Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan harta bersama dalam perkawinan tidak mudah untuk diselesaikan. Meskipun, pembagian harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun hal itu dirasa belum cukup. Terkadang dalam penyelesaian sengketa harta bersama di kehidupan masyarakat ditemukan masalah yang beragam dan kompleks. Salah satu permasalahan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dari usaha dan dana pribadi istri yang diperoleh selama masa perkawinan dan terhadap harta tersebut diputuskan sebagai harta pribadi istri. Penulis merasa tertarik untuk meneliti pembagian harta bersama yang diperoleh dari istri dalam masa perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimanakah penyelesaian sengketa harta bersama yang diperoleh dari istri dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah yuridis normatif yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai sumber literatur lainnya. Undang-Undang Perkawinan menganut asas seimbang dalam perkawinan sehingga pada pembagian harta bersama tidak membedakan pihak mana yang memperolehnya. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan seseorang, pembagian harta bersama dibagi secara rata antara mantan istri dan mantan suami. Namun, pembagian harta bersama tersebut tidaklah mutlak melainkan juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperolehnya.

---

The issue of joint property in marriage is not easy to resolve. Although, the division of joint property has been regulated in the Marriage Law, it is not enough. Sometimes in the settlement of joint property disputes in community life, diverse and complex problems are found. One of these problems is joint property obtained from the wife's personal efforts and funds obtained during the marriage period and the property is decided as the wife's personal property. The author is interested in examining the division of joint property obtained from the wife during the marriage period. Based on this background, how is the settlement of disputes over joint property obtained from wives in marriage. The research method used by the author is normative juridical which emphasises the applicable laws and regulations accompanied by other literature sources. The Marriage Law adheres to the principle of balance in marriage so that the division of joint property does not distinguish which party obtains it. In the absence of a marriage agreement in a person's marriage, the division of joint property is divided equally between the former wife and the former husband. However, the division of joint property is not absolute but also considers the contribution of each party in obtaining it."

"Perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP jo Pasal 92 KHI. Namun dalam kasus yang penulis bahas suami menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama serta mengalihkan harta bersama dari perkawinan pertama dengan tandatangan istri kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertamanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah status hukum perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri pertama dan terhadap harta bersama dari perkawinan pertama dan akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan istri pertama yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam perkawinan kedua. Penelitian ini menggunakan bentuk doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil analisis menunjukkan perkawinan kedua Alm.MS dengan FZ dilakukan tanpa meminta izin dari JR sebagai istri pertamanya maupun izin ke Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan poligami berdasarkan fakta dalam Kartu Keluarga yang tertulis kawin belum tercatat, maka status hukum perkawinan Alm.MS dengan FZ hanya dianggap sah secara agama, namun tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanpa persetujuan istri pertama adalah Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 21 tersebut batal demi hukum, karena melanggar syarat subjektif yaitu unsur kesepakatan dan syarat objektif yaitu unsur suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Karena Alm.MS dan FZ sebagai istri keduanya tidak berwenang untuk mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan dari JR sebagai istri pertamanya karena objek tersebut merupakan harta bersama antara Alm.MS dan JR. Selain itu Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat dengan dasar utang piutang.

---

Legal actions such as a sale and purchase agreement on joint property obtained in the first marriage in its implementation must have the consent of the first wife as stipulated in Article 36 paragraph (1) UUP jo Article 92 KHI. However, in the case that the author discusses, the husband married a second wife without the knowledge and permission of the first wife and transferred joint property from the first marriage with the signature of the second wife without the knowledge and consent of his first wife. The problems raised in this study are the legal status of the second marriage performed by the husband without the consent of the first wife and against the joint property of the first marriage and the legal consequences of the joint property in the first marriage transferred based on the sale and purchase agreement without the consent of the first wife performed by the husband with the wife in the second marriage. This research uses a doctrinal form by using data collection tools in the form of literature study. The results of the analysis show that the second marriage of Alm.MS with FZ was carried out without asking permission from JR as his first wife or permission from the Religious Court to conduct a polygamous marriage based on the fact that the Family Card is written that the marriage has not been recorded, so the legal status of Alm.MS marriage with FZ is only considered religiously valid, but has no legal force according to Positive Law in force in Indonesia. Furthermore, the legal consequences of joint property in the first marriage transferred based on the Sale and Purchase Agreement without the consent of the first wife is that the Deed of Sale and Purchase Agreement Number 21 is null and void, because it violates the subjective requirement, namely the element of agreement and the objective requirement, namely the element of a lawful cause as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Because Alm.MS and FZ as his second wife are not authorized to transfer the object without the consent of JR as his first wife because the object is joint property between Alm.MS and JR. In addition, the Sale and Purchase Agreement was made on the basis of debt and credit."

"Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada tidak jelasnya status perkawinan melalui bukti autentik dari perkawinan, sehingga berdampak pada status hukum seorang anak. Untuk itu penelitian ini membahas permasalahan terkait analisis kedudukan hukum ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Pdt/2019). Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, maka akan sulit membuktikan adanya perkawinan tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap kedudukan istri dan anak yang lemah di mata hukum dan anak tersebut akan menjadi anak luar kawin dan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Tanpa adanya bukti yang kuat akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan TSH dan Alm. SD dianggap tidak pernah terjadi, sehingga menurut kententuan hukum waris perdata barat yang berhak sebagai ahli waris sesuai pasal 856 KUHPer dari Alm. SD adalah ahli waris Golongan II yakni orang tua dan saudara-saudara Pewaris.

---

Unregistered Marriage affect the uncertainty of marital status through authentic proof of marriage, thus affecting the legal status of a child. This research was carried out by raising issues related to analysis the position of the heirs from unregistered marriage and the legal considerations in the Supreme Court decision No. 3073 K/Pdt/2019). This doctrinal legal research examines legal objects in their concept as statutory regulations and court decisions. The legal objects studied were collected through document studies in the form of legal materials, both primary and secondary, which were then analyzed to answer research problems. Based on the results of the analysis carried out, it can be explained as follows: if a marriage is not registered in applicable regulation in civil registration, then it will be difficult to prove the existence of the marriage. This will affect to the weak position of wife and their child from law point view and the child will become an out of marriage child and only have a civil relationship with their mother. without the existence of strong evidence resulting from unregistered marriage, the marriage between TSH and Alm. SD considered as never happened. So, according to west civil law, whose entitled as Alm. SD’s heir according to article 856 Indonesian Civil Code is group two of heirs which is his mother and sister."

"Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perkawinan yang hanya dilakukan secara hukum agama dan tidak dicatatkan. Dimana suatu perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama atau biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan tentunya tidak memiliki kepastian hukum karena tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah. Apabila harta yang diperoleh dalam masa perkawinan di bawah tangan (dalam hal ini tanah dan bangunan) dan harta tersebut ingin dialihkan melalui jual beli dimana perbuatan hukum tersebut memerlukan persetujuan pasangan kawin, hal ini akan menimbulkan masalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum pengesahan perkawinan yang dilakukan setelah salah satu pihak meninggal dunia, keabsahan jual beli tanah yang dilakukan tanpa persetujuan istri dalam perkawinan yang dicatatkan setelah suami meninggal dunia, dan pertimbangan hakim terhadap jual beli tanah tanpa persetujuan istri dalam perkawinan di bawah tangan yang kemudian dicatatkan setelah suaminya meninggal dunia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan istri dalam perkawinan di bawah tangan adalah sah. Pengesahan perkawinan dapat dilakukan meskipun salah satu pasangan kawin telah meninggal dunia, setelah mendapatkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama maka wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama agar perkawinan tersebut menjadi sah dan diakui oleh negara dan timbul akibat hukum atas pencatatan perkawinan tersebut, dan terdapat kekurangan pada pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pdt/2019

