Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpanan narkotika di PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3 serta melaksanakan pelaporan kegiatan penerimaan narkotika pada bulan Desember 2022 kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pedagang Besar Farmasi (PBF) memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan, khasiat, dan mutu obat, termasuk narkotika, yang dijalankan sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Metode penelitian melibatkan studi literatur terkait peraturan yang berlaku, pengumpulan informasi, observasi langsung terhadap kegiatan penyimpanan narkotika di KFTD Jakarta 3, dan diskusi dengan apoteker penanggung jawab. Analisis dilakukan dengan membandingkan kegiatan penerimaan narkotika dengan peraturan, SOP, dan praktik di lapangan. Pelaporan kegiatan penerimaan narkotika dilakukan dengan mengolah data bulanan menggunakan template BPOM dan mengunggahnya ke sistem e-pengawasan obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyimpanan narkotika di KFTD Jakarta 3 telah sesuai dengan CDOB dan peraturan yang berlaku. SOP penyimpanan narkotika di KFTD juga mematuhi ketentuan yang berlaku. Pelaporan kegiatan penerimaan narkotika dilakukan secara tepat waktu dan daring melalui laman resmi BPOM. Temuan ini mengindikasikan bahwa KFTD Jakarta 3 telah menjalankan proses penyimpanan narkotika dan pelaporan kegiatan penerimaan narkotika secara sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan narkotika di PBF serta memberikan panduan bagi PBF lainnya dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

---

This research aims to analyze the storage of narcotics at PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3 and to implement the reporting of narcotics receiving activities in December 2022 to the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). Pharmaceutical Wholesalers (PWFs) play a crucial role in ensuring the safety, efficacy, and quality of drugs, including narcotics, adhering to Good Distribution Practice (GDP) and Standard Operating Procedures (SOP). The research methodology involves a literature review of relevant regulations, data collection, direct observation of narcotics storage activities at KFTD Jakarta 3, and discussions with the responsible pharmacist. The analysis compares narcotics receiving activities with regulations, SOPs, and field practices. Reporting of narcotics receiving activities is conducted by processing monthly data using the BPOM template and uploading it to the electronic drug supervision system. The results indicate that the narcotics storage process at KFTD Jakarta 3 complies with GDP and applicable regulations. The SOP for narcotics storage at KFTD also adheres to relevant standards. Reporting of narcotics receiving activities is timely and conducted online through the official BPOM reporting portal. These findings suggest that KFTD Jakarta 3 has effectively implemented narcotics storage and reporting activities in accordance with prevailing regulations and standards. This research is expected to contribute to enhancing the quality of narcotics supervision in PWFs and provide guidance for other PWFs in compliance with applicable regulations."

"Kejahatan terkait narkotika telah menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Terjadinya penyalahgunaan ataupun pelanggaran dalam penyimpanan dan penyaluran narkotika dapat meningkatkan terjadinya risiko kesehatan dan masalah hukum. Berdasarkan hal tersebut, dilakukanlah analisis serta pengkajian terhadap kepatuhan dan kesesuaian penyimpanan dan pengawasan pelaporan penyaluran narkotika di KFTD Cabang Jakarta 3. Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, laporan tugas terdahulu, serta literatur sebagai referensi. Observasi secara langsung dilakukan terhadap penyimpanan narkotika dan dibandingkan terhadap CDOB, perundang-undangan, dan SOP KFTD yang berlaku. Selain itu, dilakukan praktik pelaporan penyaluran obat narkotika melalui situs e-was. Narkotika disimpan dalam ruangan khusus yang memiliki pintu jeruji besi dengan dinding yang kokoh, dan terdapat dua buah kunci berbeda pada tiap pintu yang dipegang oleh APJ dan pegawai lain yang dikuasakan. Selain itu, terdapat CCTV untuk mengawasi penyimpanan narkotika dan lemari khusus untuk barang narkotika yang dikarantina. Rak ataupun palet penyimpanan narkotika disertai dengan label dan kartu stok. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan, penyimpanan narkotika di KFTD Cabang Jakarta 3 telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan CDOB, perundang-undangan, serta SOP yang berlaku. Kegiatan pelaporan pengawasan penyaluran narkotika periode Januari 2023 telah dilakukan dan dilaksanakan tiap satu bulan sekali maksimal tanggal 10 bulan berikutnya kepada BPOM melalui situs e-was.

