Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi masyarakat terkait dengan kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penanganan COVID-19 saat ini berfokus pada penerapan kebijakan non-pharmaceutical intervention (NPI) yang bertujuan untuk menekan angka transmisi di Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini menjadi episentrum penyebaran wilayah tertinggi di Indonesia. Masih rendahnya persepsi risiko dan pengetahuan masyarakat, tingginya ketidakpatuhan sosial, dan banyaknya masyarakat yang memercayai hoaks masih menjadi tantangan dan sekaligus menunjukan kemampuan literasi yang rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui mixed method yaitu antara metode kuantatif dengan survei dan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 500 responden yang berasal dari seluruh Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat literasi kebijakan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta pada tingkatan yang tinggi mencapai 98,2% (491 responden) dan yang dalam tingkatan rendah mencapai 1,8% (9 responden). Responden dengan karakteristik tingkat pendidikan tinggi dan mayoritas sudah menguasai teknologi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat literasi kebijakan yang tinggi. Untuk itu optimalisasi peran dari pemerintah dan masyarakat terkait dengan upaya dalam meningkatkan literasi kebijakan yang memengaruhi implementasi kebijakan NPI yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan.

---

This research aims to determine community literacy skills related to COVID-19 handling policy in DKI Jakarta Province. COVID-19 handling policy focuses on implementing a non-pharmaceutical intervention (NPI) policy expected to reducing transmission rate in the DKI Jakarta Province, which is the epicenter of the COVID-19 cases in Indonesia. Low public risk perception and public knowledge, high social non-compliance, and many people who believe in hoaxes are still challenges and it also show low public literacy skills. This study uses a quantitative approach. This research uses mixed method technique. Quantitative method with survey and qualitative method through interviews and literature study. Respondents in this study were 500 respondents from all administration cities / regency in DKI Jakarta Province. The results showed that the level of public literacy in DKI Jakarta Province at a high level reached 98.2% (491 respondents) and in the low level reached 1.8% (9 respondents). Respondents with higher education level characteristics and high technology mastery tended to high levels of policy literacy. Based on the findings, it needs optimizing the role of the government and society in relation to efforts to increase policy literacy that affects the implementation of the NPI policy in DKI Jakarta is needed."

"Pandemi Covid-19 memperburuk kemampuan literasi peserta didik jenjang Sekolah Dasar di Indonesia. Faktor kendala teknis dan non-teknis selama pembelajaran jarak jauh mengakibatkan literacy loss, dan perlu diminimalisir sedini mungkin. Penyesuaian sistem pembelajaran maupun kebijakan berguna menghalau potensi terjadinya literacy loss, salah satunya melalui penerapan kebijakan kurikulum darurat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan kurikulum darurat dibuat untuk mengurangi kendala pembelajaran yang dihadapi siswa, guru, dan orang tua akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh yang kurang maksimal. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan memberikan bentuk kebijakan kurikulum darurat dalam menanggulangi literacy loss pada siswa jenjang sekolah dasar. Kebijakan ini berisi beberapa modul untuk anak, guru, maupun orang tua yang fokus materinya pada kebutuhan dasar literasi dan numerasi yang berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk menunjang berlanjutnya pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan kurikulum darurat dapat menjadi salah satu cara menanggulangi masalah literacy loss. Diharapkan dengan kebijakan ini, masalah disparitas pembangunan manusia pada era pandemi covid-19 dapat teratasi sehingga pengembangan kapasitas manusia dalam pembangunan sosial dapat lebih optimal.

---

The Covid-19 pandemic has exacerbated the literacy skills of elementary school students in Indonesia. The technical and non-technical constraints during distance learning result in literacy loss, which should be minimized as early as possible. Adjustment of learning systems and policies helps prevent the potential for literacy loss, one of which is implementing emergency curriculum policies issued by the Ministry of Education and Culture. The emergency curriculum policy was created to reduce learning obstacles students, teachers, and parents face due to the suboptimal implementation of Distance Learning. This study utilized a literature review method by providing an emergency curriculum policy to mitigate literacy loss in elementary school students. This policy contains several modules for children, teachers, and parents whose material focuses on basic literacy and numeracy needs, focusing on essential and prerequisite competencies to support continuous learning. Thus, it can be said that the emergency curriculum policy can be one way to overcome the problem of literacy loss. It is hoped that with this policy, the problem of disparity in human development in the era of the COVID-19 pandemic can be resolved so that the development of human capacity in social development can be more optimal. 