---

Marriage in Indonesia is regulated within Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage. However, in practice, a lot of problems arise in its implementation. One of which is a marriage which is only conducted according to religious law and is not registered. Whereas, within a marriage which is only conducted based on religious law or often known as private marriage (perkawinan di bawah tangan) surely does not have any legal certainty due to the absence of an authentic evidence in the form of a marriage deed. If the asset(s) obtained during the private marriage (in this case land and building) are going to be transferred through sale and purchase, whereas such legal action requires a spousal consent, this will give rise to a problem. Within this thesis, the problem being discussed is regarding the legal consequence for ratification of a marriage which is conducted after one party is deceased, validity of sale and purchase of land which is conducted without spousal (wife) consent within a private marriage which is then registered after the spouse (husband) is deceased. To answer such problem, the juridical normative research method is used, complemented with secondary data in the form of primary and secondary legal material. The conclusion drawn from this research is that a sale and purchase conducted without a spousal (wife) consent within a private marriage is legitimate. Ratification of marriage may be conducted despite the fact that one of the spouse had passed away, and after obtaining a marriage ratification from the Religious Court, such marriage shall be registered within the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) so that such marriage will be legitimate and recognized by the state as well as giving rise to legal consequences pertaining to such marriage and that there is a shortfall within the judge’s consideration in the Supreme Court Verdict Number 2394 K/Pdt/2019."

"ABSTRAKKepemilikan bersama adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, baik karena pewarisan maupun cara lain. Kepemilikan bersama atas hak atas tanah diakhiri dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan PPAT. Pejabat Kantor Pertanahan dan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah menafsirkan bahwa pemisahan dan pembagian atas tanah warisan dianggap merupakan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, sehingga menjadi obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini menghambat pendaftaran APHB. Warisan merupakan kepemilikan bersama yang terikat, dan pemisahan dan pembagian terhadapnya tidak mengakibatkan adanya peralihan hak. Hal ini terjadi karena kekhilafan dalam pemahaman mengenai hukum waris, hukum keluarga dan hukum benda. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif yang memberikan data detil tentang gejala sosial dan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

---

ABSTRACTCo-ownership is ownership of property, which owned by two persons or more, wherefore inheritence or other means. Co-ownership could be ended by drawing Deed of Division of Co-Property (APHB) drawn before Land Deed Official. Land Official and Regional Tax Official interpret the splitting and dividing over inheritence of land title as a splitting resulting in transfer of title, thus subjected to Duty on Land and Building Title Acquisition/BPHTB. Such act obstruct registration process of APHB. Inheritence is a bound co-ownership, that splitting and division upon it, shall not result in transfer of title. This occurs because of negligence to have an understading of Inheritence Law, Family Law, and Property Law. The characteristics of this research are descriptive-prescriptive which provide detail data of social phenomenon and to obtain suggestions to resolves particular problems"

"Hidup bersama sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain masyarakat. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Perkawinan). Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua. Namun dalam kenyataannya sekarang ini masih banyak suami-istri yang bercerai. Perceraian merupakan upaya atau jalan keluar terakhir dalam menyelesaikan perselisishan dalam perkawinan. Dan perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Akan tetapi menjadi diperbolehkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor atau sebab-sebab tertentu. Akibat perceraian akan berpengaruh terhadap hubungan suami-istri, anak, harta bersama dan nafkah. Semuanya itu harus difikirkan oleh mereka yang bercerai. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah apakah penyebab putusnya hubungan perkawinan dalam Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975? Bagaimana penerapan pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan harta bersama karena perceraian? Dan bagaimana proses pembuatan perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian pembagian harta bersama tersebut? Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Macam bahan hukumnya atau sumber/jenis data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi bahan hukum primer, terdiri Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yurisprudensi. Bahan hukum sekunder, terdiri buku-buku hukum. Dan bahan hukum tersier, terdiri abstrak, ensiklopedi, kamus, dan penerbitan pemerintah. Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah bercerai dengan sebab-sebab yang telah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan harta bersama karena perceraian dapat diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama/hukum adat/hukum lainnya), serta perjanjian pembagian harta bersama untuk dinyatakan otentik maka dibuat oleh Notaris yang berwenang.

