Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 189156 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Inneke Wulandari
PENGARUH KEADILAN DAN KEPERCAYAAN KEPADA APARAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong pada tahun 2013) = The Influence of Fairness and Trust to Compliance of in Individual Taxpayer in Submit the Annual Tax Return of Income Tax (Case Studies in Serpong Tax Officer in 2013)
"Penelitian ini membahas dan menguji salah satu faktor yang dikemukanan oleh Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) yang termasuk kategori faktor psikologi yaitu pengaruh keadilan dan kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengolahan data yang digunakan adala uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keadilan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
This research discuss and examine the influence of one of the factor according Organization for Economic Coorperation and Developmen (OECD) which including physicological factor that is fairness and trust to compliance of individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax. The respondent of this research is the individual taxpayer who lives in the small tax office region in Serpong. The method used in this research is quantitative while data processing method used multiple regression test. The research results showed that fairness and trust have positive significant effects to compliance individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harry Ermansyah
Pengaruh pajak penghasilan pph badan terhadap permintaan tenaga kerja pada perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah UU No. 36 tahun 2008 = The effect of corporate income tax cit on demand for labor in manufacturing companies before and after law number 36 of 2008
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan PPh Badan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri manufaktur di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian dilakukan dengan unit analisis perusahaan menggunakan data survei industri besar dan sedang dari Badan Pusat Statistik. Estimasi dilakukan dengan teknik unbalanced panel fixed effect model. Secara umum hasil estimasi menunjukkan pajak penghasilan PPh Badan mempunyai hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja di industri manufaktur bersifat komplemen yang berarti kenaikan modal mengakibatkan kenaikan permintaan tenaga kerja. Tetapi secara statistik, pajak penghasilan PPh Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak penghasilan PPh Badan bukan merupakan pertimbangan penting bagi perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerjanya. Penurunan statutory tax rate berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tidak mengakibatkan perusahaan menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga pemerintah tidak perlu lagi menurunkan tarif pajak penghasilan PPh Badan.
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of corporate income tax CIT on labor demand in the manufacturing industry in Indonesia before and after the enactment of Law No.36 of 2008 about Income Tax. The study was conducted with a unit of company analysis using large and medium industry survey data from the Central Bureau of Statistics. Estimation is done unbalanced panel fixed effect model technique. In general, the estimation results show the corporate income tax CIT has negative relationship to labor demand. It shows that capital and labor in the manufacturing industry are complementary, which means the increase in capital causes an increase in labor demand. But statistically, corporate income tax CIT has no significant effect on labor demand. This indicates that corporate income tax CIT is not an important consideration for the company in determining the amount of its laborforce. Decrease in statutory tax rate based on Law No.36 of 2008 does not result in the company increase the number of its laborforce so that the government no longer need to lower the income tax rate CIT ."
2018
T50129
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suhartanto
Efektivitas kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance) tahun 2007-2016 = The effectiveness of income tax facility policy for investment in certain business fields and or in specific areas (tax allowance) in the year of 2007 until 2016
"ABSTRAK
Dalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentu
diimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitas
mengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasi
kebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian
menggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakan
paradigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data
dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepat
kebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belum
terpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yang
mempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepat
target terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, dan
insentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteria
dan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.
ABSTRACT
In encouraging investment in the field of business and/or certain areas
implemented tax allowance policy, but the company receiving the facility has
decreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of tax
allowance policy and the factors that influence it. Research uses public policy
theory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitative
approaches, and data collection techniques with in-depth interview. The results of
the research indicate the exact dimensions of policies, implementers,
environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met.
Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors of
supporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the target
fulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. To
overcome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing the
socialization of tax allowance policy."
2017
T48004
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devina I. T. Samban
Evaluasi pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan ekspatriat sebagai wajib pajak orang pribadi di Indonesia = Evaluation of reporting of annual income tax return for expatriate as a personal taxpayer in Indonesia.
"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.
This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Chandra Pribadi
Relevansi penerapan akuntansi pajak penghasilan (PSAK 48) pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan = Relevancy of applied accounting for income taxes (PSAK 46) on annual corporate income tax return
"Revision occurred on Annual Corporate Income Tax Returns (Surat Pemberitahuan Tahunan) commenced from year 2002 is the application of financial statements of financial accounting system as main data resource to fulfill them. The previous development is that all companies either issuing obligations traded to public (as public companies) or others company since book year of 2001 should apply Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Aktuitansi Keuangan/PSAK) 46 entitled ?Accounting for Income Taxes? for their accounting policy.
In this research there are two main research questions to be revealed. Firstly, It PSAK 46 application may result in financial statements as calculation base of Owed Income Tax on Annual Corporate Income Tax Returns is. Secondly, It possible to align format of Annual Income Tax Retum presentation suitable with resulted financial statements from PSAK 46's application is.
The implementations of self assessment system by trusting corporate tax payers for calculating by their self regarding total Owed Income Tax both efficiently and effectively, are require any data resource as material for fulfilling Annual Income Tax Returns? form. Financial statements as final result of process or accounting cycle providing information on financial position, performance and changes of financial position of any company will give benefit for most of users in making economic decisions. PSAK 46 implement calculation of current tax expense and deferred tax expense as set of profit or loss calculation closure for one accounting period, subsequently, it will be presented in profit or loss statement (income statement). Financial items related with such tax imposition acquisition are very benefit when company as Corporate Tax Payer will fulfill form of Annual Tax Rettm1s(form 1771).
The research methodology in this thesis is social qualitative research method by descriptive description. Its objective is to reveal and clarify a real subject and object of research. This research is conducted against twelve Corporate Tax Payers who applied PSAK 46. Conveniently and accidentally, the samples are obtained from Optimizing Team of State Revenue. Materials and research data among them financial statements resulted from financial accounting implementation and Annual Corporate Income Tax Returns (a complete set of form 1771) for book or fiscal year 2002.
Those twelve Corporate Tax Payers at accounting accounts relating with Income Tax in income statement and notes for financial statements - as its value adjustment finance - had presented the data value same as announced at Annual Tax Returns. These data value similarity at Annual Tax Retums are found at (a) form 1771-I : (1) accounting net income (pretax accounting income) and (2) fiscal net income; and (b) form 15771 : (1) taxable income and (2) owed income tax. Generally, the models or formats of Corporate Income Tax Retums having been revised since 2002, especially for form 1771-I (Calculation of Fiscal Net Income), it had been able to accomodate iinancial statements information resulted from PSAK 46. But, for some certain segments, e.g, Accounting Net income on Other Business Expenses segment specially (subsegment 1.c), Positive and Negative Fiscal Adjustments (segments of 3 and 4), they are necessary improved in order to suitable with resulted financial statements Bom PSAK 46 application. On segment 2 regarding Income had been imposed Final Income Tax and income excluding tax objects, had not been related with form l77l-IV.
Research result as had been revealed in this thesis present suggestions to Directorate General of Fiscal in order to improve form 1771-I on those segments above while considering convenience, simplicity, compatibility with financial accounting standard and integrated with other 177] forms. Specially, for fiscal adjustments segment, it is suggested to issue guide or practical instructions for abridging adjustment among juridical and fiscal aspects using financial aspects from financial accounting standard (PSAK 46)."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22482
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Warsiana Yustianingsih Agustin
Evaluasi Efektivitas Peran Jabatan Baru Fungsional Penyuluh Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Matraman) = Evaluation Of The Effectiveness Of The Role Of The New Functional Position Of Tax Advisor On Compliance With Annual Notification Letter (SPT) Of Individual Taxpayers (Case Study Of KPP Pratama Jakarta Matraman)
"Sistem Self Assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan Wajib Pajak kewenangan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Ini membuka peluang penyalahgunaan, penyimpangan, dan penyelundupan pajak, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak rendah di DJP. Evaluasi efektivitas menggunakan Teori Efektivitas Campbell (1989). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan dan peran petugas fungsional penyuluh pajak terhadap perubahan perilaku kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Penelitian ini studi kasus dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif, melibatkan informan dari KPP Pratama Jakarta Matraman. Hasilnya menunjukkan peran Penyuluh Pajak sangat efektif dalam kriteria keberhasilan program, meskipun tingkat keberhasilan sasaran kurang efektif. Penilaian rata-rata cukup efektif, dengan tantangan terkait kesesuaian target yang memerlukan perbaikan agar penyuluhan dapat efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Rekomendasi mencakup implementasi penyuluhan kolaboratif dan peningkatan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas peran Penyuluh Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman). 
