Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan yang terjadi secara pesat pada inovasi atau penemuan dalam bidang teknologi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Seiringan dengan perkembangan tersebut, kemudian timbul suatu potensi buruk berupa kejahatan siber yang mengintai para pengguna internet. Kejahatan siber mampu terjadi akibat informasi digital yang tersebar dengan mudah dan terbukanya akses terhadap informasi tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap informasi digital yang terdapat pada internet, khususnya terhadap ciptaan yang mengandung hak cipta melalui peraturan perundang-undangan. Sayangnya, saat ini Indonesia masih belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak cipta dari ciptaan digital. Berkaca dengan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat, Indonesia seharusnya memiliki pengaturan terperinci mengenai Sarana Kontrol Teknologi yang mampu dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan digital dari ancaman kejahatan siber. Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif sekaligus melakukan perbandingan dengan penerapan hukum di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ciptaan digital yang mampu dilindungi hak ciptanya adalah hak cipta terkait konten yang terdapat pada media internet dan hak cipta terkait dengan gambar, nama situs web, dan e-mail dari pengguna internet, walaupun dalam penerapannya terdapat doktrin Fair Use yang membatasi penerapan perlindungan hak cipta. Berkaitan dengan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia, saat ini seluruhnya telah diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Hak Cipta mengenai larangan yang diberikan kepada pengguna dari Sarana Kontrol Teknologi. Pelaksanaan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia masih dikatakan belum berjalan secara maksimal karena belum tertuju secara langsung pada pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat diselesaikan dengan menyelaraskan pengaturan dalam Sarana Kontrol Teknologi dengan Creative Commons License sekaligus mengedepankan doktrin Fair Use.

---

Developments that occur rapidly in innovation or invention in the field of technology today have a very big influence on human life. Along with these developments, then a bad potential arises in the form of cybercrime that stalks internet users. Cybercrime can occur due to digital information that spreads easily and opens access to that information. Therefore, it is necessary to protect digital information found on the internet, especially works that contain copyright through laws and regulations. Unfortunately, Indonesia still does not provide maximum protection for the copyrights of digital creations. Reflecting on the regulations in the United States, Indonesia should have detailed regulations regarding Technological Protection Measures that can be utilized to protect digital creations from cybercrime threats. To analyze this problem, the author examined using normative juridical law research methods as well as make comparisons with the application of law in the United States. The results of this study indicate that digital creations that can be copyrighted are copyrights related to content found on internet media and copyrights related to images, website names, and e-mails from internet users, although in practice there is a Fair Use doctrine that limits application of copyright protection. Regarding the regulation of Technological Protection Measures in Indonesia, currently, all of them are regulated in Articles 52 and 53 of the Copyright Law regarding the prohibitions given to users of Technological Protection Measures. The implementation of Technological Protection Measures in Indonesia is still said to have not run optimally because it has not been directed directly at the parties concerned. This can be solved by aligning the provisions in the Technological Protection Measures with the Creative Commons License while prioritizing the Fair Use doctrine."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Sarana Kontrol Teknologi dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik terhadap penyedia layanan jasa situs download lagu secara ilegal secara gratis di Internet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Untuk mengetahui hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah urgensi perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap situs download lagu secara ilegal, perbandingan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Digital Millenium Copyright Act (DMCA), dan menganalisis kasus-kasus penyedia layanan situs download lagu secara ilegal, serta peranan dan manfaat perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia layanan situs web download lagu secara ilegal.

---

This thesis discusses the arrangement of Technology Control Facilities in providing Legal Protection for Authors and Copyright Owners for Song Copyrights Music Against Illegal Song Download Service Providers for free Internet. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of Problems regarding related topics. In order to know this, the problem studied in this thesis, including the urgency of legal protection from the existence of Technology Control for Copyright Holders against illegal song download sites, Comparison of the arrangement of Technology Control Facilities in Indonesia and United States in terms of Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Digital Millenium Copyright Act (DMCA), and analyze cases of illegal song download site service providers, as well as the role and benefits of legal protection from the existence of Technological Control Facilities for Copyright Holders against copyright infringement commited by illegal song download website service providers."

"ABSTRAKBank tanpa infrastruktur teknologi informasi yang baik, cepat atau lambat akan segera tersingkir dari arena persaingan. Teknologi informasi menjadi senjata andalan bagi bank yang bersangkutan dalam persaingannya menghadapi bank kompetitor, terutama dalam memberikan produk layanan yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Kemajuan teknologi informasi di bidang perbankan tersebut berbanding lurus dengan semakin canggihnya tingkat kejahatan, kejahatan yang dikenal dengan cybercrime. Cybercrime pada perbankan yang umum dan sering terjadi adalah hacking, carding, phising, cyberlaundering, dan sms penipuan. Kejahatan teknologi informasi tersebut menambah panjang resiko yang harus dihadapi perbankan. Resiko-resiko yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan teknologi perbankan yakni: resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko strategis. Resiko tersebut juga mengancam keamanan dan kenyamanan nasabah selaku konsumen perbankan dalam menjalankan transaksinya sehari-hari, khususnya nasabah pengguna layanan perbankan elektronik. Kebutuhan akan perlindungan nasabah pun semakin tinggi, antara lain dengan cara pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi; dan sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi. Menjadi tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan bagi nasabahnya, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan bermuara pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan yang sangat penting peranannya dalam perputaran roda perekonomian nasional.