"

"Saat ini, masyarakat semakin mudah mengakses informasi melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan teknologi internet. Namun, hal tersebut menimbulkan berbagai kekhawatiran baru, salah satunya penyebaran infromasi yang salah atau tidak akurat. Untuk mengatasinya, pendekatan literasi yang lebih spesifik dibutuhkan yaitu literasi kesehatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan determinan personal terhadap literasi kesehatan digital pada mahasiswa program sarjana Universitas Indonesia. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dengan desain potong lintang. Data dikumpulkan melalui survei yang dilakukan oleh tim peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menggunakan instrumen eHEALS dengan delapan pertanyaan tentang literasi kesehatan digital pada studi ini. Analisis menggunakan regresi linear berganda dengan literasi kesehatan sebagai variabel dependen dan determinan sosial meliputi jenis kelamin, usia, rumpun ilmu, dan uang saku sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi kesehatan digital pada mahasiswa program sarjana dalam kategori baik (M=3,14; SD=0,501). Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan variabel usia saku berhubungan secara signifikan dengan literasi kesehatan digital setelah dikontrol oleh variabel usia (β=0,926; 95% CI=0,037 – 1,785). Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam pengembangan program edukasi kesehatan yang dapat menjangkau mahasiswa dari beragam latar belakang dengan tujuan meningkatkan literasi kesehatan digital mereka.

---

Currently, it is easier for people to access information through various devices connected to internet technology. However, this raises various new concerns, one of which is the spread of false or inaccurate information. To overcome this, a more specific literacy approach is needed, namely digital health literacy. This study aims to determine the relationship between personal determinants of digital health literacy in undergraduate students at the University of Indonesia. This study uses secondary data analysis with a cross-sectional design. Data was collected through a survey conducted by a research team from the Faculty of Public Health, University of Indonesia, using the eHEALS instrument with eight questions about digital health literacy in this study. The analysis uses multiple linear regression with health literacy as the dependent variable and social determinants including gender, age, knowledge class, and pocket money as independent variables. The results showed that the level of digital health literacy in undergraduate students was in the good category (M=3.14; SD=0.501). The results of multiple linear regression analysis show that the pocket age variable is significantly related to digital health literacy after controlling for the age variable (β=0.926; 95% CI=0.037 – 1.785). Therefore, efforts are needed to develop health education programs that can reach students from various backgrounds with the aim of increasing their digital health literacy."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang literasi informasi kader Posyandu Mandiri danMandiri Plus di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Tujuannya adalah untukmenggambarkan literasi informasi kader Posyandu Mandiri dan Mandiri Plus diKecamatan Sukmajaya Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan desain studi kasus dan teknik pengambilan sampel accidental sampling.Hasil penelitian ini menunjukkan literasi informasi yang dilakukan kaderPosyandu Mandiri dan Mandiri Plus di Kecamatan Sukmajaya Kota Depokmeliputi empat hal, yaitu menentukan kebutuhan informasi, melakukanpenelusuran informasi, mengevaluasi informasi dan menggunakan informasi.Penelitian ini menyarankan kepada kader Posyandu untuk lebih meningkatkanliterasi informasinya terutama dalam hal penelusuran informasi yangmenggunakan teknologi informasi, seperti komputer dan internet. Sedangkansaran untuk Pemerintah Kota Depok adalah menyediakan fasilitas perpustakaanumum di Kota Depok dan menyediakan fasilitas komputer dan internet di setiapPosyandu.

---

AbstractThis undergraduate thesis discusses about information literacy Posyandu Mandiriand Mandiri Plus cadre in Kecamatan Sukmajaya Depok City. The purpose of thisresearch is to describe Posyandu Mandiri and Mandiri Plus cadre in KecamatanSukmajaya Depok City. The study was a qualitative research design with casestudies and sampling technique accidental sampling. The results of this studyindicate that information literacy Posyandu Mandiri and Mandiri Plus cadre inKecamatan Sukmajaya Depok City includes four issues, namely determineinformation needs, perform a search of information, evaluating information andusing information. This study suggests to increase information literacy of cadre,especially in terms of information retrieval using information technology, likecomputers and the internet. While the suggestion for the government of DepokCity is provide public library facilities in the Depok City and provide computerand internet facilities in every Posyandu."

"Laporan PKPA ini membahas kegiatan praktik kefarmasian di instalasi kesehatan yaitu Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Kegiatan yang dilakukan dari managerial perbekalan farmasi hingga pelayanan klinis, serta project yang dilakukan berupa edukasi dengan media cetak tentang salah satu penyakit yang memiliki jumlah penderita tertinggi yaitu diabetes mellitus di Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Harapan setelah selesai PKPA, media cetak berupa standing banner dan leaflet dapat terus diakses oleh pasien dan meningkatkan kepatuhan, kesadaran dan taraf kesehatan masyarakat di sekitar Puskesmas Kecamatan Cengkareng.

---

This PKPA report discusses pharmaceutical practice activities in health center, namely the Cengkareng District Health Center. Activities carried out from managerial pharmaceutical supplies to clinical services, as well as projects carried out in the form of education with print media about one of the diseases that have the highest number of sufferers, namely diabetes mellitus at the Cengkareng District Health Center. It is hoped that after the completion of PKPA, print media in the form of standing banners and leaflets can continue to be accessed by patients and increase compliance, awareness and public health standards around the Cengkareng District Health Center."

"Pandemi COVID-19 yang menyebar luas di Indonesia dan DKI Jakarta sebagai episentrumnya. Di saat penyebaran cukup luas, salah satu strategi penanganan pandemi direncanakan menggunakan vaksin. Vaksin dipercaya sebagai salah satu senjata ampuh penyelesai pandemi dengan cepat. Vaksin sedang dikembangkan baik dari perusahaan lokal maupun luar negeri. Dengan adanya kompleksitas masalah yang ada maka dipilih sistem dinamis (SD) sebagai metode untuk memahami vairbael dalam sistem saling berkaitan. Metode ini dinilai paling cocok untuk memahami pandemi yang bersifat kompleks dari sisi penyebarannya. Hal ini berdampak pada pengambilan kebijakan vaksinasi yang akan dilakukan di DKI Jakarta. Dari hasil penelitian didapatkan adanya pilihan kebijakan yang tepat dari sisi jenis vaksin, jenis pembagian vaksin, dan sensitivitas distribusi serta vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi yang efektif dan mempercepat penanganan pandemi

---

DKI Jakarta is the epicentrum of COVID 19 pandemic in Indonesia. When the spread is wide enough, one of the strategies for handling a pandemic is planned to use a vaccine. Vaccines are believed to be one of the most powerful weapons to quickly resolve a pandemic. Vaccines are being developed from both local and foreign companies. Given the complexity of the existing problems, system dynamics (SD) were chosen as a method for understanding the variables in interrelated systems. This method is considered the most suitable for understanding a complex pandemic in terms of its spread. This has an impact on the vaccination policy making that will be carried out in DKI Jakarta. From the research results, it was found that there were the right policy choices in terms of types of vaccines, types of vaccine distribution, and distribution sensitivity as well as vaccinations to get vaccinations that were effective and accelerate the handling of the pandemic"

"eningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat DKI Jakarta akibat pandemi Covid-19 menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam konteks alokasi sumber daya dan anggaran untuk memfasilitasi perubahan minat masyarakat tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji langkah implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menanggapi peningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat. Penelitian ini ditulis menggunakan kerangka konsep kepentingan publik, kebijakan publik, dan dilengkapi dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980) yang terdiri atas empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Data diperoleh dengan metode kualitatif melalui wawancara tatap muka dengan informan dan dilengkapi dengan studi literatur serta analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa keterbatasan serta tantangan yang ada mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah alternatif yang lebih mungkin untuk dilakukan, yaitu berfokus pada revitalisasi fasilitas yang sudah ada dibanding memaksakan pembangunan fasilitas baru. Kemudian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas olahraga, serta perbaikan proses birokrasi, dilihat sebagai sebuah langkah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan di DKI Jakarta jangka panjang.

---

The increased public interest in sports among the residents of DKI Jakarta due to the COVID-19 pandemic has created new challenges for the government in the context of resource allocation and budgeting to facilitate this shift in public interest. This study aims to examine the policy implementation steps taken by the DKI Jakarta government in response to the increased interest in sports among the community. This study is framed using the concepts of public interest, public policy, and is supplemented by George C. Edwards III's (1980) public policy implementation theory, which consists of four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained using qualitative methods through face-to-face interviews with informants and supplemented with literature studies and document analysis. The findings indicate that the existing limitations and challenges require the government to take more feasible alternative steps, namely focusing on revitalizing existing facilities rather than forcing the construction of new ones. Furthermore, cooperation between the government and the community in maintaining and utilizing sports facilities, as well as improving bureaucratic processes, is seen as an essential step for the long-term success of sports policy implementation in DKI Jakarta."

"Berdasarkan data World Air Quality Report yang dirilis oleh IQAir, Jakarta termasuk ke dalam daftar kota paling berpolusi udara di dunia tahun 2023 dan berada di urutan ke-9 dengan poin 151 yang berarti kondisi udara Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kualitas udara tersebut adalah dengan menyediakan RTH di Jakarta. Namun, keberhasilan penyediaan RTH di DKI Jakarta tidak lepas dari faktor kepuasan masyarakat Jakarta. Adapun salah satu RTH di Jakarta yang menjadi fokus penelitian adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang terletak di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu berada pada kategori tinggi. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil lima dimensi, yaitu dimensi recreation, aesthetic value, social relationship, sense of belonging, dan spiritual value. Hasil analisis kelima dimensi tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap setiap dimensi berada pada tingkat kepuasan yang tinggi.

---

Based on data from the World Air Quality Report released by IQAir, Jakarta is included in the list of the most polluted cities in the world in 2023 and was in 9th place with 151 points, which means Jakarta's air conditions fell into the unhealthy category. One of the efforts that have been made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome this air quality problem is to provide green open space in Jakarta. However, the opportunity to provide green open space in DKI Jakarta cannot be separated from the satisfaction factor of the Jakarta people. As for one of the RTH in Jakarta, which is the focus of research, is the Martha Christina Tiahahu Literacy Park which is located in South Jakarta. This study aims to analyze the level of citizen satisfaction with the RTH of Martha Tiahahu Literacy Park. This study uses a quantitative approach with mixed data collection techniques through questionnaires and in-depth interviews. The results of the study show that the level of citizen satisfaction with the green open space of the Martha Tiahahu Literacy Park is in the high category. These findings were obtained based on the results of five dimensions, namely the dimensions of recreation, aesthetic value, social relations, sense of belonging, and spiritual values. The results of the analysis of the five dimensions also show that the level of citizen satisfaction with each dimension is at a high level of satisfaction."

"Kondisi perekonomian saat ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggencarkan investasi yang menyerap tenaga kerja dan investasi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengahapus retribusi izin gangguan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha. Retribusi izin gangguan adalah salah satu sumber penerimaan asli daerah sehingga kebijakan menghapusnya mengurangi Penerimaan Asli Daerah. Berdasarkan konsep Taxonomy of Taxing Power for Sub-Central Governments (SCGs) yang disampaikan oleh Slack (2017) dan digunakan oleh OECD (2019), berkurangnya penerimaan asli daerah menunjukan pengurangan otonomi fiskal, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan indeks kemandirian fiskal tertinggi. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak penghapusan retribusi izin terhadap Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui Wawancara mendalam dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan dampak terhadap Pemerintah Daerah dapat dilihat dari rasio penerimaan menunjukan adanya penerimaan yang tidak signifikan, namun disisi lain adanya perluasan kewenangan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difasilitas untuk melakukan ekstensifikasi jenis retribusi daerah lainnya. Dampak terhadap Wajib Retribusi dikatakan bahwa adanya penghapusan retribusi izin gangguan meringankan beban wajib retribusi, namun adanya dorongan untuk ekstensifikasi jenis retribusi lainnya justru menimbulkan potensi beban baru dalam bentuk jenis retribusi lainnya. Mengingat bahwa penghapusan retribusi izin gangguan menghilangkan sumber penerimaan asli daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat strategi untuk optimalisasi penerimaan melalui penyediaan pelayanan elektronik dalam aspek perizinan yang terbukti meningkatkan retribusi perizinan di tahun 2020.

---

The emergence of cross-border digital trade era requires each country to make adjustments to its taxation system. The digital business model encourages the birth of technology-based companies that offer digital goods and services. The targets for taxing digital services is the product and companies that provide their services with a shift from a physical presence to an economic significant presence. In general, tax on digital services is imposed in the form of Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT). This paper aims to describing the tax administration system for digital services in Indonesia and several other countries that have implemented it first with a focus on the imposition of VAT and CIT. The method used in this article is qualitative with literature study. The data are collected from various sources in the form of documents, such as research journals, government agency reports, and other laws and regulations. The results of the analysis shows that in VAT collection, the administrative system such as tax subjects, tax objects, and required documents is similar one to another countries. The difference lies in the payment method in which several countries in Europe apply automatic payments to the tax authorities so that digital service providers (third parties) only need to record and report them. In the income tax collection, Indonesia has not made any changes from the previous regulations so that companies that provide digital services in the form of Permanent Establishment will be subject to CIT article 26, while those who have established businesses in Indonesia will be subject to domestic tax rates. Meanwhile, several other countries, such as France, Britain and Spain, have set final tariffs for companies providing cross-border digital services"

"Sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan, Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang diundangkan pada tahun 2019. Masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat 190 ton rata-rata jumlah sampah plastik per hari di DKI Jakarta pada tahun 2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan persamaan IPAT, analisis WTP, Konjoin, dan SWOT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 81,66% populasi penduduk, PDRB, dan produksi plastik secara simultan berpengaruh terhadap jumlah sampah plastik. Masyarakat sebagai konsumen bersedia untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dengan nilai WTP sebesar Rp2.380. Hasil perhitungan efektivitas kebijakan pada tahun 2020 sebesar 0,3939 (39,39%) dan tahun 2021 sebesar -0,2083 (-20,83%). Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta belum efektif. Menetapkan target capaian pengurangan sampah kantong plastik dengan memperhitungkan prediksi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penggunaan teknologi menjadi konsep rekomendasi strategi yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

---

As a commitment to the environment, DKI Jakarta Province has a policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags which was promulgated in 2019. The problem is there will still be an average amount of 190 tons of plastic waste per day in 2021. This study aims to evaluate the mandatory use of eco-friendly shopping bags in DKI Jakarta Province. The method used is quantitative with the IPAT equation, WTP, Conjoint, and SWOT analysis. The results of this study indicate that 81,66% of the population, GRDP, and plastic production simultaneously influence plastic waste. Consumers are willing to use environmentally friendly shopping bags with WTP value of Rp2,380 per piece. The policies effectiveness value of 0,3939 (39,39%) in 2020 and -0,2083 (-20,83%) in 2021. The conclusion of this study is that the policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta Province has not been effective. Setting achievement targets for reducing plastic bag waste by calculating population growth, economic growth and the use of technologies prediction is a recommended strategy concept to increase policy effectiveness."