---

Living together is very important in the community. The proximate consequence of living together between a man and a woman is not just segregating from the other members of the community. Marriage is a material and conjugal bond between a man and a woman as a married couple intended to form a happy and everlasting family (household) based on the One Supreme God (Article 1 of Law Of Marriage). Forming a happy family highly relates to descent being the purpose of marriage and parent is responsible for raising and educating their child(-ren). But, in fact, many married couples are divorced now. Divorce is the last effort or solution to settle marital dispute and something God hates but allows due to factors or causes. Divorce will influence marital status, child(-ren), joint property and conjugal rights. Those intending to divorce have to think of the same. The main problem in this thesis is what the causes of separation of marital relationship in a Judgment Number 270/Pdt.G/PN.JKT.BAR based on Article 9 of Government Regulation Number 9 Of 1975?. How the application of Article 37 of Law Number 1 Of 1974 relates to joint property due to divorce? where the joint property is stipulated according to the respective laws. ?The respective laws? mean religious law, traditional law, other laws. And how the process of drawing up joint property division agreement before a Notary Public and legal consequences arising from the joint property division agreement?. After that in this study, the writer uses normative law bibliographic study methods. Laws material kind its or source / secondary data type that is used in this writing, covering primary law materials, consisting of Law of Marriage, Government Regulation Number 9 Of 1975, jurisprudence. Secondary legal materials consist of law books. And tertiary law material, consist abstractedly, encyclopaedia, dictionary, and government publication. In analyzing this case, the writer uses qualitative analytical methods by connecting the case to the theories contained in legal materials. Conclusion in this thesis is that the plaintiff and the defendant divorced with the causes complying with Article 19 of Government Regulation Number 9 Of 1975, and joint property due to divorce can be stipulated according to the respective laws (religious law/traditional law/other laws), and joint property division agreement is drawn up before a Notary Public for authentication."

"Hibah sejatinya dilakukan saat pemberi dan penerima hibah masih hidup, namun ada kalanya terdapat hambatan untuk membuat akta hibah sehingga dibuat perjanjian pendahuluan hibah, atau biasa dikenal dengan akta pengikatan hibah. Akta pengikatan hibah menjadi masalah ketika pada perjalanannya, penghibah sudah meninggal saat terjadinya hibah. Di lain pihak, akta wasiat merupakan kehendak bebas seseorang terhadap harta peninggalannya ketika ia meninggal kelak. Meski akta wasiat merupakan kehendak bebas dari seseorang, namun undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap akta wasiat termasuk kepada istri dari perkawinan kedua. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan akta perjanjian pengikatan diri untuk melakukan penghibahan sebagai dasar pembuatan akta hibah apabila penghibah meninggal dunia dan bagaimana kedudukan akta wasiat yang melebihi perolehan istri dari perkawinan kedua. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil analisis adalah akta perjanjian pengikatan diri untuk melaksanakan penghibahan tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta hibah setelah penghibah meninggal dunia karena tidak sesuai dengan prinsip hibah itu sendiri dan akta wasiat yang isinya melebihi bagian yang seharusnya diperoleh istri dari perkawinan kedua menjadi tidak dapat dilaksanakan. Hendaknya pihak yang akan melepaskan haknya, atau penghibah, melampirkan surat pernyataan persetujuan dari para ahli waris atas hibah yang dilakukan olehnya. Notaris diharapkan dapat turut aktif memberikan penyuluhan hukum terkait Legitieme Portie dan batasan-batasan dalam pemberian wasiat.

