Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 180811 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Augita Putri Roadiastuty
"Penelitian ini mengangkat isu ideologi dan kajian politik film sebagai sebuah langkah baru dalam memahami dinamika politik di Republik Islam Iran. Perfilman Iran telah menjadi institusi sosial politik yang mengundang banyak perdebatan di dalam dan luar negeri. Perfilman Iran pascarevolusi terikat pada kebijakan pengelolaan sensor oleh pemerintah dan menjadi bagian dari aparatur negara untuk memproteksi ideologi dan kedaulatan Iran dari ancaman dominasi ideologi bias Barat dalam komunikasi dan politik global. Pada tahun 2007, film Persepolis karya Marjane Satrapi dirilis oleh rumah produksi di Prancis dan menceritakan sejarah Revolusi Iran dari sudut pandang autobiografis. Film Persepolis mendapat sambutan hangat di kancah internasional, namun menuai respon kecaman dari pemerintahan Ahmadinejad pada periode 2005–2009. Paradigma kritis menjadi dasar menilai objektivitas unit analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Upaya pengumpulan literatur dan data primer dilakukan melalui wawancara bersama para peneliti politik di Indonesia dan Iran. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa film Persepolis telah menyalahi kebijakan sensor perfilman di Iran, menampilkan nilai-nilai yang bertentangan dengan identitas kultural masyarakat Iran serta menyebarkan penggambaran yang selektif mengenai sejarah Revolusi Islam Iran. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep State Apparatus dapat menjelaskan respon yang dilakukan pemerintah Iran untuk mempertahankan ideologi dan kedaulatan negaranya sebagai bagian dari peran dan fungsi negara.

This research focuses on the issue of ideology and the study of film politics as a new step in understanding the political dynamics in the Islamic Republic of Iran. Iranian cinema has become a social political institution that brought up a lot of debates. Since the postrevolutionary Iranian cinema is bound to strict censorship policies by the government as the part of the state apparatus to protect Iran's ideology and sovereignty from the threat of western bias ideological domination in the global politics and communication. However, in 2007, a film titled Persepolis by Marjane Satrapi was released by a production house in France recounted the history of the Iranian Revolution from autobiographical perspective. Even though Persepolis received a warm reception on the international scene, but it reaped a condemnation response from Ahmadinejad's government in the period 2005 - 2009. The critical paradigm is the basis for assessing the objectivity of the unit of analysis in this research. This research uses qualitative approach with descriptive methods, while the efforts to collect literature and primary data were conducted through interviews with political researchers in Indonesia and Iran. The results of this research found that Persepolis films had violated film censorship policies in Iran, displaying values that were contrary to the cultural identity of the Iranian and spreading selective and negatif portrayals of the history of the Iranian Islamic Revolution. The research also found that the concept of the State Apparatus could explain the response made by the Iranian government to protect the state’s ideology and sovereignty as part of the role and function of the state."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Setyohadi
Jakarta: Forum Silahturahim Masyarakat Peduli Syari'ah, 2011
320.5 BAM t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ardila Fitriani
"Skripsi ini membahas fungsi ideologi PDI Perjuangan dalam perumusan UU BPJS. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan penelitian yang diperoleh bahwa UU BPJS ini adalah manifestasi nilai keadilan sosial dan gotong royong dari ideologi Pancasila PDI Perjuangan. Selain ideologi, landasan perjuangan PDI Perjuangan dalam UU ini adalah Dasa Prasetya partai sebagai ideologi kerja partai dan perintah Rakornas III di Bali. Pembuktian adanya fungsi ideologi dalam perumusan UU ini terlihat dari usulan pasal dan perdebatan pasal yang mengandung nilai ideologi partai. Selain itu,terdapat kekuatan ekstra parlementer yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong disahkannya UU ini. Berdasarkan temuan tersebut terbukti bahwa PDI Perjuangan merupakan partai ideologis. Hal ini karena ideologi mempengaruhi strategi pemikiran aktor-aktor partai ini dalam perumusan UU BPJS.

This research explains the function of PDI Perjuangan (Indonesian Democratic Struggle Party) in BPJS (Social Welfare Caretaker Body) Law making process. The method used in this research is qualitative with in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research founds that BPJS Law is the manifestation of social equality and communality of Pancasila, the ideology of PDI Perjuangan. In addition, the struggle foundation of PDI Perjuangan is DasaPrasetyaPartai (10 party's paradigm) as their working ideology, which is derived from 3rd National Congress in Bali to strengthening the ideology of the party. In the BPJS Law making process, PDI Perjuangan sounds their demands, which contains ideological value on each demands. Beside of that, there are driving force outside parliament, which is KAJS (Social Walfare Action Committee), who always influencing the goal of this law making process. Based on that founding, thesis that PDI Perjuangan is the ideological party in the BPJS Law making process has been proven."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45849
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Istiqomah
"Beberapa variabel psikologi ditemukan menjadi faktor disposisi yang mempengaruhi ideologi politik misalnya motivasi epistemik, right wing authoritarianism dan social dominance orientation. Selain faktor psikologi, faktor agama diprediksikan dapat menjadi faktor disposisi ideologi politik karena agama dan politik mempunyai akar kebutuhan psikologi yang sama. Sifat multiinterpretatif ajaran Islam tidak bisa melihat Islam secara monolitik sehingga Muslim akan berbeda-beda dalam bersikap politik. Penelitian ini bertujuan melihat peran agama dan faktor psikologis dalam memetakan tipologi ideologi politik Muslim di Indonesia. Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai 12 partisipan dari organisasi Islam untuk menggambarkan perbedaan sikap politik dan perbedaan interpetasi dalam memahami ajaran Islam. Beberapa Muslim digambarkan meyakini dan memahami ajaran Islam sebagai pedoman menyeluruh (total) dalam semua aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan bernegara.
Totalitas dalam Islam tersebut diduga menjadi prediktor terhadap ideologi politik Muslim. Untuk itu perlu dilakukan adaptasi dan analisis struktur skala totalisme Islam (studi 1a) dengan partisipan sebanyak 653 muslim. Selanjutnya menguji korelasi dan regresi dengan variabel yang terkait dengan ideologi (1b) dengan partisipan sebanyak 376 mahasiswa muslim. Selanjutnya studi 2 menggunakan survei sebanyak 1208 muslim dari beberapa provinsi dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis utama yaitu keberagaman ideologi politik Muslim di Indonesia. Hasilnya terdapat 6 kelompok ideologi politik dengan perbedaan karakteristik pada motivasi epsitemik, right wing authoritarianism, social dominance orientaiton dan totalisme Islam.

Some psychological variables are found as the disposition factors that influence to political ideology such as epistemic motivation, right wing authoritarianism and social dominance orientation. Besides psychological factors, the religious factors are predicted to be a disposition factor for political ideology because religion and politics have the similar root in psychological needs. The multi-interpretative nature of Islamic teachings cannot be seen Islam as monolithically interpretation, so Muslims will be different in their political behavior. This study aims to analyze the role of religion and psychological factors in mapping the typology of Muslim political ideology in Indonesia. A preliminary study was conducted by interviewing 12 participants from Islamic organizations to illustrate differences in political attitudes and differences in interpretation in understanding Islamic teachings. Some Muslims are depicted as believing and understanding the teachings of Islam as an absolute guidance (total) in all aspects of life including political and state life.
