Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang melakukan otomasi tehadap proses pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah perusahaan pembiayaan X (“Perusahaan”). Otomasi ini dilakukan karena Perusahaan perlu untuk mempercepat dan mempemudah proses pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia dengan mengembangkan sistem yang dinamakan sentralisasi fidusia. Tujuan dari adanya sentralisasi fidusia adalah agar Perusahaan tidak melanggar peraturan sehubungan dengan pengajuan pendaftaran fidusia yang hanya dapat dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanagan perjanjian pembiayaan. Namun dengan adanya percepatan proses tersebut berakibat terhadap keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat melalui sistem sentralisasi fidusia di Perusahaan dan menyebabkan notaris dalam menjalankan tugasnya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Dengan demikian, Perusahaan dan notaris harus sama-sama memahami bagaimana penerapan konsep sentralisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hal tersebut, maka tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan akibat dari adanya konsep sentralisasi fidusia terhadap pembuatan akta jaminan fidusia serta penerapan sistem ini agar dapat tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia terbit sebelum minuta akta ditandatangani oleh Perusahaan baik selaku Penerima Fidusia maupun sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan kuasa dari debitur, selain itu minuta akta ditandatangani tanpa dihadiri dan dibacakan oleh notaris. Hal tersebut berdampak pada keabsahan akta jaminan fidusia yang menjadi batal demi hukum, sehingga menyebabkan sertifikat jaminan fidusia yang telah terbit dianggap tidak pernah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kedudukan Perusahaan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak didahulukan diantara kreditur lainnya apabila debitur mengalami cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan.

---

At present, many finance companies are automating the process of making and registering fiduciary guarantee deeds, including among others, financing company X (the “Company”). This automation is carried out because the Company needs to speed up and simplify the process of making and registering fiduciary guarantee deeds by developing a system called fiduciary centralization. The purpose of having fiduciary centralization is so that the Company does not violate regulations in connection with fiduciary registration applications which can only be made a maximum of 30 (thirty) days after signing the financing agreement. However, the acceleration of this process resulted in the validity of the fiduciary deed made through a fiduciary centralized system in the Company and caused the Notary in carrying out his duties to violate the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which has been renewed by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (Notary Position Law). Thus, the Company and the Notary must both understand how to apply the concept of centralization so that it does not conflict with laws and regulations. With this in mind, this thesis will discuss the application and consequences of the concept of fiduciary centralization in the making of fiduciary guarantee deeds and how this system can continue to operate without violating the provisions of the applicable laws and regulations. This research is a doctrinal law research, where this research discusses the object of research from the point of view of law and applicable statutory provisions, whereas when viewed from its nature it uses descriptive typology. The results of this study are that the fiduciary guarantee certificate is issued before the minutes of the deed are signed by the Company either as a Fiduciary Recipient or as a Fiduciary Giver based on the power of the debtor, besides that the minutes of the deed are signed without being attended and read out by a notary. This has an impact on the validity of the fiduciary guarantee deed which becomes null and void, causing the fiduciary guarantee certificate that has been issued to be considered as never existing. This greatly affects the Company's position as a preferred creditor who has the right to take precedence over other creditors if the debtor has defaulted on a financing agreement."

"Seluruh notaris di Indonesia seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuat akta jaminan fidusia dalam wilayah jabatannya. Namun dengan adanya konsep sentralisasi terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang hanya menunjuk beberapa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia di seluruh cabang perusahaan pembiayaan. Dengan adanya hal tersebut, maka tesis ini akan membahas mengenai pengertian, penerapan dan akibat dari adanya konsep sentralisasi penunjukkan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep sentralisasi merupakan konsep di mana dalam pemakaian jasa notaris terpusat pada satu pintu. Adapun penerapan dari konsep sentralisasi ini dapat dilakukan dengan penunjukkan notaris secara langsung oleh kantor pusat dari perusahaan pembiayaan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menunjuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa untuk melakukan penunjukkan notaris dan mengurus pembuatan akta jaminan fidusia. Akibat dari adanya konsep ini, maka pembagian peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia menjadi tidak merata yang mengakibatkan penumpukan jumlah akta pada beberapa notaris saja. Dengan adanya hal tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan apabila tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

