Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ingin menganalisis kekalahan Ratu Ati Marliati pada pilkada Cilegon dan kemenangan Ratu Tatu Chasanah pada pilkada Kabupaten Serang. Padahal kedua petahana dari dua dinasti politik di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki beberapa kesamaan, baik latar belakang keluarga maupun dukungan politik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeda nasib dalam pilkada serentak pada 2020 di kedua wilayah ini. Penelitian menggunakan teori boundary control Gibson (2012), dan dilengkapi dengan analisis strategi informal dan ilegal dari Buehler (2018) dan permainan tertutup (closed game) dari Behrend. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor kekalahan Ratu Ati disebabkan kegagalan dalam menerapkan strategi boundary strengthening, yang kemudian diiringi dengan keberhasilan oposisi menerapkan strategi boundary opening. Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan itu adalah ketiadaan aktor utama, konflik kepentingan elit partai, kontrol politik yang lemah, mesin politik tidak bekerja optimal, tidak ada akses terhadap elit partai di pusat, dan banyaknya kompetitor. Sedangkan faktor kemenangan Tatu Chasanah karena dia berhasil menerapkan boundary strengthening. Hal ini tampak dari besarnya dukungan partai politik, memobilisasi dukungan baik dari birokrasi maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mampu mengubah arena permainan menjadi tidak kompetitif. Hal ini memperkuat teori dari Gibson mengenai strategi boundary strengthening dan strategi boundary opening di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

---

This study wants to analyze the defeat of Ratu Ati Marliati in the regional elections in Cilegon and the win of Ratu Tatu Chasanah in the regional elections of the Serang Regency. Even though the two incumbents from these two political dynasties have several things in common, both from family backgrounds and political support. This happened due to several factors that caused them to have different fates in the simultaneous local elections in 2020 in these two regions. The research uses Gibson's boundary control theory (2012) and is complemented by an analysis of informal and illegal strategies from Buehler (2018) and closed games from Behrend. Using a qualitative method, this research shows that Ratu Ati's defeat was caused by the failure to apply the boundary- strengthening strategy, which was followed by the success of the opposition in implementing the boundary-opening strategy. The factors that led to the defeat were the absence of the main actors, the conflict of interests of the party elites, weak political control, the political machine did not work optimally, there was no access to party elites at the center, and there were many competitors. Besides, Tatu Chasanah's winning factor because she succeeded in implementing boundary strengthening. This can be seen from the huge support of political parties, mobilizing support from both the bureaucracy and community groups, to turn the playing field into an uncompetitive one. This strengthens Gibson's theory regarding the boundary strengthening strategy and the boundary opening strategy in Cilegon City and Serang Regency."

"Penelitian ini ingin menganalisis kekalahan Ratu Ati Marliati pada pilkada Cilegon dan kemenangan Ratu Tatu Chasanah pada pilkada Kabupaten Serang. Padahal kedua petahana dari dua dinasti politik di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki beberapa kesamaan, baik latar belakang keluarga maupun dukungan politik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeda nasib dalam pilkada serentak pada 2020 di kedua wilayah ini. Penelitian menggunakan teori boundary control Gibson (2012), dan dilengkapi dengan analisis strategi informal dan ilegal dari Buehler (2018) dan permainan tertutup (closed game) dari Behrend. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor kekalahan Ratu Ati disebabkan kegagalan dalam menerapkan strategi boundary strengthening, yang kemudian diiringi dengan keberhasilan oposisi menerapkan strategi boundary opening. Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan itu adalah ketiadaan aktor utama, konflik kepentingan elit partai, kontrol politik yang lemah, mesin politik tidak bekerja optimal, tidak ada akses terhadap elit partai di pusat, dan banyaknya kompetitor. Sedangkan faktor kemenangan Tatu Chasanah karena dia berhasil menerapkan boundary strengthening. Hal ini tampak dari besarnya dukungan partai politik, memobilisasi dukungan baik dari birokrasi maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mampu mengubah arena permainan menjadi tidak kompetitif. Hal ini memperkuat teori dari Gibson mengenai strategi boundary strengthening dan strategi boundary opening di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang

---

This study wants to analyze the defeat of Ratu Ati Marliati in the regional elections in Cilegon and the win of Ratu Tatu Chasanah in the regional elections of the Serang Regency. Even though the two incumbents from these two political dynasties have several things in common, both from family backgrounds and political support. This happened due to several factors that caused them to have different fates in the simultaneous local elections in 2020 in these two regions. The research uses Gibson's boundary control theory (2012) and is complemented by an analysis of informal and illegal strategies from Buehler (2018) and closed games from Behrend. Using a qualitative method, this research shows that Ratu Ati's defeat was caused by the failure to apply the boundary-strengthening strategy, which was followed by the success of the opposition in implementing the boundary-opening strategy. The factors that led to the defeat were the absence of the main actors, the conflict of interests of the party elites, weak political control, the political machine did not work optimally, there was no access to party elites at the center, and there were many competitors. Besides, Tatu Chasanah's winning factor because she succeeded in implementing boundary strengthening. This can be seen from the huge support of political parties, mobilizing support from both the bureaucracy and community groups, to turn the playing field into an uncompetitive one. This strengthens Gibson's theory regarding the boundary strengthening strategy and the boundary opening strategy in Cilegon City and Serang Regency"

"Di Indonesia, broker politik memiliki posisi yang strategis dalam pemilu akibat lemahnya institusi partai politik dan bergantungnya politisi kepada jaringan-jaringan personalnya. Akan tetapi, pembelotan broker masih menjadi masalah yang dihadapi para politisi. Kasus di Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 menunjukkan bagaimana Sahruji sebagai seorang clientelist broker membelot dari dinasti politik Aat Syafaat. Menggunakan Teori Pembelotan Broker Politik oleh Aspinall (2014), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa clientelist broker membelot dari politisi dengan prospek kemenangan tinggi ke politisi dengan prospek kemenangan yang lebih rendah. Penelitian ini berargumen bahwa pembelotan clientelist broker dipengaruhi oleh motivasi patronase yang ia inginkan dan melemahnya hubungan hierarkis dengan patronnya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pelemahan hubungan hierarkis antara broker dengan patron-nya yang menjadi faktor penunjang pembelotan, serta adanya faktor penentu di mana clientelist broker membelot kepada politisi yang bisa menyediakan patronase yang ia inginkan. Dalam kasus ini, clientelist broker memiliki motivasi untuk menguasai institusi partai demi memperkuat pengaruh politiknya. Untuk itu, dapat dianalisis bahwa konteks lemahnya institusi partai membuat clientelist broker yang ingin menguasai partai lebih bergantung kepada elit partai yang berkuasa dibandingkan politisi dengan prospek kemenangan tinggi dalam pemilu. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa clientelist broker akan mendukung politisi patron manapun yang dapat mewujudkan keinginannya, baik di lingkup pemerintahan atau nonpemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana hubungan antara clientelist broker dan partai politik pada konteks budaya politik informal dapat bersifat kompatibel di mana keduanya bisa saling menguntungkan.

---

In Indonesia, political brokers have a strategic position in an election due to weak political party institutions and politicians’ reliance on their personal networks. However, political brokers defection is still a problem that every politician must face. The case in Cilegon City 2020 Regional Head Election shows how Sahruji as a clientelist broker defected from Aat Syafaat’s political dynasty. Using the Theory of Political Broker’s Defection by Aspinall (2014), this research aims to analyze why do clientelist broker defects from an electorally strong prospected candidate to an electorally weak prospected candidate. This research argues that clientelist broker defection is affected by the broker’s patronage demand and the weakening hierarchy relationship with the patron. This research found that the hierarchy relationship between broker and the patron is weakening which creating the supporting factor of defection, and there is a determinant factor where clientelist broker defects to the politician who can provide the patronage he pursue. In this case, clientelist brokers have the motivation to rule party institutions in order to strengthen their political influence. Thus, we can analyze that the context of weak party institution turns the clientelist broker who seeks to rule a party to be more dependent on party elites rather than the electorally strong prospected candidate in the election. This research concludes that clientelist broker will support any political patron who can deliver their demands, whether in government or non-government area. Furthermore, this research shows how the relationship between clientelist broker and political party within informal politics context could be compatible where both sides are mutually beneficial."

"Penelitian ini membahas hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih mahasiswa Universitas Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Hal ini dilatarbelakangi dari tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (non-voting) pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara tingkat aktivisme politik pemilih muda terhadap tingkat perilaku memilih mahasiswa Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori aktivisme politik pemilih muda oleh Dana R. Fisher yang kemudian diuji dengan perilaku memilih yang terbagi menjadi perilaku voting dan perilaku non-voting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis uji statistik Chi-square. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa dalam uji statistik Chi-square terdapat hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih dengan nilai chi-square 5,739 dan nilai signifikansi 0,017 bernilai kurang dari α (0,05). Namun, temuan lain dalam penelitian ini menemukan bahwa dari setiap empat subvariabel yang membentuk variabel aktivisme politik pemilih muda tidak terdapat hubungan yang signifikan. Temuan dalam penelitian ini pada akhirnya sesuai dengan argumen peneliti yakni terdapat hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020

