Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian membahas interaksi yang terjadi antara aktor negara dalam ruang lingkup politik internasional. Penelitian ini mengkaji interaksi Amerika Serikat dan Suriah dalam isu penggunaan senjata kimia oleh Suriah pada tahun 2012 – 2013 berdasarkan permainan deterensi sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kerangka yang terdapat dalam permainan untuk menganalisis interaksi yang terjadi secara terstruktur dan berurutan dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi memiliki pengaruh utama dalam permainan. Perubahan strategi terlihat dari interaksi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan Suriah. Perubahan strategi Amerika Serikat memberikan pengaruh terhadap hasil permainan dengan kehadiran node baru. Hubungan kausalitas antara kredibilitas ancaman dan hasil permainan dapat dilihat melalui isu yang dibahas dalam penelitian ini. Permainan berakhir pada kondisi yang rasional dan dinilai sebagai hasil permainan terbaik.

---

This research discusses the interactions between the state actors in the scope of international politics. It examines the interactions between United States and Syria on the issue of chemical weapons usage by Syria in 2012 – 2013 using the perfect deterrence game. The method used in this research was the framework contained in the game to analyze the interactions that occur in a structured and sequential manner with qualitative approach. The findings of this research indicate that preference has a key influence in the game. The change of strategy can be seen from the interactions between United States and Syria. The change of United States’s strategy has influence on the results of the game with the appearance of new node. The causal relationship between credibility of threats and game results can be seen through the studies. The game ended in a rational condition and is considered as the best game result."

"ABSTRAKPada jurnal yang berjudul konflik Suriah: mujahidin Chechen di Suriah ini dibahas tentang hal yang berkaitan dengan awal mula yang melatarbelakangi kedatangan para Chechen untuk menjadi mujahidin di Suriah, siapakah para mujahidin Chechen di Suriah hingga apa dapak keterlibatan mereka dalam konflik sengit ini. Pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metodologi sejarah dengan menggunakan sumber-sumber buku, teks, e-book serta jurnal yang terkait. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah sejarah konflik timur tengah. Konflik di Suriah dilatarbelakangi oleh kekuasaan Basshar Al-Assad yang diktator dan kejam terhadap rakyat sehingga mengundang reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Banyak negara yang mengecam maupun mendukung pemerintahan Basshar Al-Assad. Di Suriah sendiri, rakyat melakukan perlawanan yang sengit terhadap pemerintahan Basshar Al-Assad. Akibat dari kejamnya rezim Basshar Al-Assad, banyak pejuang dari berbagai belahan dunia yang menunjukan dukungannya terhadap rakyat Suriah dengan cara ikut bertempur dalam rangka jihad melawan rezim Basshar Al-Assad. Salah satu pihak yang ikut bertempur dalam barisan mujahidin yaitu mujahidin Chechen dari Chechnya. Mujahidin yang dikenal dengan sebutan the best of jihadist fighters ini adalah para pejuang veteran yang dulu bertempur melawan Rusia, keahlian dalam medan tempur sudah tidak perlu diragukan lagi kehebatannya hal itu karena pengalamannya. Dengan dipimpin Mujahidin Chechen, salah satu dampaknya ialah para mujahidin Suriah berhasil menyerbu basis militer Suriah 80 Resimen yang terletak di dekat bandara utama Aleppo di Suriah timur. Namun di sisi lain, Rusia sebagai salah satu negara yang mendukung pemerintahan Basshar Al-Assad menyangkal keterlibatan mujahidin tersebut dalam konflik Suriah.

---

ABSTRACTIn this paper entitled the Syrian conflict the Chechen Mujahideen in Syria is discussed about the matters relating to the beginning of the background of the Chechens 39 arrival to become mujahideen in Syria, who are the Chechen mujahideen in Syria to what extent their involvement in this fierce conflict. In writing this journal, the author uses historical methodology by using the sources of books, text, e books and related journals. The theory used in this paper is the history of the Middle East conflict. The conflict in Syria was motivated by the dictatorial and cruel power of Basshar Al Assad against the people, prompting mixed reactions from various parties. Many countries criticize and support the government of Basshar Al Assad. In Syria itself, the people made a fierce opposition to the government of Basshar Al Assad. As a result of the ruthless regime of Basshar Al Assad, many fighters from different parts of the world are showing their support for the Syrians by fighting in the framework of jihad against the regime of Basshar Al Assad. One of the parties who fought in the ranks of the Mujahideen of the Chechen Mujahideen. Mujahideen known as the best of jihadist fighters is the veteran fighters who had fought against Russia, expertise in the battlefield is no doubt his greatness it because of his experience. Under the leadership of the Chechen Mujahideen, one of its effects was that Syrian mujahideen managed to storm the Syrian military base 80 Regiment located near the main airport of Aleppo in eastern Syria. But on the other hand, Russia as one of the countries supporting the Basshar Al Assad government denied the involvement of the Mujahideen in the Syrian conflict."