---

Grants are actually made when the giver and recipient of the grant are still alive, but there are times when there are obstacles to making a grant deed so that a preliminary grant agreement is made, or commonly known as a grant binding deed. The deed of grant binding became a problem when on its way, the grantor had died during the grant. On the other hand, a will is a person's free will for his inheritance when he dies later. Even though a will is the free will of a person, the law places limitations on wills including wives from second marriages. The issues raised in this study are regarding the strength of the deed of binding agreement to make a grant as the basis for making a grant deed if the grantor dies and how the position of the will deed exceeds the acquisition of the wife from the second marriage. In order to be able to answer these problems, normative juridical research methods are used with analytical descriptive research types. The result of the analysis is that the deed of binding agreement to carry out the gift cannot be used as the basis for making the deed of grant after the grantor dies because it is not in accordance with the principle of the grant itself and the will deed whose contents exceed the portion that should have been received by the wife from the second marriage cannot be implemented. The party that will relinquish his rights, or the grantor, should attach a statement of approval from the heirs for the grant made by him. Notaries are expected to be able to actively participate in providing legal counseling related to Legitieme Portie and limitations in granting wills."

"Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajibmendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannyadalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanyamenggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belumdiketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam transaksi jual beli tanah menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk meningkatkan kekuatanpembuktian kuitansi, khususnya terkait penerapan dan pertimbangan hakim dalamputusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019. Metode analisis yang digunakanadalah kualitatif. Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa kekuatan bukti kuitansitransaksi jual beli tanah merupakan alat bukti surat akta bawah tangan, menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktianbebas yaitu penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Kekuatanpembuktian kuitansi dapat ditingkatkan dengan mengacu pada Pasal 1881 dan 1883KUHPerdata dalam pembuatannya. Penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusanMahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019 sudah tepat, antara lain adalah Penggugatmembeli objek sengketa dengan harga yang wajar dan sudah memenuhi sebagiankewajibannya yang dibuktikan dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansipembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikandalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut.

---

Transfers of land rights such as buying and selling of land must be registered and the one

who is obliged to register it is the Official for Making Land Deeds (PPAT), but in reality

in the case that the researcher discussed, the sale and purchase transactions carried out by

the parties only used receipts as proof of payment. The problem with this research is that

it is not yet known with certainty the strength of receipt evidence in land sale and purchase

transactions according to the prevailing laws and regulations, ways to increase the power

of proof of receipts, especially regarding the application and consideration of judges in

the Supreme Court decision Number 1376 K/Pdt/2019. The analytical method used is

qualitative. Based on the results of the research, it is known that the strength of the receipt

which is the evidence of an underhand deed in a land sale and purchase transaction

according to the prevailing laws and regulations has the power of free evidence, namely

that the assessment of the power of proof is submitted to the Judge. The power of proof

of receipts can be increased by referring to Articles 1881 and 1883 of the Civil Code in

the making. The application and consideration of the judge in the decision of the Supreme

Court Number 1376 K/Pdt/2019 were correct, among others, the Plaintiff purchased the

object of the dispute at a reasonable price and had fulfilled part of its obligations as

evidenced by supporting evidence in the form of payment receipts made by the Plaintiff

in accordance with the terms agreed in the land sale and purchase agreement"

"Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah menggolongkan harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan, Bagaimana akibat hukum dari hata bersama yang belum dilakukan penyelesaian pembagian setelah putusnya perkawinan, dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian diketahui bahwa:1. Dalam menggolongkan harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan wajib memperhatikan ruang lingkup harta bersama, diantaranya yaitu harta yang dibeli selama perkawinan, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, segala penghasilan pribadi suami istri.2 Akibat hukum dari harta bersama yang belum dilakukan penyelesaian pembagian setelah putusnya perkawinan adalah, apabila terdapat harta yang tidak dapat dibuktikan perolehannya maka akan tergolong menjadi harta bersama.3. Dalam hal ini hakim telah mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun tanah sengketa dibeli oleh istri setelah suaminya meninggal, tetapi tanah tersebut dibeli dengan menggunakan hasil keuntungan yang didapat dari usaha bersama dengan suaminya. Maka dari itu harta tersebut otomatis tergolong sebagai harta bersama. Disarankan perlu adanya putusan yang memberikan kepastian hukum mengenai pemilikan harta perkawinan yang diperoleh setelah pasangan hidup meninggal dunia.

