Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Kebijakan ini mengalami banyak perubahan. Perubahan perlakuan PPN atas penyerahan emas perhiasan diatur di dalam PMK Nomor 38 /PMK.011/2013 dan disempurnakan di dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2014. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan latar belakang dari perubahan kebijakan yang mengatur mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan dan kaitannya dengan asas ease of administration, menganalisis perubahan kebijakan yang mengatur mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilali atas Penyerahan Emas Perhiasan, bila ditinjau dari prinsip Presumptive Taxation, dan menggambarkan implikasi bagi Pengusaha Emas Perhiasan atas perubahan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan perubahan kebijakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan yang diatur di dalam PMK Nomor 38/PMK.011/2013 dan disempurnakan di dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2014 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan penyelarasan peraturan pengenaan PPN atas penyerahan emas perhiasan. Perubahan ini berkaitan dengan asas ease of administration yaitu certainty, convenience, efficiency, dan simplicity. Perubahan kebijakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan apabila ditinjau dari pendekatan Presumptive Taxation disebabkan karena emas perhiasan merupakan komoditas yang masuk ke daam kategori hard to tax. Yang dimaksud hard to tax disini adalah emas perhiasan memiliki karakteristik yang khusus sehingga obyek komoditas emas perhiasan menjadi sulit diidentifikasi. Komoditas emas perhiasan tidak mengenal barang bekas dan dapat berpindah tangan berkali – kali sehingga tidak dapat diidentifikasi berapa nilai tambah yang sebenarnya. Implikasi yang terjadi atas perubahan peraturan yang mengatur PPN atas penyerahan emas perhiasan diantaranya terjadinya peningkatan tenaga kerja karena adanya pertumbuhan dari industri emas itu sendiri. Selain itu implikasi yang terjadi adalah wajib pajak diberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan mekanisme nilai lain yang lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dalam metode penghitungan PPN yang terutang.

---

This study discusses the Implementation of Treatment Delivery of Value Added Tax on Gold Jewellery. This policy is undergoing many changes. Changes in VAT treatment on the transfer of gold jewelry is set in the PMK No. 38 / PMK.011/2013 and perfected in PMK No. 30/PMK.03/2014. The purpose of this study is to describe the background of the policy changes governing the treatment of Value Added Tax on Delivery Gold Jewellery and relation to the principle of ease of administration, analyzing policy changes governing the VAT treatment Nilali upon Delivery Gold Jewellery, when viewed from the principle of Presumptive Taxation , and describe the implications for Entrepreneurs Gold Jewelry on the changes in treatment of Value Added Tax on Delivery of Gold Jewellery. This research is a descriptive qualitative approach. The results of this study concluded that the reason for the policy change VAT treatment on the transfer of gold jewelry is set in the PMK No. 38/PMK.011/2013 and perfected in PMK No. 30/PMK.03/2014 is to provide legal certainty and regulatory harmonization imposition of VAT on the transfer of gold jewelry. This change is related to the principle of ease of administration, namely certainty, convenience, efficiency, and simplicity. Changes in Value Added Tax treatment policy on the transfer of gold jewelry when viewed from the approach of Presumptive Taxation is because gold jewelry is a commodity that comes into the category daam hard to tax. What is meant here is hard to tax gold jewelry has a special characteristic that gold jewelry object becomes difficult to identify. Gold jewelry knows no used items and can change hands many - times that are not identified what really adds value. Implications that may arise from regulatory changes governing VAT on the transfer of gold jewelery including an increase in employment due to the growth of the gold industry itself. Besides the implication that happens is the taxpayer given the ease of their tax obligations by using mechanisms other values ??are more modest than the input tax crediting mechanism in the method of calculating VAT payable."

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."

"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

---

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."

"Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor perunggasan di Indonesia terdiri dari Kebijakan Pembebasan PPN bagi produsen ternak unggas dan Kebijakan Barang Tidak Kena Pajak bagi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi daging pada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi produsen untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan meminimalisasi beban pajak yang harus ditanggung. Penelitian ini menjelaskan struktur pungutan dan struktur insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dalam upaya peningkatan produktivitas produsen dan konsumsi masyarakat serta evaluasi kebijakan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional ditinjau dari perspektif evidence-based policy.

