Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas model skenario kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada kondisi anak-anak di Jakarta untuk mengidentifikasi faktor pendorong agar diperoleh model skenario kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan kota layak anak di DKI Jakarta yaitu faktor sosial dan ekonomi-politik dengan menghasilkan empat buah skenario yaitu optimis, partisipatif, statis dan pesimis. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah mengeluarkan peraturan daerah tentang KLA, memperbanyak iklan layanan masyarakat, membatasi konten kekerasan di media elektronik dan penguatan koordinasi antar lembaga.

---

This research discusses the scenario models of Jakarta’s Province Government for developing Jakarta to be a child-friendly city (CFC) in 2018. By using qualitative approach, this descriptive research focuses on children’s condition in Jakarta to identify the driving forces to be used for generating the scenario model. To conclude, this research shows there are two driving forces impact on children’s condition in Jakarta: social factor and economic-political factor, and four scenarios generated, which named Optimistic, Participatory, Static and Pessimist. Several recommendations are offers, Issuing state regulation about CFC, Increasing public services advertising, limiting violent content in media, and strengthening inter-agency commitment."

"Pembangunan perkotaan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan serta terbatasnya ruang publik untuk kegiatan bermain anak-anak di kawasan permukiman padat. Tujuan penelitian menganalisis tempat bermain anak di permukiman padat dan menyiapkan konsep rancangan ruang publik yang lebih aman dan nyaman untuk anak. Penelitian menggunakan metode gabungan dengan analisis kuantitatif menggunakan analisis deskritpif dan analisis spasial, sedangkan analisis kualitatif dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis anak-anak bermain di ruang publik di sekitar rumah yang masih belum aman dan nyaman dengan pengawasan orang tua, dan konsep ruang publik multi fungsi menjadi alternatif yang terpilih untuk rancangan tempat bermain yang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak. Kesimpulan penelitian bahwa rancangan ruang publik multi fungsi yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak-anak menjadikan ruang publik yang lebih ramah sebagai tempat bermain anak.

---

Urban development have resulted in changes in land use and limited public space for children's play activities in densely populated areas. This research aims to analyze the existence of a children's playing space in densely populated areas and provide a public space design concept that is safer and more convenient for children. This study uses a combined method with quantitative analysis using descriptive and spatial analysis, while qualitative analysis uses the Analytical Hierarchy Process. The results showed that children played in public spaces around the house that were still not safe and comfortable for them with parental supervision. Furthermore, the concept of a multi-functional public space became the chosen alternative for designing a playing area in a public space that considers aspects of security, safety, and convenience for children. This study concludes that the design of a multi-functional public space that pays attention to the safety and convenience of children makes a more friendly public space as a place for children to play."

"Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals.