"Tulisan ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menjadi latar belakang keputusan Rusia untuk melakukan intervensi militer ke Suriah. Tindakan ini merupakan pertama kalinya intervensi militer dilakukan oleh Rusia, di luar kawasan yang merupakan pecahan negara-negara Uni Soviet. Secara garis besar, tulisan ini membagi faktor yang mempengaruhi keputusan Rusia untuk mengerahkan militernya ke Suriah, dalam dua kategori; yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepentingan ekonomi, militer, dan prestis. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perang melawan terorisme dan kepentingan geopolitik.

---

This paper aims to understand the factors which caused Russia's decision to engage a large-scale military operation in Syria. It was the first time Russian military intervened outside the post-Soviet territory. This paper will provide the explanatory factors in two categories; internal and external. Internal factors including military, economic, and prestige interest. External factors including war on terror and geopolitical interest."

"ABSTRAKSeiring dengan berkembangnya hukum internasional, prinsip kedaulatan kini tidak lagi dipandang dapat memberikan impunitas kepada pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia penduduknya. Doktrin intervensi humaniter kemudian hadir namun masih banyak meresahkan komunitas internasional sebab hal tersebut dirasa melanggar hukum internasional. Berangkat dari gagasan tersebutlah doktrin responsibility to protect R2P hadir untuk memberikan justifikasi baru bagi komunitas internasional melalui Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi kepada suatu negara yang telah nyata gagal melindungi penduduknya dari empat kejahatan, yakni genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Doktrin ini dengan intervensi militernya pada praktiknya telah diterapkan di Libya dan Pantai Gading, namun pada kenyataannya keberhasilan penerapan doktrin R2P tersebut belum kembali terulang pada kasus Suriah. Penelitian ini lantas mencoba untuk menganalisis kemungkinan penerapan doktrin R2P di Suriah berdasarkan kriteria penerapan doktrin R2P pada kasus-kasus terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder. Adapun penelitian ini kemudian menemukan bahwa kemungkinan penerapan doktrin R2P dengan intervensi militernya pada kasus perang sipil Suriah adalah sangat kecil oleh karena adanya faktor-faktor di luar kriteria doktrin R2P yang ternyata menjadi faktor penentu penerapan doktrin R2P. Pada akhirnya, penelitian ini menyarankan bahwa terlepas dari sulitnya penerapan doktrin R2P oleh Dewan Keamanan pada kasus Suriah dan juga kasus-kasus serupa lainnya di masa yang akan datang, hendaknya negara-negara tidak lantas mengambil tindakan sepihak untuk melaksanakan intervensi militer kepada negara lain namun tetap berpegang teguh untuk selalu mencoba menerapkan doktrin R2P dengan lebih baik lagi.

---

ABSTRACTAs the international law develops, sovereignty now cannot be deemed as granting impunity for the government to not protect their citizens rsquo human rights. Humanitarian intervention doctrine then came but still lacks of support from the international community as it is deemed as a violation of international law. Departing from that, the responsibility to protect R2P doctrine came to serve as the new justification for international community through the United Nations Security Council to intervene in countries who manifestly fail to protect their citizens from four specific crimes, namely genocide, ethnic cleansing and crimes against humanity. In practice, R2P doctrine with its military intervention had been implemented in Libya and C te d rsquo Ivoire, but the aforementioned success is still far from being implemented in Syria. This study thus seeks to analyze the possibility of implementing R2P in Syria based on the criteria used in the previous cases. The method used in this study is juridical normative by using secondary data. This study then found that the possibility to implement R2P with its military intervention in Syria is very little for there are other factors that do not fall to the doctrine rsquo s criteria but are determining factors to its implementation. At the end, this study advises that despite the difficulty to implement R2P through the Security Council in Syria, individual countries shall refrain from taking unilateral military intervention to deal with the case at hand and shall rather always try to strengthen the doctrine rsquo s implementation for the better. "

"Penelitian ini berjudul “Penyebaran Demokrasi di Timur Tengah oleh Amerika Serikat: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Konflik Suriah (2011-2016)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Konflik Suriah yang terjadi setelah serangkaian aksi demonstrasi yang menuntut reformasi pemerintahan di Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al- Assad. Konflik Suriah telah menarik perhatian komunitas internasional, hal ini disebabkan oleh berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, dan Amerika menjadi salah satu negara yang fokus terhadap isu tersebut. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, bagaimana Amerika mengimplementasikan kebijakan luar negerinya di Suriah di tengah keterlibatan berbagai pihak yang bertikai, baik kelompok domestik maupun internasional. Penelitian ini dilakukan untuk menyediakan analisis mengenai evaluasi implementasi kebijakan luar negeri Amerika dalam konflik Suriah. Penelitian ini juga akan menyajikan kepentingan nasional Amerika dalam keterlibatannya di Konflik Suriah.Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari press release, serta data dari berbagai kementerian Amerika Serikat. Untuk menganalisis kebijakan Amerika di Suriah, penulis menggunakan neorealisme digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini, disertai dengan rational choice theory dan konsep balance of power. Setelah mengumpulkan data, penulis kemudian mengelompokkan data-data tersebut dan menganalisisnya menggunakan teori dan konsep di atas.Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan berbagai pokok kebijakan Amerika Serikat di Suriah. Mulai dari diplomasi, ekonomi hingga militer. Penulis juga menemukan bahwa kebijakan Obama di Suriah memiliki banyak kekurangan yang perlu di evaluasi. Hal ini berkaitan dengan efektivitas, konsistensi dan standar ganda yang terdapat dalam kebijakan yang diimplementasikan di Suriah.

---

This research entitled "U.S. Democracy Promotion in the Middle East: A Case Study on the Implementation of U.S. Foreign Policy in Syrian Conflict (2011-2016)". This research is motivated by the Syrian conflict which occurred after a series of demonstrations demanding government reform in Syria under the leadership of President Bashar al-Assad. The Syrian conflict has attracted the attention of the international community, this is due to the various human rights violations that have occurred, and America has become one of the countries that has focused on this issue. This research has a problem identification on how America implements its foreign policy in Syria amid the involvement of various warring parties, both domestic and international groups. This research was conducted to provide an analysis regarding the evaluation of the implementation of American foreign policy in the Syrian conflict. This research will also present America's national interest in its involvement in the Syrian Conflict.

In this research, the authors used the library research method. The data sources used are primary and secondary data from press releases, as well as data from various US ministries. To analyze U.S. policy in Syria, the author uses neorealism as the main theory in this study, accompanied by rational choice theory and the concept of balance of power. After collecting the data, the writer then classifies the data and analyzes it using the theory and concepts above.

Based on the analysis that has been carried out, the author finds various main points of US policy in Syria. Starting from diplomacy, economy to military. The author also finds that Obama's policy in Syria has many flaws that need to be evaluated. This is related to the effectiveness, consistency and double standard of the policies implemented in Syria."

"Identification of some chemicals weapons in the water and organic sample has been carried out during 21th proficiency testing conducted by OPCW (Organisation prohibition of chemical weapon)"

"Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa sepakat mengeluarkan Deklarasi Brussel yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun dalam perang. Tahap berikutnya telah ditandatangani deklarasi dalam Konferensi Den Haag tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas asphyxiating (pencekik pernafasan) atau deleterious (merusak). Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, namun senjata kimia tetap dipakai dalam Perang Dunia I yang telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 100.000 jiwa dan satu juta orang cedera. Pada tahun 1925, Protokol Jenewa telah ditandatangani guna melarang penggunaan gas-gas yang bersifat asphyxiating dan beracun. Namun protokol ini tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran. Pada tanggal 3 September 1992, Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa berhasil merampungkan negosiasi dan mengesahkan teks Konvensi Senjata Kimia (the Conventionon the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction). Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut dan meratifikasi dengan Undang-Undang No.6 tahun 1998. Saat ini Indonesia memang bukan termasuk negara yang memiliki dan mampu membuat senjata kimia. Keputusan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi telah menimbulkan spekulasi yang perlu dijelaskan dan didiseminasikan secara nasional. Ada yang beranggapan keputusan Pemerintah merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan belum perlu, karena Indonesia belum memiliki teknologi persenjataan yang diklasifikasikan dalam Konvensi. Adapula yang beranggapan keputusan ratifikasi merupakan keinginan negara-negara besar yang memiliki kepentingan tertentu dengan Indonesia. Kesimpangsiuran keputusan ratifikasi Pemerintah membuat Penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh. Dalam Tesis ini Penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan Senjata Kimia dalam kerangka kepentingan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Apabila dikaitkan dengan sifat politik luar negeri seperti itu, maka akan terlihat beberapa alternatif yang muncul berkenaan dengan keputusan ratifikasi, seperti adanya tekanan untuk menaati rejim Konvensi dan Verifikasi atau suatu usaha untuk melindungi perekonomian Indonesia yang memang banyak mengkonsumsi bahan kimia. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mengambil data dan referensi yang berasal dari buku, jurnal, buletin, surat kabar, dokumen tertulis lain dan sedikit wawancara."