---

Narcotics-related crime has become a serious and complex problem in recent years. The occurrence of abuse or violations in the storage and distribution of narcotics can increase health risks and legal problems. Therefore, analysis and study were carried out on the compliance and suitability of the storage and reporting supervision of the distribution of narcotics at the KFTD Jakarta Branch 3. This report was carried out based on applicable regulations, previous task reports, and literature as references. Direct observations were made of the storage condition of narcotics and compared to the applicable GDP, legislation, and KFTD SOPs. Furthermore, the practice of reporting the distribution of narcotic drugs through the e-was site was carried out. Narcotics are stored in a special room that has an iron bars door with a solid wall, and there are two different locks on each door which are held by the responsible pharmacist and other authorized employees. In addition, there is CCTV to monitor narcotics storage and a special cabinet for quarantined narcotics. Narcotics storage racks or pallets are accompanied by labels and stock cards. Based on the results of observations and analyses, the storage of narcotics at the KFTD Jakarta Branch 3 has implemented CDOB principles and requirements, laws, and applicable SOPs. Narcotics distribution monitoring reports for January 2023 have been carried out and usually carried out once a month at the maximum on the 10th of the following month to BPOM via the e-was website."

"PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) merupakan Pedagang Besar Farmasi (PBF) berbadan hukum yang bergerak dalam bidang layanan distribusi dan perdagangan produk kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, seluruh PBF atau PBF Cabang, dan Instalasi Sediaan Farmasi wajib menerapkan prinsip-prinsip CDOB untuk seluruh aspek kegiatannya. Pada KFTD Cabang Jakarta 3 pun sudah melaksanakan prinsipprinsip ini. Selain itu, pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 tahun 2022 dijelaskan bahwa PBF dan PBF Cabang wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Badan POM dalam rangka pengawasan terhadap penerapan CDOB dalam menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat selama beredar. Salah satunya adalah pelaporan terkait penyaluran psikotropika bulanan kepada BPOM melalui e-was. Oleh karena itu, dalam laporan ini dilaksanakan pengkajian perbandingan kegiatan penyimpanan psikotropika yang baik dan benar antara praktik lapangan terhadap persyaratan yang berlaku, termasuk CDOB dan SOP KFTD, serta pelaporan pengawasan penyaluran psikotropika bulanan kepada BPOM secara e-was. Pembuatan laporan tugas khusus dilaksanakan melalui pengkajian terhadap beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) KFTD dan studi literatur terkait penyimpanan Psikotropika, beberapa petunjuk pedoman keluaran BPOM terkait pelaporan obat secara e-was, hingga akhirnya kegiatan penyusunan laporan khusus dilakukan menggunakan software Microsoft Word. Berdasarkan pengkajian yang telah dilaksanakan, kegiatan penyimpanan psikotropika yang diterapkan di KFTD Cabang Jakarta 3 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan persyaratan CDOB, serta pelaporan pengawasan penyaluran psikotropika di KFTD Cabang Jakarta 3 dilaksanakan satu bulan sekali setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada BPOM melalui situs e-was

---

PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) is a legal entity Pharmaceutical Wholesaler engaged in distribution services and trading of health products in large quantities by statutory provisions. In practice, all Pharmaceutical Wholesaler is required to apply Good Distribution Practices (GDP) principles to all aspects of their activities. KFTD Jakarta Branch 3 has also implemented these principles. In addition, the Regulation of the Indonesian FDA Number 2 of 2022 explains that Pharmaceutical wholesalers are required to submit activity reports to the Head of the Indonesian FDA to supervise the implementation of GDP in ensuring the safety, efficacy, and quality of drugs while in circulation. One of them is reporting related to the distribution of monthly psychotropics to the Indonesian FDA through e-was. Therefore, in this report a comparative study of good and correct psychotropics storage activities is carried out between field practice against the applicable requirements, as well as reporting on supervision of monthly distribution of psychotropics with e-was basis. The preparation of the special assignment report was carried out by reviewing several KFTD Standard Operating Procedures (SOP) and literature studies related to the storage of psychotropics, several BPOM output guidelines regarding drug reporting on e-was, until finally the special report preparation activity was carried out using Microsoft Word software. Based on the studies, the psychotropic storage activities also the supervision over the distribution have been implemented at the Jakarta 3 KFTD Branch by the principles and requirements."

"Tesis ini tentang Analisis Implementasi Kebijakan Puskesmas Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009. Disain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian kombinasi Sequential Explanatory Sedangkan model implementasi yang digunakan adalah Model yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dalam model tersebut kebijakan dihubungkan dengan kinerja. Variasi dalam ke 6 variabel Standar dan Sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik mempengaruhi kinerja kebijakan secara linier.

---

This thesis about Implementation Analysis Public Health Centre As Recipient Institution Obligation Report For Narcotic Addicts Policy in Greater Jakarta Province in 2014. Research design used is a combination of research methods Sequential Explanatory While the implementation model used is the model developed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. In that model of policy associated with performance. The relationship is influenced by six variables: Standards and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes of the implementing and Environment, Sosial, Economic and Political. Variation in the 6 variables Standar and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes and Environment Implementing Social, Economic and Political influence policy performance linearly."

"Analisis penyimpanan dan pelaksanaan pelaporan pengawasan penyaluran psikotropika merupakan isu krusial dalam upaya pengendalian dan pengawasan obat psikotropika. Penyalahgunaan, penyelewengan, atau pelanggaran dalam penyimpanan dan pelaporan pengawasan dapat menyebabkan risiko kesehatan dan masalah hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang mencakup aspek kepatuhan, serta efektivitas sistem pengawasan dan pelaporan psikotropika di KFTD Cabang Jakarta 3. Pengerjaan tugas khusus didasarkan pada Standard Operational Procedure (SOP) KFTD, laporan tugas terdahulu, dan literatur sebagai referensi dalam menyimpan dan melakukan pelaporan psikotropika. Pelaporan distribusi psikotropika dilaksanakan melalui situs e-was. Dilakukan pula observasi secara langsung terhadap gudang penyimpanan psikotropika untuk dibandingkan dengan CDOB dan SOP yang berlaku, lalu dilakukan pula praktik pelaporan psikotropika melalui e-was. Psikotropika disimpan di dalam ruangan khusus yang dilengkapi dengan jeruji besi dan CCTV. Ruangan mempunyai 2 kunci yang dipegang oleh APJ dan pegawai lain yang dikuasakan (TTK penanggung jawab logistik). Lemari penyimpanan terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, mempunyai 2 kunci yang berbeda, dan dilengkapi dengan label.Kegiatan penyimpanan psikotropika yang dilakukan di KFTD Cabang Jakarta 3 telah menerapkan prinsip dan persyaratan CDOB, SOP KFTD, serta peraturan yang berlaku. Kegiatan pelaporan pengawasan pelaporan psikotropika dilakukan setiap 1 bulan sekali pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada BPOM melalui situs e-was.

---

Analysis of storage and implementation of monitoring the distribution report of psychotropics is a crucial issue in efforts to control and supervise psychotropic drugs. Misuse, misappropriation, or breaches in storage and control report can lead to health risks and legal issues. Therefore, this report aims to analyze problems that include aspects of compliance, as well as the effectiveness of the psychotropic monitoring and reporting system at KFTD Jakarta Branch 3. The execution of this report is based on the KFTD Standard Operational Procedure (SOP), previous assignment reports, and literature as references in storing and reporting psychotropics. Distribution monitoring reports of psychotropics are carried out through the e-was website. Direct observations were also made of the psychotropics storage warehouses to be compared with the applicable GDP and SOPs, then the practice of reporting psychotropics through e-was was also carried out. Psychotropics are stored in a special room equipped with iron bars and CCTV. The room has 2 keys which are held by the responsible pharmacist and another authorized employee (pharmaceutical technician in charge of logistics). The storage cabinet is made of strong material, is not easily moved, has 2 different locks, and is equipped with labels. The psychotropics storage activities carried out at KFTD Jakarta Branch 3 have implemented GDP principles and requirements, KFTD SOPs, and applicable regulations. Psychotropic monitoring reports are carried out once a month on the 10th of the following month to BPOM via the e-was website."

"Masalah dewasa ini merupakan masalah yang perkembangannya sangat memperihatinkan melanda generasi muda. Pemakai narkotika, bukan orang jauh yang tak dikenal, ataupun orang jahat yang menjadi incaran polisi, tapi seringkali pengedar dan penggunanya adalah keluarga kita sendiri. Tidak berhenti sampai di sana, adik atau kakak pelaku penyalahguna narkotika malahan mempengaruhi anggota keluarga lain. Hal ini pula yang terjadi pada keluarga Bapak Sani yang mempunyai dua orang anak yang semuanya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses yang sesungguhnya dari terlibatnya kakak beradik dalam penyalahgunaan narkotika, dengan mengambil contoh kasus pada keluarga Sani di Kelurahan Borju Atas Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan mempelajari life history pelaku. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Joe dan adiknya Yono beserta kedua orang tuanya Bapak Sani dan Ibu Atun. Sedangkan life history dilakukan terhadap Joe dan Yono, sebagai informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi suatu proses pembelajaran sosial (social learning) yang dilakukan Joe terhadap Yono sebagai kakak beradik melalui interaksi dengan cara face to face communication (komunikasi langsung). Joe (kakak) mengajari Yono (adik) teknik menggunakan narkotika dan cara menghemat dana untuk membeli narkotika. Kondisi-kondisi yang mencakup frekuensi, intensitas, durasi dan prioritas hubungan sosial yang terjadi pada Yono terhadap Joe, telah membuat Yono menjadi pengguna narkotika. Ada beberapa tahap yang dilalui keduanya sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pertama, Joe terlebib dahulu menggunakan narkotika. Sebagai kakak, Joe dekat dengan adiknya, Yono (Tahap Peer Group). Dari sana muncul keisengan-keisengan Yono untuk mencoba narkotika (The Experimental Stage). Selanjutnya, di antara kakak beradik ini semakin akrab. Keduanya lebih dekat dan intensitas pertemuannya pun lebih tinggi (The Social Stage). Keduanya secara aktif mulai mencari obat untuk mendapat emosi tertentu dan efek tertentu (The Instrumental Stage). Kemudian mereka masuk pada tahap The Habitual Stage, yakni tahap pembiasaan. Hingga pada akhirnya mereka sampai pada tingkat total (The Compulsive Stage), kedua kakak beradik ini menjadi pecandu yang sulit untuk dibongkar dan diketahui oleh kedua orang tuanya. "

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah unit terpenting dalam kegiatan penyaluran obat, bahan obat dan alat kesehatan kepada PBF lain serta fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI, 2011). Proses pengadaan, penyimpanan, hingga penyaluran obat oleh PBF harus terdokumentasi dan memenuhi prinsip-prinsip dari Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Penerapan cara distribusi obat yang baik perlu dilakukan oleh setiap pedagang besar farmasi (PBF) untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat dan/atau bahan obat yang beredar (BPOM RI, 2020). Tidak hanya itu, PBF juga harus mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) sebagai acuan kerja dalam menjalankan aktivitas. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ditinjau dari praktik di lapangan yang dilakukan oleh Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 3 secara keseluruhan telah sesuai dengan CDOB yang berlaku dan mengacu kepada SOP yang berlaku di KFTD Jakarta 3.