The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan sistem Cepat Respon Masyarakat untuk mendukung partisipasi masyarakat. Masyarakat DKI Jakarta dapat menyampaikan keluhan non-darurat di 14 kanal dan memantau proses penyelesaiannya di portal yang tersedia. Namun, tidak semua aduan yang disampaikan masyarakat mempunyai keterangan yang lengkap. Beberapa aduan tidak menyertakan deskripsi, lokasi, maupun waktu kejadian. Hal ini menyulitkan petugas Operasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penyelesaian aduan. Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mendeteksi kelengkapan suatu aduan dari masyarakat, sehingga dapat secara otomatis mengingatkan masyarakat untuk membuat laporan yang lengkap. Penelitian ini membahas performa model yang dapat mendeteksi kelengkapan keterangan laporan aduan. Rangkaian metode yang diterapkan adalah deteksi kelengkapan keterangan deskripsi, deteksi kelengkapan keterangan lokasi, dan deteksi kelengkapan keterangan waktu. Deteksi kelengkapan keterangan deskripsi diuji dengan pendekatan machine learning menggunakan fitur Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan N-gram. Algoritma machine learning yang diimplementasikan adalah Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), dan Random Forest Decision Tree (RDFT). Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu diuji menggunakan sistem Named Entity Recognition (NER) Wirawan (2020) dengan model pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) dan basis data NERGRIT. Ekstraksi kata kunci keterangan deskripsi dilakukan menggunakan pendekatan LIME explainer. Hasil eksperimen menunjukan bahwa algoritma RFDT menggunakan fitur TF dan word unigram dengan balancing data menggunakan Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) menghasilkan performa tertinggi untuk klasifikasi kelengkapan keterangan deskripsi laporan aduan dengan nilai makro F1 sebesar 0.7154. Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu menggunakan model NER pre-trained BERT menghasilkan nilai makro F1 sebesar 0.8634 dan 0.6252. Hasil pemetaan kata kunci keterangan deskripsi, lokasi dan waktu dievaluasi dengan metrik cosine similarity secara berurutan menghasilkan nilai sebesar 0.5890, 0.6252 dan 0.8487.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a Cepat Respon Masyarakat system to support community participation and optimization of government performance. DKI Jakarta citizens can submit non-emergency complaints in 14 channels integrated with the Cepat Respon Masyarakat and monitor the resolution process on the available portal. However, not all complaints submitted by the public have complete information. Some complaints do not include a description, location, or time of occurrence. This will make it difficult for the Organisasi Perangkat Daerah (OPD) officers to resolve them. To deal with this problem, we need a system that can detect the completeness of a complaint from the public to automatically remind them to make a complete report. This study discusses the performance of models that can detect complaint report completeness. The methods applied are detection of completeness of description information, detection of completeness of location information, and detection of completeness of time information. Detection of completeness of descriptions was tested using the machine learning approach with the Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) and N-gram as the features. The implemented machine learning algorithms are Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), and Random Forest Decision Tree (RDFT). Detection of completeness of location and time descriptions was tested using Named Entity Recognition (NER) system by Wirawan (2020) with pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) model dan NERGRIT as data basis. Description’s keyword extraction was performed by LIME explainer implementation. The experimental results show that the RFDT algorithm with TF and word unigram features and data balancing using Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) produced the highest performance for the classification of the completeness of the description with F1 macro value of 0.7154. Classification of completeness of location and time information using the pre-trained BERT model resulted in F1 macro values of 0.8634 and 0.6252. The results of the detection of description keywords, location keywords, and time keywords were evaluated using the cosine similarity metric, respectively, yielding a value of 0.863448, 0.6252, and 0.8487."

"Kedudukan Penjabat Gubernur pada prinsipnya merupakan pejabat sementara yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada saat kondisi kekosongan tersebut, Penjabat Gubernur memiliki kedudukan yang setara dengan Gubernur definitif selaku kepala daerah. Meskipun memiliki kedudukan yang sama selaku kepala daerah, Penjabat Gubernur mempunyai limitasi kewenangan dalam hal manajemen ASN. Limitasi kewenangan Penjabat Gubernur tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, yang telah menimbulkan dampak besar dalam hal pembinaan manajemen ASN. Pelaksanaan terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menjadi dalam kondisi yang stagnan dan sulit diimplementasikan. Stagnasi manajemen ASN tersebut terjadi setidaknya sampai dengan Penjabat Gubernur mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Lantas jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, Penjabat Gubernur baru dapat melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, mutasi pegawai yang dimanifestasikan dalam suatu keputusan.

---

In principle, the position of the Acting Governor is that of a temporary official appointed to fill the vacancy in the position of Governor as regional head based on the provisions in Article 201 paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Determination of Replacement Government Regulations Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors becomes law. At the time of the vacancy, the Acting Governor has the same position as the definitive Governor as regional head. Even though he has the same position as regional head, the Acting Governor has limited authority in terms of ASN management. The limitations on the authority of the Acting Governor are based on Article 25 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 116 of 2022 concerning Supervision and Control of the Implementation of Norms, Standards, Procedures and Criteria for Management of State Civil Apparatus and Article 15 paragraph (2) of Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 regarding Acting Governors, Acting Regents and Acting Mayors, which have had a major impact in terms of developing ASN management. Implementation of these provisions results in the implementation of regional government affairs being in a stagnant condition and difficult to implement. This stagnation in ASN management occurred at least until the Acting Governor received technical considerations from the Head of the State Civil Service Agency and received written approval from the Minister of Home Affairs. Then, if these two conditions have been met, the new Acting Governor can carry out the appointment, transfer, dismissal, promotion, transfer of employees as manifested in a decision."