---

ABSTRACTNowadays, information technology is important in banking industries. If a bank doesn’t have a good infrastructure of information technology, sooner or later, it will be eliminated from the competition arena. Information technology is going to be the main weapon for a bank against their competitor, especially in giving a cheaper, a better and a faster product. The progressing of information technology is equal with the increasing of cybercrime. The most common information technology crime in banking industries are hacking, carding, phising, cyberlaundring and text messages scams. This crime is increasing the length of risks that should be faced by banks. Risks that related directly to the use of banking technology are: operational risks, compliance risks, law risks, reputation risks, and strategic risks. That risks also threaten the safety and comfort of a customer as a banking consumer in doing their daily transactions, especially those who use electronic banking product. The needs of customer protection is also increased, among others, by means of active surveillance from commissioners and directors; adequacy of policies and procedures for the use of information technology; adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control of the risks of using information technology, and systems of internal control over the use of information technology. It’s the responsibilities of a bank in giving protection to their customer, hence people keep trusting to the banking system and lead to the stability of entire finance system that has a very important role in the rotation of national economy."

"Pengguna yang membeli suatu produk elektronik tentunya akan berfikir bahwa mereka bebas untuk melakukan segala hal terhadap barang milik mereka. Namun, hal tersebut sulit dilakukan karena terdapat sarana kontrol teknologi yang berfungsi sebagai pelindung ciptaan dan pengaman hak cipta operating system dan firmware pada produk elektronik. Akibatnya, seorang pengguna yang menggunakan ciptaan untuk penggunaan pribadi akan dinilai sebagai pelanggaran hak cipta apabila dalam hal tersebut melibatkan tindakan penerobosan sarana kontrol teknologi, karena hal tersebut dilarang dalam Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014. Dalam hal ini, hak pengguna yang beritikad baik tentunya terganggu, padahal penyelengaraan hak pengguna merupakan salah satu tujuan dari hak cipta. Sementara, Amerika Serikat sebagai negara yang prihatin akan problematika ini menciptakan suatu kebijakan triennial rulemaking process yang menggunakan parameter fair use sebagai salah satu poin utama penilaian untuk menentukan apakah suatu tindakan yang melibatkan penerobosan sarana kontrol teknologi adalah dapat dikecualikan sehingga secara hukum sah untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian yuridis normatif studi kepustakaan dengan pendekatan perbandingan untuk melihat perbandingan pengaturan Indonesia dan Amerika Serikat.  Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa ada beberapa hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dalam mengatur ketentuan pengecualian larangan penerobosan sarana kontrol teknologi untuk penggunaan pribadi terhadap produk elektronik, bahwa parameter penggunaan yang wajar (fair use) perlu diatur dengan jelas, dan diperlukan pertimbangan terkait ketentuan modifikasi dan penggandaan untuk penggunaan pribadi dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

Users who buy an electronic product will certainly think that they are free to do anything with their belongings. However, this is difficult to do because there are technological protection measures that function as copyright protection for operating systems and firmware on electronic products. As a result, a user who uses electronic products for personal use will be judged as a copyright infringement if in this case it involves circumventing technological protection measures, because this is prohibited in Article 52 of Law No. 28 of 2014. In this case, the rights of users who have good intentions are certainly disturbed, even though the implementation of user rights is one of the objectives of copyright. Meanwhile, the United States as a country that is concerned about this problem has created a triennial rulemaking process policy that uses fair use parameter as one of the main points of assessment to determine whether an action involving a circumvent of technological protection measures can be excluded so that it is legally valid to do so. Therefore, in this study, a normative juridical study of literature study will be carried out with a comparative approach to see a comparison of the regulation of Indonesia and the United States. From this comparison, it can be seen that there are several things that can be learned by Indonesia in regulating the provisions for the exception to the prohibition of the circumvention of technological protection measures for personal use of electronic products, that is the parameters of fair use need to be clearly regulated, and consideration is needed regarding the modification and copying provisions for personal use in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright."

