Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan ter-eliminasinya limitasi dalam All Market Access dan National Treatment pada akhir tahun 2020 sebagai komitment Indonesia di dalam Indonesia Schdule of Specific Commitment. Dimana eliminasi dari kedua limitasi tersebut akan menyebabkan konflik dan dampak negatif untuk banyak sektor perekonomian di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu dan globalisasi yang semakin meluas, liberalisasi perbankan pun semakin meningkan sehingga banyak bank asing yang mulai memasuki pasar perbankan Indonesia dan memberikan dampak negatif untuk bank lokal Indonesia. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana dampak dari komitmen Indonesia terhadap WTO begitu limitasi tersebut tereliminasi? dan 2) Bagaimana dampak kompetisi bank asing dan bank lokal Indonesia setelah limitasi tersebut telah di eliminasi? Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif yuridis. Penerapan komitmen Indonesia pada World Trade Organization dalam memenuhi komitmen untuk liberalisasi bank atau sector jasa keuangan sub sektor perbankan tidak dapat di eliminasi sepenuhnya. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi perjanjian pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia tetap belum dapat melaksanakan komitmen tersebut karena diperlukannya eliminasi terkait komitment yang sama oleh negara anggota WTO lainnya. Akan tetapi Indonesia dengan adanya Best Fit dan Prudential Measure sebagai peraturan domestik Indonesia terkait jasa keuangan sub sektor perbankan, ketidaksanggupan Indonesia dalam menuhi komitmen tersebut dianggap tidak melanggar. Maka diperlukannya Pemberdayaan dan penyempurnaan dari upaya Otoritas Jasa Keuangan diperlukan bagi bank lokal agar bank lokal dapat bersaing dengan bank asing.

---

By eliminating the limitations in All Market Access and National Treatment at the end of 2020, Indonesia is committed in Indonesia Schedule of Specific Commitment. The elimination of these two limitations will cause conflict and negative impactsfor many economic sectorsin Indonesia. As time progressed and globalization expanded, banking liberalization was increasing so that many foreign banks began to enter the Indonesian banking market and had a negative impact on Indonesian local banks. This thesis has research questions, namely 1) How will the impact of Indonesia's commitment to the WTO once these limitations are eliminated? 2) How will the competition impact of foreign banks and Indonesian local banks after the limitation have been eliminated? This research was conducted using the juridical normative method. The implementation of Indonesia's commitment to the WTO in fulfilling its commitmentsto liberalize the bank or financialservicessector in the banking subsector cannot be completely eliminated. Although Indonesia has ratified the agreement to form the WTO through Law No. 7 of 1994, Indonesia is still unable to carry out this commitment because of the need for elimination related to the same commitment by other WTO member countries. However, with the existence of Best Fit and Prudential Measure as Indonesia's domestic regulations related to financial services in the banking sub-sector, Indonesia's inability to fulfil these commitments is considered not to violate. Thus, empowerment and improvement from Financial Services Authority efforts are needed for local banks so that local banks can compete with foreign banks."

"Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Service (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Service (GATS) di bidang jasa.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector.

This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods.

From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kembali hubungan antara liberalisasi perdagangan, liberalisasi FDI dan ketimpangan upah di Indonesia antara pekerja bekemampuan tinggi dan rendah dengan mempertimbangkan teori HOS model dan teori Human Capital. Ketimpangan upah diukur menggunakan dua tahap metode estimasi. Hasil penelitian mengindikasikan liberalisasi perdagangan dan liberalisasi FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan upah untuk pekeja berkemampuan rendah, sedangkan untuk ketimpangan upah pekerja berkemampuan tinggi terdapat hubungan yang positive. Secara keseluruhan, liberalisasi perdagangan menurunkan ketimpangan upah antara pekerja berkemampuan tinggi dan rendah linear dengan HOS model dan liberalisasi FDI menaikan upah untuk pekerja berkemampuan tinggi linear dengan teori Human Capital.

---

This study aims to re-examine the relationship between trade liberalization, FDI liberalization and wage inequality in Indonesia for unskilled and skilled workers by considering HOS model and Human Capital theory. Two-stage estimation strategy are used to examine wage inequality. The results suggest that trade liberalization and FDI liberalization have significant relationship on industry wage premium for unskilled workers, whereas a positive relationship is found for skilled workers. Overall, the results indicate trade liberalization reduces wage inequality between unskilled and skilled workers in line with HOS model and FDI liberalization increases wage for skilled workers in line with Human Capital theory.