All public notaries in Indonesia should get the same opportunity to issue fiduciary guarantee deed in their jurisdiction. However, with the centralization concept, some finance companies only appoint some public notaries in issuing the fiduciary guarantee deed in all branches of finance companies. In this case, this thesis discusses definition, implementation, and implication of centralization concept in appointing public notary. This research is juridical normative research in which this research discusses the research object from the legal perspective and the provision of applicable legislation. Viewed from its characteristics, this research uses descriptive typology.This research shows the result that the centralization concept is a concept in which the use of public notary service is centered on one door. This centralization concept can be implemented when the Head Office of finance company directly appoints the notary. Besides, it can be implemented by appointing a limited company in the field of service provider to appoint notary and handle the issuance of fiduciary guarantee deed. As the implication of this concept, the division of role and authority of public notary, in issuing fiduciary guarantee deed, becomes unfair and it makes deeds accumulated only in some public notaries. This condition possibly causes the deviation when it is not issued in accordance with the applicable provision."

"Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, bagaimana suatu jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan dapat didaftarkan, serta kekuatan eksekutorial akta jaminan fidusia di bawah tangan pada perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau meneliti data sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku teks serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara berstruktur. Penjelasan mengenai keabsahan, pendaftaran dan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan dalam penelitian ini ditelaah dari penetapan suatu putusan dan pertimbangan Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN MNd sebagai putusan utama dan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Kds sebagai putusan pembanding.

---

The provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees stipulate that a fiduciary guarantee deed must be drawn up with a notarized deed and registered. The legal consequences for deeds that are not made with a notarized deed and registered cause there is no legal certainty and protection for the parties, both finance companies as creditors and consumers as debtors. The purpose of this study is to determine the validity of fiduciary guarantees under the private deed, how a fiduciary guarantee under a private deed can be registered, as well as the executorial power of underhand fiduciary deeds on consumer financing agreements. The research method is carried out in a normative juridical manner, namely by examining library materials or examining secondary data. Library research is done by reading textbooks and laws and regulations. In addition, in conducting this research using primary data derived from structured interviews. Explanations regarding the validity, registration and executorial power of fiduciary guarantees with the private deed in this study were examined from the determination of a decision and the judge's consideration in Civil Case Number 11/Pdt.G.S/2021/PN MNd as the main decision and Civil Case Number 18/Pdt .G/2011/PN.Kds as a comparative decision.

"

"Dalam jaminan fidusia, terdapat pihak memberi jaminan (pemberi fidusia), pihak yang menerima jaminan (penerima fidusia), dan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam praktek jaminan fidusia, dikarenakan benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, dan untuk menjadikan suatu benda sebagai jaminan fidusia, benda tersebut harus benar-benar diserahkan ke dalam kepemilikan penerima fidusia. Untuk melakukan penyerahan ini, yang menyerahkan benda tersebut harus memiliki kewenangan untuk bertindak. Berdasarkan hal tersebut dapat didefinisikan bahwa pihak pemberi fidusia adalah pemilik dari benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia, hal ini dikarenakan kewenangan untuk menyerahkan hak kepemilikan benda hanya dimiliki oleh seorang pemilik benda. Namun pada prakteknya, dapat terjadi penyelewengan pada penjaminan fidusia dimana pemilik benda tidak mengetahui bahwa benda miliknya dijadikan jaminan fidusia oleh orang lain dalam suatu perjanjian fidusia. Fokus permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia dengan objek jaminan fidusia bukan milik pemberi fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi 9/PDT/2022/PT BJM; dan perlindungan hukum terhadap pemilik benda yang benda miliknya dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data dengan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, serta peraturan-peraturan dan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang identitas kepemilikan objek jaminan nya bukan milik pemberi fidusia adalah batal demi hukum. Karena tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 6 huruf (a) UUJF.

---

In fiduciary guarantee, parties included is the grantor of the fiduciary, the recipient of the fiduciary, and fiduciary guarantee object. Trust is important between parties in the practice of fiduciary guarantees, due to fiduciary guarantee remains in the control of the grantor of the fiduciary, and to make an object as fiduciary guarantee, it must be transferred into the ownership of the recipient of the fiduciary. The person who handed over the object must have the authority to act. According to that, it’s defined that the grantor of the fiduciary is the owner of the guarantee object, due to the authority to hand over ownership rights is only owned by the owner. However, in practice, fraud can happen where the owner of the object doesn’t know that his object used as fiduciary guarantee by someone else in a fiduciary agreement. The problem focus raised in this research is the legal consequences of a fiduciary guarantee deed with the object of the fiduciary guarantee not owned by the grantor of the fiduciary based on High Court Decision 9/PDT/2022/PT BJM; and legal protection for owners of objects whose objects are guaranteed as fiduciary collateral. This research was conducted using doctrinal research, by perform further analysis of secondary data. The data collection tool is a literature study, by collecting data from books, articles, journals, and regulations related to fiduciary guarantees. The analysis results in this research concluded that the legal consequences of a fiduciary guarantee deed whose identity of ownership of the collateral object does not belong to the grantor of the fiduciary is null and void. Because it is not fulfilled terms of validity of the agreement according to Article 1320, which is a lawful cause, on the account of violating Article 1 section (5) and Article 6 letter (a) UUJF."

"ABSTRAKLembaga Perpajakan dan Penerima Fidusia diberikan hak yang sama yaitu hak mendahului, sehingga memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain atas pemenuhan pembayaran utang debitur cidera janji. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan lembaga Perpajakan dan Penerima Fidusia dalam eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga perpajakan. Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor PT. FIA LEASING selaku Penerima Fidusia yang Obyek Jaminan Fidusia dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama XXX sebagai pihak yang dirugikan. Pokok permasalahan yang dibahas tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan dibidang perpajakan, dan peraturan dibidang jaminan khususnya jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan utang pajak dan fidusia dalam hal terjadi eksekusi yang sama-sama mempunyai hak untuk didahulukan pelunasannya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis menyarankan bahwa harus terdapat peraturan yang tegas dan jelas tentang hak mendahulu antara Lembaga Perpajakan dan Penerima Fidusia.

---

ABSTRACTTax Institution and Fiduciary Acceptor have the same right. It is the right to precede so they can be preceded/ priored by other creditors to tulfil the payment of incredible debitor loan. This scription will discuss about the status of Tax Institution and Fiduciary acceptor dealing with Fiduciary guarantee object execution carried out by Tax Institution. The Financial Company of Motoric Vehicles PT. FIA LEASING as the acceptor of Fiduciary whose Fiduciary guarantee object has been executed by General Directorate of Tax, Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama as the institution which is disadvantaged. The main problem will be analyzed by using / applying the rules of taxation, and the rules of Fiduciary guarantee.The aim of this research is to know the status of tax loan and Fiduciary in terms of execution which have the same right to precede the payment. There must be a firm rule about the right to precede between Tax Institution and the acceptor of fiduciary."

"Tesis ini membahas banyaknya perjanjian kredit yang bermasalah antara bank dengan nasabah yang menggunakan fidusia sebagai jaminannya. Jaminan fidusia harus dibuat dengan akta jaminan fidusia oleh Notaris agar mempunyai kepastian hukum. Akan tetapi, permasalahan sering timbul karena objek jaminan fidusia yang didaftarkan telah beralih, hilang, atau diperjualbelikan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur sehingga mempersulit proses eksekusinya. Penelitian ini menganalisis kekuatan akta jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta memberikan penjelasan mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak ketika terjadi permasalahan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia antara Perseroan Terbatas X dan Bank X di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Selain itu, data didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah penyelesaian eksekusi dalam kasus tersebut dapat dilaksanakan melalui metode parate eksekusi. Selain itu, debitur diwajibkan untuk mengganti objek jaminan fidusia yang sama nilainya dengan yang telah diperjualbelikan olehnya.

---

This thesis discusses the number of problematic credit agreements between banks and customers in which they are using fiduciary as a collateral. Fiduciary guarantee must be made by fiduciary guarantee deed by Notary in order to have legal certainty. However, problems often arise because the registered fiduciary security object has been switched, lost, or traded by the debtor without the knowledge of the creditor making it difficult to execute. This research aims to analyze the strength of the fiduciary guarantee deed in the credit agreement made by the Notary and provide an explanation of the settlement made by the parties when the execution process occurs on the object of fiduciary guarantee between PT X and Bank X in Bekasi City. The research method that being used is normative juridis with analytical-descriptive for the research tipology. Furthermore, interview is taken place for the better result data. The result of this research is that the completion of execution in this case can be executed through the execution parate method. In addition, the debtor is required to substitute a fiduciary guarantee object of the same value as it has been traded by debtor."

