Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"Skripsi ini membahas kohesi leksikal yang terdapat di dalam wacana pidato Nicolas Sarkozy dengan menggunakan teori kohesi Halliday dan Hasan 1976. Sumber data yang digunakan adalah jenis wacana ekspresif. Data yang diamati adalah semua unsur-unsur leksikal baik berupa kata, frase, klausa, atau kalimat yang bersifat kohesif. Sasaran penelitian adalah melihat jenis-jenis kohesi leksikal yang muncul dalam sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kohesi leksikal repetisi merupakan jenis yang dominan. Di samping itu penelitian ini menemukan jenis referensi leksikal sebagai salah satu jenis kohesi leksikal.

---

The thesis is exactly discussing the lexical cohesion of Nicolas Sarkozy discourse speech. The research method used is cohesion theory by Halliday and Hasan 1976 and the sources that being used in this thesis so-called expressive text. Meanwhile, the data observed are focusing for all lexical elements such words, phrase, clause or cohessive words. The aim of this thesis research is going to understand kind of lexical cohesion appeared on Nicolas Sarkozy speech. By analyzing the content of Nicolas Sarkozy speech, the result shows that Repetitive Lexical Cohesion become the major genre. In addition, this research finds Reference Lexical as one of lexical cohesion genre."

"Artikel ini membahas tentang pidato Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang berjudul Le bilan de lannee 2008, en particulier laction de la France a la présidence de lUE au moment de la crise financière mondiale, et sur les defis annoncés pour 2009 notamment en terme demploi. Pidato ini disampaikan pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai pidato akhir tahun yaitu, les voeux du président de la Republique yang berisi evaluasi tahun 2008 serta pembahasan sikap Prancis terhadap krisis finansial 2008. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada atau tidak pernyataan yang cenderung rasis dalam pidato ini yang sering ditemukan pada pidato lain Sarkozy, mengingat saat itu dia juga menjabat sebagai presiden Uni Eropa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan metodenya adalah analisis wacana kritis dengan mengunakan teori analisis wacana kritis dari Wodak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan rasis tidak nampak di sepanjang pidatonya. Temuan adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan untuk meningkatkan solidaritas dan nasionalisme.

---

This article discusses the speech of French President Nicolas Sarkozy entitled Le bilan de lannee 2008, en particulier laction de la France a la presidence de lue moment de la crise financiere mondiale, et sur les défis annoncés pour 2009 notamment en terme demploi . This speech was delivered on December 31, 2008 as a year-end speech namely, les voeux du président de la Republique which contained an evaluation of 2008 as well as a discussion of Frances attitude towards the 2008 financial crisis. in this speech, bearing in mind that at the time he also served as president of the European Union and at that time France and other European countries were facing a financial crisis. The approach used is qualitative and the method is critical discourse analysis using the theory of critical discourse analysis from Wodak. The results showed that racist statements did not appear throughout his speech. The findings are statements which contain an invitation to increase solidarity and nationalism."

"ABSTRAKDalam aspek sejarah, Prancis selalu memiliki hubungan yang erat dengan imigran. Pasca-PD II, imigran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi ekonomi di Prancis. Sejak saat itu pula, imigran Magribi masuk ke Prancis secara sporadis. Saat itu, masuknya imigran ke industri Prancis memberikan keuntungan yang besar bagi Prancis yang tengah mengalami krisis demografi akibat perang. Meskipun demikian, masalah mengenai imigran Magribi mulai muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Prancis, seperti krisis 1973, krisis 2004, hingga krisis 2008. Permasalahan paling utama yang berkaitan dengan imigran Magribi pada masa krisis ekonomi, yakni isu mengenai pengangguran dan kekerasan. Pada masa pemerintahan Sarkozy, Prancis terkena dampak krisis ekonomi global yang pada akhirnya memengaruhi bidang ketenagakerjaan di Prancis. Masalah utama saat itu, yakni tingginya jumlah pengangguran. Terlebih, data menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan pada masa krisis, dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja yang mereka alami. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi korban utama krisis ekonomi. Aspek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan sangat penting untuk menjelaskan keadaan sosial-ekonomi para pekerja imigran Magribi.

---

ABSTRACT

In the historical aspect, France always closely related to the immigrants. Since the post-World War II, immigrants play an important role in France's efforts to restructure the economy. Since post-World War II, immigrants entered sporadically to France (especially Maghreb migrants). Immigrants at that time entered into the industry and were considered very beneficial because France was experiencing a demographic crisis due to the war. However, the problem of immigrants always appear when France suffered an economic crisis, such as during the 1973 crisis, the crisis of 2004, until the crisis of 2008. Issues that arise are generally caused by high unemployment and violence. In the Sarkozy administration (2007 -2012), France affected by the global economic crisis that led to employment problem. The biggest problem is the high number of unemployed. In the aspect of ethnicity, the Maghreb migrant workers always have the higher risk of being unemployed index than migrant workers from other countries. This indicates that the Maghreb immigrants become main victims of the economic crisis. Aspects of occupation, education, and income are important subjects to determine the social and economic conditions of Maghreb migrant workers."

"Kehadiran imigran dimulai pada pasca Perang Dunia II karena Prancis sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga merekrut banyak tenaga kerja asing. Mulai tahun 1940an, jumlah imigran terus meningkat dan kebanyakan dari mereka berasal dari negara Magribi dan eropa selatan. Masalah imigran baru disadari oleh Prancis pada tahun 1980an, pada saat itu François Mitterrand dipilih sebagai Presiden Sosialis yang memerintah Prancis untuk pertama kalinya selama dua periode, karena sebelumnya Prancis dipimpin oleh pemerintah kanan yang cenderung konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan migrasi pemerintahan François Mitterrand serta usaha pemerintah Mitterrand dalam proses integrasi imigran di Prancis. Melalui pemaparan tersebut, terlihat bahwa pemerintahan sosialis cenderung menoleransi imigran dibanding pemerintah kanan yang bertindak lebih tegas. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masa pemerintahan François Mitterrand, imigran semakin sulit dikontrol sehingga proses integrasi antara kedua pihak sulit dilakukan. Sikap tokoh sosialis justru meningkatkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Prancis, sehingga memicu masalah sosial di Prancis yang terlihat melalui aspek ekonomi, pendidikan dan budaya. Dalam aspek ekonomi, banyak imigran Magribi yang memiliki pendidikan rendah sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Prancis dan dalam aspek budaya terdapat masalah diskriminasi dan islamofobia.

---

The presence of immigrants began after World War II when economic growth in France was increasing and need to recruit many foreign workers. Early 1940s, the number of immigrants continued to grow and many of them came from Magribi countries and southern Europe. The immigrants problem was recognised by France in the 1980s, when François Mitterrand was elected as the first Socialist President in France who lead for two periods, France was previously led by a right-wing government who is more conservatives. This research used a qualitative method which aims to find out the impact of the migration policy and the governments`s efforts to integrate immigrants in France. This research showed that socialist governments tend to tolerate immigrants compared to the right-wing government which acts more decisively. This research proves that during the reign of François Mitterrand, the

number of immigrants was increasing and difficult to control which made the integration between the two parties was difficult. The socialist politics figures who is actually responsible for the increasing number of illegal immigrants who enter France and later triggering social problems in France that were seen through economic, educational and cultural aspects. In the economic aspect, many Magribi immigrants who have low quality of education which increase the number of unemployed in France and in the cultural aspect there are problems like

discrimination and Islamophobia."

"Kekerasan rumah tangga merupakan isu yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Prancis, kekerasan rumah tangga disebut sebagai violence conjugale, yaitu kekerasan yang terjadi pada pasangan yang telah resmi di mata hukum ataupun belum. Biasanya, kekerasan tersebut dialami oleh perempuan. Kekerasan rumah tangga di Prancis tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian negara. Pada 2010, berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Évaluation économique des violences conjugales en France (Penilaian ekonomi tentang kekerasan dalam rumah tangga di Prancis) diketahui bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Prancis mencapai 2,472 miliar euro per tahun. Sebagai Presiden yang menjabat pada periode 2012-2017, François Hollande berjanji untuk menangani isu-isu gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan, secara lebih serius dan berkomitmen untuk melindungi para perempuan di Prancis pada kampanyenya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar upaya Presiden François Holland dalam memenuhi janji kampanyenya terkait perlindungan terhadap perempuan dan kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan di masa pemerintahannya untuk mengatasi tingginya angka kekerasan rumah tangga di Prancis serta melihat apakah kebijakan tersebut sudah mencapai sasarannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah analisis kebijakan milik William Dunn, khususnya analisis retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Francois Holande telah berusaha menepati janji pemilunya, di antaranya adalah dengan meratifikasi Konvensi Istanbul pada 2014 dan mengesahkan undang-undang 4 Agustus (La Loi de 4 Aôut) tahun 2014 beserta kebijakan-kebijakan kesetaraan gender yang mencakup usaha untuk mengurangi jumlah angka kekerasan terhadap perempuan. Namun, berdasarkan data pada tahun 2012-2017, penerapan kebijakan tersebut tidak terlalu berhasil dalam menurunkan angka kematian akibat kasus kekerasan rumah tangga secara signifikan. Nyatanya, angka korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam ranah domestik, masih bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat di Prancis untuk lebih peduli terhadap masalah kekerasan rumah tangga dengan cara melapor kepada pihak yang berwenang.

