Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesuksesan perkembangan dompet digital di Indonesia tidak lepas dari keberhasilan strategi cashback/diskon yang ditawarkan penyedia layanan. Strategi tersebut terbukti berhasil membuat masyarakat tertarik untuk mengadopsi dompet digital. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan selamanya. Penyedia layanan kini harus berfokus untuk mempertahankan pengguna agar tetap menggunakan layanannya sehingga effort yang telah dikeluarkan pada saat menarik pengguna tidak sia-sia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk tetap menggunakan dompet digital menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Pengaruh manfaat dan risiko yang dirasakan pengguna terhadap sikapnya kepada layanan dompet digital (attitude) juga diteliti pada penelitian ini. Selain itu, regulatory focus theory yang mengelompokan individu berdasarkan sensitivitasnya digunakan sebagai moderasi hubungan faktor pada penelitan ini. Penelitian dilakukan kepada 756 responden melalui survei online. Analisis dilakukan dengan metode PLS-SEM. Hasilnya menunjukan bahwa niat untuk tetap menggunakan dompet digital (continuance intention) dipengaruhi oleh attitude, perceived behavioral control, dan subjective norm. Attitude pengguna dipengaruhi oleh manfaat dan risiko yang dirasakan. Selain itu, terdapat pengaruh yang lebih besar antara hubungan risiko terhadap atittude dan percevied behavioral control terhadap continuance intention pada individu dengan tipe sensitivitas prevention focus. Hasil penelitian ini dapat membantu penyedia layanan memahami faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk tetap menggunakan layanannya.

---

Successful development of digital wallets in Indonesia is driven by a successful discount/cashback strategy from their service providers. This strategy has been proven to make people interested in adopting a digital wallet. However, the strategy cannot be done indefinitely. Now, the service providers should focus to retain their users so all of efforts they have done before are not wasted. This study aims to examine the factors that influence user’s intention to keep using digital wallets by using the theory of planned behavior. The effect of benefit and risks perceived by users to their attitude will also examined. Furthermore, regulatory focus theory which classifies individuals based on their sensitivity is being used as a moderation between some factors. This study conduct 756 respondents through an online survey and using PLS-SEM for analysis. Results show that the continuance intention of using digital wallets is influenced by attitude, perceived behavioral control, and subjective norm. The user’s attitude is influenced by benefit and risks they perceived. There is a stronger influence effect between risk and attitude and also between perceived behavioral control and continuance intention in prevention focus individuals. The results help service providers to know what factors influence their users continuance intention.

"

"Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menambahkan dua metode berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik, khususnya untuk mengkaji implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara yakni metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya metodologi RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik dan penerapan RIA dan ROCCIPI yang sesuai dengan Lampiran I UU 13 Tahun 2022 dan yang Ideal. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik RIA dan ROCCIPI sangkat penting untuk mengevaluasi efektifitas regulasi dengan menemukan permasalahan yang ada dan merumuskan tujuan. Metode ini juga memastikan bahwa perumus kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia dan mengkaji berbagai manfaat dan biaya regulasi,terakhir, metode tersebut mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi. Penerapan Metoda RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 belum maksimal. Ditemukan hanya satu Undang- Undang yang telah memakai metode RIA yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Adapun Naskah Akademik Undang-Undang lainnya yang dianalisa, menunjukkan terdapatnya kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara namun masih secara parsial menjelaskan masalah, tujuan, dan manfaat walaupun sebagian besar bersifat normatif dan kualitatif. Kedepannya RIA dan ROCCIPI dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan holistik. Penerapannya dapat dengan mengubah sistematika lampiran I UU 13 Tahun 2022 dengan menyempurnakan Lampiran I yang sudah ada.