The Indonesian tax system employs a Self Assessment mechanism, granting taxpayers autonomy to compute, pay, and disclose their tax obligations. However, this approach fosters opportunities for misuse, deviations, and tax smuggling, resulting in suboptimal taxpayer compliance at the DJP. Evaluating effectiveness relies on Campbell's Effectiveness Theory (1989). The aim of this research is to analyze how much influence counceling activities and the role of Functional Extension Officers have on changes in compliance behavior in reporting Individual Taxpayers’ Anuual Tax Return (SPT) at KPP Pratama Jakarta Matraman. This case study, utilizing qualitative methods and descriptive analysis, focuses on KPP Pratama Jakarta Matraman. Findings indicate the Tax Instructor's functional role is highly effective based on program success criteria, while target success rates are less effective. Overall, Reliable Instructor, Work Load, Organizational Support, and Internal Control contribute to a moderately effective rating. Addressing target alignment issues is crucial to enhance counseling's efficacy in bolstering taxpayer reporting compliance. Recommending collaborative counseling implementation, along with improved facilities, aims to elevate the functional role of tax instructors at KPP Pratama Jakarta Matraman."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Dwiki Rivaldy
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Formal Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pelaku Usaha Shopee di Indonesia = The Influence of Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, and Tax Rates on Formal Compliance with Income Tax of Shopee Business Actor Taxpayers in Indonesia
"Pertumbuhan angka pengguna internet di Indonesia memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja secara daring. Tercatat 88,1% dari 202,6 juta pengguna internet di Indonesia pernah menggunakan layanan berbelanja e-commerce pada April 2021. Selain itu, negara Indonesia menempati urutan ketujuh pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Fenomena ini ditambah lagi dengan jumlah penjual di e-commerce sebanyak 16 juta dan munculnya hari belanja online nasional. Shopee adalah salah satu marketplace terbesar yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal inilah memunculkan pertanyaan yaitu terkait dengan masalah kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha di e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan pelaku usaha Shopee di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data survei. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilita sampling yaitu convenience sampling sejumlah 385 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik ketiga faktor independen yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan. Selain itu, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak memiliki keeratan yang sangat tinggi dengan kepatuhan formal. Hasil koefisien determinasi menunjukkan variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 56,2% oleh variabel-variabel independen penelitian ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar DJP melakukan pemeriksaan lapangan dengan intensitas lebih tinggi, melakukan audiensi melalui undangan sosialisasi secara langsung kepada pengusaha di e-commerce, dan melakukan integrasi data dengan mewajibkan pengusaha Shopee mendaftarkan NPWP sebagai syarat berjualan agar bisa terdeteksi kepatuhan perpajakannya.
The growing number of internet users affected the rising number of businesses selling on e-commerce. It was recorded that 88.1% of the 202.6 million internet users in Indonesia had used e-commerce shopping services in April 2021. In addition, Indonesia ranks seventh in the fastest-growing e-commerce in the world. This phenomenon is coupled with the number of e-commerce sellers of 16 million and the emergence of a national online shopping day. Shopee is one of the largest marketplaces operating in Indonesia. These things raise questions related to the income tax compliance problem for business actors in e-commerce. This study aimed to determine the effect of mandatory understanding, tax sanctions, and tax rates on the formal income tax compliance of Shopee business actors in Indonesia. This study uses a positivist paradigm, a quantitative approach, and a survey data collection method. The sampling technique used was non-probability sampling, namely convenience sampling, with a total of 385 respondents. The results of this study indicate that both the three independent factors, namely understanding of the taxpayer, tax sanctions, and tax rates, have a positive and significant effect on formal income tax compliance. In addition, understanding taxpayers, tax sanctions, and tax rates have a very high relationship with formal compliance. The results of the coefficient of determination show that the dependent variable can be explained by 56.2% of the independent variables of this study. This research recommends that tax authorities conduct field inspections with higher intensity, conduct hearings through invitations to socialize directly with entrepreneurs in e-commerce and integrate data by requiring Shopee entrepreneurs to register NPWP as a condition for selling so that tax compliance can be detected."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Miranda Yulianingtyas
Analisis pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-form ditinjau dari biaya kepatuhan dan asas kesederhanaan = Analysis of the annual personal income tax report through e-form considering compliance cost and simplicity principles
"ABSTRACT
E-Form merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari DJP yang baru diluncurkan pada awal tahun 2017 dengan harapan dapat mengurangi beban server DJP Online yang biasanya pada bulan Maret menjadi down karena begitu banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pelaporan SPT PPh Tahunan ditinjau dari biaya kepatuhan dan asas kesederhanaan, serta meninjau apa saja kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa sistem e-Form menurunkan biaya kepatuhan yang dikeluarkan WP yang terdiri dari fiscal cost, time cost, dan psychological cost. Selain itu sistem ini juga dikatakan sederhana ditinjau dari asas simplicity dalam membantu WP melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun masih ada kendala yang dialami oleh WP pada saat menggunakan e-Form yaitu diantaranya kesulitan pada saat mengunggah aplikasi Form Viewer dan tidak ada panduan serta tata cara penggunaan e-Form yang mudah dimengerti. Untuk DJP sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara-cara pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan E-Form, selain itu DJP perlu menyempurnakan lagi sistem ini karena masih banyak kekurangan dan meningkatkan pelayanan E-Form ini agar dapat terjangkau oleh banyak orang.
