage determination in Indonesia?s post-New Order era by studying the case of minimum wage determination, proposed by the Wages Board of Bekasi Regency in 2012-2013. This research is explanatory research and using the qualitative method. In New Order, the states has high level of autonomy and corporatist exclusionary in nature. It means, the states has strong administrative-military control and has large independent financial resources due to oil boom, so the states has to exclude the groups of workers and employers from the minimum wage policy. After the fallen of New Order, on the contrary, the states has low level of autonomy and corporatist inclusionary in nature, which means the states has weak administrative-military control and do not have large financial resources independently, so the states has to include the groups of workers and employers in the minimum wage policy. By using integrated strike leverage model, this research will show factors that had affected labor?s and employer?s bargaining power during bargaining process. The conclusion of this research is there are several rules resulted in post-New Order era, workers are participated in Wages Board, and the succeeded of the workers to shutdown Jakarta-Cikampek toll road, so that the bargaining of workers is raising. The raising in bargain power pushes the government and employers to accept the high increasing of minimum wage in Bekasi Regency in 2012-2013."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan Upah Minimum di Indonesia beserta penerapan Upah Minimum pada Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87 /G/2015/PHI.SBY. Pada kasus tersebut, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Upah Minimum Indonesia dalam bentuk pembayaran Upah terhadap Pekerja yang tidak memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan dalam kasus tersebut sudah sesuai dalam melaksanakan ketetentuan upah minimum indonesia dan ketentuan lain yang berkaitan seperti mengenai Skala dan Struktur Upah . Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis delves on the topic of Regulation and Implementation of Minimum Wage in Indonesia as well its implementation on Industrial Relations Court Decision in District Court of Surabaya No.87 G 2015 PHI.SBY. within that court decision, there have been violations of minimum wage regulation in form of wage payment for the workers that do not satisfy the requirements of Kota Surabaya Minimum Wage Regulation in year 2014 and 2015. The purpose of this thesis is to understand whether the decision in that case is in accordance to the Indonesian Minimum Wage Regulations and another related regulations such as the requirements of the scale and the structure of the wages . This research will be conducted by using the judicial normative research method."