---

A marriage creates a legal implication to the property that is obtained between the two before and throughout the period of marriage. The problem that will be the research focus of this thesis is how to classify the property that is obtained after the end of a marriage What is the legal implication of a community property, which division has not been settled after the end of a marriage And what were the Judge rsquo s legal considerations in the Medan District Court verdict number 290 Pdt.G 2013 PN Mdn This research is a descriptive analytic research with an approach method of yuridis normative.The result of this research finds that:1. In classifying property that is obtained after the end of a marriage, it is compulsory to pay attention to the scope of the community property, such as a property that is purchased throughout the marriage a property that is purchased and built after the end of a marriage that is sponsored by a community property a property that can be validated to be acquired throughout the period of marriage income from a community property and innate property all private property of husband and wife.2 The legal implication of a community property, which division has not been settled after the end of a marriage, if consisted of a property of which acquisition cannot be validated, is to be classified as a community property.3. In this case, judge has ruled according to the law. Even though the land of dispute was purchased by the wife after her husband was deceased, the land was purchased using the profit obtained by a business that was started together with the husband. Therefore, the property is consequently classified as a community property. It is advised that there should be a ruling, which gives a legal certainty of the ownership of the marital property after the decease of a spouse."

"

Pengadilan Agama Nomor 2184/Pdt.G/2014/PA.Bks tanggal 9 Pebruari 2015 dan Akta Cerai Nomor 0413/AC/2015/PA.Bks tanggal 12 Maret 2015 telah memutus perceraian ghoib pada perkawinan campuran, yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat yang berkewarganegaraan asing dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah putusan perceraian tersebut juga tidak ada pembagian harta bersama. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana putusan Pengadilan Agama bagi para pihak perkawinan campuran dan penyelesaian harta bersama pada perkawinan campuran yang putus karena perceraian ghoib. Penulisan ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian harta bersama pada perkawinan campuran yang putus karena perceraian ghoib. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi dekriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama bagi para pihak perkawinan campuran tetap menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia karena perkawinan dilangsungkan dan tunduk pada Hukum Perkawinan Indonesia. Penyelesaian harta bersama pada perkawinan campuran yang putus karena perceraian ghoib, apabila tidak mengadakan perjanjian perkawinan, maka harta bersama dibagi sama rata diantara pihak suami istri. Dalam hal akan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, maka sebelum terjadi transaksi dihadapan Notaris / PPAT wajib mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan untuk memerintahkan dan menetapkan bahwa salah satu pasangan tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi atas harta bersama. Saran dari penulis agar para pihak perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan.

---

Religious Courts No: 2184 / Pdt.G / 2014 / PA.Bks dated 9 February 2015 and Divorced Deed No: 0413 / AC / 2015 / PA.Bks dated 12 March 2015 have decided on “ghoib” divorce on mixed-citizenship marriage, namely decisions without the presence of a defendant with foreign nationality and unknown existence. After the divorce decision there was also no joint property distribution. Thus the problem arises as to how the decisions of the Religious Courts for mixed-citizenship marriages and the settlement of joint property in mixed-citizenship marriage which decreed divorce due to “ghoib” divorce. This writing generally aims to explain the settlement of joint assets in mixed –citizenship marriages which decreed divorce due to “ghoib” divorce. The research method used is normative juridical research with descriptive analytical typology. Based on the results of the study, it can be concluded that the decisions of the Religious Courts for mixed-citizenship marriages still use applicable laws in Indonesia because marriage is held and is subjected to Indonesian Marriage Law. Completion of joint assets in mixed-citizenship marriages which decreed divorce due to “ghoib” divorce, if there is no pre/postnuptial agreement, then the joint assets are divided equally between husband and wife. In the event that a legal action will be taken against the joint assets, prior to transaction before the Notary / PPAT, it is obligatory to submit a request to the Court to order and stipulate that one of the spouse is allowed to carry out transactions on joint assets. Advice from the author so that the mixed-citizenship marriage should make a pre/postnuptial agreement.

"