Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 1997 dan 2004-2005, Pemerintah Indonesia melikuidasi beberapa bank umum antara lain akibat adanya tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus bank. Sisa aset bank tersebut diserahkan kepada Pemerintah untuk dikelola, dimana hasil pengelolaan aset tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban bank. Selama ± 13 tahun mengelola aset tersebut, Pemerintah mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang cukup besar yang tidak sebanding dengan penerimaan hasil pengelolaan aset. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan UNCAC 2003 yang antara lain mengatur mengenai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Beberapa negara, contohnya Amerika Serikat dan Thailand, menggunakan NCBAF ini sebagai strategi baru yang digunakan untuk memperbaiki situasi dimana penyitaan tidak efektif karena terlalu sulit untuk mencapai sanksi pidana. Untuk itu, penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan mekanisme ini di Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand terhadap tindak pidana di bidang perbankan, khususnya pada Bank Dalam Likuidasi (BDL) serta memberikan rekomendasi dalam rangka pengembalian aset (asset recovery) pengelolaan aset BDL ditinjau dari hukum responsif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk memperoleh hasil kajian yang bersifat preskriptif-analitis dengan mengolah data baik primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme ini telah berhasil dilaksanakan di Amerika Serikat dan Thailand. Namun, belum dilaksanakan di Indonesia karena masih menganut mekanisme criminal forfeiture dan dalam pelaksanaannya masih berhadapan dengan beberapa kendala. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan mengakomodir beberapa konsep kunci. Pengesahan ini merupakan perwujudan hukum yang responsif atas kebutuhan sosial masyarakat.

---

In 1997 and 2004-2005, the Government of Indonesia liquidated several commercial banks due to criminal acts in the banking sector committed by shareholders and/or bank administrators. The bank's assets are handed over to the Government to be managed, where the results of the management of these assets are taken into account as a deduction from the bank's liabilities.  During ± 13 years of managing these assets, the Government incurred sufficient asset management costs that were not proportional to the receipt of asset management results. On the other hand, the United Nations issued UNCAC 2003 which among other things regulates Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Some countries, for example the United States and Thailand, are using the NCBAF as a new strategy used to improve situations where seizures are ineffective because it is too difficult to achieve criminal sanctions. For this reason, this study examines the regulation and implementation of this mechanism in Indonesia, the United States, and Thailand against criminal acts in the banking sector, especially in Banks In Liquidation (BDL) and provides recommendations in the context of asset recovery in the management of BDL assets in terms of responsive law. This research uses normative research methods to obtain prescriptive-analytical study results by processing data both primary and secondary. From the results of the study concluded that this mechanism has been successfully implemented in the United States and Thailand. However, it has not been implemented in Indonesia because it still adheres to the criminal forfeiture mechanism and in its implementation it is still facing several obstacles. Therefore, the Government needs to immediately pass the Asset Forfeiture Bill by accommodating several key concepts. This ratification is the embodiment of a law that is responsive to the social needs of the community."

"Skripsi ini adalah mengenai peranan produk-produk assets dan liabilities terhadap pendapatan usaha suatu bank. Fokusnya adalah bagaimana kontribusi dari produk-produk assets dan liabilities, terutama interest bearing products pada pendapatan operasional bank, dengan menggunakan dua fungsi utama pengelolaan assets-liabilities, yaitu Manajemen Likuiditas serta Manajemen Investasi dan Pendapatan. Untuk mengelola produk assets-liabilities secara terpadu dibentuk Assets-Liabilities Committee (ALCO) yang peranannya sangat penting dalam penataan portfolio neraca bank, dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan mengambil risiko yang dapat diterima. Sehingga memberikan arahan dalam hal investasi dan upaya memperoleh pendapatan bank. Dalam skripsi ini juga terdapat analisa kinerja bank, sebagai pelengkap dalam menganalisa fungsi ALMA yang dilakukan oleh ALCO, meliputi aspek-aspek likuiditas, profitabilitas, permodalan dan efisiensi usaha. Selain itu juga dilakukan analisa kinerja Bank-Bank Umum Persero di Indonesia sebagai pembanding. Penelitian dilakukan pada berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Assets-Liabilities Committee dan juga laporan tahunan bank-bank yang bersangkutan."

"ABSTRAK

Pengelolaan likuiditas bagi perbankan adalah menggambarkan kemampuan suatu bank dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Seperti telah diketahui dalam sejarah perkembangan perbankan, maka tidak pernah terjadi bank menjadi bangkrut karena masalah rentabilitas atau solvabilitas akan tetapi bank akan bangkrut karena masalah likuiditas. Sudah menjadi ukuran yang disepakati umum bahwa likuiditas sebagai tolak ukur pertama untuk menetapkan suatu kepercayaan kepada bank.

Apabila bank tidak dapat menjamin hal tersebut maka hampir dapat dipastikan bank tersebut akan menghadapi kehancuran.

Masalah yang akan diteliti adalah :

1. Resiko yang mungkin terjadi terhadap posisi likuiditas.
2. Jenis metode yang akan dipakai untuk mengukur dan melacak posisi likuiditas.
3. Pengaruh dan berbagai jenis tindakan / keputusan terhadap posisi likuiditas suatu bank saat sekarang maupun dimasa mendatang.
4. Teknik dan metode manajemen likuiditas untuk meminimalkan resiko likuiditas.

"

"ABSTRAKPakto 1988 yang dikeluarkan oleh oleh pemerintah antara lainuntuk mempermudah market entry telah membawa dampak meningkatnyajumlah bank dan kantor bank sehingga tingkat persaingan antarbank semakin ketat baik dalam menanrik dana dari masyarakat maupunmenyalurkannya dalam bentuk kredit. Namun karena dampak-dampak yang dirasakan negatif, makapemerintah menindaklanjuti paket deregulasi tersebut dengankebijakan uang ketat dan regulasi berupa Pakfeb 1991. Hal tersebut berakibat pada berbagai kesulitan yang dialami oleh duniaperbankan di Indonesia. Menghadapi kondisi-kondisi diatas ternyata bank-bank swastasecara rata-rata lebih unggul dibanding bank pemerintah dalamkemampuan menarik dana ataupun menyalurkannya. Sedangkan dalamkondisi kebijakan uang ketat, kinerja bank-bank swasta secararata-rata juga lebih baik dibanding bank-bank pemerintah. Hal tersebut bisa dipahami mengingat bahwa bank pemerintahsebelum berlakunya UU Perbankan tidak bisa berlaku profit oriented secara mutlak karena merupakan alat ekonomi dan moneter pemerintah, dimana peran dan fungsi mereka telah ditentukan sehinggaruang gerak mereka terbatas dan tidak fleksibel menghadapi perubahan. Keluarnya undang-undang Perbankan 1992 mengakibatkan perubahan bentuk badan hukum bank-bank pemerintah menjadi perseromenyebabkan mereka harus bisa beroperasi secara wajar dengan bankswasta lainnya tanpa mendaIpat fasilitas khusus. Dalam karya akhir ini dikaji mengenai kinerja bank-bankpemerintah dibandingkan dengan bank umum swasta nasional, diukur dengan rasio?rasio likuiditas mapun profitabilitas, untuk mengetahui dimana kelebihan maupun kelemahan bank-bank pemerintah.Pembandingan dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis. KemudianBCG matrix digunakan untuk menganalisis posisi persaingan masIng-masing bank pemerintah. Sedangkan untuk menentukan strategiyang akan dipilih digunakan SWOT matrix. Disimpulkan bahwa dalam persaingan dengan bank umum swastanasional, posisi persaingan bank pemerintah semakin lemah dantingkat pertumbuhannyapun lebih lambat. Hal ini merupakan indikasi dari kelemahan bank pemerintah dalam menarik dana maupunmenyalurkannya dalam bentuk kredit. Maka perlu ditempuh strategi yang bersifat defensif, dimanabank pemerintah harus lebih memperhatikan tingkat kesehatannyaketimbang ekspansi kredit. Penumbuhan iklim profesionalisme dalampengelolaan bank pemerintah harus dilakukan agar keputusan-keputusan yang diambil senantiasa didasarkan atas pertimbangan yangobyektif dan rasional kemudian disarankan pula perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bank-bank pemerintah untukmenghadapi iklim persaingan yang makin ketat."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kegiatan diversifikasi terhadap bank kinerja dan risiko bank. Pengamatan terhadap 90 bank umum terdaftar dari Negara-negara Asia Timur Jauh yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Korea dari tahun 2008 hingga 2017. Penelitian ini mengukur dua jenis diversifikasi yang dilakukan oleh bank, diversifikasi pendapatan dandiversifikasi aset terhadap kinerja bank dan risiko bank yang diukur dengan dua proksi. Dengan menerapkan Generalized Method of Moments (GMM) pada tiga klasifikasi sampel, temuan menunjukkan bahwa kegiatan diversifikasi mempengaruhi sampel secara heterogen klasifikasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa bank diuntungkan oleh pendapatan diversifikasi; yang meningkatkan kinerja bank dan menurunkan risiko bank. Namun, aset diversifikasi tampaknya kurang menguntungkan; yang bahkan menurunkan kinerja bank meski bisa mengurangi risiko bank. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kegiatan diversifikasi yang memaksimalkan keuntungan bank.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the impact of diversification activities on bank performance and bank risk. Observations of 90 registered commercial banks from Far East Asian countries, namely Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Thailand, China, Hong Kong, Taiwan, Japan, and Korea from 2008 to 2017. This study measures two types of diversification carried out by bank, income diversification anddiversification of assets on bank performance and bank risk as measured by two proxies. By applying the Generalized Method of Moments (GMM) to three sample classifications, the findings indicate that diversification activities affect the heterogeneous sample classification. Overall, this study finds that banks benefit from income diversification; which improves bank performance and reduces bank risk. However, diversified assets appear to be at a disadvantage; which even reduces bank performance even though it can reduce bank risk. This study provides insight into diversification activities that maximize bank profits."

"ABSTRAKUNCAC Tahun 2003 menawarkan non-conviction based asset forfeiture untuk diberlakukan di setiap negara sebagai alternatif perampasan terhadap hasil tindak pidana. Perampasan aset tanpa penghukuman terhadap pelaku memberikan terobosan terhadap kelemahan pengaturan KUHP yang masil berorientasi terhadap pelaku. Model perampasan ini berlaku untuk setiap hasil kejahatan meskipun telah bercampur dengan dana yang sah dan dikuasai oleh pihak lain. Saham menjadi kualifikasi aset tersebut. Kepastian hukum terhadap saham tersebut perlu untuk dianalisa jika atasnya diterapkan non-conviction based asset forfeiture. Ketidakmampuan pelaku untuk hadir dan membuktikan bahwa aset yang dimilikinya merupakan hasil perolahan dana yang sah. Namun, kendala terhadap saham sendiri tidak dapat disamakan dengan perampasan harta lainnya. Kepemilikan saham serta penguasaan oleh pihak ketiga menjadi salah satu kendala untuk dapat menelusuri saham sebagai aset tercemar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghadirkan undang-undang yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan yang ada saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Non-conviction based asset di Indonesia masih diatur berdasarkan gugatan perdata dan Perma No. 1 Tahun 2013. Tahapan-tahapan perampasan aset berdasarkan 2 peraturan tersebut masih memiliki kendala yang dapat merugikan negara dalam hal perampasan saham. Sistem hukum di Indonesia masih belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perampasan aset khususnya terhadap saham.

---

ABSTRACTforfeiture as an alternative to seizure proceed of crime. Non conviction based asset forfeiture provide a breakthrough against susceptibility Criminal Code that its in personam oriented. This forfeiture model is applied to each proceed crime eventhough derivied from or obtained directly or indirectly, through commison of an offence. Thus, its applying to asset as stock of corporate. The certainty of law of stock as an asset of corporate must has analized when non conviction based asset forfeiture applied. The ability of offender to present and prove the asset is not derived from aset legally tainted. Nevertheless, the obstacles to seizure the stock of corporate is distinguish than others proceed of crime. The ownership of beneficial owner and corporate control of stock is one of the obstacles to track the proceed of crime. The aim of this paper is to encourage goverment to apply statute of asset recovery. The method is juridicial normative with statute, cases and concept approach. Non conviction based asset forfeiture according to civil procedure and Perma No. 1 Tahun 2013. Stages of asset forfeiture according its rules has any weaknesses to seizure the stock of corporate as a proceed of crime. Indonesia systems of law has not been able to give a protection and certainty of law to forfeit the stock. "

"ABSTRAKUpaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi sulit akibat pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari proses hukum dengan membawa serta aset hasil tindak pidana korupsinya ke luar yurisdiksi Indonesia. Diperlukan suatu mekanisme alternatif dalam rangka melaksanakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang tidak bergantung pada putusan pemidanaan. Mekanisme ini perlu diimplementasikan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana di Indonesia dibarengi penguatan dan sinergitas pelaksanaan kerja sama internasional, mengingat begitu banyak jumlah nilai aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan dan disimpan di negara-negara luar.

---

ABSTRACTThe effort to return the proceeds of corruption crime as an integral part of the prevention and eradication corruption crime has been an obligation beside to punish the offender itself. The return of the proceeds of crime nowadays through the conviction based asset forfeiture has not been effective and efficient because the law enforcement officers face a difficult circumstances when the offender fled the jurisdictions taking with him the proceeds of corruption crime. It needed an alternative mechanism to confiscate the proceeds of corruption crime which is not dependent on the sentencing conviction as known as the non-conviction based asset forfeiture mechanism. This mechanism should be implemented as an comprehensive part of the criminal law policy in Indonesia side by side with the strengthen effort of international cooperation with foreign jurisdiction as a consequences which should be consider that there too many the value of proceeds of corruption crime removed to foreign jurisdictions."

"Kondisi perekonomian selalu mengalami perubahan, dimana pada periode tertentu mengalami pertumbuhan yang pesat dan mengalami perlambatan pertumbuhan pada periode lainnya. Maka dari itu, Variabel ekonomi makro sebagai indikator dari perekonomian tersebut harus dijaga kestabilannya oleh pemerintah karena perubahannya dapat berdampak pada seluruh sektor perekonomian, tidak terkecuali perbankan syariah.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi makro dan equivalent rate terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia (ceteris paribus). Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan M2, pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan GDP sebagai variabel makro serta equivalent rate. Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui studi literatur, penelaahan terhadap teori, dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series periode Maret 2004 sampai dengan September 2008. Data yang digunakan bersumber dari statistik perbankan syariah Bank Indonesia baik publikasi maupun non publikasi.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda karena metode ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan M2 dan pertumbuhan kurs secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan GDP dan equivalent rate tidak mempengaruhi secara signifikan.

---

The economic condition always changes. It can grow rapidly in certain period, while it also can grow slowly in some other period. Therefore, government should maintain the stability of macroeconomic variables as they become the indicator of economic condition. Changes in macroeconomic variables can impact the whole economic sectors, including the Islamic banking.This research is aimed to identify the influence of macroeconomics variables and equivalent rate to the Islamic banking assets growth in Indonesia (ceteris paribus). Variables used are M2 growth, exchange rate growth, GDP growth as macroeconomics variables, and also equivalent rate. These factors are obtained by carrying out literature study, exploring theories, and studying results of the previous researches. Data used in this research are time series data from March 2004 to September 2008. Data employed are taken from published and non-published Islamic Banking statistics announced by Bank Indonesia.Research method used in this study is Multi Linier Regression since this method is able to identify influence of the variables observed. The result of this research shows that M2 growth and exchange rate growth significantly influence the Islamic banking assets growth. But GDP growth and exchange rate growth do not significantly influence the islamic banking assets growth."