Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Permen-PU No 10/PRT/M/2014 seluruh Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia wajib untuk membentuk ikatan kerjasama dalam bentuk Joint Operation dengan Badan Usaha Konstruksi Nasional (BUJKN) dalam melaksanakan kegiatan konstruksi di Indonesia. Proyek dengan skema kerjamasa Joint Operation memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan proyek pada umumnya karena melibatkan dua atau lebih perusahaan dengan karakteristik yang berbeda sehingga lebih rentan mengalami keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus pada PT.X yang merupakan salah satu perusahaan kontraktor swasta asing yang mendirikan perwakilannya di Indonesia dengan spesialisasi pembangunan gedung bertingkat tinggi. Pemengembangan strategi proyek dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko berbasis PMBOK 2017 dengan melakukan penilaian dan anilisa terkait faktor risiko apa saja yang dominan pada setiap tahap siklus hidup proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi dengan skema Joint Operation yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dilanjutkan dengan merumuskan respon risiko dari masing-masing risiko dominan. Hasil dari penelitian ini berupa faktor risiko dominan pada setiap tahap siklus hidup proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi dengan skema Joint Operation dan respon risiko sebagai pengembangan strategi proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi dengan skema Joint Operation untuk meningkatkan kinerja waktu proyek

---

According to The Minister of Public Works Regulations (Permen-PU) No. 10/PRT/M/2014 all Foreign Construction Services Business Entity (BUJKA) in Indonesia are obliged to cooperate in joint operations with the National Construction Services Business Entity (BUJKN) in carrying out construction activities in Indonesia. Projects with joint operation schemes have more complex risks than projects in general because they involve two or more companies with different characteristics so that they are more vulnerable to delays. In this study, a case study will be conducted at PT. X which is one of the foreign private contractor company that has established its representative in Indonesia specializing in the construction of high-rise buildings. The project strategy development is carried out using a risk management approach based on PMBOK 2017 by conducting an assessment and analysis related to what risk factors are dominant at each stage of the life cycle of a high-rise building project with a Joint Operation scheme that affects time performance followed by formulating a risk response from each dominant risk. The results of this study are the dominant risk factors at each stage of the life cycle of a high-rise building project with the Joint Operation scheme and risk response as strategy development for high-rise building projects with the Joint Operation scheme to improve project time performance."

"ABSTRAKPerkembangan desain gedung green building di dunia semakin kompleks,dan memiliki tingkat resiko yang tinggi. Diperlukan peran Arsitek untuk mencapai tujuan peringkat green building yang diinginkan. Namun perkembangannya pada proyek-proyek yang terjadi tidak diimbangi kompetensi Arsitek sehingga berdampak pada tidak tercapainya peringkat green building yang diinginkan sehingga, antara desain dengan kenyataan berbeda. Oleh karena itu diperlukan peningkatan standar kompetensi Arsitek berbasis resiko untuk mengetahui sebab dan akibat serta kuantifikasi efek potensial dari faktor resiko dominan yang lebih tajam sehingga dapat melakukan tindakan preventif dan menentukan strategi yang tepat dalam menangani resiko-resiko yang terjadi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat gap kompetensi yang diperlukan arsitek untuk mendesain green building dan diperlukan penambahan materi modul pelatihan kompetensi arsitek untuk green building.

---

ABSTRACTThe development of green building design in the world increasingly complex, and has a high level of risk. Architects are required to achieve the desired rating. But its development on the projects that occur is not offset the competence of Architects so that the impact on not achieving the desired green building rating so that, between the design with different reality. Therefore, it is necessary to evaluate the competency standards of risk based Architects to find out the cause and effect and quantify the potential effects of the sharper dominant risk factors so that they can take preventive action and determine the right strategy in handling the risks that occur. The result shows that there are a gaps competencies architect needs to fulfill and additional course subject for following training"