"Exploring both the historical origins of Syria's religious sects and their present-day dominance of the Syrian social scene, The Religious Roots of the Syrian Conflict identifies these groups' distinct beliefs and relates how the actions of the religious authorities and political entrepreneurs acting on behalf of their particular sects expose them to sectarian violence, culminating in the dissolution of the nation-state. Mark Tomass employs ethnographic accounts used in anthropology and conceptual tools based in economics to describe the formation of sectarian groups, a multidisciplinary approach which details how the sects have consistently generated civil conflicts within the Fertile Crescent, both before and after the formation of the nation-states of Lebanon, Iraq, and Syria"

"Penelitian ini menjelaskan berakhirnya pemerintahan Khadafi akibat konflik Libia. Rumusan masalah penelitian ini membahas bagaimana konflik di Libia dan bagaimana intervensi pihak asing dalam konflik Libia. Tujuan penelitian ini menjelaskan konflik Libia yang menyebabkan berakhirnya pemerintahaan Khadafi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori konflik menurut Dahrendorf dan Sarwono. Tinjauan pustaka dalam penelitian menggunakan penelitian dari Muhammad Waffa dan Mohammad Barwen. Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Waffa membahas intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dalam Konflik Libia. Perbedaannya adalah penulis membahas kejatuhan Khadafi dalam konflik di Libia tahun 2011 sedangkan penelitian Muhammad Waffa membahas perilaku speech art pejabat pemerintahan Amerika Serikat terhadap isu kemanusiaan di Libia. Penelitian Mohammad Barwen memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni mengenai siasat Khadafi dalam mempertahankan pemerintahannya. Perbedaannya adalah Mohammad Barwen hanya menjelaskan siasat Khadafi dalam pemerintahaan sedangkan penulis membahas kejatuhan pemerintahan Khadafi pada Konflik Libia tahun 2011. Hasil penelitian ini konflik Libia mendapatkan intervensi dari pihak asing. Intervensi didalangi oleh Amerika Serikat dengan tujuan menyelematkan hak asasi manusia rakyat Libia. Intervensi asing inimemiliki kepentingan lain yakni untuk menguasai sektor minyak Libia. Keterlibatan pihak asing membuat rakyat Libia mendapatkan bantuan menurunkan pemerintahan Khadafi. Konflik ini berakhir setelah terbunuhnya Khadafi.

---

This research explains the end of Gaddafi's government due to the Libian conflict. This research problem formulation discusses how the conflict in Libia and how foreign parties intervene in the Libian conflict. The purpose of this research is to explain the Libian conflict that led to the end of Gaddafi's rule. This research uses descriptive-analytical method with a literature study approach. This research uses conflict theory according to Dahrendorf and Sarwono. Literature review in research using research from Muhammad Waffa and Mohammad Barwen. The similarity of the author's research with Muhammad Waffa's research discusses the United States' intervention in the Libian conflict. The difference is that the author discusses Gaddafi's fall in the conflict in Libia in 2011, while Muhammad Waffa's research discusses the behavior of speech artists of the United States government towards humanitarian issues in Libia. Mohammad Barwen's research has similarities with the author's research, namely regarding Gaddafi's tactics in defending his government. The difference is that Mohammad Barwen only explains Gaddafi's tactics in government, while the author discusses the fall of Gaddafi's government in the Libian Conflict in 2011. The results of this research are that the Libian conflict received intervention from foreign parties. This intervention was orchestrated by the United States with the aim of preserving the human rights of the Libian people. This foreign intervention has other interests, namely to control the Libian oil sector. The involvement of foreign parties to get the Libian people to get help lowering Gaddafi's government. This conflict ended after the killing of Gaddafi"

"The aim of this book is to focus on research related to the rapid detection of agents and weapons of bioterrorism and provide a comprehensive review of the research topics most pertinent to advancing devices applicable to the rapid real-time detection of toxicants such as microbes, pathogens, toxins, or nerve gases."