Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini membahas tentang fenomena konflik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II tentang pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga legislatif, terutama fungsi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber daya utama di tingkat daerah, terutama bagi daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap bantuan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan aktor di daerah tersebut berupaya untuk mendominasi sumber daya tersebut, baik demi kepentingan kelompok maupun kepentingan privat. Pengunaan segala daya dan upaya dalam mendominasi APBD sering melahirkan konflik di tingkat daerah.Karya tulis ini membahas permasalahan melalui metode kualitatif deskriptif dengan mengunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Alat analisis mengunakan pendekatan dari teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf (mengunakan pendekatan konflik Duverger dan Scott) serta pendekatan kelembagaan baru yang dikemukakan oleh Richard Scott.Temuan serta implikasi teori dari karya tulis ini adalah konflik bekembang disebabkan oleh keberadaan kelompok patron klien, dimana konflik individu elit kelompok memicu terciptanya konflik antar kelompok. Dimana pembentukan kelompok patron klien dipengaruhi oleh tarik menarik kepentingan. Dominasi terhadap posisi strategis lembaga legislatif melalui mekanisme aturan dan norma lembaga adalah strategi yang dimainkan oleh kelompok patron klien.

---

This thesis discusses about the phenomena of conflict within the legislature regional level about the implementation of its function as legislative body, especially the budget function.  Budget for regional expenditure and income  is the resource of all potentials owned and will be used by the regional, especially for regions that have dependance on the central government. This condition causes the actors at the region try to attempt to dominate it, which is used for grup or private interests. Using all of the power and effort in dominating it often gives rise to conflict.

This thesis discusses problems throught qualitative methods, collecting data using indepth interviews and documentations studies. Conflict and consensus theories and new institutional theories are used as tools for analysing of these phenomena, the approach of both theories is used to explain causal analysis until the consensus of the conflict on this study.

The results of research and the theoretical implications of this paper are the exixtence of patron client grups as the cause of conflict in the legislature body.  Power interplay influenced froming of patron client grups, controling over important positions through official rules of the institution is their strategy."

"Tesis ini membahas mengenai langkah - langkah yang digunakan dalam kampanye politik untuk membangun citra yang dilakukan oleh caleg yang berpindah partai, dengan demikian berubah orientasi politiknya khususnya di dalam kampanye politik di tingkat lokal, disamping itu diperlukan sebuah penggunaan strategi persuasi yang maksimal untuk dapat membuat khalayak kampanye percaya dan menjatuhkan pilihannya kepada caleg tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat membangun citra tertentu dibutuhkan kombinasi antara media komunikasi. Semakin banyak media komunikasi yang digunakan besar kemungkinan citra yang diinginkan akan dibentuk dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Disamping itu penyampaian pesan kampanye dalam waktu yang lama dan berkelanjutan melalui semua media komunikasi yang ada akan semakin membantu caleg untuk dapat membentuk citra yang diinginkan.

---

This study focus on the use of building a new image in political campaign, especially for a candidate moving to another political party with means changing political orientation in context of local general election. This study also analysis strategy used by the candidate to persuade voter. This study suggested that the combination of media communication is important for that strategy. Multimedia of communication will affect the possibility of new image reaching wider public. Beside that, this study also suggested that the campaign message should be send by the various media conununication in long term and continue."

