Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banjir menjadi diskursus politik utama di Provinsi DKI Jakarta pasca desentralisasi diterapkan dan juga peristiwa banjir besar pada tahun 2002. Penelitian ini hadir dengan melihat pola dari upaya mengkonstruksikan framing dalam kebijakan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis pola tersebut dilihat dengan menggunakan teori siklus hidrososial, pendekatan framing dan juga pendekatan paradigma manajemen banjir. Penelitian ini berlokasi di wilayah kerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta serta memiliki manfaat untuk melihat konsistensi pola kebijakan banjir beserta dampaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi analisis kebijakan selama 17 tahun dari tahun 2002-2019. Untuk mengkonstruksikan framing, peneliti menggunakan teknik menamakan kategori kebijakan (naming), mengurutkan kategori berdasarkan pendekatan yang digunakan (Categorization and numbering), coding untuk mengklasifikasi kebijakan, dan kemudian coding tersebut dikonstruksikan melalui simplifikasi framing dengan dasar konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki temuan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun framing tertentu agar dapat mempertahankan akses akan pengendalian banjir melalui kebijakan yang dihasilkan. Relasi kuasa yang dihasilkan sistem sosial politik berdampak pada upaya dominasi framing pada kebijakan banjir. Framing tersebut berdampak pada konsistensi wacana penanggulangan banjir yang didominasi oleh paradigma manajemen banjir secara teknis.

---

Floods became the main political discourse in the DKI Jakarta Province after decentralization was implemented and the flood disaster which happened at 2002. This research was aims to giving the pattern of efforts to construct framing in flood policies in DKI Jakarta Province. The analysis was seen using the hydro-social cycle theory, framing approach and also the flood management paradigm. This research was located in the area of the DKI Jakarta Provincial Government and has the benefit to discover the policy impact through the pattern of flood policy. The method used in this study is qualitative by using policy analysis for 17 years from 2002-2019. To construct framing, researcher use a technique called the policy category (naming), sorting categories based on the assessment used (categorization and numbering), coding to classify policies, and then coding is constructed through simplification of framing based on the theory and approach which used in this research. This research found that the Provincial Government of DKI Jakarta is constructing the framing in order to be able to maintain their access towards the flood management policies. The social and political system are influencing their efforts to dominate the framing towards influencing flood related policies. The framing which used by the DKI Jakarta Provincial Government boost the consistency of flood related discourse which favoring the technical flood paradigm towards Jakarta’s flood related policies."

"Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian banjir di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk : Pertama menyusun target mengenai berapa titik banjir yang harus berkurang setiap tahunnya dengan adanya kebijakan pengendalian banjir di Jakarta; Kedua adanya pembagian secara Proporsional antara alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, Ketiga koordinasi dilaksanakan secara rutin dan intensif; Keempat Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir dengan pendekatan struktural harus dibarengi dengan pendekatan non structural. Upaya- upaya non struktural harus menjadi prioritas dalam penanganan banjir di Jakarta karena Implementasi Kebijakan Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Kelima, dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di Jakarta perlu dibarengi dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan.

---

The objective of this study is to analysis which factors that influence the implementation of flood control policies in DKI Jakarta. The study is a descriptive study using qualitative methods. The researcher suggested that the Central Government and Provincial Government of DKI Jakarta; First composing targets in several flooding points, which should be reduced each year with the existence of flood control policies in Jakarta; Second there is a proportional distribution between budget allocation to build the infrastructure and flood control facilities, Third the coordination is performed routinely and intensively; Fourth, the implementation of Flood Control policies with structural approach should be accompanied with non-structural approach. Non-structural efforts should be a priority in handling floods in Jakarta because the implementation of Flood Control Policies in Jakarta requires the support and participation of community. Fifth, the implementation of Flood Control Policies in Jakarta should be accompanied with surveillance and law enforcement due to the lack of awareness of the people in keeping and maintaining the environment."

"Akuntabilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya, sehubungan dengan semakin meningkatnya luas daerah yang terkena banjir, lama surutnya banjir, dan meningkatnya kerugian yang diakibatkan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir dan menjelaskan kendala Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir.Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan yang mungkin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari hierarki terendah sampai dengan yang tertinggi.Basis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. Salah satu pilihan kebijakan publik adalah kebijakan perkotaan yang terkait dengan kebijakan pelayanan lingkungan dalam hal proteksi publik dan lingkungan, seperti kebijakan pengendalian banjir. Upaya untuk pengendalian banjir telah banyak dilakukan, tetapi kejadian banjir tetap terulang dan cenderung semakin meningkat. Nampaknya masalah pengendalian banjir tidak cukup hanya diatasi dengan pendekatan teknologi, tetapi diperlukan juga pendekatan pendekatan kelembagaan.Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sangat terkait dengan organisasi publik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta tanggungjawabnya atas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu mengukur kinerja organisasi publik sangat diperlukan, agar dapat diketahui sampai dimana tingkat kinerjanya. Dengan demikian, mengetahui informasi mengenai kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, menjadi hal yang sangat penting untuk dilihat tingkat akuntabilitasnya.Dalam penelitian ini, akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir yang akan diukur, adalah : 1) akuntabilitas aturan main; 2) akuntabilitas struktur dan proses; 3) akuntabilitas prasarana dan sarana; dan 4) akuntabilitas anggaran. Berdasarkan hal tersebut, akan diklasifikasikan kinerja akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, apakah termasuk dalam klasifikasi : sangat baik; baik; cukup; atau kurang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas melaksanakan aturan main cenderung kurang, karena 13 sungai yang melintasi dan dominan menyebabkan banjir di Jakarta, menurut Pemprov DKI Jakarta bukan merupakan tanggungjawabnya, sehingga persepsi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir, cenderung hanya sebatas membantu Pemerintah Pusat.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas stuktur dan proses cenderung baik, karena sudah memiliki : 1) aturan dan prosedur yang jelas dalam bentuk tertulis; 2) tingkatan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan dalam pengendalian banjir; dan 3) bagian yang secara khusus diandalkan untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan banjir.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas prasarana dan sarana pengendali banjir cenderung kurang, karena prasarana dan sarana dalarn pengendalian banjir yang ada, sudah tidak sesuai lagi dengan debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan yang ditetapkan. Sementara, bencana banjir pada tahun 2002, termasuk dalam kategori kejadian banjir yang hanya dapat diantisipasi dengan debit banjir rencana untuk periode ulang 50 tahunan. Di samping itu, prasarana dan sarana penunjang untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya juga sudah banyak yang tua/lama.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pengendalian banjir cenderung kurang, karena alokasi anggaran yang disediakan setiap tahunnya belum mencerminkan outcome yang dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Sementara, kejadian banjir di masa mendatang diperkirakan akan cenderung terjadi dalam waktu yang lebih rapat dan lebih besar lagi.Dengan demikian, rekomendasi dan saran yang dapat penulis sampaikan adalah kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir perlu dipertajam lagi, mengingat akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta cenderung baik hanya dari aspek memiliki struktur dan proses untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir dan penanggulangannya. Sementara di dalam pelaksanaan aturan main, penyediaan prasarana dan sarana, serta besarnya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya, cenderung kurang. Hal itu berarti Pemprov DKI Jakarta hares : 1) memperbaiki aturan main yang ada, khususnya di dalam menegaskan batas kewenangan wilayah 13 sungai yang melintasi Jakarta; 2) meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana pengendali banjir dan penanggulangannya, sehingga dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, berbagai program dan kegiatan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teknis, maka harus dikombinasikan dengan pendekatan non-teknis di dalam pengendalian banjir dan penanggulangannya; 3) memiliki alokasi anggaran yang lebih mencerminkan outcome untuk mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga menjadi lebih proporsional, dan sesuai dengan nilai aset yang akan dilindungi dari ancaman bahaya banjir."

"Banjir di DKI Jakarta telah menjadi momok meresahkan bagi masyarakat DKI Jakarta itu sendiri dan sekelilingnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mengusung konsep baru dalam pengendalian banjir, yaitu naturalisasi sebagai antitesis normalisasi yang dianggap lebih baik. Naturalisasi menjanjikan tidak adanya penggusuran, meskipun secara teknis naturalisasi tetap membutuhkan pembebasan lahan. Akhirnya, realisasi naturalisasi pun terkesan sulit berprogres. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan pengendali banjir melalui program naturalisasi di Provinsi DKI Jakarta menggunakan model konflik-ambiguitas kebijakan Matland (1995). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui naturalisasi tergolong implementasi simbolik. Hal tersebut ditandai dengan konflik vertikal antara Kementerian PUPR dan Pemerintah DKI karena perbedaan preferensi, konflik horizontal terkait alokasi antara zona hijau dan zona biru, serta adanya potensi konflik yang besar antara Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat terkait penggusuran. Di sisi lain, ambiguitas kebijakan ditunjukkan dengan ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam mengawasi berjalannya kebijakan dalam mencapai tujuan pengendalian banjir karena target bersifat bottom-up dan berorientasi output, tidak secara spesifik menentukan outcome dari naturalisasi, serta tidak adanya standar baku dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui naturalisasi. Ambiguitas ini menyebabkan output tidak dapat diprediksi, seperti pembangunan yang akhirnya lebih kepada beautifikasi daripada naturalisasi.