"ABSTRAKPenerima jaminan fidusia dapat mengeksekusi benda jaminan fidusia dengan kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana status hak penerima fidusia, kedudukan akta dan sertifikat jaminan fidusia serta bagaimana perlindungan hukum penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dirampas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini, bahwa dengan dirampasnya benda jaminan fidusia menyebabkan hak preferen menjadi hilang dan menyebabkan kedudukan kreditur penerima fidusia menjadi kreditur konkuren. Begitu juga dengan kedudukan akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia yang berguna untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia menjadi tidak memiliki arti karena benda jaminan fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan debitur karena dirampas untuk negara. Dalam penelitian ini, terdapat putusan perlawanan yang mengembalikan benda jaminan fidusia kepada kreditur dan putusan yang tidak mengembalikan benda jaminan fidusia kepada kreditur. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia sebagai pihak ketiga adalah dengan melakukan upaya perlawanan terhadap putusan pidana yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara.Apabila upaya perlawanan tidak dapat mengembalikan hak kreditur, maka kreditur dapat mengajukan upaya gugatan kepada pihak yang telah merugikannya secara perdata.

---

ABSTRACT Beneficiary of fiduciary could execute object by enforceable which accommodated in Fiduciary Certificate. The matter is when the object not in debtor authorization due to the object seized by the state based on criminal decision. The research method which is used in this study using normative juridical research, by reviewing legal norms approaches. This research concludes by seizing the object caused the rights that take precedencedisappear and caused creditor fiduciary receiver rsquo s position change to be concurrent creditor. It also happens to the status of fiduciary deed and certificate which useful for executing fiduciary object to be meaningless fiduciary deed and certificate because the fiduciary object is not in debtor authorization due to the object seized by the state. In this research, there are decisions of lawsuit of resistance, firstly decision is sending fiduciary object back to creditor and secondly the fiduciary object still seized by the state. Legal protection for creditor as third party is against the criminal decision which declare the evidence. If lawsuit of resistance could not return the creditor rsquo s right, so they could propose their lawsuit to who disadvantageous them."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan jabatan harus berpegang teguh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatan, ada peraturan yang mengatur mengenai batas jumlah kewajaran dalam pembuatan Akta. Dewan Kehormatan Pusat mengeluarkan peraturan mengenai jumlah batas kewajaran pembuatan Akta perhari yaitu sebanyak 20 dua puluh Akta. Seiring berkembangnya pembangunan nasional, banyak masyarakat yang membutuhkan kredit. Dalam pemberian kredit memerlukan jaminan. Jaminan fidusia banyak diminati oleh masyarakat. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam Akta Notaris yaitu Akta Jaminan Fidusia. Sehingga banyak Notaris yang membuatkan Akta Jaminan Fidusia. Terkait dengan adanya pembatasan jumlah kewajaran dalam pembuatan akta, Notaris mencari solusi yaitu dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dengan Pemberi Fidusia Kolektif. Penelitian ini membahas mengenai legalitas dari Akta Jaminan Fidusia dengan Pemberi Fidusia Kolektif. Serta menganalisis tanggung jawab dari pemberi fidusia kolektif apabila terjadi eksekusi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Selanjutnya terhadap data-data yang bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan penelitian, terkait dengan Akta Jaminan Fidusia dengan pemberi fidusia kolektif adalah sah karena telah telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 UUJN dan Pasal 5 UUJF. Berkaitan dengan tanggung jawab dari Pemberi Fidusia Kolektif ini merupakan tanggung jawab pribadi dari masing-masing Pemberi Fidusia. Sehingga apabila terjadi wanprestasi maka yang akan di eksekusi adalah Pemberi Fidusia yang wanprestasi saja.