"esis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika dibawah kepemimpinanPresiden Clinton terhadap Indonesia melalui peranannya di IMF tahun 1998-2000, pascapemerintahan Soeharto. Mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri Amerika dikawasan Asia Tenggara dan melihat kesempatan bagi Amerika untuk mcmpcroleh aksesdalam mengontrol keputusan-keputusan politik yang penting di kawasan ini tennasukIndonesia, maka kedudukan seorang presiden Amerika menjadi penting dan sangatmenentukan di dalarn cara-cara pengambilan keputusan. Walaupun Kebijakan luar negeriAmerika lebih banyak dijalankan oleh presidennya sendiri, namun ia tidak lepas darikontrol Kongres, khususnya dari Senate Foreign Relations. Tanpa dukungan Senat,seorang presiden Amerika tidak dapat mcnjalankan kebijakan politik luar negerinyadengan baikHans J. Morgethau menyatakan bahwa isi dari kepentingan nasional Amerikaditentukan olch tradisi-tradisi poiitik dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh dimana Amerika rnerumuskan kebijakan Iuar negerinya. Kebijakan bantuan ekonomiAmerika kepada Indonesia periode l998»2000, dibawah pemcrintahan Preeiden Clinton,dipola untuk melestarikan nilaj-nilai Amerika pimerican values) yaitu memperluasdernokrasi dan sistem perdagangan bebas serta mcmpertahankan kepentingan keamananAmerika di Asia Tcnggara khususnya Indonesia. Dalam melaksanalcan kebijakan Iuarnegeri tersebut, Presiden Clinton cenderung unnrk memanfaatkan institusi moneterinternasional yaitu IMF. Pemanfaatan bantuan Iuar ncgeri melalui IMF selainmemperkuat komitrnen Amerika pada jalur diplomasi idealis yang telah dirintis olehPresiden Wilson juga menghindari terjadinya friksi yang rnungkin timbul antara AmerikaSerikat dan Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Dalam arti lain, denganrncnerapkan muscular multilateralism, Presiden Clinton melandaskan politik Iuar ncgeriyang menj aga jarak atau equidistant policy.Policy of equidistance ini rncnirnbulkan Iiiksi dengan lembaga legislatif danpendapat umurn. Baik legislatif maupun pendapat umurn melihat diplomasi muscularmulrilateralism ter-sebut justnr lebih memberatkan dan membebani ralcyat Indonesia daripada membantunya. Lebih dari itu adalah bahwa muscular multilateralism akanmeminimalkan peran negara Amerika Serikat sebagai aktor utama yang bermain diIndonesia. Dengan dernikian prestige dan pengaruh Amerika tidak menonjol. AkibatnyaAmerika bukan lagi berperan sebagai super power yang harus memimpin kerja samaregional di Asia Tcnggara.Penerapan policy ini tentu banyak menguntungkan bagi Amerika Scrikat baiksecara economic cost maupun political cost. Olclr karcna itulah Pemerintah PresidcnClinton secara sungguh-sungguh mempcrjuangkan agar Kongres memahami, mendukung, dan akhimya menyetujui terlaksananya policy tersebut. Clintonberkeyakinan bahwa policy yang dilerapkan akan banyak membenloan keuntungan bagikepcntingan Amerika. Bisa dikatakan bahwa dcngan meminjam tangan IMF, Amerikahanya mengeluarkan ?sedikit pengorbanan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besamya."Penulisan tesis ini menggunakan metoda dcslcliptif-kualitatif denganmemanfaatkan sumber-sumbcr tcrtulis (data sekunder), baik yang diporoleh dari berbagaimacam literatur yang relevan dan memanfaatkan hasil-hasil dari suatu penelitian yangdituangkan dalam jumal-jumal ilmiah atau sumber-sumber lainnya.Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara sungguh-sungguh danmenyelumh adalah merupakan kepentingan Amerika sebagai manifestasi dari ?doctrineof enlargement " nya. Terumjudnya demolcrasi di Indonesia akan berperan sebagaifrontier politik Amerika sehingga peran ?super power? Amerika seperti pada masaPerang Dingin tidak diperlukan Iagi. Disamping itu, terwujudnya demokrasi akanmemperlcuat ekonomi negeri ini yang berorientasi pada pasar (market-orientedeconomics). Kondisi tersebut memungkinkan tezjaganya kepentingan ekonomi Amerikayang selanjutnya mampu mcnghasilkan usaha-usaha yang bisa mcndukung padakemitraan yang global."

"Penelitian mengenai perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat telah dilakukan selama dua bulan Maret -- April 1993. Tujuannya ialah untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan di perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat yang mencakup aspek-aspek organisasi, koleksi, pengolahan bahan pustaka dan layanan perpustakaan kepada pemakainya. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lang_sung pada kegiatan para petugas di perpustakaan tersebut dan juga mengadakan wawancara dengan Kepala Perpustakaan serta para petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa perpus_takaan Dewan Perwakilan Rakyat dan pegawai di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini disebabkan oleh layanan perpustakaan yang belum memadai baik dari segi koleksi maupun dari sarana pendukungnya. Disamping itu, fungsi dan tugas perpustakaan belum banyak dipahami oleh pema_kainya. Kegiatan di perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang berjalan lancar, tetapi perlu meningkatkan peranannya dalam menunjang kegiatan badan induknya. Dalam upaya meningkatkan peranannya tersebut, diperlukan usaha--usaha sebagai berikut : (1) Pemilihan koleksi lebih diprioritaskan pada bahan pustaka yang memuat informasi terbaru. (2) Para petugas perpustakaan lebih ditingkatkan pengeta_huan dan keterampilannya di bidang perpustakaan. (3) Gedung perpustakaan dan perlengkapannya supaya ditam_bah sesuai dengan perkembangan perpustakaan dan kebu_tuhan pemakainya.(4) Perlu adanya promosi perpustakaan sehingga pemakai dapat mengetahui layanan yang ada di perpustakaan tersebut dan menarik minat pengunjung."