---

Domestic violence is an issue that can be found in various parts of the world. In France, domestic violence is referred to as the violence conjugale, which is violence that occurs to partners who are legal or not. Usually, this violence is experienced by women. Domestic violence in France has an impact not only on the security of the society but also on the country's economy. In 2010, based on the results of a study with the title of Évaluation économique des violences conjugales en France (Economic assessment of domestic violence in France), the losses caused by domestic violence in France reached 2.472 billion euros per year. François Hollande, as The President who served in the 2012-2017 period, during the presidential campaign promised to take gender issues, including violence against women, more serious and committed to protecting women in France. This study aims to see how much effort President Francois Holland has made in fulfilling his campaign commitments regarding the protection of women and what policies have been issued during his presidential reign to solve the high number of victims

of domestic violence in France and to see whether these policies have achieved their goals. In this research, the method used is a qualitative method and the theory used is William Dunn's policy analysis, particularly the retrospective analysis. The result shows that President Francois Hollande attempted to keep his election commitments, by ratifying the Istanbul Convention in 2014 and passing the law of August 4 (La Loi de 4 Aôut) in 2014 along with gender equality policies that include efforts to reduce the number of rates of violence against women. However, based on data for 2012-2017, the implementation of this policy was not very successful in reducing the mortality rate, caused by domestic violence, significantly. The number of victims of violence against women, especially in the domestic domain, is still fluctuating. Nevertheless, these policies have succeeded in increasing the awareness and consciousness of the society of France to be more concerned about the problem of domestic violence by speaking up and reporting to the authorities."

"ABSTRAKPasca turnmnya popularitas Amerika sebagai negara super power terkemuka, wacana kepemimpinan global muncul ke permukaan Sehingga negara-negara besar diantaranya Perancis tergoda untuk mernperluas pengaruhnya di dunia internasional.Timur Tengah sebuah kawasan strategis menjadi target perluasan pengaruh Perancis. Perancis menghadapai berbagai kcndala menyangkut kondisi politik kawasan, kendala yang menghadapkzm Perancis kepada pilihan-pilihan sulit karena menyangkut keberpihakan. Masalah pertentangan antar golongan di Lebanon, krisis Palestina-Israel, dan polemik nuklir Iran. Semua permasalahan tersebut menunmt Perancis untuk melalcukan politik luar negeri dan mengeluarkan kebijakan yang tepat.Suriah dan Lebanon adalah dna negara Timur Tengah yang memiliki hubungan historis dengan Perancis. Pada saat pengaruh Perancis di Lebanon menguat dan mulai mapan, tetapi masih menyisakan kekhawatiran scbelum perdamaian menyeluruh terwujud di Timur Tengah. Maka pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy seorang yang dikenal ambisius dan progresitl Peranois menempuh berbagai cara unmk mewuiudkan kepentingannnya dikawasan, sepeni pendekatan yang intensif kepada Suriah, dan menggalang kekuatan dengan membentuk Uni Meditemnia, sebuah kekuatan pendukung bagi kemapanan posisi Perancis di tingkat regional Eropa maupun intemasional. Pendekatan Perancis kepada Suriah mempakan pilihan strategis, dimana Suriah sexing disebut sebagai penentu bagi masa depan perdamaian Timur Tengah.

---

ABSTRACTPost lowering of United States popularity as state Super Power is notable, global leadership discourse emerged to surface. So that big nations between it?s of French tempted to extend the influence in international world.Mid-East was a strategic area, has become goals extension of French influence. French face various constraints concerning areas politics condition, constraint confronting French at difficult choices because concerning the siding Theres an Inter-communities problem in Lebanon, Palestinian-Israel crisis, and Iran nuclear polemic. All the problems claim French for doing overseas politics and spend correct policy.Suriah and lebanon is two states in the Middle East had historical relationship with French. At the time of French intluence in Lebanon is strong and start establishing, but still leave over one care before peace totally presentation of in the East Middle. Hence at a period of government of President Nicolas, Sarkozy, progressive and ambitious recognized one, French go through various means for realizing the importance in area, like intensive approach to Suriah, and look after strength with forming Uni Mediterania, a strength of supporter for settled condition of position of French in level of regional Europe and also International. Approach of French to Suriah is strategic choice, which Suriah oiten called as determinant to the future of peace in the East Middle.Keyword: Foreign Policy of French, National Inzeresr, Nicolas Sarkozy. Suriah."

"Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat xenofobia dari tahun 2012 hingga 2018, pada masa Pemerintahan dua Presiden yaitu François Hollande dan Emmanuel Macron. Pada masa pemerintahan presiden François Hollande banyak terjadi peristiwa terorisme di Prancis yang telah diklaim dilakukan oleh jihadist Islam diluar Prancis, membuat banyak masyarakat Prancis merasa khawatir dan takut kepada imigran. Pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron juga terjadi krisis ekonomi, sehingga membuat rakyat Prancis merasa adanya persaingan antara warga lokal dan warga pendatang. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan berdampak terhadap tingkat toleransi dan juga aksi rasisme yang terjadi di Prancis. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini mendeskripsikan kebijakan François Hollande dan Emmanuel Macron, dengan kondisi sosial politik pada dua masa yang bertentangan dengan ideologi politik kedua pemerintahan dan sikap terhadap fenomena xenofobia. Di samping itu, solusi yang dibentuk oleh kedua presiden juga dipengaruhi oleh kepada siapa kebijakan-kebijakan tersebut tertuju, yaitu keturunan imigran yang tinggal di Prancis. Maka diketahui, pada masa pemerintahan Emmanuel Macron kehidupan kedua pihak antara masyarakat Prancis dan masyarakat pendatang lebih baik dibandingkan dengan masa pemerintahan François Hollande karena tingkat xenofobia terlihat lebih rendah.

---

This article aims to determine the level of xenophobia from 2012 to 2018, during the reigns of two Presidents François Hollande and Emmanuel Macron. During the reign of President François Hollande, there were many incidents of terrorism in France which had been claimed by Islamic jihadists outside France, making many French people feel worried and afraid of immigrants. During the reign of President Emmanuel Macron, there was also an economic crisis, which made the French people feel that there was competition between local residents and immigrants. The characteristics of the policies of the two reigns had an impact on the level of tolerance and also the acts of racism that occurred in France. By using qualitative methods and literature study techniques, this study describes the policies of François Hollande and Emmanuel Macron, with the socio-political conditions at two times which contradicted the political ideologies of the two governments and attitudes towards the xenophobic phenomenon. In addition, the solution formed by the two presidents is also influenced by who the policies are aimed at, namely the descendants of immigrants living in France. Thus, it is known that during the reign of Emmanuel Macron, life between the French and immigrant communities was better than during the reign of François Hollande because the level of xenophobia was seen to be lower."

"Prancis saat ini menjadi negara di Eropa yang memiliki keberagaman di dalamnya, mulai dari agama, ras, dan etnis. Keberagaman ini disebabkan salah satunya oleh kedatangan para imigran dan orang asing, khususnya saat periode Pasca-Perang Dunia Kedua. Alasan awal kedatangan imigran adalah faktor ekonomi atau pekerjaan. Dalam menangani mobilisasi penduduk ini, Prancis memberlakukan kebijakan-kebijakan imigrasi yang beragam yang tertuang pada situs Kementerian Dalam Negeri dan Seberang Lautan. Oleh karena itu, perlu diketahui bentuk kebijakan imigrasi di Prancis. Penelitian ini kemudian berfokus pada kebijakan imigrasi pemerintahan François Hollande dan Emmanuel Macron berdasarkan perbedaan poros politik mereka. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menemukan perbedaan isi kebijakan imigrasi antara pemerintahan Hollande dan Macron. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa kebijakan imigrasi kedua pemerintahan selama lima tahun menjabat. Untuk menemukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif oleh Iosifides dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough dan konsep ideologi politik oleh D. Parenteau dan I. Parenteau. Hasil temuan dari penelitian ini adalah orientasi kiri dari Hollande menghasilkan kebijakan imigrasi yang pro-masyarakat (imigran), sedangkan orientasi tengah Macron lebih memperketat kebijakannya terhadap masyarakat asing.

---

France is a country in Europe that embraces diversity in terms of religion, race, and ethnicity in its society. The arrival of migrants and foreigners, especially in the post-Second World War period contributed to France’s current demographic landscape. In dealing with the influx of population, France has adopted various immigration policies, as stated on the website of the Ministry of the Interior and Overseas, but has not significantly improved the current situation. As the immigration issue has continuously become prominent in French society, this research takes on comparing the policies carried by the governments of François Hollande and Emmanuel Macron on the issue while also taking into account their different political axes. Thus, the purpose of this study is to analyze the political discourses embedded in the immigration policies between the Hollande and Macron administrations. This research makes use of available sources from the immigration policies of both governments during their five years in office. The data was collected by employing qualitative research methods by Iosifides combined with critical discourse analysis theory by Norman Fairclough and the concept of political ideology by D. Parenteau and I. Parenteau. The findings of this research suggest that Hollande's leftist orientation contributed to his pro-people (immigrants) immigration policy, while Macron's center orientation attempted to tighten the immigration policy towards foreigners."