ABSTRACT
E-Form is the latest SPT reporting service from the DJP which was launched in early 2017 in the hope that it can reduce DJP Online server load which usually falls in March because so many Taxpayers report their Annual SPT simultaneously. This study analyzes how the implementation of Annual PPh SPT reporting is reviewed from the cost of compliance and the principle of simplicity, as well as reviewing the constraints. This study uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques through questionnaires, in-depth interviews, and library studies. The result can be concluded that the e-Form system reduces the cost of compliance issued by the Taxpayers which consists of the fiscal cost, time cost, and psychological cost. In addition, this system is also said to be simple in terms of the simplicity principle in helping Taxpayers to report Annual Personal Tax Returns. However, there are still obstacles faced by Taxpayers when using e-Form, which are difficulties when uploading the Form Viewer application and there are no guidelines and procedures for using e-Form that are easy to understand. For DJP, it is better to increase socialization to the public regarding the ways to report Annual Tax Returns using E-Form, besides that DJP needs to refine this system because there are still many shortcomings and improve E-Form services to be affordable for many people."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Thania Revina Suharjanto
Evaluasi terhadap Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Warga Negara Asing dengan Pajak Penghasilan Langsung Dibayarkan oleh Perusahaan Negara Sumber = "Evaluation of the Calculation and Reporting of Annual Income Tax Return from Foreign Individuals with Income Tax Directly Paid by State Company Source"
"Laporan magang ini menjelaskan evaluasi terhadap perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi ekspatriat pada tahun 2023. Subjek yang digunakan dalam laporan ini adalah Warga Negara Filipina yang bertugas di Indonesia bernama Mr. M. Selama berada di Indonesia, Mr. M mendapatkan dua jenis penghasilan yaitu penghasilan luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di Indonesia dan Penghasilan luar negeri lainnya. Sesuai dengan kontrak kerja di Indonesia, pajak penghasilan Mr. M secara langsung dibayarkan oleh perusahaan BB Filipina Inc yang menyebabkan tidak mempunyai bukti potong atas pajak penghasilan. Hasil evaluasi dalam perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Mr. M menunjukan bahwa sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan karena alasan tertentu.
This internship report explains the evaluation of the calculation and reporting of the Annual Tax Return of expatriate individuals in 2023. The subject used in this report is a Filipino citizen serving in Indonesia named Mr. M. During his stay in Indonesia, Mr. M earned two types of income, namely foreign income in connection with his work in Indonesia and other foreign income. In accordance with the employment contract in Indonesia, Mr. M's income tax is directly paid by the company BB Philippines Inc which causes him to have no withholding slip for income tax. The evaluation results in the calculation and reporting of Mr. M's Annual Tax Return show that most of them are in accordance with applicable tax regulations. Although there are some things that are not in accordance with the provisions for certain reasons."