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual produk ternak unggas dan tidak menimbulkan distorsi kebijakan PPN sehingga mampu mengurangi beban pajak yang timbul (cost of taxation) baik dalam bentuk compliance cost yang terdiri dari direct money cost, time cost maupun psychological cost yang berdampak pada efisiensi industri terkait. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen insentif pembebasan PPN yang tidak komprehensif dan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan produktivitas sesuai prinsip supply side tax policy dengan mempertimbangkan alternatif bentuk kebijakan Barang Tidak Kena Pajak untuk seluruh mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas

---

The Value Added Tax policy for the poultry sector in Indonesia consists of a VAT Exemption Policy for poultry producers and a Taxable Goods Policy for the government is an effort to maintain the stability of livestock product prices to be affordable for the community and increase meat consumption in the community while providing support for producers to can increase productivity by minimizing the tax burden that must be borne. This study explains the structure of levies and the structure of Value Added Tax incentives in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in the perspective of public policy in an effort to increase producer productivity and public consumption and evaluate the policy of Value Added Tax incentive policies in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in its efforts to support national food security is seen from an evidence-based policy perspective.

 

This study uses a qualitative-descriptive method with in-depth interview data collection techniques and documentation studies. The government should revoke the VAT exemption policy at the producer level to avoid the cascading effect on the selling price of poultry products and does not cause distortion of VAT policy so as to reduce the tax burden arising (cost of taxation) in the form of compliance costs that consist of money costs, time costs and psychological costs that have an impact on the efficiency of the related industry. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the non-comprehensive and counterproductive VAT exemption instruments with efforts to increase productivity in accordance with the principle of supply side tax policy by considering alternative forms of Non-Taxable Goods policy for the entire production chain and consumption of poultry

"

"ABSTRAK ini menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh PT SCI dalam menghadapi sengketa Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2014. PT SCI diperiksa oleh fiskus karena menyatakan lebih bayar pada SPT Masa PPNnya. PT SCI memiliki perbedaan pendapat dengan fiskus sehingga PT SCI mengajukan keberatan atas sengketa tersebut ke DJP. Keputusan keberatan menolak seluruh keberatan PT SCI dan PT SCI memilih untuk melanjutkan upaya hukum berupa banding ke pengadilan pajak. Berdasarkan analisis, PT SCI telah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP. Namun, PT SCI belum melaksanakan manajemen pajak dengan baik sehingga masih banyak kesalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum keberatan adalah cost benefit analysis dan mengukur kemampuan wajib pajak dalam menyiapkan dokumen sebagai pendukung argumen keberatan. Secara formal, pengajuan keberatan PT SCI telah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUP. Koreksi terjadi karena perbedaan persepsi terhadap peraturan perpajakan dan ketiadaan suatu dokumen. Menurut analisis, PT SCI ditolak keberatannya karena tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai pendukung argumennya. PT SCI juga tidak memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang dimiliki seperti pembetulan SPT dan pemberian tanggapan. Untuk melaksanakan banding, PT SCI perlu memperhatikan persyaratan formal dan material sesuai UU KUP dan pengadilan pajak serta memastikan kompetensi dari kuasa yang ditunjuk untuk menangani proses banding.

---

ABSTRACT

report explains about analysis of legal action taken by PT SCI in order to solve tax dispute in VAT tax year 2014. PT SCI was examined by fiscus for declaring overpayment in VAT rsquo s tax return. PT SCI disagree with the examination result so PT SCI submit an objection letter to DGT. The objection decision is rejecting all the objection. Then PT SCI choose to continue the legal action in the form of an appeal to the tax court. Based on the analysis, PT SCI has performed its obligations as PKP. However, PT SCI has not carried out the tax management properly so there are still many mistakes in the implementation of its rights and obligations. Consideration that need to be done before objection is cost benefit analysis and measure ability of taxpayer in preparing document as supporting argument objection. Formally, the filing of the objection of PT SCI has fulfilled the provisions of Article 25 of the KUP Law. Corrections occur because of differences in perceptions of tax laws and the absence of a document. According to the analysis, DGT rejected the objection because PT SCI cannot show the document as supporting its argument. PT SCI also didn rsquo t maximize their opportunity such as correcting tax return and gives response to fiscus. To carry out an appeal, PT SCI needs to pay attention to formal and material requirements in accordance with UU KUP and tax court."