"Sebagai bahan penelitian adalah gedung Pusat Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia milik kementrian perindustrian yang merupakan salah satu gedungbertingkat di Jakarta. Mulai dibangun pada awal 2020, terdiri dari 8 lantai dengan fungsiutamanya adalah kantor dan pusat inovasi serta pengembangan sumber daya manusia. Darisegi struktur dan arsitekturnya telah diteliti oleh tim pelaksana teknis di lapangan, dimana60% sudah memenuhi konsep green building. Sedangkan dari segi konservasi energinyabeberapa perlu dikaji ulang, seperti: pencahayaan, pendingin ruangan, penghawaan danenergi terbarukan yang pasti membantu dalam proses penghematan energinya. Dariperhitungan ulang desain awal perencanaan didapatkan Indeks Konsumsi Energinya adalah11 kWh/m²/bulan. Sesuai standar Permen ESDM No. 13/2012 sudah termasuk cukupefisien (8.5 - 14 kWh/m²/bulan). Namun dengan investasi sebesar Rp. 2,842,540,600,-yaitu dengan pemanfaatan pencahayaan alami melalui teknologi sensor cahaya dan sensorgerak, penggantian pendingin udara menggunakan Chiller, tidak menggunakan AC padaarea-area tertentu seperti: lobby Lift, koridor, toilet dan tangga darurat. Penambahan danpenggantian material, instalasi dan teknologi tersebut dihitung Return of Investment nyadan dibandingkan terhadap manfaat yang didapatkan. Hasilnya nilai Indeks KonsumsiEnerginya turun menjadi 7.6 kWh/m²/bulan (sangat efisien). Nilai investasi yangdikonversikan terhadap nilai keekonomian tiap tahunnya Rp. 682,676,662,- maka Returnof Investment yang didapatkan adalah 4.2 tahun

---

As research material, the Ministry of Industry's Center for Innovation and Human

Resources Development is one of the high rise buildings in Jakarta. This building began to

be built in early 2020, consisting of 8 floors with the main function of being an office and

a center for innovation and human resource development. In terms of structure and

architecture, it has been researched by a technical implementation team in the field, where

60% have fulfilled the green building concept. Meanwhile, in terms of energy

conservation, several things need to be reviewed, such as: lighting, air conditioning,

ventilation and renewable energy which definitely help in the process of saving energy.

From the recalculation of the initial design planning, the Energy Consumption Index was

obtained as 11 kWh / m² / month. In accordance with the standard Permen ESDM No.

13/2012 is quite efficient (8.5 - 14 kWh / m² / month). However, with an investment of

2,842,540,600 rupiah namely by utilizing natural lighting through light sensor technology

and motion sensors, replacing air conditioning using a chiller, not using air conditioning in

certain areas such as: lobby lifts, corridors, toilets and emergency stairs. The Return of

Investment and the addition and replacement of materials, installations and technology are

calculated and compared to the benefits obtained. The result is that the Energy

Consumption Index value drops to 7.6 kWh / m² / month (very efficient). The investment

value which is converted to the economic value each year is 682,676,662 rupiah then the

Return of Investment obtained is 4.2 years"

"Bangunan sebagai tempat manusia melakukan aktifitasnya perlu dipertahankan keandalannya untuk dapat terus melayani aktifitas manusia sesuai dengan konsep desain perancangan. Dalam rangka meningkatkan keandalan bangunan, penulisan ini akan berusaha mengidentifikasi faktor-faklor keandalan bangunan sebagai permasalahan penelitian. Melalui metoda penulisan dengan menggunakan studi kasus dan studi lileratur, penulisan ini menjelaskan tentang faktor keselamatan, kemudahan, kenyamanan dan kesehatan sebagai faktor-faktor keandalan bangunan."