---

Floods in DKI Jakarta have become a troubling specter for the people of DKI Jakarta itself and its surroundings. In response to this, the Governor of DKI Jakarta for the 2017-2022 period brought up a new concept in flood control, namely naturalization as the antithesis of normalization which is considered better. Naturalization promises no eviction, although technically naturalization still requires land acquisition. Finally, the realization of naturalization seems difficult to progress. Based on this, this thesis aims to analyze and describe the implementation of flood control policies through the naturalization program in the DKI Jakarta Province using the conflict-ambiguity model of the Matland policy (1995). The research approach used in this study is postpositivist with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The result is that the implementation of flood control policies through naturalization is classified as a symbolic implementation. This is marked by vertical conflicts between the Ministry of of Public Works and Housing and the DKI Government due to differences in preferences, horizontal conflicts related to the allocation between the green and blue zones, and the potential for large conflicts between the DKI Jakarta Government and the community regarding evictions. On the other hand, policy ambiguity is indicated by the inability of policy makers to oversee the implementation of policies in achieving flood control goals because the targets are bottomup and output-oriented, do not specifically determine the outcome of naturalization, and the absence of standardized standards in the development of flood control infrastructure through naturalization. This ambiguity leads to unpredictable output, such as development which ultimately leads to beautification rather than naturalization."

"Tesis ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimanan framing yang dilakukan oleh Harian Kompas, Harian Republika dan Harian Suara Merdeka dalam membingkai pemberitaan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 putaran kedua. (2) untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan redaksional dari ketiga Surat Kabar tersebut dalam melakukan pembingkaian terhadap Pilgub DKI Jakarta 2012.Penelitian ini diadakan di Kota Jakarta. Adapun objek penelitian ini yaitu berita di Harian Kompas, Harian Republika dan Harian Suara Merdeka. Metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif dengan menganalisis teks berita dan dan dikonfirmasi kembali ke media melalui teknik wawancara mendalam. Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari – Mei 2013.Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki digunakan oleh peneliti, karena empat alat analisis yakni: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, memiliki perangkat framing yang lebih lengkap untuk membedah dan memaparkan konstruksi realitas media massa.Hasil penelitian yang diperoleh dari penggunaan model teori analisis Pan & Kosicky dalam pemberitaan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 putaran kedua di Harian Kompas, Harian Republika dan Harian Suara Merdeka, terdapat pembingkaian berita dengan adanya penyeleksian isu dan aspek-aspek tertentu dari isu tersebut. Harian Kompas dan Harian Republika menggunakan pendekatan dari nilai berita dan menjunjung tinggi asas Jurnalistik. Sedangkan Harian Suara Merdeka tetap mempertahankan sisi historis mereka sebagai Koran yang bersifat kedaerahan.

---

This thesis aims to: (1) To determine the framing bagaimanan conducted by Kompas, Republika Daily and Suara Merdeka in framing the proclamation of the election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta 2012 second round. (2) to determine how the editorial discretion of the three Newspapers in doing the framing of the 2012 Jakarta Goverrnatorial election.

This research was conducted in the city of Jakarta. The object of this research is in the news daily Kompas, Republika Daily and Suara Merdeka. The method used was a qualitative descriptive text by analyzing and confirmed the news and returned to the media through in-depth interview techniques. This study took place from January to May 2013.

Framing analysis models Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki used by researchers, because four analysis tools namely: syntax, script, thematic, and rhetorical, has a framing device that is more complete to dissect and expose reality construction media.

The results obtained from the use of the model analysis theory Pan & Kosicky in the proclamation of the election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta 2012 second round in Kompas, Republika Daily and Suara Merdeka, there is news with the selection of framing issues and certain aspects of the issue the. Republika newspaper Kompas daily and approaches of news value and uphold the principles of Journalism. Suara Merdeka while retaining their historical side as newspapers are regional."