"Kemacetan yang masih menjadi masalah selama puluhan tahun di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kurang optimalnya kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang mengurusi urusan perhubungan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta dalam kerangka pengembangan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah. Penilaian organisasi dilakukan terhadap enam dimensi, yakni kepemimpinan, konstituen, kepegawaian, perencanaan stratejik, pengukuran dan analisis, serta program dan proses yang merupakan dimensi dari model Public Sector Assessment and Improvement yang dikemukakan Immordino pada tahun 2017. Pendekatan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta masih perlu dioptimalkan, khususnya pada dimensi kepegawaian serta program dan proses sebagaimana masih ditemukan kurangnya antisipasi terhadap keterampilan baru yang menyebabkan kekosongan atau tidak terpenuhinya kualifikasi yang dibutuhkan pada jabatan tertentu serta belum dilakukannya penilaian efisiensi dan efektivitas proses pada program dan layanan yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan.

---

Congestion that has been a problem for decades in DKI Jakarta Province until now indicates low performance of DKI Jakarta Transportation Agency as a regional apparatus that is responsible in transportation affairs. Therefore, this study aims to assess the performance of DKI Jakarta Transportation Agency within the framework of organizational development which intent to increase effectiveness and ability of organization to solve problems. This research conducts organization assessment towards six dimensions, namely leadership, constituents, workforce, strategic planning, measurement and analysis, programs and processes. Those are dimensions of the Public Sector Assessment and Improvement Model by Immordino in 2017. This research used post-positivist approach and data collected through in-depth interviews and literature studies. In general, results of this research showed that performance of DKI Jakarta Provincial Transportation Agency still needs to be optimized, especially in workforce as well as program and process dimensions, as there is still a lack of anticipation of new skills which cause vacancies or unqualified people in certain positions. Also, efficiency and effectiveness assessments have not been carried out which caused lower quality of programs and services delivered to public."

"Artikel ini berfokus pada upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam menangani masalah tawuran antarpelajar yang cukup marak di tahun 1987-1998. Walaupun masalah tawuran antarpelajar sudah cukup populer sebelum 1987, masalah tersebut tidak seburuk periode 1987-1998. Pada tahun 1987, Barisan Siswa mulai terbentuk dan pada saat itu juga tawuran antarpelajar mulai memakan korban jiwa. Tawuran antarpelajar yang terjadi di Jakarta menunjukkan pola baru. Tawuran antarpelajar di Jakarta semakin populer dan lokasi rawan tawuran semakin bertambah dan mulai menyebar ke angkutan umum. Hal ini menyebabkan Pemda DKI Jakarta untuk menanggapi masalah tawuran dengan lebih serius dan mulai melakukan upaya untuk menangani masalah tersebut. Upaya ini dilaksanakan melaui berbagai program seperti Ketahanan Sekolah dan operasi khusus tawuran yang secara rutin dilakukan setiap tahun dengan bantuan dari aparat lain. Namun, upaya yang dilakukan ini hanya berhasil dalam jangka pendek, dan kurang berhasil untuk menghentikan tawuran pelajar secara keseluruhan di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan adalah surat-surat kabar sezaman, laporan pemerintah, serta berbagai buku, majalah, dan jurnal penelitian terkait yang diperoleh melalui publikasi secara daring dan luring.

---

This article focuses on the DKI Jakarta Government's efforts to deal with the problem of student brawls which were quite prevalent in the 1987-1998. Even though the problem of brawls between students was quite popular before 1987, the problem was not as severe as the 1987-1998 period. In 1987, Barisan Siswa began to form and at that time brawls between students began to claim lives. The brawls between students that occurred in Jakarta showed a new pattern. Student brawls in Jakarta are increasingly popular and locations prone to brawls are increasing and starting to spread to public transportation. This has caused the Regional Government of DKI Jakarta to take the problem of brawls more seriously and to start making efforts to deal with the problem. These efforts are carried out through various programs such as School Resilience and special operations which are routinely carried out every year with assistance from other apparatus. However, these efforts were only successful in the short term, and were less successful in stopping student brawls as a whole in Jakarta. This research was conducted using the historical method which consists of four stages in the form of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used are contemporary newspapers, government reports, as well as various books, magazines and related research journals obtained through online and offline publications."

"Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal.

---

Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal.

"

"Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal

---

Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal."