Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana APBD Kota Tangerang Selatan berpihak kepada pemberdayaan perempuan. Ada dua pokok permasalahan, yaitu (1) Bagaimana komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan anggaran yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan;(2) Bagaimanakah proporsi alokasi belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode positivism dan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan (1) telaah dokumen (2) wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan (1) komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan anggaran yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan, (2) Proporsi alokasi belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dikaitkan dengan tingkat responsivitas pada persoalan pemberdayaan perempuan jumlahnya masih kecil.

---

This study aims to analyze the extent to which APBD South Tangerang City side with the empowerenment of women. The analysis in this study conducted on two principal problems, (1) How does South Tangerang City Governments commitment to implement the budget in favor of the women, (2) What is the proportion of expenditure allocation South Tangerang city Government is associated with the level of responsiveness to the issue of womens empowerenment. This study uses positvsm and qualitative methods. Data collected by (1) strategic policy document review, (2) interviews with relevant agencies. The result showed (1) Commitment to implement the budget in favor of the empowerenment of women should be improved, (2) Proportion of expenditure allocation South Tangerang City Government which is associated with the level of responsiveness to the issue of womens empowerenment, the numbers still small"

"Stroke merupakan kondisi hilangnya fungsi otak karena gangguan aliran darah otak terjadi lebih dari 24 jam. Stroke berdampak fisik maupun mental sehingga klien stroke bergantung kepada keluarga serta membutuhkan perawatan dan pemulihan jangka panjang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh program pemberdayaan keluarga terhadap status fungsional klien dan kesiapan keluarga merawat klien stroke. Desain penelitian quasi experiment dengan pendekatan control group pretest posttest design pada 25 responden meliputi 12 orang kelompok kontrol dan 13 orang kelompok intervensi. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna status fungsional klien antara kelompok kontol dan intervensi setelah program pemberdayaan. Namun, terdapat perbedaan yang bermakna kesiapan keluarga merawat klien stroke antara kelompok kontrol dan intervensi (p = 0,004 pada α = 0,05). Oleh karena itu, pemberian program pemberdayaan keluarga direkomendasikan sebagai intervensi keperawatan untuk mempersiapkan keluarga melaksanakan perawatan terutama ketika klien stroke pulang ke rumah.

---

Stroke is a condition of brain function loss due to disturbance in cerebral blood flow that occurs more than 24 hours. The difficulties and dysfunction are caused by brain damage entail long-term disorders of physical and mental balance, so that the patients depend on their families. The aim of this study was to assess the impact of the family empowerment program on the functional status of patients after stroke and also family preparedness to taking care the patients at home. The study design was a quasi-experiment design with pretest-posttest control group approach using 25 respondents. Groups were divided into a control group (n=12) and intervention group (n=13).

The results showed that is no significant difference between functional status in both groups after the intervention, but there is a significant difference in family preparedness to taking care for stroke survivors between the control and intervention groups (p = 0.004 at α = 0.05). Based on the results, the provision of family empowerment program as a preparation for discharge planning could be one of the nursing interventions for families to giving a care for stroke survivors at home."

"Skripsi ini membahas mengenai keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bogor pada tahun anggaran 2017, yang kemudian menyebabkan Kota Bogor tidak berhasil memenuhi kriteria utama untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan Perda tentang APBD Kota Bogor tahun anggaran 2017, yaitu (1) Tingginya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan Kota Bogor; (2) Adanya pengaruh politik dan perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor; (3) Berlangsungnya masa reses Anggota DPRD bertepatan dengan penerimaan hasil evaluasi oleh Gubernur; (4) Tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan/mematuhi batas waktu pelaksanaan tahapan penyusunan APBD terkecuali pada tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD; dan (5) Tidak harmoninya definisi terlambat menurut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis adalah perlunya ditingkatkan manajemen keuangan, kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan, perencanaan jadwal penyusunan APBD, ketegasan pemerintah dalam mengatur ketentuan penyusunan APBD, serta harmonisasi kebijakan.

---

This thesis discusses the Local Government Budget Delay, which caused the Bogor City to fail to fulfill the main criteria for obtaining a Regional Incentive Fund from the central government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the causes of Local Government Budget Delay in Bogor City 2017 Budget Year. This research is a descriptive study that uses a qualitative approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the causes of the delay were: (1) High budget deficit of Bogor City; (2) There are political influences and differences in interests between the Local Government and Municipal Legislative Council of City Bogor; (3) Evaluation results are received by Bogor City during the recess period of members of the DPRD; (4) There are no sanctions for regions that do not implement/comply with the time limit for implementing the stages of Regional Government Budget preparation except at the stage of drafting a Local Government Regulation on Regional Government Budget; and (5) The definition of being late is not according to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance. Therefore, the suggestions given by the author is the need to improve financial management, awareness and commitment of stakeholders, budget planning schedule preparation, the firmness of the government in regulating the provisions of the budget formulation, and harmonization of policies"

"Skripsi ini berfokus pada tahap intervensi yang dilakukan pengelola BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa Lengkong Kulon, Tangerang, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi daya tarik investasi di bidang perumahan. Pertumbuhan yang terjadi juga dilakukan pada wilayah kawasan pedesaan kabupaten Tangerang. Dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pertumbuhan yang terjadi, pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. Dalam prakteknya, BUMDes melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendeskripsikan tahapan intervensi pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi, serta deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu kelemahan struktural dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap intervensi pemberdayaan masyarakat BUMDes SEHATI dimulai dari tahap persiapan sebagai proses memahami kondisi lapangan dilakukannya program pemberdayaan yaitu desa Lengkong Kulon, tahap asesmen melalui pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), tahap perencanaan alternatif yang merancang konsep kampung tematik sebagai upaya optimalisasi keberagaman potensi desa, tahap formulasi rencana dengan mengajukan proposal yang kemudian diserahkan ke pemerintah desa dan melakukan diskusi dengan BUMDes lainnya, tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tahap evaluasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah program pemberdayaan yang dilakukan BUMDes SEHATI terhitung sedikit dan dalam pelaksanaannya anggota BUMDes SEHATI tidak fokus dalam memberikan pelayanannya, serta tahap terminasi yang memaparkan bahwa BUMDes telah mewadahi potensi masyarakat desa meskipun belum maksimal. Diketahui pula terdapat faktor penghambat berupa kelemahan struktural yang meliputi keterbatasan dalam mencari permodalan, kelemahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan dan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes SEHATI. Selain itu, terdapat kelemahan kultural yang meliputi keraguan perusahaan untuk mempercayai bahwasanya BUMDes SEHATI merupakan produk yang didukung dengan adanya PERMENDES dan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan putus kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana pelaksanaan program BUMDes SEHATI yang akhirnya harus diundur dan/atau dibatalkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah rujukan atau referensi pada disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Metode Intervensi Sosial dalam proses pemberdayaan terhadap individu dan kelompok dalam lingkup pedesaan untuk melahirkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam pembangunan desa serta memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan dan wawasan terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.

---

This study is focus on the intervention stage carried out by BUMDes managers in the implementation of the empowerment program by linking the supporting and inhibiting factors in an effort to achieve the welfare of the Lengkong Kulon village community which discusses through the Social Welfare discipline. Tangerang Regency is one of the supporting cities for the Capital City so that the Tangerang Regency area is currently an attractive investment in the housing sector. The growth that occurred was also carried out in the rural areas of the Tangerang district. In an effort to create quality human resources that are able to compete with the growth that occurs, the government presents Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a forum and driving force for the village economy. In practice, BUMDes implement various community empowerment programs. This study uses a qualitative method to describe the stages of community empowerment intervention namely the preparation stage, assessment stage, alternative planning stage, plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage and termination stage as well as description of supporting factors and inhibiting factors namely structural and cultural weaknesses. The results of this study describe that the intervention stage for community empowerment of SEHATI BUMDes started with the preparation stage as a process of understanding the field conditions of the empowerment program, namely Lengkong Kulon village, the assessment stage through the implementation of Focus Discussion Groups (FGD), the alternative planning stage that designs the thematic village concept as an effort to optimize diversity. village potential, the stage of plan formulation by submitting a proposal which is then submitted to the village government and conducting discussions with other BUMDes, the implementation stage of the community empowerment program, the evaluation stage with results showing that the number of empowerment programs carried out by SEHATI BUMDes is relatively small and in its implementation the members of SEHATI BUMDes not focusing on providing its services, as well as the termination stage which explains that BUMDes has accommodated the potential of the village community even though it has not been maximized. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors in the structural weakness sector which include limitations in seeking capital, weaknesses in empowering human resources (HR) in institutions and limited information received by the community as a result of the lack of socialization carried out by SEHATI BUMDes. In addition, there are cultural weaknesses which include the company's doubts to believe that SEHATI BUMDes is a product that is supported by the PERMENDES and the COVID-19 pandemic which has resulted in the termination of partnerships with external parties and the planned implementation of the SEHATI BUMDes program which eventually had to be postponed and/or canceled. This study expected to be additional reference in the discipline of Social Welfare Sciences, especially the Social Intervention Method course in the process of empowering individuals and groups in rural areas to give birth to community independence to achieve prosperity so that they can participate and function in village development and provide practical benefits in the form of knowledge and insight related to the function of BUMDes as an empowerment institution in an effort to improve the social welfare of rural communities."

"Studi ini merupakan evaluasi sumatif terhadap Program Pemberdayaan Alternatif (Dayatif) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan studi-studi yang telah ada sebelumnya, evaluasi program masih diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut kekurangan yang ada dan juga untuk meningkatkan kualitas program yang akan diadakan selanjutnya. Adanya Program Dayatif ini dapat membantu para mantan narapidana kasus narkoba untuk kembali mendapatkan pekerjaan, dan tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Evaluasi ini dilakukan menggunakan model evaluasi Main Analytical Categories yang menganalisis Relevansi, Efektivitas, serta Dampak yang dirasakan bagi para penerima program, serta analisis capacity building Program Pemberdayaan Alternatif (Dayatif). Hasil penelitian evaluasi ini menunjukkan bahwa konsep capacity building dapat dinilai dari dimensi pengetahuan, serta keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi keterampilan masih perlu ditingkatkan lagi sebagai tujuan utama dalam program pemberdayaan. Selain itu, hasil analisis Main Analytical Categories juga menunjukkan bahwa Program Dayatif BNNK Sukabumi masih memiliki kekurangan dalam aspek relevansi, efektivitas yang disebabkan oleh kegiatan atau pekerjaan yang disediakan pada program pemberdayaan yang belum sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima program.

---

This study is a summative evaluation of the Alternative Empowerment Program of the National Narcotics Agency (BNN) of Sukabumi Regency. Based on previous studies, program evaluation is still needed to further analyze existing deficiencies and also to improve the quality of programs that will be held in the future. The existence of this Dayatif Program can help ex-convicts of drug cases to get back to work, and not to fall back into drug abuse. This evaluation was carried out using the Main Analytical Categories evaluation model which analyzed the relevance, effectiveness, and perceived impact of beneficiaries, as well as an analysis of the capacity building of the Alternative Empowerment (Dayatif) Program. The results of this evaluation study indicate that the concept of capacity building can be assessed from the dimensions of process, knowledge, and skills. Based on the results of the study, the skill dimension still needs to be improved as the main goal in the empowerment program. In addition, the results of the Main Analytical Categories analysis also show that the Dayatif Program of BNNK Sukabumi still has shortcomings in the aspect of relevance and effectiveness caused by the activities or work provided in the empowerment program that are not in accordance with the needs of each beneficiaries."

"Memasuki tahun ke-lima pelaksanaan program, P2KK semestinya menjadi program yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat di Kelurahan. Namun demikian, sampai akhir tahun 2015 masih ada kelurahan yang belum dapat mengakses program tersebut, bahkan Kelurahan Kotabaru tercatat tidak dapat mengakses P2KK secara penuh dalam 2 dua tahapan pelaksanaan selama 2 dua tahun berturut-turut yakni pada tahun 2014 dan 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan P2KK di Kelurahan Kotabaru. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan P2KK di Kelurahan Kotabaru tidak berhasil mencapai tujuannya yaitu menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KK yang disebabkan oleh kendala yang bersumber dari internal dan eksternal komunitas.

---

Entering a fifth years of P2KK, it should have become an accessible program for sub district rsquo s people at any level. However, until the end of 2015, there are several sub ditricts could not access that program. Even, Kotabaru sub district could not completely access P2KK in two implementation stages in two consecutive years 2014 and 2015 respectively . This research employs descriptive qualitative approach in order to provide a thorough description about the implementation of P2KK at Kotabaru sub district. The findings show that implementation of P2KK at Kotabaru sub district cannot achieve its goal which is the establishment of people empowerment in development. It is due to the lack of people participation in the implementation stage of P2KK that caused by both internal and external communities."

"Penelitian ini menganalisis hubungan efisiensi belanja pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Data yang digunakan berupa data panel dari tahun 2004 sampai 2013. Analisis dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untuk mengestimasi pengaruh skor efisiensi belanja pemerintah daerah dan determinan-determinan lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Jawa Barat dan Sumatera Utara skor efisiensi belanja pemerintah daerah berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, semakin besar skor efisiensi belanja pemerintah daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

---

This research studies correlation between the efficiency of the local government expenditure and the economic growth in West Java and North Sumatera. The data source is pooled data from 2004 to 2013. The analysis is divided into two stages. First, expenditure efficiency is measured by using Data Envelopment Analysis (DEA) method. In the second stage, regression analysis is conducted to estimate impacts of the local governments‟ efficiency scores and other determinants on the regional economic growth.

The research result shows that, in West Java and North Sumatera, the local government expenditure efficiency scores have positive and significant correlation with the economic growth in the region. Hence, the bigger the efficiency scores of the regional government expenditure, the higher the economic growth in the region."

"ABSTRACTAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan disusun secara terbuka dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur batas defisit APBD. Setiap tahunnya dalam rangka pengendalian fiskal, Menteri Keuangan selaku Chief Finance Officer memiliki kewenangan untuk menetapkan batas defisit APBD. Pada tahun anggaran 2018, sebanyak 10 provinsi mengalami pelampauan batas defisit APBD yang telah ditetapkan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) dampak defisit APBD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2)  mekanisme pembiayaan terhadap defisit APBD, dan (3) tindakan Pemerintah Pusat dalam hal pelampauan batas defisit APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan analisa data dilakukan secara deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) defisit APBD berdampak terhadap Penyertaan Modal (Investasi) oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga berkurangnya Pendapatan Daerah, (2) pembiayaan atas defisit APBD dilakukan menggunakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Sebelumnya, (3) Bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan menunda menyalurkan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai sanksi atas pelampauan defisit APBD. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah dalam setiap penyusuan APBD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan skala prioritas dalam beban belanja pun Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat menekan defisit APBD.

---

ABSTRACTThe Regional Budget Revenues and Expenditures (APBD) which consists of the revenues budget, expenditure budget, and financing is prepared openly and is used for the greatest prosperity of the people in each Region. In Law No. 17 of 2003 concerning State Finance, budget deficit limit is regulated. Every year, in order to practice fiscal control, the Minister of Finance as the Chief Finance Officer has the authority to set a budget deficit limit. In the 2018 budget year, a total of 10 provinces experienced an exceedance of the set budget deficit limit. The problems raised in this study are (1) the impact of the APBD deficit on the administration of Regional Government, (2) the financing mechanism for the APBD deficit, and (3) the actions of the Central Government in terms of exceeding the regional budget deficit limit. The method used to conduct the research of this thesis was juridical-normative, and the data analysis is done in a descriptive-analytical manner. From the research, the writer managed to obtain hereby results (1) the APBD deficit has an impact on Equity Capital (Investment) by the Regional Government which cannot be done by the Regional Government and therefore the Regional Income is reduced, (2) financing for the APBD deficit is done with SiLPA (the remaining excess of budget financing) from the Previous Year, (3) The form of control and supervision carried out by the Central Government is to delay the distribution of the balancing funds to the Regional Government as a sanction for exceeding the APBD deficit. The recommendations that the writer propose are in each preparation of APBD, the Regional Government could use a priority scale in the expenditure burden and the Regional Government could optimize Original Regional Revenues in order to increase regional revenues so to suppress APBD deficit"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan dan upaya-upaya untuk peningkatannya. Penelitian dilakukan pada kasus pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK di Kelurahan Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan dan Melawai di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kekhususan, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasinya didasarkan pada Indeks Potensi Kerawanan Sosial IPKS untuk mendapatkan gambaran dari beberapa struktur sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi disebabkan oleh pengembangan partisipasi masih bersifat normatif, ketidaksesuaian penerima manfaat pada daerah tertentu, minimnya informasi, tidak kuatnya organisasi kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Kelurahan, tidak berjalannya bantuan pemimpin lokal Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, dan tidak adanya pelatihan manajemen program. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kepedulian masyarakat pada lingkungannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan selain tentunya peran pemerintah dan penggunaan e-governance, diperlukan juga peran dari Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga sebagai penggerak dan juga perwakilan masyarakat.

---

This research aims to analyze the low participation in community empowerment of urban areas and efforts to improve it. It was implemented using a qualitative method in the Community Empowerment Program for Villages PPMK in the villages of Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan and Melawai in DKI Jakarta, Indonesia which holds special rights in running its government. Those administrative villages were selected based on Social Insecurity Potential Index IPKS to give an overview of the urban social structure.

The results suggest a low level of participation because the development of the participation is still normative, incompliance of the target groups on certain areas, lack of information, weak community organization Village Consultative Council LMK, no assistance of the local leaders Chief of Neighborhood Association RT and Chief of Community Association RW, and lack of management training programs. It is exacerbated by the low awareness of the people on environment. Therefore, efforts that can be undertaken besides the roles of the Government and the implementation of e governance are the roles of Chiefs of the RTs and RWs as the driving force and representatives of the community."

"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 ? 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

---

The income of local own revenues is a significant sources for routine and developmen expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. The contribution of local taxation and user charges income to acceptance of local own resources in Bogor Municipal in the periode of budget years 1993/1994-2000 has significant meaning with the average income 27,78 per years. The contributin of local taxation and user charges income to the total income of Bogor Municipal can be see in their local government budget, related to the ability in doing local authonomy is good enough. The component of local taxation in the period 1993/1994-2000 has contribute 7,81 % per years with the growth average about 22.89 % per years. Mean while, the acceptance that come form the user charge component, in the same periode has contributed 15,61 % per years with the growth average 5.08 % per years. In increasing the contribution of local taxation and user charge income to the total of local own resources income and their contribution to the local government budget of Bogor Municipal, several things need to be done, such as intensification of collecting local taxation and user charges and also extensification by implementation of new local taxation and user charge, adjusted with the condition and potention that available."