"

"Tesis ini menganalisis ketentuan Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS} dan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa. Tujuan penulisan tesis ini adalab untuk mengetahu i bagaimana pelaksanaan liberalisasi Mode 4 dan hasit yang dicapai, untuk mengetahui peran Mode 4 dan upaya liberalisasi bagi Indonesia, _serta untuk mengetahui hal-hal apa yang akan Indonesia lakukan dalam forum pe-raagangan internasional untuk memenuhi kepentingannya di dala m Mode 4. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian nonnatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitati f.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Mode 4 GATS tidak ada pembatasan mengenai ruang lingkup Mode 4, yaitu definisi Mode 4 dan kategori individu (natura/ person ) tidak jelas, serta tidak adanya definisi temporary dan tingkat keterampilan. Mode 4 adalah moda penyedia jasa yang paling kecil liberalisasinya di dalam GATS. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hambatan-hambatan dala m Mode 4, antara lain visa dan izin kerja, masalah definisi Mode 4 GATS, dan pengakuan kualifikasi.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Mode 4 penting bagi Indonesia karena Indonesia mempunyai kepentingan ekspor berupa keunggulan komparatif pada Mode 4 dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari Mode 4. Untuk memanfaatkan Mode 4 dalam li beralisasi perdagangan di bidang jasa, Indonesia melakukan strategi ekspor dan sttategi impor. Penelitian ini antara lain menyarankan bahwa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan komparatifnya di bidang jasa ketenagakerjaan, tetapi harus beralih ke keunggul an kompetitif, yaitu dengan mcningkatkan kualitas TKL.

---

This thesis analyzes the provisions of General Agreement on Trade in Services (GATS) Mode 4 and discusses Indonesia's interests in the liberalization of trade in services. The aim of this thesis is to determine how the implementation of the liberalization of Mode 4 and the results achieved, to determine the role of liberalization of Mode 4 and the effort of liberalization for Indonesia, and to know·what lndonesia is going to do in the i·nternational trade forum to meet its interests in . Mode 4.This thesis uses methods that are prescriptive normative research using qualitative approaches. The results of t his study indicate that in GATS Mode 4 there are no limitations on the scope of Mode 4, i.e. the unclear definition of Mode 4 and the category of natural persons, and there are no definitions in the term of temporary and the level of skills. Mode 4 is the least liberalized mode of services supply in the GATS. This is caused by a number of constraints in Mode 4. including visas and work pem1its. the GATS Mode 4 definition problems, and the recognition of qualifications.The results of this study also show that Mode 4 is important for Indonesia because Indonesia has a comparative advantage in the form of export interests in Mode 4 and the benefits derived from Mode 4. In order to take advantage of the liberalization of Mode 4 trade in services:>, Indonesia is pursuing export and import strategies. This research, among others, suggested that Indonesia can no longer rely on its comparative advantage in the service sector employment, but must switch to a competitive advantage. namel y by improving the quality of Indonesian workers."

"Saat ini pemerintah Indonesia berupaya melakukan diversifikasi ekspor ke negara-negara non tradisional, salah satunya Chile. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh penurunan tarif (liberalisasi perdagangan) terhadap ekspor Indonesia ke Chile. Variabel-variabel lain yang akan diteliti adalah GDP, RER, trade cost, dan negara-negara yang telah melakukan FTA dengan Indonesia dan Chile, menggunakan model regresi data panel dan model SMART sebagai pendukung hasil interpretasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan dengan Chile akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Chile. Selain itu, ditemukan bahwa kompetitor utama ekspor Indonesia ke Chile adalah China, sedangkan produk Jepang dan New Zealand bersifat komplementer dengan produk ekspor Indonesia.

---

Currently, Indonesian government is trying to diversify its exports to nontraditional countries, including Chile. This study aims to analyze the tariff reduction effect (trade liberalization) on Indonesian exports to Chile. Other variables examined are GDP, RER, trade cost, and countries that have FTA with Indonesia and Chile. The method used in this thesis is panel data regression and SMART model to support the interpretation.

The result shows that trade liberalization between Indonesia-Chile will increase Indonesia`s export to Chile. It is also found that Indonesia`s main competitor is China, while Japan and New Zealand`s products are complementary to Indonesia`s export products."