---

This study discusses the relationship between the political activism of young voters on the voting behavior of Universitas Indonesia students in the 2020 Depok City Regional Head Election. This is motivated by the high number of voters who do not exercise their right to vote (non-voting) in the 2020 Depok City Regional Head Election. The purpose of this study was to determine the significance of the relationship between the level of political activism of young voters on the level of voting behavior of Universitas Indonesia students. This study uses the theory of political activism of young voters by Dana R. Fisher, which is then tested with voting behavior which is divided into voting behavior and non-voting behavior. This study uses a quantitative approach with Chi-square statistical test analysis. The results of these findings show that in the Chi-square statistical test there is an influential relationship between political activism of young voters on voting behavior with a chi-square value of 5.739 and a significance value of 0.017 which is less than (0.05). However, another finding in this study found that from each of the four sub variable that make up the political activism variable of young voters there is no significant relationship. The findings in this study are ultimately in accordance with the researcher's argument, namely that there is a relationship between the political activism of young voters on voting behavior in the 2020 Depok City Regional Head Election. "

"Skripsi ini menganalisis penyebab dari kegagalan keluarga politik Yasin Limpo untuk mempertahankan kekuasaan di Sulawesi Selatan 2018. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis boundary control Edward Gibson, sebagai teori utama, dan dilengkapi dengan analisis otonomi elit dari Eva Etzony Halevy. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan keluarga politik Yasin Limpo dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan 2018. Pertama, melemahnya kontrol politik dari keluarga Yasin Limpo yang disebabkan oleh gagalnya strategi boundary strengthening mereka. Kedua, adanya strategi boundary opening yang berhasil melemahkan kekuatan keluarga Yasin Limpo. Ketiga, seiring dengan keberhasilan boundary opening, intensitas kompetisi antar elit di pilkada meningkat karena terjadi distribusi sumber daya antara elit elit.

---

This thesis analyzes the causes of Yasin Limpo's political family failure to maintain power through the South Sulawesi Regional Head Election 2018. This study uses Edward Gibsons Boundary Control analysis framework, as the main theory, and is equipped with elite autonomy analysis from Eva Etzony Halevy. Using qualitative methods, the results of this study show that there are three factors that led to Yasin Limpo's political family failure in the South Sulawesi regional elections in 2018. First, the weakening of political control of Yasin Limpo family caused by the failure of their boundary strengthening strategy. Secondly, there was a boundary opening strategy from challenger elites who managed to weaken Yasin Limpos political family power. Third, along with the success of the boundary opening, the intensity of competition among elites in regional election increased due to resources distribution between elites.

"

"Pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018 telah sukses dilaksanakan, namun demikian masih banyak juga pihak yang keberatan dengan hasil pilkada tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang politik uang di Indonesia dengan secara khusus berfokus pada kasus pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, menggunakan analisis pendekatan intelijen serta dampaknya terhadap demokrasi dan ketahanan nasional. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah politik uang yang dilakukan oleh  dengan paslon No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah dalam proses pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, dengan modus menjadikan masyarakat sebagai relawan, yang terlebih dahulu didata dan kemudian diberikan sejumlah uang sebelum hari- H pencoblosan, agar masyarakat mau memilih paslon ini. Hal ini dalam teori intelijen sebagai bentuk penggalangan dengan pola persuasif/konstruktif dengan menggunakan uang sebagai sarana kontak serta merupakan metode persuasif propaganda. Kemudian pengaturan dana kampanye, baik dalam UU dan peraturan lainya belum secara mendetail mengatur tentang status relawan dan pendanaannya, sehingga celah inilah yang dimanfaatkan oleh paslon No. 4 Ahmad Yani-Juarsyah untuk melakukan politik uang. Dampak dari adanya politik uang di pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, dapat merusak demokrasi karena tidak sesuai dengan konsep dan prinsip pilkada dalam sistem demokrasi. Selain itu politik uang tersebut berdampak pula pada masyarakat Muara Enim yakni adanya gejolak sosial di masyarakat pasca pilkada dan kinerja yang kurang baik dari pemimpin terpilih hasil pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, yang ditandai dengan tingkat kemiskinan masyarakat dan tingkat pengangguran yang meningkat, serta paslon yang terpilih tersebut terlibat kasus korupsi. Hal ini berdampak terhadap ketahanan nasional, yang di dalamnya terdapat aspek kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai upaya menggandakan ‘ketahanan’ nasional.