---

Law No. 13 of 2022 concerning the second amendment to Law no. 12 of 2011 added two methods related to the preparation of Academic Papers, specifically to examine the implications of implementing a new system that will be regulated in the Law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden, namely the Regulatory Impact Analysis (RIA) method and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). This study aims to identify and analyze the significance of the RIA and ROCCIPI methodologies in the preparation of Academic Papers and the application of RIA and ROCCIPI in accordance with Appendix I of Law 13 of 2022 and the Ideal. The form of this research is normative juridical which fully uses secondary data or in the form of written legal norms. The results of the study show that both RIA and ROCCIPI have the importance for evaluating the effectiveness of regulations by finding existing problems and formulating objectives. This method also ensures that policy makers have considered all available alternative actions and assessed the various benefits and costs of regulation. Finally, this method requires monitoring and evaluation of the implementation of regulations. The application of the RIA and ROCCIPI Methods in the preparation of Academic Papers since the promulgation of Law Number13 of 2022 is not optimal. It was found that only one law had used the RIA method, namely Law Number 13 of 2022. As for the other legal academic texts analyzed, it shows that there is a study of the implications of implementing the new system that will be regulated in the law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden but still partially explains the problems, objectives, and benefits although most are normative and qualitative. In the future RIA and ROCCIPI can be implemented in a broader and holistic scope. It can be implemented by changing the systematics of Apendix I to Law Number 13 of 2022 by improving the existing Appendix I."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor (performance expectancy, effrt expectancy, subjective norm, facilitating conditions, price value, perceived security, dan perceived privacy) terhadap behavioral intention untuk menggunakan dompet digital pada generasi Z (lahir pada tahun 1997-2005) di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Dalam penelitian ini, terdapat variabel financial awareness sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara subjective norm dan price value terhadap behavioral intention. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 205 responden melalui survei cross sectional yang selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Method (PLS-SEM). Model penelitian ini merupakan hasil modifikasi UTAUT2 dengan menambahkan variabel perceived security, perceived privacy, dan financial awareness. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa performance expectancy, facilitating conditions, dan price value berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Effort expectancy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap behavioral intention. Subjective norm, perceived security, dan perceived privacy tidak berpengaruh terhadap behavioral intention. Terakhir, hubungan antara subjective norm dan price value terhadap behavioral intention tidak dimoderasi oleh financial awareness.

---

This study aims to determine the influence of factors (performance expectancy, effort expectancy, subjective norm, facilitating conditions, price value, perceived security, and perceived privacy) on the behavioral intention to use a digital wallet in generation Z (born 1997-2005). ) in Indonesia, especially the Jabodetabek area. In this study, there is a financial awareness variable as a moderating variable that can strengthen or weaken the relationship between subjective norm and price values on behavioral intention. The data used in this study were 205 respondents through a cross-sectional survey which were then processed and analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Method (PLS-SEM). This research model is the result of modification of UTAUT2 by adding the variables perceived security, perceived privacy, and financial awareness. The results of this study indicate that performance expectancy, facilitating conditions, and price value have a positive and significant effect on behavioral intention. Effort expectancy has a negative and significant effect on behavioral intention. Subjective norm, perceived security, and perceived privacy have no effect on behavioral intention. Finally, the relationship between subjective norm and price values on behavioral intention is not moderated by financial awareness."

"Over-The-Top OTT adalah layanan berbentuk aplikasi dan layanan komunikasi, baik komunikasi suara, text, penyiaran, konten, dll yang diakses melalui internet. Penggunaan layanan OTT meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan operator pada segmen voice dan SMS. Pada sisi lain, terjadi peningkatan pendapatan operator pada segmen data. Ketidakseimbangan regulasi yang mengatur antara operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT merupakan salah satu penyebabnya. Hingga penelitian ini ditulis, belum terdapat regulasi yang mengatur layanan OTT. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan regulasi layanan OTT. Regulatory Impact Analysis RIA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perumusan regulasi. Metode ini telah digunakan oleh beberapa negara di dunia untuk merumuskan regulasi baru dan menganalisis efektifitas regulasi eksisting. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap regulasi eksisting terkait layanan OTT serta perumusan kerangka regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging menggunakan metode RIA. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi eksisting tidak cukup untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia, serta menunjukkan mekanisme registrasi cocok untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia. Kerangka rumusan regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging terdiri dari bentuk regulasi, mekanisme regulasi, dan bentuk sanksi. Bentuk regulasi OTT VoIP dan Instant Messaging dapat berupa Peraturan Menteri dengan menambah penjelasan pada UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran terkait layanan berbasis IP dan layanan aplikasi. Mekanisme regulasi adalah mekanisme registrasi dengan mewajibkan penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging dengan konsumsi bandwidth tinggi meletakkan Content Data Network di Indonesia. Bentuk sanksi adalah pemblokiran dan bandwidth throttling.