"ABSTRAKIndonesia telah memberikan komitmen terbuka di sektor perbankan. Di kawasan ASEAN keterbukan sektor perbankan Indonesia menduduki nomor 2 tertinggi setelah Singapura. Terhadap kondisi yang telah terbuka tersebut, kecil kemungkinan untuk menarik komitmen perbankan Indonesia yang telah terdaftar dalam SoC liberalisasi sektor jasa keuangan di WTO. GATS memberikan ruang kepada negara anggota untuk menerapkan prudential measures. Annex on Financial Services merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai liberalisasi sektor jasa keuangan yang tidak terpisahkan dari General Agreement on Trade in Services (GATS), dimana di dalamnya terdapat aturan yang mengijinkan negara untuk mengambil tindakan dengan alasan prudential termasuk untuk melindungi investor, depositor, pemegang saham atau orang yang menyerahkan fiduciary duty kepada pemasok jasa keuangan atau untuk menjamin integritas dan stabilitas dari sistem keuangan. Prudential measures mutlak diperlukan mengingat proses liberalisasi yang tidak disertai dengan sistem keuangan domestik yang kuat dapat menimbulkan efek negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Keterbukaan perbankan tersebut perlu direspon otoritas dengan bijak, melalui upaya persiapan dan peningkatan industri perbankan Indonesia menjadi industri perbankan yang sehat dan kuat sehingga memiliki daya saing dan ketahanan terhadap faktor pemicu resiko instabilitas.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memahami penerapan GATS dalam liberalisasi jasa perbankan Indonesia dan penerapan prudential measures sebagai jaring pengaman stabilitas sistem keuangan dalam kaitan dengan kebijakan liberalisasi sektor jasa perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACTIn term of financial services liberalization, Indonesian commitment on banking sector liberalization open largely. In the ASEAN, the openness of Indonesia's banking sector is the 2nd after Singapore. GATS provides space for member to implement prudential measures. Annex on Financial Services is a specific rules on the financial services liberalization and being an integral part of the General Agreement on Trade in Services (GATS), which included a rule allowing the state to take action on prudential reasons, including to protect investors, depositors, share holders or the person submitting the fiduciary duty to financial service suppliers or to ensure the integrity and stability of the financial system. Prudential measures are absolutely necessary, since the liberalization process that is not accompanied by a strong domestic financial system can have a negative impact on the financial stability system and the economy of Indonesia. The oppeness of banking sector need to be respond by authority wisely, preparing the sound and strong banking industry is a must. The sound and strong banking industry could increase banking competitiveness and resilience to risk factors triggering instability. The purpose of this thesis is to understand the GATS and its application on banking services liberalization in Indonesia as well as the application of prudential measures as a part of financial system safety net in terms of Indonesian policy in the banking services liberalization."

"Eksistensi tenaga kerja informal yang relatif besar menimbulkan pertanyaan apakah liberalisasi perdagangan benar dapat membawa manfaat dalam menumbuhkan suatu perekonomian, khususnya di Indonesia dengan informalitas yang tinggi. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja informal di Indonesia. Dengan menggunakan data Indonesia tingkat provinsi dari tahun 1993 hingga 2019, penulis mengkonstruksi dua model untuk melihat secara statis dan dinamis sehingga dapat mengestimasi efek liberalisasi perdagangan pada jangka pendek dan jangka panjang. Liberalisasi perdagangan diukur dengan trade openness ratio dan tenaga kerja informal diidentifikasi melalui status pekerjaan utama. Penelitian ini menemukan bahwa liberalisasi perdagangan signifikan mempengaruhi tenaga kerja informal dan mengikuti pola inverted-U Kuznets curve. Liberalisasi perdagangan akan menaikkan porsi tenaga kerja informal pada jangka pendek. Pada jangka panjang, liberalisasi perdagangan akan mengurangi porsi tenaga kerja informal, yang berarti perekonomian membaik. Ditemukan pula bahwa pada penelitian ini, aktivitas informal cenderung terpengaruhi oleh liberalisasi perdagangan melalui aktivitas formal.