---

ABSTRACT Notary public in running the Office should hold fast to the notary public code of ethics and UUJN. In the run position, there are regulations governing the reasonableness of amount limit in making the deed. The Honorary Council of the Centre issued a regulation on the amount of the limits of reasonableness of Certificate creation per day that is as much as 20 twenty Certificate. Along with the development of national development, many people who need credit. In granting credit require a guarantee. Fiduciary guarantee of the great demand by the public. The imposition of fiduciary guarantee body poured in notary deed i.e. Fiduciary Guarantee Deed. So a lot of the Notary deed of Guarantee makes the Fiduciary. Associated with the existence of a restriction of the number of fairness in making the deed, notary, i.e. find a solution created with the Fiduciary Guarantee Deed Giver Collective Fiduciary. This research deals with the legality of the Fiduciary Guarantee Deed with Collective Fiduciary Giver. As well as analyzing the responsibilities of collective fiduciary giver in case execution. The method of the approach used in this study is the juridical normative. The data used in this research is secondary data, namely data obtained from the study of librarianship and supported with interviews to some of the interviewees who are competent in their jobs. Further data data that is descriptive analytical. Based on research associated with the Fiduciary Guarantee Deed with collective fiduciary giver is legitimate because it has been fulfilling the conditions in article UUJN and article 38 5 UUJF. With regard to the responsibility of the giver of this Collective Fiduciary is the personal responsibility of each of the giver of the Fiduciary. So in case of tort would execute the Fiduciary Giver is tort only."

"Akta jaminan fidusia yang tidak dibuat oleh pemilik asli dari objek akan berimplikasi pada keabsahan akta tersebut. Untuk itu penelitan ini membahas perihal permasalahan yang menyangkut keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak memperoleh persetujuan dari pemilik sebenarnya dan tidak menguasai objeknya berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 975K/PDT/2020. Penelitan hukum doktrinal ini, menganalisis objek hukum dalam konsep peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpukan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang diteliti untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak dibuat oleh pemilik asli dan tanggung jawab notaris atas akta jaminan fidusia yang dibuat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Akta jaminan fidusia yang tidak berdasarkan ijin pemilik asli dan objeknya tidak dikuasai menjadi batal dan notaris dapat membatalkan akta jaminan fidusia yang telah dibuat.

---

A fiduciary security deed that is not made by the original owner of the object will have implications for the validity of the deed. For this reason, this research discusses the problems concerning the validity of a fiduciary security deed that does not obtain the consent of the actual owner and does not control the object based on the consideration of the Indonesian Supreme Court Decision No. 975K/PDT/2020. This doctrinal legal research analyzes legal objects in the concept of legislation and court decisions. The legal objects studied were collected through document studies in the form of primary and secondary legal materials, which were researched to provide answers to research problems. How is the validity of the fiduciary security deed that is not made by the original owner and the notary's responsibility for the fiduciary security deed made. Based on the results of the research conducted, it can be explained as follows: A fiduciary security deed that is not based on the original owner's permission and the object is not controlled becomes void and the notary can cancel the fiduciary security deed that has been made."

"ABSTRAKTesis ini akan membahas mengenai akibat hokum serta sanksi dari keterlambatan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris dan kedudukan Akta Jaminan Fidusi dengan penegasan kembali karena lahirnya ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hokum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia adalah tidak dapat didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini menggunakan system elektronik, namun sanksi dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia belum pernah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia serta peraturan pelaksanaan lainnya. Kedudukan Akta Jaminan Fidusia dengan Penegasan Kembali merupakan akta baru yang sah karena didasari oleh kuasa yang diberikan dalam Akta Jaminan Fidusia yang sebelumnya.

---

ABSTRACT

This tesis will discuss the legal concequences and sanctions of lateness in the registration of fiduciary assignment by a Notary and Position of Fiduciary Assignment With the Reaffirmation since the birth of the provisions of Article 4 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 2015 about Registration of the Fiduciary Assignment Procedures and Fees Making a Fiduciary Assignment Deed governing period registration of the fiduciary assignement. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The result of this study is the legal concequences of the lateness in the registration of fiduciary assignment is not able to be registered because the fiduciary assignment registration at this time using the electronic system, but the sanctions from the lateness in the registration of fiduciary assignment has never been regulated in law of the fiduciary assignment as well as other implementation regulations. The position of the fiduciary assignment deed with the reaffirmation of the new certificate is legitimate because it is based on the authority given in the fiduciary assignment deed previously."