Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai proses ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto di Australia yang berlangsung dari tahun 1998-2007. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengatur pengurangan gas rumah kaca untuk negara-negara maju yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim global. Proses ratifikasi Protokol Kyoto yang berlangsung lama disebabkan oleh perdebatan politik pro dan kontra antara pemerintahan koalisi liberal-nasional dan pihak oposisi yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Hijau dan Partai Demokrat Australia di Parlemen. Penelitian ini menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert Putnam untuk menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada dua tingkat negosiasi yang terjadi, yaitu negosiasi di tingkat I (Internasional) dan di tingkat II (domestik). Two level game juga menjelaskan tentang win-set yang memiliki peran besar untuk menetukan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung di Parlemen Australia mengahasilkan bahwa pemerintahan John Howard tetap menolak ratifikasi namun pemerintah memiliki komitmen membuat kebijakan-kebijakan untuk pengurangan gas rumah kaca yang mendekati target Protokol Kyoto. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni tingkat kesepakatan untuk meratifikasi dilakukan setelah pergantian pemerintahan di tahun 2007 dimana ratifikasi tersebut dilaksanakan oleh Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri yang baru terpilih.

---

This thesis discusses the ratification process of the Kyoto Protocol agreement in Australia that lasted from 1998-2007. The Kyoto Protocol is an international treaty which regulated the reduction of greenhouse gases for developed countries that aimed to tackle the problem of global climate change. The ratification process of Kyoto Protocol which lasted a long time was due to the political debate of the pros and cons between the government which are the Coalition of Liberal-National parties and the Opposite parties which include the Australia Labor Party, the Greens, and the Australian Democrats in Parliament of Australia. The theory used in this this qualitative research is the two level-game theory by Robert Putnam, and it is used to explained that there are two levels of negotiation that occur during the decision making proccess, namely negotiation level I( International) and Level II (domestic). Two level game theory is also explains about win-set which have a major role to determine decision in the process of ratification in a treaty. Based on the findings of this research, the negotiations conducted in the Parliament of Australia resulted in the refusal of John Howard’s Government on the ratification. Nonetheless, the government still showed their commitment to make policies for the reduction of greenhouse gases which approached the target of the Kyoto Protocol. Another finding of this research is that agreement on the ratification was carried out after the government transition in 2007 and was spesifically carried out by Kevin Rudd as the newly elected Prime Minister."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pembendungan komunisme pada masa pemerintahan Perdana Menteri Robert Gordon Menzies, peristiwa Petrov Affair, dan dampaknya terhadap dinamika perpolitikan Partai Liberal dan Partai Buruh Australia (1949-1955). Pemilihan judul tersebut berdasarkan alasan bahw isu komunisme yang sedang hangat saat Perang Dingin berlangsung menjadi andalan Menzies untuk memainkan ketakutan masyarakat Australia akan bahaya komunisme dari Asia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Hasil penelitian ini adalah bahwa komunisme yang merupakan ketakutan Australia dimanfaatkan oleh Menzies untuk mempertahankan kekuasaannya di kursi pemerintahan. Taktik politik Menzies dalam memanfaatkan ketakutan Australia tersebut menggunakan dua cara, yaitu menyusun kebijakan pembendungan komunisme dalam dan luar negeri dan isu mata-mata komunisme di Australia, melalui peristiwa Petrov Affair.

---

This thesis focuses on the containment policy during the reign of Prime Minister Robert Gordon Menzies, the Petrov Affair incident, and the impacts towards political dynamics of Liberal Party and Australian Labor Party (1949-1955). The title selection is conducted due to the fact that Communism had become a crucial issue during the Cold War as it became the power for Menzies to gain control over the fear of Australians regarding the danger of Communism in Asia. The method used in this research is the historical method consisting of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography.

Thus, this study seeks to illustrate the Australian fright towards communism which was utilized by Menzies in order to maintain his throne. Menzies political tactics in abusing the Australian fear were implemented in two ways: organizing policies preventing communism from within and outside the country and the issue of communism spies in Australia, through Petrov Affair."

"Skripsi ini menjelaskan dinamika politik dalam formulasi kebijakan carbon pricing dalam Clean Energy Act 2011 di Australia. Selain sebagai respon dari Kyoto Protokol dan Konvensi Perubahan Iklim, kebijakan terebut lahir dari negosiasi politik antara Partai Hijau dan Partai Buruh. Sebagai koalisi Partai Buruh dalam hung parliament, Partai Hijau memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Skripsi ini menganalisis keterlibatan Partai Hijau dalam dinamika politik tersebut dengan menggunakan teori Ecologism menurut Andrew Dobson, teori Partai Hijau menurut Neil Carter, teori Sistem Politik menurut David Easton, dan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Selain permasalahan karbon dalam isu perubahan iklim, temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Partai Hijau juga dipengaruhi oleh ideologi ecologism, dan kesempatan politik berupa koalisi dalam hung parliament.

---

This undergraduate thesis explains about the political dynamics in carbon pricing policy formulation in the 2011 Clean Energy Act in Australia. Besides as a response of the Kyoto Protocol and the Climate Change Convention, the policy was made as a result of the political negotiation between the Australian Greens and the Labor Party. As the coalition of the Labor Party in the hung parliament, the Australian Greens had a strong legitimacy in influencing the policy. A list of theory is used to analyze the involvement of Australian Greens in the mentioned political dynamics such as the Ecologism theory by Andrew Dobson, the Green Party theory by Neil Carter, the Political System theory by David Easton, and the Public Policy theory by Thomas R. Dye. In addition to the carbon problems in the climate change issues, the research finds that the involvement of the Australian Greens was affected by the ecologism ideology, and political opportunity in the form of coalition in hung parliament."