Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesulitan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli ganda, menjadi hal yang menarik untuk diteliti seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 56/PDT.G/ 2014/PN.SRP yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 178/PDT/2015/PT.DPS. Putusan perkara diteliti untuk menjelaskan dengan lengkap tentang kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara Bertahap yang ditransaksikan kembali kepada pihak ketiga di hadapan Notaris yang sama, dan tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian pengikatan jual beli ganda yang dibuatnya, serta untuk mengidentifikasi secara menyeluruh tentang penerapan hukum yang digunakan oleh hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam bentuk pendekatan kualitatif untuk menghasilkan gambaran berupa deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ganda tidak sah secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tanggungjawab Notaris terhadap Perjanjian Jual Beli kedua dapat dikatakan lalai karena Notaris kurang hati-hati dalam menjalankan kewajibannya dengan tidak terlebih dahulu memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan pembuatan akta perjanjian jual beli kedua. Sedangkan, mengenai penerapan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini, secara keseluruhan telah sesuai namun masih kurang tepat dalam pertimbangannya, dan hakim telah memberikan amar putusan yang condong kepada kepastian hukum.

---

The difficulty to get legal certainty on the object of double sales and purchase agreement of land rights becomes an interesting matter to investigate as occurred in Semarapura District Court Decision Number 56/PDT.G/2014/ PN.SRP reinforced by the High Court of Denpasar Decision Number 178/PDT/2015/PT.DPS. The Judgement of the is examined to fully explain the position of the Sales Purchase Agreement gradually which is retransacted to a third party before the same Notary Public, and the Notary Public's responsibility to the double sales purchase agreement that has been drawn up, as well as to thoroughly identify the application of the law used by the judge. The method used in this research is normative juridical which is analytical descriptive based on document study by collecting secondary data that comes from primary, secondary and tertiary law in the form of qualitative approach to produce descriptive analytical description. Based on this research, it can be seen that the position of double sales and purchase agreement of land rights shall be illegally valid based on Civil Law Code of Procedures, and the responsibility of Notary Public to the Second Sales and purchase agreement of land rights shall be negligent since the Notary Public is careless in placing its obligation by not first checking the documents related to the preparation of the second sales purchase agreement. Meanwhile, in respect of the application of the law adopted by the judge in this case, has thoroughly been in conformity with, but still inappropriate in its considerations, and judge has granted dictum of the judgemnet which refers to the legal certainity."

"Tesis ini membahas cakupan Pasal 66 ayat (1) b UUJN 2004 sehubungan dengan PPAT dan dasar pertimbangan MPD untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam UUJN dimasukkan ketentuan bahwa pemanggilan Notaris mencakup juga Notaris selaku PPAT dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM perlu diatur lebih lanjut bahwa dasar pertimbangan MPD adalah dengan menempatkan Akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yaitu dilakukan pemeriksaan apakah akta Notaris yang bersangkutan melanggar ketentuan pembuatan akta otentik atau tidak.

---

This thesis discusses the scope of Article 66 paragraph (1) b of Notary Act in connection with the LDO (Land Deed Officer) and the consideration of DSC (District Supervisory Council) to give / do not give consent for the summon of Notary. This study is a descriptive qualitative research design.

The results of the study suggest that in Notary Act included provisions that call also includes Notary as LDO and in the Regulation of Minister of Justice should be further arranged that the basic consideration of DSC is to place Notary Deed as the object of examination."

"ABSTRAKPerjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian pendahuluan yang dilakukan olehcalon penjual dan calon pembeli dalam jual beli hak atas tanah karena terdapatsyarat yang belum dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga jual beli dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah belum dapat dilakukan. Perjanjian Pengikatan JualBeli sangat penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir sengketa yangmungkin timbul selama angsuran berjalan. Sebaiknya Perjanjian Pengikatan JualBeli dibuat dalam bentuk Notariil sehingga dapat memberikan perlindunganhukum kepada para pihak sebagaimana kekuatan perlindungan hukum yangdimiliki oleh akta otentik dan juga para pihak dapat memberitahukan secara jelasmaksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian ini kepada Notaris sehingga isi dariPerjanjian Pengikatan Jual Beli dapat melindungi hak-hak dari para pihak danjuga para pihak dapat mengetahui dengan jelas kewajiban-kewajiban yang harusdilakukannya, yang mana hal ini tidak terdapat dalam Perjanjian Pengikatan JualBeli yang dibuat dibawah tangan khususnya yang dibuat oleh pihak Developer.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, juga denganmelalui wawancara kepada pihak Notaris dan developer di Jakarta.

---

Abstract Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an introductory agreement madeby and between the potential purchaser and potential buyer in the process of saleand purchase of right on land since there are still unfulfilled requirement by one ofparties so that the sale and purchase can?t be executed before the Land DeedOfficer. This Sale and Purchase Binding Agreement is very important to minimizethe potential dispute arising during the period of installment payment. It issuggested to prepare a Sale and Purchase Binding Agreement in form of Notarydeed to give legal protection to the parties as provided by an authentic deed andthe parties can clearly state the aim and objective of agreement so that the contentof Sale and Purchase Binding Agreement will involve rights and obligation of theparties which is not included in the Sale and Purchase Binding Agreementprivately made especially by the Developer. This research used juridical andnormative research method and interview with Notary Public and Developer inJakarta."

"Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan jual beli. Peralihan tanah dengan jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta jual beli atau dengan membuat perjanjian dihadapan Notaris. Salah satu kewajiban dari Notaris dalam membuat akta perjanjian pengikatan jual beli adalah perlu melalukan pemeriksaan atas keabsahan dari surat-surat yang diperlukan. Apabila Notaris tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian disini, akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi para pihak terkait, melainkan terhadap akta yang dibuatnya, yaitu dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkannya akta tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian pengikatan jual beli dengan objek tanah negara yang dilakukan oleh perseorangan dan bentuk pertanggungjawaban dari Notaris atas batalnya perjanjian pengikatan jual beli yang dibuatnya berdasarkan Putusan Nomor 760/Pdt.G/2020/PN. Sby. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitik, dan bersumber pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwa ditemukan adanya tanah negara yang dijual oleh perseorangan, atau terdapat tanah yang dijadikan objek dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut merupakan tanah negara, sehingga perjanjian pengikatan jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum. Notaris sebagai pihak yang diberi wewenang dapat dikenakan sanksi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi yang dikenakan kepada Notaris dalam penelitian ini berupa sanksi perdata dengan mengembalikan uang jasa yang diterimanya. Untuk menghindari kesalahan yang dibuat oleh notaris, sebaiknya sebelum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli, notaris memastikan bahwa tanah yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut tidak bermasalah, di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

---

Transfer of land rights can be done in various ways. One of them is by buying and selling. The transfer of land by buying and selling can be done by making a deed of sale or by making an agreement before a notary. One of the obligations of a notary in making a deed of sale and purchase agreement is the need to check the validity of the required documents. If the Notary does not pay attention to and apply the precautionary principle here, it will cause harm not only to the parties concerned, but also to the deed he made, which can be null and void by law or the deed can be canceled. This study discusses how the legal consequences arising from the Sale and Purchase Binding Agreement with the State Land object are carried out by individuals and the form of liability from the Notary for the cancellation of the Sale and Purchase Binding Agreement made based on Decision Number 760/Pdt.G/2020/PN. Sby. To answer these problems, this research uses a normative juridical method with descriptive analytical research type, and is sourced from secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials with a qualitative approach. Based on the research that has been done, it is found that there is state land sold by individuals, or there is land that is used as the object in the sale and purchase agreement which is state land, so that the sale and purchase binding agreement is declared null and void. Notaries as authorized parties can be subject to sanctions, namely administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. Sanctions imposed on Notaries in this study are in the form of civil sanctions by returning the service fees they receive. To avoid mistakes made by a notary, preferably before making a deed of binding sale and purchase agreement, the notary ensures that the land is the object of the agreement is not problematic, at the local National Land Agency Office."

"Latar Belakang dari Penelitian ini adalah Jual beli terhadap perumahan yang meliputi jual beli rumah beserta tanahnya tidak selamanya dilangsungkan dengan kontan dan tunai. Pelaksanaan jual beli dalam prakteknya yang dilakukan tidak secara tunai untuk pemilikan rumah maka banyak pihak Perusahaan Pengembang yang kemudian memakai surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli baku sebagai perjanjian jual belinya, yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum (Notaris). Keadaan seperti ini akan menjadi permasalahan terutama tentang bagaimana kekuatan perjanjian pengikatan jual beli, yang dibuat dibawah tangan oleh Pihak Developer. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama bagaimana kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah antara PT. CP dengan Pihak pembeli yang dibuat di bawah tangan? Yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan oleh PT. CP?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer sekunder dan tersier, data akan dikelola secara kualitatif hasilnya berupa deskriftif analitis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh PT CP dengan nasabah adalah sama dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat secara dibawah tangan, dimana kekuatannya hanya didasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sepanjang para pihak mengakui adanya perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tangan.

---

The background of this research is to buy and sell against housing that includes the buying and selling of houses and their land was not always held by cash and cash. The implementation in practice of buying and selling is done not in cash for home ownership so many parties the company the Developer then uses the agreement Binding sale and purchase agreement to purchase as a raw, which was not made Public before the Official (Notarity). Such circumstances this would be a problem especially on how the power of binding sale and purchase agreements, made under the hands of the Developer.

Formulation of the problem in this research is divided into two, the first deed of legal power of how Covenants Binding sale and purchase of land between PT. CP with the buyers made under the hands? The second how to legal protection of the parties in the agreement binding sale and purchase made under the hand by PT. CP. This research is research that is both normative juridical law by using secondary data, both primary and secondary legal materials tertiary, the data will be managed qualitatively the results in the form of analytical deskriftif.

From the results of this study, it was concluded that the legal power of the deed of Covenant binding of selling land rights created under the hands, especially made by PT CP with a customer is equal to the force of law that are owned by the deed of Covenant Binding sale and purchase (PJB) made under the hands, where his strength is based upon Article 1338 of the book of the Civil Code Act which reads : all agreements made legally valid as legislation for those who make it and the fulfillment of the legal protection of the rights of the parties if one party doing the binding agreement in tort and selling highly depends on the strength of binding sale and purchase agreements are made, if made by deed under the hand then its protection along the parties acknowledge the existence of the purchase agreement made under the hand."