"Optimasi kinerja bangunan gedung melalui pendekatan pasif desain dapat meminimalkan konsumsi energl pada saat fase operasional (Arif Kamal, M. 2012), (Samanta, A. 2013 ). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja bangunan melalui kajian simulasi Ecotect dan hasil pengukuran lapangan pada gedung convention center Grha Wiksa Praniti di Bandung. Metode yang digunakan adalah komparasi kualitatif dengan membandinqan antara hasil simulasi Ecotect dengan standar dan hasil penelitian lain yang sudah dilakukan. Analisis data pengukuran lapangan digunakan sebagai validasi hasil simulasi. Pengukuran lapangan menggunakan instrumen Questemp, Kanomax dan Lux meter selama pukul kerja; yaitu mulai 08.00 - 18.00. Parameter yang diukur adalah temperatur udara [Tdb, Tqlobe], kelembaban (RH), kecepatan angin (v) dan pencahayaan (Lux). Pengukuran temperatur juga dilakukan dengan menggunakan Data Logger selama 24 pukul pada ruang-ruang dengan fungsi utama yaitu ruang rapat timur, ruang rapat barat, ruang pameran, dan ruang konvensi. Analisis kinerja termal dilakukan dengan membandingkan suhu operatif (TO) dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). Perbandingan suhu udara netral (Tn) dari perhitungan rumus ASHRAE dan suhu netral (Tn) rata-rata dari hasil penelitian kenyamanan adaptif dari beberapa penelitian juga dilakukan. Analisa pencahayaan mengacu pada standar besaran Lux yang sesuai dengan SNI 6197:2011. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk perbaikan sistem penghawaan dan pencahayaan alami pada ruang-ruang yang belum memenuhi standar termal dan standar intensitas cahaya pada saat pukul operasional bangunan."

"Menteri Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2010 tentang kriteria dan sertifikasi bangunan ramah lingkungan. Tujuan utamanya yaitu sebagai bentuk pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dan aspek penting dalam penanganan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah perencanaan gedung bertingkat yang bersertikat green dengan sertifikasi dari Greenship Building Council Indonesia (GBCI). Sertifikasi Green Building merupakan sebuah sistem penilaian bangunan gedung hijau di Indonesia yang mensyaratkan suatu proyek untuk memenuhi serangkaian prasyarat dan untuk meraih kredit di beberapa kategori yang telah ditentukan. Dalam proses sertifikasi ada beberapa kriteria yang memang menjadi syarat diantaranya adalah ASD (Appropiate Site Development), EEC (Energy Efficiency And Conservation), WAC (Water Conservation), MRC (Material Resources and Cycle), IHC (Indoor Air Health dan Comfort) and BEM (Building Enviroment Management). Dalam penelitian ini tidak semua kriteria GBCI dibahas tetapi hanya membahas yang berhubungan dengan effisiensi penggunaan air dan listrik tetapi masih memenuhi standart SNI. Dalam sertifikasi Green Building, ada beberapa tingkatan penilaian diantaranya Bronze, Gold dan Platinum. Dalam penilaiannya di gunakan system scoring mengacu pada standart yang sudah di tetapkan oleh pihak GBCI (Green Building Council Indonesia). Dan setelah dilakukan evaluasi WAC dan EEC untuk melihat effisiensi air dan listrik maka diperoleh penghematan biaya listrik dan air sebesar 5 milyar per tahunnya atau setera dengan 61 persen dari Baseline (Mengacu kepada Standart SNI). Dengan waktu pay back periode dengan biaya investasi selama 2 tahun 8 bulan 46 hari.

---

Minister of Environment and Forestry has issued a regulation of the State Minister for the Environment No. 8 of 2010 about criteria and certification of the Green Building. Its main objective is to implement and manage a building that applies environmental principles and important concept to prevent the impact of climate change. Therefore, a building plan with certification from the Greenship Building Council Indonesia (GBCI) is required. Green Building Certification is a green assessment system in Indonesia that requires a building to meet several prerequisites and to obtain credit in predetermined categories. In the certification process, several criteria are required, including ASD (appropriate site development), EEC (Energy Efficiency and Conservation), WAC (Water Conservation), MRC (Material Resources and Cycles), IHC(Indoor Air Health and Comfort), and BEM(Building Environment Management). In this research, not all of the GBCI criteria were discussed but only those related to the efficient use of water and electricity but still met SNI standards. In Green Building certification, there are several levels of assessment include Bronze, Gold, and Platinum. In the assessment, a scoring system is used referring to the standards that have been set by the GBCI (Green Building Council Indonesia). After evaluating the WAC and EEC to assess the efficiency of water and electricity, obtained that it can save about 5 billion rupiahs per year of the electric and water costs or equal to 61 percent of the baseline (referring to the SNI Standard). The payback period for this investment is about 2 years, 8 months, and 46 days."

