Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas gejolak politik dan ekonomi di Prancis pasca krisis minyak yang terjadi di wilayah Eropa dan Amerika. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada tahun 1967-1988 serta kebijakan nasionalisasi dan privatisasi yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Mitterand. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika yang disebabkan oleh krisis minyak mempengaruhi keadaan politik di Prancis dengan terbentuknya Pemerintahan Sosialis pertama di Prancis. Perubahan arus politik ini juga mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Mitterand. Setelah dianggap belum mampu mengatasi krisis ekonomi di Prancis, pada pemilihan legislatif tahun 1986, masyarakat memilih Jacques Chirac yang merupakan dari partai poros kanan untuk menjadi Perdana Menteri dan membuat Prancis masuk ke dalam era pemerintahan baru yaitu Pemerintahan Cohabitation. Dengan demikian tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada saat itu belum berkembang dikarenakan gejolak politik yang terjadi di Prancis dan lesunya perekonomian di Eropa.

---

This article discusses the political and economic turmoil in France after the oil crisis that Occurred in Europe and America. The data used is the growth rate of labor productivity firms in France in 1967-1988 and the nationalization and privatization policies issued during Mitterand’s administration. The results of this study showed that the economic turmoil in Europe and America was caused by the oil crisis. This situation affects the political situation in France which is characterized by the formation of the first Socialist Government in France. These political mainstream changes also economic policy issued by the government of Mitterand. Considered not able to cope with the economic crisis in France, in the 1986 legislative elections, peoples in France choose Jacques Chirac is a party right shaft to become Prime Minister and make France enter into a new era of Cohabitation Governments. Chirac made an act of privatization that replaces the act of nasionalization. Thus the growth rate of labor productivity of companies in France at the time was not developed due to the political turmoil that occurred in France and the economic slowdown in Europe."

"Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pembangunan SDM dan tidak mungkin berkelanjutan tanpanya. Pertumbuhan PDB bertumpu pada pertumbuhan suplai tenaga kerja dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Maka hambatan dalam pembangunan SDM dapat menyebabkan momentum bonus demografi 2030-2040 dapat berbalik menjadi ancaman beban demografi bagi pembangunan ekonomi Indonesia masa depan. Tanda-tanda menuju ancaman tersebut mulai terlihat dari tingginya ICOR Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM, sehingga terjadi in-efisiensi investasi yang menyebabkan stagnansi pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun investasi per PDB Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, namun laju peningkatan investasi lima tahun terakhir justru diikuti oleh kecenderungan menurunnya penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan model ekonometrik yang dikembangkan dari fungsi produksi Cobb-Douglass dan regresi panel data random effect model dengan priode analisis 2014-2018 ini, penulis menemukan bahwa produktivitas tenaga kerja berdasarkan jenjang pendidikan dan profitabilitas perusahaan di PT Dos Ni Roha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisi permintaan tenaga kerja berdasarkan jenjang pendidikan. Namun secara parsial, tenaga kerja tamatan SD dan S2 pada entitas subjek penelitian tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah permintaan tenaga kerja berdasarkan jenjang pendidikan selama periode analisis.

---

Economic growth is determined by human resource development and cannot be sustainable without it. GDP growth is based on growth in labor supply and growth in labor productivity. Therefore the obstacles in human resource development can cause the demographic bonus momentum of 2030-2040 to turn into a threat to the demographic burden for Indonesia's future economic development. Signs towards this threat can be seen from Indonesia's high ICOR caused by the low quality of human resources, resulting in investment inefficiency that has stagnated national economic growth, although investment per Indonesian GDP is relatively high compared to other Southeast Asian countries. The rate of increase in investment over the past five years has actually been accompanied by a downward trend in employment. Based on the results of the study using an econometric model developed from the Cobb-Douglass production function and random effects model panel regression with the 2014-2018 analysis period, the authors found that labor productivity based on education levels and company profitability simultaneously had a significant effect on the demand side of labor based on educational stage in PT Dos Ni Roha. But partially, elementary and graduate workforce on research subject entities did not significantly influence the number of workforce requests based on their level of education during the analysis period."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dinasti politik pada kegagalan implementasi kebijakan di Sri Lanka tahun 2019-2022. Mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George S. Edwards, dinasti politik yang mengakar pada perpolitikan Sri Lanka mampu mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi di Sri Lanka. Tulisan ini menyoroti beberapa faktor dan pengaruh yang mengakibatkan krisis keuangan Sri Lanka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti dengan anggota keluarga Gotabaya Rajapaksa yang mengisi jabatan strategis mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi di Sri Lanka pada tahun 2019-2022. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh George S. Edward terkait empat variable yang harus dipenuhi demi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan ingin membuktikan hipotesis sementara bahwa dinasti politik keluarga Rajapaksa pada prosesnya mampu memengaruhi implementasi kebijakan yang berujung pada kegagalaan ekonomi pada tahun 2022. Politik dinasti yang memegang jabatan strategis kemudian menghasilkan kebijakan yang kurang matang dan menyebabkan gagalannya kebijakan tersebut yang berujung pada kegagalan ekonomi.