"Salah satu penyakit yang tampak menonjol dan muncul belakangan adalah leptospirosis karena cukup menggemparkan dengan ditemukarmya cukup banyak penderita yang meninggal. Penyakit ini disebarkan oleh tikus yaitu melalui urine yang dikeluarkan tikus. Dalam kondisi banjir, tikus-tikus mencari habitat baru dengan cara 'ikut mengungsi' bersama-sama dengan penduduk. Tikus-tikus yang mengandung bibit penyakit leptospirosis (yaitu bakteri Leptospirae} akan menularkari bibit penyakit kepada manusia. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksplorasi wilayah persebaran kasus leptospirosis dengan menggunakan pendekatan analisis spasial yang mencakup pola spasial untuk menggam barkan sebaran kasus leptospirosis menurut tempat yang disajikan dalam peta. Dan juga proses spasial untuk menggambarkan variabel serta hubungan antar variabel dengan uji statistik menggunakan kai kuadrat dan korelasi. Hasil penelitian didapatkan angka kesakitan leptospirosis di Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 adalah 1,9 per !00.000 penduduk, dengan angka kematian (CFR) 5,71%. Dari hasil uji kai kuadrat didapatkan nilai OR=5,238 (95% CI:2,14l-12,817) artinya pada kelurahan yang mengalami banjir mempunyai peluang untuk terkena kasus leptospirosis. Dari sebaran kasus yang terlihat pada peta ditemukan wilayah kotamadya Jakarta Barat dari 56 kelurahan yang ada sebanyak 32 kelurahan terkena kasus leptopsirosis (57,1%), dan 50 wilayah kelurahan terkena banjir (89,3%). Berdasarkan uji korelasi dapat dinyatakan ada hubungan yang bermakna antara ketinggian air tergenang lama air genangan, kerapatan jaringan sungai dan kerapatan perrnukiman di Provinsi DKI Jakarta dengan terjadinya kasus leptospirosis. Adanya kecenderungan kasus leptospirosis tinggi pada suatu wilayah yang terkena banjir. Untuk mencegah wabah leptospirosis perlu kewaspadaan dini baik pada pengelola program mapun pada masyarakat umurn dengan penyuluhan melalui media serta pengetahuan tentang akibat banjir dan penyakit yang mungkin ditimbulkan sehingga angka kesakitan leptospirosis dapat ditekan.

---

One of the disease seem so important recently is leptospiroses since quite a number of patience died.. This disease.is caused by mouse through its urine. In a flood condition mice are seeking a new habitat by "migration" following the inhabitant. Mice carrying leptospiroses disease (Leptospirae bactery) will spread the diseases to human.

Examination which is carried out using the spreading area of leptospiroses cases. It used an special analysis approach which show the leptospiroses case of spreading out according to local case as shown in the map. The special process to inform the variables and the interconnection of variables using statistical examination of kai square and correlation.

The examination result of leptospiroses in DKI Province of the year 2007 is 1,9 per 100.000 inhabitants, with a dying rate (CFR) of 5.71%. From the kai square it is found an OR=5,238 (95% CI : 2,141 - 12,807) this means that a sub district which is flooded will leave to get leptospiroses case. From the spreading case, which is shown on the map of West Jakarta District of 56 existing sub district of32 sub district is caused by leptospiroses (57,1%) and 50 sub district is flooded (89,3%). Based on correlation examination, can be shown that there is a meaningful correlation between the water height, duration of flood, density of networks and density of population in DKI Province with the case ofleptospiroses.

The existence of high leptospiroses case in a flooded area In order to prevent laptospiroses used an early warning to the common society by advocation through media and also knowledge on the result of flooded and disease which may arise in order to step down the leptospiroses."

"Skripsi ini membahas mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender Jakarta Timur tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi pengumpulan data. Pengembangan Rusunami Klender menjadi kewenangan Perum Perumnas selaku pemegang Hak Pengelola. Selain itu, pengembangan Rusunami Klender juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Meskipun persyaratan administratif pengembangan Rusunami Klender belum diselesaikan oleh Perum Perumnas, seperti audit bangunan, persetujuan penghuni minimal 60 persen, serta penyelesaian Hak Guna Bangunan penghuni. Di samping itu, penelitian ini juga mengajukan satu pertanyaan penelitian, yakni Bagaimana relasi kuasa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender tahun 2019? Sebagai unit analisis, penelitian ini menggunakan teori urban regime yang dikembangkan oleh Clarence N. Stone pada tahun 1993. Hasil temuan dari skripsi ini adalah Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun relasi kuasa untuk mempermudah rencana pengembangan Rusunami Klender. Relasi kuasa yang dibangun bertujuan untuk menyelesaikan masalah administratif terkait dengan persetujuan warga penghuni Runami Klender."