"Bertambahnya bangunan gedung di Indonesia tidak diikuti dengan bertambahnya populasi green building. Sertifikasi Greenship dari Green Building Council Indonesia telah ada sejak tahun 2011 dan sampai tahun 2015 hanya 16 gedung yang telah mendapatkan sertifikasi. Dari penelitian sebelumnya, diketahui green building memberikan keuntungan bagi pemilik gedung dengan penghematan biaya perawatan dan operasional, namun pada awal pembangunan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk membangun gedung dan instalasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan insentif bangunan gedung untuk menambah populasi green building. Kebijakan insentif bagi bangunan gedung sendiri belum berjalan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur, benchmarking dan wawancara pakar untuk mengetahui jenis-jenis intensif yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Studi kasus dilakukan untuk mengetahui perbedaan biaya pembangunan green building dan non-green building. Besaran insentif yang diusulkan didapat dengan membuat model, memperoyeksikan besaran pajak dan menghitung proyeksi keuntungan pemilik gedung. Diharapkan kebijakan insentif gedung dari pemerintah akan mendorong penyelenggaraan green building oleh pemilik gedung sehingga akan meningkatkan populasi green building di Indonesia.

---

Rapid growth of new buildings in Indonesia is not in compliance with green building growth. Greenship certification from Green Building Council Indonesia has been establish since 2011 and until 2015 only 16 building get the certification. From previous research, it is known that green building gives its benefit to building owner by saving in the operation and maintenance phase, but in the initial phase it need premium cost to build. This research aims to acknowledge and develop building incentives to promote green building population. There is no building incentive policy in Indonesia yet, so from literature review, bench marking and interviews we will find out the appropriate incentive system which is applicable in Indonesia. Case study is done to find out the green premium cost. The proposed amount of incentives is get by doing model, tax projection and projecting the building owner benefit. Like in other countries, government incentive policy will encourage building owner to develop more green building in Indonesia."

"Sebuah bangunan memiliki karakteristik kompleksitasnya sendiri. Ada banyak bangunan fasilitas umum yang memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, misalnya stadion. Bangunan fasilitas umum yang memiliki kompleksitas tinggi tentu membutuhkan metode kontrak yang efisien karena metode kontrak kerja konvensional dianggap tidak mumpuni untuk mengakomodasi mereka yang dipengaruhi oleh kompleksitas pekerjaan bangunan. Salah satu metode yang cocok dan lebih baik adalah kontrak Desain dan Konstruksi Terpadu, kontrak ini melibatkan kontraktor dari perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diselesaikan dengan benar, tetapi jika terjadi kegagalan, kontraktor menanggung semua risiko yang ditimbulkan. Jenis kontrak ini dinilai perlu diterapkan karena beberapa contoh proyek pekerjaan fasilitas umum, khususnya fasilitas olahraga, bermasalah dalam proses pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah renovasi Stadion Olimpiade Helsinki yang mengalami kelebihan anggaran hingga € 38 juta. Contoh lain mengacu pada Indonesia, proyek Asian Games XVIII 2018, biaya awal proyek adalah Rp 7,4 triliun, kemudian biaya naik drastis menjadi Rp 12,7 triliun. Karena sering terjadi kasus serupa, kami bertujuan untuk mengembangkan standar perencanaan biaya khusus untuk bagian pekerjaan mekanis, dan Miscellaneous di bidang area bermain stadion dengan kontrak terintegrasi berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No.22 Tahun 2018 untuk meningkatkan akurasi biaya. Hasil yang diharapkan dari seluruh penelitian adalah untuk mengembangkan Standar Perencanaan Biaya baru untuk proyek stadion untuk meningkatkan akurasi biaya proyek

---

A building has its own complexity characteristics. There are many public facilities buildings that have a fairly high level of complexity, for example, the stadium. Public facilities buildings that have high complexity certainly require efficient contract methods because conventional work contract methods are considered not qualified to accommodate those who are influenced by the complexity of the building work. One suitable and better method is the Integrated Design and Build contract, this contract involves the contractor from planning to implementing the construction work completed properly, but in the event of failure, the contractor bears all the risks caused. This type of contract is considered necessary to be applied because some examples of public facilities work projects, especially sports facilities, are problematic in the implementation process. One example is the renovation of Helsinki Olympic Stadium experiencing an over-budget of up to €38 million. Another example refers to Indonesia, the 2018 XVIII Asian Games project, the initial cost of the project is Rp 7.4 trillion, then the cost rises drastically to Rp 12.7 trillion. Due to the frequent similar cases, we aim to develop specific cost planning standards for the mechanical work section, and Miscellaneous in the field of play area of the stadium with an integrated contract based on PUPR Ministerial Decree No.22 of 2018 to improve cost accuracy. The expected outcome of the entire study is to develop new Cost Planning Standards for stadium projects to improve the accuracy of project costs."

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pada pasal 107 Standar Teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau dikenakan pada bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang sudah ada, bangunan peribadatan adalah bangunan dengan kategori Bangunan Gedung klas 9b dengan luas di atas 10.000m². Bangunan masjid pada fungsinya adalah sarana peribadatan yang membutuhkan kenyamanan dalam ibadah. Nilai kenyaman yang dibutuhan adalah merupakan beberapa aspek pemenuhan nilai-nilai green pada bangunan masjid. Pada objek studi kasus yang diteliti, bangunan masjid ini merupakan bangunan retrofit dengan konsep green building dan sudah bersertifikasi edge dan belum tersertifikasi Greenship Green Building Council Indonesia (GBCI). Pada penerapan konsep green building retrofit pada bangunan tersebut dibutuhkan biaya yang awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan biasa lainya. Namun, dengan konsep green building yang berfokus pada efisiensi energi sepanjang life cycle proyek, penerapan konsep tersebut tentunya dapat menurunkan biaya operasional mencapai 10% dan dapat mengurangi biaya pemeliharan sebanyak 20 % dari sebelumnya (Mita Defitri, 2023). Diperlukan identifikasi setiap tahapan pada bagunan retrofit green building untuk dapat memaksimalkan permasalahan biaya awal yang dibutuhkan pada pelaksanaan bangunan green retrofit masjid. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis komponen biaya green retrofit dengan metode Life cycle cost (LCC) dengan mempertimbangkan risiko dominan pada tahapan green retrofit bangunan masjid untuk dapat mengetahui kinerja investasi. Hasil dari analisis tersebut menghasilkan kinerja investasi masing-masing integrasinya terhadap risiko dominan yang akan menjadi keputusan investasi.

---

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 concerning the Implementation Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Building Buildings in article 107 of the Technical Standards for the implementation of Green Building Buildings imposed on new buildings and existing buildings, worship buildings are buildings with Building category class 9b with an area above 10,000m². The mosque building in its function is a means of worship that requires comfort in worship. The comfort value needed is some aspects of the fulfillment of green values in the mosque building. In the case study object studied, this mosque building is a retrofit building with the concept of green building and has been edge certified and not yet certified by the Greenship Green Building Council Indonesia (GBCI). The application of the green building retrofit concept to the building requires higher initial costs compared to other ordinary buildings. However, with the concept of green building that focuses on energy efficiency throughout the life cycle of the project, the application of the concept can certainly reduce operational costs by 10% and can reduce maintenance costs by 20% from before (Mita Defitri, 2023). It is necessary to identify each stage in the green building retrofit to be able to maximize the initial cost problems required in the implementation of the mosque green retrofit building. Therefore, this research analyzes the cost components of green retrofits with the Life cycle cost (LCC) method by considering the dominant risks at the green retrofit stage of the mosque building to determine investment performance. The results of the analysis result in the investment performance of each integration of the dominant risk which will become an investment decision."