---

The regional elections for Muara Enim Regency in 2018 have been successfully carried out, however, there are still many parties who object to the results of the regional elections, especially for supporters of the candidate pairs who lost in the regional elections at that time. This study aims to further analyze money politics in Indonesia by specifically focusing on the case of the regional election Muara Enim Regency in 2018, using an analysis of the intelligence approach and its impact on democracy and national security. The method used in this research is descriptive qualitative research method. The result of this research is the money politics carried out by the candidate pair No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah in the process of the regional election Muara Enim Regency in 2018, with the mode of making the community as volunteers, who are first recorded and then given a certain amount of money before the D-Day of voting, so that people will choose this candidate pair. This is in intelligence theory as a form of raising with a persuasive/constructive pattern by using money as a means of contact as well as a persuasive method of propaganda. Then the regulation of campaign funds, both in the law and other regulations, has not detailed the status of volunteers and their funding, so that this gap is exploited by Candidate No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah to carry out money politics. The impact of money politics in the 2018 regional elections of Muara Enim Regency can damage democracy because it is not in accordance with the concepts and principles of regional elections in a democratic system. In addition, money politics also had an impact on the people of Muara Enim, namely the social unrest in the post-election community and the poor performance of the elected leaders from the regional election  Muara Enim Regency in 2018, which was marked by the poverty level of the community and an increasing unemployment rate, as well as the candidate pair who The chosen one is involved in a corruption case. This has an impact on national resilience, in which there is an aspect of leadership in good governance, as an effort to double national 'resilience'."

"Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah namun di dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jabatan pemerintahan harus segera diisi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan ulang dapat menyebabkan terhambatnya pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang merupakan awalan dari masa jabatan pejabat tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai mekanisme pemungutan suara ulang di Indonesia. Pembahasan akan dititikberatkan kepada kasus Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu pada tahun 2020 yang berujung pada dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebanyak dua kali di daerah pemilihan tersebut. Skripsi ini dituliskan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pemilihan Kepala Daerah dan pemungutan suara ulang di Indonesia.

---

Re-election is the procedure that can be happened when there are some conditions which stated according to the law such as several voters used their voting right more than once and several unregistered voters using the right to vote. This thing also can be used in the election of the regional head officer in Indonesia. The purpose of this is to bring justice for everyone in the process of the election of the regional head officer but it also can consume a lot of times. On the other hand, the head of regional officer position needs to be changed in short period of time to bring the legal certainity for the people. Looking into this condition, we can conclude that this thing can impact the delay on the time of the inaugration for the elected candidate, which also the delay on the beginning of govern period. This thesis will discuss about the mechanism od the re-election in Indonesia. The discussion will be focused about the case of the regional head officer election in Labuhanbatu in 2020 which led into two times re-election in that region. This thesis is using the juridical normative method to analyze the election of the regional head officer and re-election in Indonesia."

"Penelitian dengan judul “Geografi Komunikasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat” dilatarbelakangi oleh teori bahwa setiap tempat, sebagai suatu titik tertentu di permukaan bumi, memiliki perbedaan situasi nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Dalam konteks Pilkada, setiap kandidat memiliki wilayah-wilayah dimana ia bisa menang dengan mutlak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi menangnya kandidat di suatu wilayah, dua diantaranya yaitu faktor geografis dan faktor komunikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kaitan karakteristik tempat dan komunikasi politik kandidat Pilkada Tangerang Selatan 2020. Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam. Sampling bertujuan (purposive sampling) digunakan untuk menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu pejabat RT/RW (Ketua, Sekretaris, atau Bendahara) di wilayah suara. Hal yang diwawancarai adalah tentang karakteristik tempat serta tentang komunikasi politik di wilayah suara. Sedangkan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengunjungi situs Geoportal Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan Peta Administrasi Kelurahan Cipayung dan mengunjungi situs Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan data perolehan suara Pilkada Tangsel 2020 dan data lokasi TPS Pilkada Tangsel 2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif keruangan. Dengan metode tersebut dapat dilakukan penggambaran karakteristik tempat di wilayah suara setiap kandidat Pilkada Tangerang Selatan 2020. Dengan metode tersebut juga dapat dilakukan penggambaran fenomena komunikasi politik dalam konteks Pilkada di wilayah suara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Cipayung, setiap Kandidat Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 berhasil membentuk wilayah kemenangan di tempat dengan karakteristik struktur sosial yang serupa, yaitu tempat dengan dominasi warga asli yang bermukin di permukiman tidak teratur, namun dengan komunikasi politik yang berbeda. Kandidat 1 berhasil memperoleh wilayah kemenangan di tempat dimana ia melakukan komunikasi massa. Sedangkan Kandidat 2 berhasil memperoleh wilayah kemenangan di tempat dimana ia melakukan komunikasi massa dan pembangunan melalui kegiatan santunan warga. Terakhir, Kandidat 3 berhasil memperoleh wilayah kemenangan dimana ia melakukan komunikasi interpersonal.