Depok: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Adrianus Petrus Setuso
Prinsip keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading: tinjauan tentang kebijakan pengawasan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu = Justice principle in income tax imposed to taxpayer of particular individual enterpreneur in Kelapa Gading Jakarta Tax Service Office: evaluation on control policy applied to taxpayer of particular
"Ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan adanya perhitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Pasal 25 ayat (7) yang perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Nomor 8/KMK/03./2002 tanggal 8 Maret 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002. Dalam ketentuan terakhir tersebut diatur mengenai klasifikasi yang tergolong Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tarif pajak yang berlaku, perlakuan atas pembayaran PPh Pasal 25, perlakuan kompensasi kerugian dan tindakan pengawasannya.
Tesis ini disusun berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kepala Seksi PPh Orang Pribadi KPP Jakarta Kelapa Gading, Kepala Seksi PPh Orang Pribadi I Direktorat Pajak Penghasilan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta kuisioner bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
Kerangka teori yang digunakan adalah azas-azas dalam pemungutan pajak, prinsip keadilan horizontal dan vertikal dalam perpajakan dan global taxation. Dari penelitian ini diperoleh data yaitu terdapat kendala dalam menetapkan klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang masih rendah, kontribusi penerimaannya yang masih rendah, tindakan pengawasan yang masih menghadapi kendala karena kurangnya koordinasi, dan bagi Wajib Pajak ketentuan ini tidak mencerminkan keadilan karena adanya pengecualian jenis usaha, besarnya tarif, perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan.
Analisis terhadap data-data tersebut di atas menghasilkan kesimpulan bahwa ada ketidakadilan horizontal maupun vertikal dalam ketentuan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Pembedaan jenis usaha dalam klasif kasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak sesuai dengan azas globality. Pengenaan tarif sebesar 2 % dan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak tidak sesuai dengan prinsip progression dan net income. Perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 25 UU Pajak Penghasilan yaitu sebagai angsuran pajak. Untuk itu, diharapkan agar ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dapat ditinjau kembali. Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu hendaknya tidak membedakan suatu jenis usaha tertentu, perlakuan PPh Pasal 25 ayat (7) sebagai pelunasan hendaknya ditiadakan. Perlu diterbitkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan tugas berkaitan dengan definisi "Penghasilan Lain" dalam pasal perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 dan prosedur dalam tindakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
One of the new provisions in The Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, as been amended finally to Law Number 17 of 2000 namely concerning calculation of tax installment for any Particular Individual Entrepreneur in Article 25 paragraph (7) whose calculations is further regulated through The Decree of The Minister of Finance, finally into Number: 8/KMK/03. /2002 dated March 8, 2002 in conjunction with The Decree of Director General of Tax number: 171/PJ/2002 dated March 28. 2002. In such final provision, it is regulated on classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, the prevailing tax tariff, application on payment of income tax Article 25, loss compensation application and its control action.
This thesis is drawn up pursuant to research by using policy research with analyzes descriptive method. The Research was made at Kelapa Gading Jakarta Tax Service Office. Data collection for the purpose of analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that shall cover interview with officials in vicinity of Directorate General of Tax and questioner distributed to Particular Individual Entrepreneur Taxpayer.
Theoretical reference applied is the principles in tax collection, horizontal and vertical justice principle within general taxation and global taxation. In this research, data obtained comprises hindrance in stipulating classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, compliance rate of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer which is still low, control action still face hindrances due to poor coordination, and for Taxpayer, this provision does not reflects justice aspects due to exception of business type, rate, application of Article 25 Income Tax payment as the settlement.
Analyzes against such aforementioned data has resulted in conclusion that there is vertical and horizontal injustice in provision concerning Particular Individual Entrepreneur Taxpayer. Unequal treatment of business type of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer Classifications is not in accordance with global principles, rate of 2% and gross circulation as the base of tax impose is not in accordance with the principle of unequal treatment for the unequal and net income. Payment treatment of Tax Income Article 25 as the settlement is not conforming to basic principles set forth in Article 25 Law of Income Tax namely as the tax installment. Therefore it is advisable that provision on Tax Income Article 25 for Particular Individual Entrepreneur Taxpayer is to be re-evaluated. Classifications of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer shall not treat unequally on the particular type of business, application of Income Tax Article 25 paragraph (7) as the settlement shall be revoked, more transparent and confirmed implemental regulation is to be applied concerning other income definition in treatment of Article 25 Income Tax payment and procedure in controlling the compliance aspect of Tax Payer."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21588
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>