---

This research discusses the influence of political dynasties on the failure of policy implementation in Sri Lanka in 2019-2022. Referring to the theory of policy implementation put forward by George S. Edwards, political dynasties that are rooted in Sri Lankan politics are able to influence the implementation of economic policies in Sri Lanka. This paper examines several factors and influences that resulted in the Sri Lankan financial crisis. The findings from this study indicate that dynastic politics with members of the Gotabaya Rajapaksa family filling strategic positions can influence economic policy in Sri Lanka in 2019-2022. As stated by George S. Edward the four variables that must be met for the successful implementation of the policy. This research uses qualitative methods by conducting literature studies and wants to prove the provisional hypothesis that the political dynasty of the Rajapaksa family in the process is able to influence the implementation of policies that lead to economic failure in 2022. Political dynasties holding strategic positions then produce policies that are inconsiderable and cause policy failure which led to economic failure."

"ABSTRAKDalam merespons krisis finansial Asia di tahun 1997-1999, pemerintah Indonesia dan Malaysia mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang berbeda. Pemerintah Indonesia menaikkan suku bunga, mengurangi alokasi anggaran, melepaskan intervensi nilai tukar, dan meliberalisasi berbagai sektor ekonomi; sementara pemerintah Malaysia menurunkan suku bunga, melakukan ekspansi anggaran, mempertahankan intervensi nilai tukar, dan mengaplikasikan kontrol modal. Mengapa krisis yang sama direspons dengan kebijakan ekonomi makro berbeda? Mengapa krisis ekonomi tersebut diikuti dengan perubahan kebijakan ekonomi ke arah yang lebih liberal di Indonesia, sementara tidak di Malaysia? Dalam riset-riset sebelumnya, faktor paradigma ekonomi terkesan kurang diperhatikan sebagai penentu preferensi kebijakan pemerintah sewaktu krisis. Lewat penelitian ini, penulis berargumen bahwa perbedaan kebijakan ekonomi makro saat krisis disebabkan oleh perbedaan paradigma yang berkembang di masing-masing rezim pemerintahan sebelum krisis. Paradigma ekonomi membangun ekspektasi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil sebelum krisis. Kemunculan krisis finansial mendorong perubahan kebijakan ekonomi makro karena (i) krisis tersebut memfalsifikasi ekspektasi paradigma ekonomi yang dianut pemerintah dan (ii) pendukung paradigma alternatif berhasil masuk ke dalam proses perumusan kebijakan ekonomi makro untuk mendelegitimasi paradigma lama, kemudian melembagakan paradigma baru. Dua faktor ini hadir di Indonesia, namun tidak di Malaysia."

"Studi ini mempelajari tentang hubungan kausalitas antara koalisi mayoritas dan batu bara. Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh, kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan text mining dan kuantitatif. Dalam hal ini, penggunaan metode text mining diperlukan guna menjelaskan fenomena pada metode kuantitatif. Perlakuan ini kami uji coba pada dua data set, yaitu data set ringkasan rapat DPR RI pada media daring (WikiDPR, Parlementaria Terkini, dan Tempo.co) dan data set ekspor batu bara dan koalisi mayoritas pada tingkatan DPRD RI (Data Bea Cukai Kemenkeu RI, Pemilu 2014-2019, dan BPS). Hipotesis yang kami bangun adalah penurunan volume ekspor batu bara ketika koalisi terbentuk. Studi ini berangkat dengan motivasi tunnelling effect (deduktif – induktif), yaitu pengukuran dampak dari kebijakan yang dihasilkan secara nasional (DPR RI) pada implementasi di tingkat provinsi (DPRD RI). Kami menggunakan metode Text Mining, Sentiment Analysis, dan Discourse Network Analysis untuk pendekatan text mining. Sementara itu, kami menggunakan Regression Discontinuity Design pada pendekatan kuantitatif. Studi ini menemukan adanya hubungan negatif, yaitu koalisi mayoritas tingkat DPRD RI tidak menurunkan volume ekspor batu bara. Temuan ini sejalan dengan hasil yang didapatkan pada pendekatan text mining, yaitu intensi yang dibangun oleh legislator di DPR RI yang mengerucut pada isu-isu perluasan lahan tambang pada tingkat daerah

---

This study investigates the causal relationship between majority coalition and coal. To obtain a complete picture, we conducted an analysis using both text mining and quantitative approaches. In this stance, the usage of text mining analysis is to explain pattern or phenomenon resulting in quantitative analysis. We use the method onto two datasets: published and open-source meeting summary text data from DPR RI on online media from 2014 to 2020 (WikiDPR, Parlementaria Terkini, and Tempo.co) also the coal export and coalition datasets of the DPRD RI from 2015 to 2021 (Customs Data of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, General Commission of Election, and Statistics Indonesia). According to our hypothesis, when a coalition is formed, the volume of coal exported decreases. This study begins with the motivation of tunneling effects (deductive – inductive) on economic policy utilization, with the goal of determining the impact of national-level policies (DPR RI) to its provincial implementation (DPRD RI). We employ Text Mining, Sentiment Analysis, and Discourse Network Analysis in our text mining methods. Furthermore, we employ the Regression Discontinuity Design on a quantitative level. According to the findings of this study, the majority coalition in DPRD RI did not reduce the volume of coal exports. This finding is consistent with the findings of the text mining approach, in which we discovered that the type of discussion or conversation built by the legislator in the DPR RI was focused on the expansion of mining/smelter development also augmentation of production-distribution chain in the local area"

"Tulisan ini merupakan kajian terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi berjudul The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Polanyi secara khusus mengkritik kesesatan ekonomistik pasar bebas yang mengakibatkan tercerabutnya sistem ekonomi dari relasi manusia. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah pereduksian makna hidup manusia pada aspek ekonomis semata. Terisolasinya kegiatan ekonomi akibat aturan-aturan logis dan otonom menyampingkan pertimbangan-pertimbangan subjektif dari kehendak masyarakat. PEL menjadi pendekatan alternatif atas sistem ekonomi berbasis pada pemeliharaan nilai-nilai yang menjadi kekayaan sosial masyarakat. Pendekatan dalam ekonomi lokal memperluas pemaknaan sistem ekonomi sebagai upaya reflektif atas kesadaran moral natural kolektif untuk mengemban tanggung jawab sosial. Penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan sebagai upaya refleksi kritis terhadap penilaian etis atas proses PEL. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa PEL menjadi rekonstruksi sistem ekonomi berbasis moralitas yang memungkinkan terbentuknya sistem ekonomi yang lebih partisipatoris dan terkoordinasi.

---

This writing is a study about the Local Economic Development (LED) in the framework of Karl Polanyi’s Book The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Polanyi specifically criticizes the economists digression in the free market that resulted in the uprooting of the economic system of human relations. The consequence is the reduction of the meaning of human life to the purely economic aspect. The isolated economic activities caused by logical and autonomic law that disregards the subjective considerations of the will of society. LED has become an alternative approach to the economic system based on maintaining the values that become the social wealth of society. The approach of local economy widens the meaning of economic systems as a reflective effort on collective natural moral awareness to assume social responsibility. This study was conducted using the library method as an effort to critically reflect on the ethical assessment of the LED process. In the end, it can be concluded that LED is the reconstruction of a morality-based economic system that enables the formation of a more participatory and coordinated economic system."

"Pangan merupakan hak mendasar setiap manusia. Masyarakat atau bangsa yang tidak terpenuhi kecukupan pangannya akan berpotensi menimbulkan tidakstabilan ekonomi bahkan dapat menjatuhkan sebuah pemerintah. Ketergantungan terhadap beras sebagai pangan pokok dapat mengancam stabilitas ekonomi dan politik manakala pangan tersebut tidak tercukupi dengan baik. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menghindari ancaman tersebut adalah beralih ke berbagai pangan sumber karbohidrat lainnya yang banyak tumbuh di Indonesia, antara lain ubi jalar, singkong, garut, dan ganyong. Namun demikian, aneka pangan lokal tersebut masih dianggap pangan kelas dua, karena masih kuatnya budaya pangan berbasis nasi dari beras. Karena itu, perlu kampanye pangan lokal di media internet. Internet saat ini berkembang menjadi media yang mampu menjangkau seluruh kalangan secara cepat dan tepat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa buku, dokumen, dan jurnal terkait bela negara dan ketahanan pangan. Hasil kajian ini menunjukkan belum maksimalnya pemanfaatan internet sebagai media kampanye pangan lokal ke masyarakat baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Sejalan dengan perkembangan pesat internet dan pentingnya melakukan bela negara di semua aspek, kampanye pangan lokal melalui media internet perlu dilakukan oleh semua pihak."