---

Wholesale distributor is the most important unit in distributing drugs, medicinal materials and medical devices to other as well as pharmaceutical service facilities in accordance with statutory provisions (Ministry of Health RI, 2011). The process of procuring, storing, and distributing drugs by PBF must be documented and comply with the principles of Good Distribution Practice (GDP) . Every Wholesale distributor needs to apply good distribution practice to ensure the safety, efficacy and quality of drugs and/or medicinal ingredients in circulation (BPOM RI, 2020). Not only that, wholesale distributor must also have a Standard Operating Procedure (SOP) as a work reference in carrying out activities. Based on the observations that have been made, it can be concluded that the process of procurement, receipt, storage and distribution of Narcotics, Psychotropic and Precursor drugs in terms of field practice carried out by Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 3 as a whole is in accordance with the applicable GDP and refers to to the applicable SOP at KFTD Jakarta 3."

"Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polres Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, Regulasi yang mengatur mekanisme penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika diatur pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP. Kedua, strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana 120 kg narkotika jenis sabu mencakup : 1. Environment Scanning, dalam tahap ini merupakan pemetaan terhadap situasi serta dampak lain yang ditimbulkannya, 2. Strategy formulation merupakan tahapan yang merumuskan segala kebijakan yang akan diimplementasikan. 3. Strategy Implementation dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. 4. Strategy Evaluation dimana pada tahap ini merupakan tahap analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Sabu antara lain; adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau saksi, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, adanya wilayah hukum yang terlalu luas, masyarakat yang tidak melaporkan kegiatan pemasok maupun pengedar narkoba, sumber daya manusia polisi yang masih minim kompetensi dan faktor budaya masyarakat yang apatis. Sedangkan faktor pendukungnnya antara lain; faktor hukum adanya UU No.35 Tahun 2009 mendukung pemberantasan korupsi, aspek sarana dan prasarana yang mumpuni, dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini; pertama, perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. kedua, diperlukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan macam-macam narkoba, Ketiga, perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam yang memiliki fungsi membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini.

---

The research aims to (a) describe and analyse regulations governing the handling of narcotics crime operations held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, (b) explain the strategies for carrying out operations to handle narcotics crimes in the form of 120 kg of methamphetamine held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, and (c) describe the factors supporting and hindering the uncovering the case involving the 120 kg of methamphetamine. The research employs the descriptive qualitative approach. Informants are selected through the purposive sampling technique. The research location is at West Jakarta Metropolitan Police Resort. The results of the study reveal that: first, regulations governing the mechanisms for handling narcotics crimes are Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Government Regulation No. 27 of 1983 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Procedure Code. Second, the strategy to implement operations to handle the crime involving 120 kg of methamphetamine includes: (1) environment scanning—mapping the situation and other impacts caused by the situation; (2) strategy formulation—formulating policies that will be implemented; (3) strategy implementation—carrying out policies that have been prepared; and (4) strategy evaluation—analysing and evaluating the implementation of the policies. Third, factors hindering the uncovering the 120-kilogram methamphetamine case include: the different perceptions of law enforcement officers in determining a person's status as a suspect or witness; the existence of law enforcement officers abusing narcotics; the large jurisdiction; the reluctance of people to report the activities of drug suppliers or dealers; the lack of competence of police human resources; and the apathetic culture of society. Meanwhile, the supporting factors include: the existence of Law No. 35 of 2009 that supports the eradication of corruption; the aspects of qualified facilities and infrastructure, and the existence of a good cooperation from the community. Based on the results, the author strongly recommends that the related and relevant agencies to (1) revise the narcotics law, (2) hold massive socializations on the dangers and types of drugs, and (3) establish an anti-drug task force in order to build the awareness and care about the crimes."