"On value-added tax according to Indonesian laws and regulations"

"Penelitian yang dilakukan dalam tesis bertujuan untuk menghitung bagaimana suatu kebijakan pembebasan PPN mempengaruhi jumlah potensi PPN. Dengan memanfaatkan data-data yang ada di dalam Tabel Input Output Indonesia Tahun 2000 updating Tahun 2008. Suatu kebijakan pembebasan PPN dapat menv.ebabkan potential loss bagi potens1 P N karena kebijakan tersebut menyebabkan p-utusnya mata rantai pengenaan PPN yang seha u nya ik nakan pada semua level jalur produksi distribusi. Sehingga akhirnya mekanisme pengkreelitan PPN tidak dapat berjalan yang tidak dikenakan sewaktu transaksi penjualan menjadi pengurang bgi potensi PPN, sementa1=a itu PPN yang dibay-arkan sewaktu transaksi pembelian tiaak dapat dikreditkan akan menjadi tambahan potensi PPN. Selanjutnya dalam bagian tesis ini, akan dip-aparkan pendekatan penghitungan yang digunakan penulis dengan menjelaskan terlebih beberapa negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif.Beberapa temuan penelitian adalah: (1) Penghitungan potensi PPN Tahun 2003 adalah sebesar 5,89% dari Pendapatan Domestik Bruto tahun 2003, realisasi PPN pada Tahun 2003 adalah sebesar 4,13°/o dari PDB, Sehingga kebijakan pembebasan PPN menimbulkan potentia/loss sebesar 3,47 % dari PDB Tahun 2003;(3) Coverage ratio PPN tahun 2003 adalah sebesar 70,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PPN di Indonesia masih dapat ditingkatkan dan potensi penerimaan PPN dengan kondisi penerapan kebijakan pembebasa n PPN terhadap sejumlah sektor masih belum maksimal tergali;(3) Terdapat tiga sektor utama sebagai penyumbang potensi PPN terbesar yaitu: sektor usa a bangunan dan real estat; sektor industri pengolahan dan perdagangan;;sektor industri alat pengangkutan dan transportasi;(4) Pengaruh ebijakan pembebasan PPN terhadap potensi PPN pada umumna menyebabkan potential loss tetapi simulasi menunjukkan bahwa dapat juga menambah potensi PPN ,dan hal ini terjadi terhadap sektor unggas beserta hasil-hasilnya dan sektor tebu.Beberapa hal yang direkomendasikan adalah: (1) Kebijakan pembebasan PPN yang luas terha ap sektor baFang can atau jasa menimbulkan potential /Gss terhadap penerimaan PPN, sebab itu perlu dipertimbangkan di waktu merndata g kebijakan alternatif pengganti kebijakan pembebasan PPN tersebut; (2) Coverage ratio PPN yang masih dibawah potensi yang bisa dicapai, DJP diharapka dapat melakukan upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan pajak;(3) Setiap kebijakan pembebasar PPN hentlaknya mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap sektor sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PPN; 4')De gan diketahuinya pengaruh kebijakan pembebasan PPN yang berupa potentia/loss ataupun potential gain terhadap poteosi P. N, hendaknya pemerintah mempertimbangkan kebijakan peml5e asan PPN tersebut dapa menjadi insentif untuk perkembangan suatu sektor usaha; (5) Perl dilakukan penelitian yang lebih lanjut ang lebih enclalam, untuk dapat mengetahui bagaimana koefisien input oatput dapat mempengamhi peranan tiap tiap sektor mengurangi atau menambah terhadap potensi penerimaan PPN."