---

Over The Top OTT services refer to the delivery of multimedia services i.e. audio, video and messaging services over the Internet. OTT services usage has increased in recent years. This situation has an impact on the decrease of operator 39 s revenue in voice and SMS segment. On the other hand, operator 39 s revenue incrase in the data segment. The Imbalance regulations between telecom provider and OTT player is one cause. This problem need to find a solution. Regulatory Impact Analysis RIA is one of methods than can be used to formulate a regulation. This method has been used by several countries in the world to formulate new regulations and analyze the effectiveness of existing regulation. Author analyze the existing OTT regulation and formulate a regulatory framework with RIA method.

The results of the analysis indicate that the existing regulation is insufficient to regulate the OTT service provider in Indonesia. Regulatory framework of OTT regulation are as follows, OTT regulation form is Peraturan Menteri Kominfo by adding explanation in UU Telecommunications and UU Broadcasting about telecommunications, broadcasting, application, services based on IP. OTT provider will be regulated by registration method by requiring put the Content Data Network CDN in Indonsia for OTT provider with high consumption bandwidth. The sanctions for OTT provider that don 39 t comply with regulations is blocking and bandwidth throttling."

"Perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan kewajiban perpajakan menjadi beban yang perlu diefisiensikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi manajemen pajak atas kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT X. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi adalah metode post-positivist dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori manajemen pajak yang mencakup empat aspek, disimpulkan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya di bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disimpulkan bahwa sudah baik tapi masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Untuk aspek ketiga (Leading), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Untuk aspek keempat (Controlling), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian diuraikan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disarankan bahwa membuat rencana yang dapat mengantisipasi permasalahan dalam bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disarankan bahwa membuat divisi khusus yang dapat menangani permasalahan pajak seperti divisi litigasi pajak.

---

Company aims to seek profits, and tax obligations become a burden that needs to be streamlined by the company. The objective of this thesis research is to investigate the tax management implementation for crediting Article 23 Income Tax at PT X. The research method employed in this thesis is post-positivist and utilizes a case study approach, with data collection through in-depth interviews and literature review. Based on the analysis conducted using the tax management theory, which encompasses four aspects, the following conclusions have been drawn. For the first aspect (planning), it is concluded that there are still deficiencies, particularly in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is concluded that it is already good but can still be further improved. For the third aspect (leading), it is concluded that it is functioning well. For the fourth aspect (controlling), it is concluded that it is working well. Based on these conclusions, the following research recommendations are outlined. For the first aspect (planning), it is recommended to create plans that can anticipate issues in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is recommended to establish a dedicated division that can handle tax-related issues, such as a tax litigation division."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan dalam kondisi siklus ekonomi yang berbeda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan perkebunan, pertambangan, manufaktur, dan retailer yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1997-2012. Manajemen modal kerja diukur melalui cash conversion cyle sedangkan siklus ekonomi ditentukan berdasarkan pertumbuhan GDP. Dalam penelitian ini juga diukur pengaruh receivable conversion period, inventory conversion period, dan account payable deferral period pada profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen modal kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Receivable conversion period, inventory conversion period, dan account payable deferral period juga diketahui memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa siklus ekonomi tidak berpengaruh terhadap signifikansi pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan di Indonesia.