---

The research with the title "Geography of Political Communication in the 2020 South Tangerang City Regional Head Election in Cipayung Village, Ciputat District" is motivated by the theory that every place, as a certain point on the earth's surface, has a different situation of human values ​​in it. In the context of Pilkada (Local Leaders Election), each candidate has areas where he can win with absolute certainty. There are several factors that influence the winning of candidates in a region, two of which are geographical factors and communication factors. Based on this background, the purpose of this study is to determine the relationship between the characteristics of the place and political communication of the 2020 South Tangerang Pilkada candidates. The primary data collection carried out in this study was observation and in-depth interviews. Purposive sampling is used to determine the informants to be interviewed, namely Rukun Tetangga (neighbourhood) or Rukun Warga(hamlet) officials (Chairman, Secretary, or Treasurer) in the voting area. The things that were interviewed were about the characteristics of the place as well as about political communication in the voice area. While the secondary data collection carried out in this study was to visit the Geoportal site of the South Tangerang City Government to get the Cipayung Urban Village Administration Map and visit the South Tangerang City General Election Commission site to get data on the 2020 South Tangerang Pilkada vote acquisition and 2020 South Tangerang Election Tempa Pemungutan Suara (voting place) location data. The data used in this study is a spatial descriptive method. With this method, it is possible to describe the characteristics of the place in the voting area of ​​each candidate for the 2020 South Tangerang Pilkada. With this method, it is also possible to describe the phenomenon of political communication in the context of the Pilkada in the voting area. The results of this study indicate that in Cipayung Village, every 2020 South Tangerang City Election Candidate has succeeded in forming a winning area in a place with similar social structure characteristics, namely a place with the dominance of indigenous people who live in irregular settlements, but with different political communication. Candidate 1 managed to get the winning area in the place where he did mass communication. While Candidate 2 managed to get a winning area in a place where he carried out mass communication and development through community compensation activities. Finally, Candidate 3 managed to get a winning area where he did interpersonal communication."

"Penelitian ini menganalisis Sekolah Partai bagi persiapan Cakada yang diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Serentak 2020, dengan kaitannya akan tipe kepartaian PDI Perjuangan yang secara fundament berbasis massa dalam nasionalistik plural. Namun adanya sistem presidensial dan tradisi partai menjadikan PDI Perjuangan sebagai Partai personalistic. Penelitian ini menggunakan teori Gunther dan Diamond (2001; 2003), Wolinetz (2002) mengenai tipe dan fungsi partai politik dalam merancang kelembagaan politik dengan kebijakan partai dalam teori design institution (rancangan institusi) Goodin (1998). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa partai membangun legitimasi terhadap adanya nominasi pencalonan kepala daerah melalui keputusan pimpinan partai baik yang diusung maupun yang didukung. Bentuk legitimasi tersebut adalah Sekolah Partai bagi Cakada. Dengan personalisasi kepemimpinan PDI Perjuangan membangun budaya politik patronage dari personalistik kepemimpinan elit partai. Untuk membangun loyalitas petugas partai dalam menduduki eksekutif daerah maka Sekolah Partai dijadikan sebagai pendidikan ideologi politik partai, sosialisasi dalam mentransformasi nilai-nilai kepartaian PDI Perjuangan, dan penyelarasan antara pemerintahan daerah yang terbentuk  dengan Presiden dalam platform PDI Perjuangan .

---

This study analyzes the Party School for Cakada preparation that was promoted and supported by the PDI Perjuangan in the  Pilkada Simultaneous 2020, in relation to the type of party of PDI Perjuanan  which is fundamentally mass-based in plural nationalism. However, the existence of a presidential system and party traditions made the PDI Perjuangan as a personalistic party. This study uses the theory of Gunther and Diamond (2001; 2003), Wolinetz (2002) regarding the types and functions of political parties in designing political institutions with party policies in Goodin's (1998) design institution theory. This study uses a qualitative method with a case study design. The findings of this study indicate that the party builds legitimacy for the nomination of regional head nominations through was decisioning of party leaders, both those that are promoted and those that are supported. The form of legitimacy is the Party School for Cakada. By personalizing the leadership of the PDI Perjuangan, it builds a political culture of patronage from the personalistic leadership of the party elite. To build the loyalty of party officials in occupying regional executives, the Party School is used as an education for the party's political ideology, socialization in transforming the values ​​of the PDI Perjuangan party, and alignment between the formed local government and the President on the PDI Perjuangan platform."