"Digital technology has transformed the way in which we socialise and do business. Proving the maxim that crime follows opportunity, virtually every advance has been accompanied by a corresponding niche to be exploited for criminal purposes; so-called 'cybercrimes'. Whether it be fraud, child pornography, stalking, criminal copyright infringement or attacks on computers themselves, criminals will find ways to exploit new technology. The challenge for all countries is to ensure their criminal laws keep pace. The challenge is a global one, and much can be learned from the experience of other jurisdictions. Focusing on Australia, Canada, the UK and the USA, this book provides a comprehensive analysis of the legal principles that apply to the prosecution of cybercrimes. This new edition has been fully revised to take into account changes in online offending, as well as new case law and legislation in this rapidly developing area of the law."

"ICT development has currently reached the level in which the components have become smaller with high speed performance and cheap cost. On line library or digital library can be referred to as a new information institution or as expansion of library service. However, behind the simplicity of digital library lies a danger that threats the integrity of digital library data and collection. Data stealing, vandalism, mutilation, and other threats are ready to attack anytime. Concerning this issue, librarians in the digital era need to be aware of cybercrime modes in digital library and their weak points in order to minimize them."

"Berdasarkan laporan hasil monitoring Pusopskamsinas BSSN pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang melakukan serangan tertinggi di dunia dan menempati posisi pertama sebagai negara yang menjadi tujuan sasaran kejahatan siber dari Indonesia. Dalam upaya membantu pemerintah dalam analisis mitigasi kejahatan siber, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran dan faktor sosial ekonomi lain terhadap kasus kejahatan siber berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia dengan menggunakan metode Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan Within Transformation untuk tahun 2017-2020. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang beragam mengenai pengaruh terhadap kejahatan siber pada masing-masing wilayah. Hasil menunjukkan karakteristik wilayah dengan kondisi ekonomi rendah signifikan mempengaruhi kejahatan siber dan cenderung bertindak sebagai pelaku. Analisis lebih jauh diperlukan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif.

---

Based on the monitoring reports of BSSN’s Pusopskamsinas in 2020, Indonesia is in the third position as the country with the highest number of crimes in the world and at the first position as a destination for cybercrime’s attackers from Indonesia. The aim of this research is to assist the government in cybercrime mitigation analysis, this study aims to analyse the impact of unemployment and other socioeconomic factors of cybercrime prevention based on regions in Indonesia using the Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) method with Within Transformation for 2017-2020. Results shows that there are various differences regarding the impact on cybercrime in each region. The results show that the characteristics of areas with low economic conditions significantly affect cybercrime and tend to act as perpetrators. Further analysis is needed to obtain more comprehensive analysis results."

"Tempat terjadinya suatu tindak pidana (locus delicti) merupakan unsur yang penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan pidana. Berdasarkan KUHAP, jika suatu dakwaan tidak dilengkapi dengan locus delicti yang tepat, maka pihak terdakwa dapat mengajukan eksepsi. Ternyata untuk menentukan suatu locus delicti, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan. Kesulitan serupa juga bisa terjadi pada penanganan kasus-kasus cybercrime, karena cybercrime memiliki sifat transborder. Kompleksitas penentuan locus delicti dalam kasus cybercrime, bisa menimbulkan sengketa kewenangan mengadili yang berkaitan dengan kompetensi relatif. Sebagai suatu dampak perkembangan teknologi informasi, cybercrime merupakan fenomena yang relatif baru sehingga peristiwa hukum yang terjadi dalam cyberspace membutuhkan peraturan perundangundangan yang dapat mengakomodasi keunikan di dalamnya. Satu-satunya instrumen internasional yang bisa dijadikan pedoman dalam menangani cybercrime adalah Convention on Cybercrime 2001. Namun sayangnya, konvensi ini belum bisa dijadikan pedoman secara tegas dalam menentukan locus delicti suatu cybercrime. Dari sisi penentuan locus delicti, konvensi ini masih berpotensi menimbulkan sengketa yurisdiksi. Sementara itu, kriminalisasi yang dirumuskan dalam Convention on Cybercrime 2001, masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tulisan ini membahas penentuan locus delicti yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan yurisdiksi suatu cybercrime.

---

Locus delicti is an important element on investigation of criminal cases. According to KUHAP, if there is no precise locus delicti within an accusation then defendant could bring exception to trial. In fact it is not too easy to determine the locus delicti for law enforcers. The difficulties are also happen to cybercrime cases, because cybercrime has transborder character. Complexity to determine locus delicti on cybercrime cases, have made an issue of relative competency conflict. Cybercrime has new phenomenon as emerging of information technology, so every single incident that happen on cyberspace need regulation that can accommodate its unique. The only international instrument that can put cybercrime in order is Convention On Cybercrime 2001. But unfortunately, this convention is not strictly detail straighten up how to determine cybercrime locus delicti. The convention still potentially raised jurisdiction conflict. While, criminalization within Convention On Cybercrime 2001 still spread on some Indonesia’s regulations. The thesis will cover determination of locus delicti on cybercrime cases."