---

The existence of a relatively large informal workforce raises the question of whether trade liberalization can actually bring benefits in growing an economy, especially in Indonesia with high informality. This study aims to analyze how the effect of trade liberalization on informal workers in Indonesia. By using provincial-level Indonesian data from 1993 to 2019, the author constructs two models, static and dynamic, to estimate the effect of trade liberalization in the short run and long run. Trade liberalization is measured by trade openness ratio and informal workers are identified by the main employment status. This study finds that trade liberalization significantly affects informal workers and follows an inverted-U Kuznets curve pattern. Trade liberalization will increase the share of informal workers in the short term. In the long term, trade liberalization will reduce the share of informal workers, which means the economy is improving. It was also found that in this study, the informal activities tends to be affected by trade liberalization through the formal activities."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap probabilitas anak bekerja pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2000-2008. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua metode analisis yaitu metode yang dikembangkan oleh Kovak (2013) untuk menghitung nilai regional tariff exposure akibat liberalisasi perdagangan di tingkat kabupaten/kota dan metode probit model untuk melihat dampak liberalisasi perdagangan terhadap probabilitas anak bekerja. Penelitian ini menemukan bahwa adanya liberalisasi perdagangan berkontribusi terhadap penurunan probabilitas anak bekerja di Indonesia. Adanya peningkatan pendapatan riil rumah tangga yang disebabkan oleh liberalisasi perdagangan dapat menguntungkan bagi kelompok rumah tangga sehingga dapat menurunkan probabilitas anak bekerja.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the impact of trade liberalization toward the probability of the children to enter to workplace at the distric level in Indonesia for the period of 2000 up to 2008. This study employs two analytical methods. They are the methods which is developed by Kovak (in 2013) to calculate the value of regionall tariff exposure due to trade liberalization in the distric level and Probit model which is to measure the impact of trade liberalization toward the probability of the extend of child work. This study reveal that the trade liberalization have contributed to the decrease in the probability of child work. Besides that, trade liberalization also enhances household real income which indirectly contributes to the decrease of the probability of the children to work."

"Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki otonomi dan kedaulatan dalam membentuk peraturan nasional untuk mencapai tujuan kebijakan yang bukan perdagangan atau non-trade policy objectives yang dikehendaki oleh negara tersebut. Pada praktiknya muncul sengketa-sengketa di hadapan Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO) dimana justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives atas klaim ketidakpatuhan terhadap komitmen liberalisasi dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) diuji keabsahannya, namun banyak negara gagal dalam menjustifikasikan non-trade policy objectivesnya, termasuk dalam hal ini, Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, penelitian kritis mengenai pengaturan justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives dalam GATT, praktik negara-negara, serta praktik justifikasi Indonesia berdasarkan non-trade policy objectives menjadi penting. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. GATT pada dasarnya memiliki mekanisme justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives sebagaimana diatur dalam Article XX GATT tentang General Exceptions. Praktik negara-negara dalam melakukan justifikasi menunjukan bahwa negara hanya dapat menjustifikasikan non-trade policy objectivesnya berdasarkan Article XX GATT apabila, berdasarkan bukti yang cukup, kebijakan negara tersebut secara murni dan berdasarkan itikad baik ditujukan untuk objectives yang tercakup dalam Article XX GATT seperti dalam Kasus EC - Asbestos. Praktik yang dilakukan Indonesia bahkan belum dapat menunjukan necessity dan keterhubungan antara non-trade policy objectives yang diadopsinya dengan objectives yang tercakup dalam Article XX GATT. Putusan DSB WTO cenderung menggunakan interpretasi dengan metode tekstual dan tidak menggunakan interpretasi berdasarkan pertimbangan deference to states yang mempertimbangkan Indonesia sebagai negara berkembang. Sehingga Indonesia tetap wajib menyesuaikan peraturan domestiknya dengan ketentuan-ketentuan GATT berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dan menjalankannya dengan itikad baik.

---

Any states, including Indonesia, has the autonomy and sovereignty to establish domestic regulations to achieve non-trade policy objectives which the states desired. In practices dispute appears before the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization (DSB WTO) where justification based on non-trade policy objectives for claim of incompliances to liberalization commitment in the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) is being tested for its legitimation, however many countries failed to justify its non-trade policy objectives, including in this case, Indonesia. In relation to that, the critical research on the rules of justification based on non-trade policy objectives in the GATT, state practices, as well as Indonesia’s justification practices based on non-trade policy objectives is important. This thesis is written with doctrinal research method. Fundamentally, GATT have justification of non-trade policy objectives mechanism based on Article XX GATT on General Exceptions. State practices in justifying its non-trade policy objectives shows that a country can only justify its non-trade policy objectives based on Article XX GATT if, based on sufficient proof, the state’s measure purely and based on good faith is aimed to achieve the objectives covered in Article XX GATT as appeared in EC – Asbestos case. Indonesia practices has not shown necessity and interlinkage between the adopted non-trade policy objectives with the objectives stipulated in Article XX GATT. The DSB WTO tends to use interpretation using traditional-textual methods, nor does it use interpretation based on considerations of deference to states where Indonesia is a developing country. Thus, Indonesia is still obliged to adapt its domestic regulations in accordance with the GATT provisions based on the pacta sunt servanda principle and implement them in good faith."