---

This study aimed to determine the effect of working capital management on the company's profitability in the different business cycle in Indonesia. This study uses secondary data from plantations, mining, manufacturing, and retailers firm that are listed on the Indonesia Stock Exchange in 1997-2012. Working capital management is measured by cash conversion cycle while the economy cycle is determined by the growth of GDP. In this study also measured the effect of the receivable conversion period, inventory conversion period, and account payables deferral period on profitability. The results showed that the working capital management has negative effect on firm profitability and statistically significant. Receivable conversion period, inventory conversion period, and account payables deferral period is also known to have a negative effect on profitability. The result showed that economic cycle has no effect on the significance of the relationship between working capital management and firm profitability."

"ABSTRAKPada umumnya keberhasilan suatu badan usaha banyakdipengaruhi oleh dua faktor yang sangat penting. pertama,adalah faktor?faktor yang berada diluar jangkauan pengendaliansuatu badan usaha. Faktor?faktor tersebut lazim disebut sebagai faktor?faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat menyebabkan munculnya ancaman ataupun peluang yang dihadapi olehsuatu badan usaha. Kedua, adalah faktor-faktor yang terdapatdi dalam tubuh badan usaha itu sendiri dan masih dapat dikendalikan oleh badan usaha tersebut. Faktor?faktor ini lazimdisebut sebagai faktor-faktor internal. Faktor internal inilahyang menentukan kekuatan ataupun kelemahan suatu badan usahadalam mengantisipasi peluang dan ancaman yang ada. Dari sekian banyak faktor internal yang ada, beberapadiantaranya dapat mempunyai peran yang sangat penting dalammewujudkan keberhasilan suatu badan usaha. Faktor internalyang penting tersebut pada umumnya dikenal dengan sebutan KeySuccess Factors (?faktor kunci keberhasilan?), yang tidakselalu sama untuk setiap badan usaha. Ketidak samaan iniantara lain dipengaruhi oleh jenis badan usaha, usia badanusaha, ukuran badan usaha ataupun Product Life Cycle (?siklushidup produk?) dari badan usaha tersebut. Dalam tulisan ini, ?faktor kunci keberhasilan? unitusaha hotel PT.?P? ditinjau berdasarkan fungsi?fungsi yanglazim terdapat pada sebuah badan usaha (seperti fungsimarketing, Operasi/produksi, personalia, keuangan, sertapenelitian & Pengembangan), yang kemudian dikaitkan dengan?siklus hidup produk? unit usaha hotel tersebut (yang padasaat ini berada pada periode maturity). Berdasarkan kedua pendekatan tadi, yaitu pendekatanfungsi dan pendekatan ?siklus hidup produk?, maka diperolehbeberapa ?faktor kunci keberhasilan? yang harus dimiliki olehunit usaha hotel PT.?P? tersebut. Melalui analisa yang rnenggunakan program komputer modelAnalytic Hierarchy Process (AHP), diperoleh suatu daftarfaktor Internal yang tersusun berdasarkan urutan prioritas.Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak semua faktorinternal dapat meniadi ?faktor kunci keberhasilan?. Olehkarena itu, diasumsikan bahwa ?faktor kunci keberhasilan?untuk unit usaha hotel PT.?P? adalah faktor-faktor internalyang berada pada urutan pertama sampai dengan ke-empat. Urutanfaktor?faktor Internal ini dapat dilihat pada lampiran 3."

"Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis potret substansi pengaturan (regulatory substance) dan tata kelola pengaturan (regulatory governance) kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; 2) merekonstruksi konsep akuntabilitas formal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; 3) merekonstruksi konsep akuntabilitas informal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; dan 4) mengkonstruksi model institusional untuk memperbaiki akuntabilitas formal dan akuntabilitas informal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.Hasil analisis menunjukkan bahwa situasi problematikal dalam tata kelola pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia bersumber dari tataran kebijakan pengaturan UU 22/2001 yang mencakup proses dan substansi kebijakannya, serta tataran peraturan operasional yang mencakup proses penyusunan dan pelaksanaannya. Sebagai hasil rekonstruksi, akuntabilitas formal dikonsepsikan sebagai aspek formal regulasi yaitu aspek yang terkait dengan disain institusional yang merupakan fungsi dari konteks kebijakan dan aturan formal yang berlandaskan pada konstitusi, yang meliputi kesesuaian kebijakan pengaturan dengan konstitusi; kejelasan peran dan tujuan; otoritas; dan akuntabilitas. Adapun akuntabilitas informal dikonsepsikan sebagai aspek pembuatan dan pelaksanaan peraturan formal yang melibatkan pemangku kepentingan yang luas, yang meliputi partisipasi; transparansi; prediktabilitas; dan konsistensi.Tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dapat diperbaiki dengan model tata kelola pengaturan antar institusi (inter-institutional regulatory governance), yang terdiri dari model akuntabilitas formal antar institusi (inter-institutional formal accountability) dan model akuntabilitas informal antar institusi (inter-institutional informal accountability). Adapun model institusional yang dikonstruksi untuk menopang tata kelola antar institusi dalam rangka memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia adalah model institusional tiga tingkatan fungsional dan tiga tingkatan struktural."

"Untuk menjaga keseimbangan sumberdaya cumi-cumi perlu dievaluasi tingkat pemanfaatan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya aspek biologi maupun aspek ekonomi agar dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya cumi-cumi secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya cumi-cumi atas dasar pertimbangan bio-ekonomi. Penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta PPSJ dan Pelabuhan Muara Angke. Fokus utama penelitian adalah para nelayan kapal jaring cumi dan pancing cumi yang menangkap cumi-cumi di WPP 718 serta mendaratkan hasil tangkapannya di Provinsi DKI Jakarta. Dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan pendekatan berdasarkan studi kasus. Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya cumi-cumi berdasarkan kondisi MEY memberikan solusi yang lebih baik dalam pengelolaan sumberdaya dilihat dari segi lingkungan atau sumberdaya dan ekonomi masyarakat. Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan cumi-cumi di WPP 718 sejak tahun 2006 sampai 2015 belum melampaui JTB, berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya cumi-cumi belum mengalami overfishing dan masih dapat dikembangkan.

---

In order, to maintain the balance of squid resources it is necessary to evaluate the level of utilization with the ability to be used as a basic for security in sustainable resource management of squid. The purpose of this study has to determine the optimal level of resource utilization of squid on the basic of bio economic considerations. The research was conducted at Nizam Zachman Ocean Fishing Port of Jakarta PPSJ and Muara Angke Port.

The main focus of the research the fishermen aboard the squid nets and squid fishing line that catch the squid in FMA 718 and landed the catch in DKI Jakarta Province. Method used is the quantitative research method and case study. The management of squid resource use based on the condition of MEY has seen to provide better solution in resource management in terms of environment or community resource and economy. The utilization rate of squid fishery resources in FMA 718 since 2006 until 2015 has not been over than Total Actualy Catch TAC , meaning the utilization of squid resources has not been overfished and can still be developed."

"Laporan ini menganalisis rantai pasokan Toyota Motor Company, dengan fokus pada jaringan rantai pasokan, pengadaan, outsourcing, inisiatif CSR, serta permasalahan internal. Di balik kinerja Toyota terdapat sistem rantai pasokan brilian yang digunakan yang memungkinkan semuanya menjadi mungkin. Namun, meskipun manajemen rantai pasokannya kuat, Toyota menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari ketegangan geopolitik dan bencana alam yang dapat mengganggu rantai pasokan, menyebabkan kekurangan komponen dan penundaan produksi. Meskipun Toyota sangat terpukul oleh kekurangan semikonduktor, Toyota telah menunjukkan ketahanan dan respons TPS terhadap tantangan yang tidak terduga.

---

This report analyzes the supply chain intricacies of Toyota Motor Company, with a focus on their supply chain network, procurement, outsourcing, CSR initiatives as well as the problems they are facing. Behind Toyota’s performance lies a brilliant supply chain system that has been used that makes it all possible. However, despite its strong supply chain management, Toyota faces several challenges stemming from Geopolitical tensions and natural disasters that can disrupt supply chains, causing component shortages and manufacturing delays. Although Toyota has been hit hard by the worldwide semiconductor shortage, the company has shown its TPS resilience and responsiveness to unforeseen challenges."