Totality in Islam is thought to be a predictor of Muslim political ideology. For this reason, it is necessary to adapt and analyze the structure of the Islamic totalism scale (study 1a) with 653 Muslim participants and test correlation and regression with variables related to ideology (1b) with a total of 376 Muslim student participants. Furthermore Study 2 focused on a survey to 1208 Muslims from several provinces with certain characteristics aimed at proving the main hypothesis of the diversity of Muslim political ideologies in Indonesia. The result is that there are 6 groups of political ideologies with different characteristics in epistemic motivation, right wing authoritarianism, social dominance orientation and Islamic totalism.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2019
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Bur Anwar
"Dunia Islam di Asia dan Afrika di wilayah Timur Tengah adalah wilayah-wilayah yang secara geografis dan kultural sangat kaya dan menjanjikan. Bagi imperialis jalur perdagangan ini sangat baik untuk menopang pembangunan ekonomi dunia Islam yang sejak abad 18 menjadi mitra dagang Eropa dijadikan koloni pada abad 19. Kolonialisme dan Imperialisme barat dimulai dan ini berlangsung sampai dengan abad 20.
Sumber-sumber kekayaan alam di dunia Islam hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, yaitu kalangan elit pemerintahan, elit ekonomi serta para imperialis dan sebagian besar sumber-sumber vital dikuasakan kepada lembaga-lembaga asing. Keadaan seperti itu telah mengkristal menjadi sebuah struktur sehingga perubahan harus dilakukan baik secara ideologis maupun struktural dalam rangka memperbaiki nasib rakyat secara keseluruhan.
Munculnya Gamal Abdul Nasser pada pertengahan abad 20 merupakan mata rantai diujung lingkaran perjuangan di wilayah Islam, terutama di di timur tengah Arab. Ideologi perjuangan dan sepak terjang politik Gamal Abdul Nasser yang kemudian dikenal dengan sebutan Nasserisme, telah menimbulkan perhatian yang sangat besar, bukan hanya kalangan timur tengah arab tetapi juga didunia internasional. Hal ini karena timur tengah, terutama wilayah Arabnya merupakan wilayah yang menduduki posisi strategis bagi percaturan politik internasional dimana negara-negara besar yang berkepentingan memperbesar pengaruh dan kekuasaannya menjadikan wilayah ini sebagai incaran untuk dikuasai dan dieksploitasi sumber-sumbernya.
Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberi kejelasan mengenai sejarah dan karakteristik Nasserisme sebagai ideologi politik yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk mengarahkan penelitian selanjutnya penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana sejarah dan karakteristik Ideologi Politik Pan Arabisme, politik dan ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan Gamal Abdul Nasser".
Agar jawaban pokok permasalahan tersebut lebih terarah, selanjutnya penulis memperinci tujuan penelitian ini yang mencakup menganalisis dan mendeskripsikan sejarah dan karakteristik ideologi politik Pan Arabisme, ideologi politik ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser di timur tengah Arab.
Dari data yang telah di analisa diperoleh suatu kesimpulan bahwa karakteristik Pan Arabisme dan sosialisme Arab Nasser dapat dimengerti dari berbagai pernyataan persatuan arab untuk menjaga identitas, berkat martabat, dan kepentingan regional arab dan menghapus pengaruh-pengaruh imperialisme ekonomi barat yang kapitalistik.

By the cultural and geography the Islamic world in Africa and Asia on middle east territory was the territories which was very rich and promising for the imperialist, this trade way was very good to hold the economic development, since the 18th century the Islamic world got Europe trading company was become a colony in the 19th century. West Imperialism and Colonialism was begun and this is happening until the 20th century.
Natural resources in the Islamic world was only felt by a little part of people, such as government elite society, economy elite and Imperialism and a big part of vita, resources was held to foreign institutions. The situation was like be done not only ideologies but also structural in order to repair people destinies entirety.
Gamal Abdul Nasser appeared in the middle of the 20th century as a link in the end of struggle circle in the Islamic territory, especially in Middle East. Struggle Ideology and Politic of Carnal Abdul Nasser, which was known as Nasserism. It had appeared attention that is very big, not only in Middle east but also International. It was because middle east, especially its Arab territory, was a territory which held a strategy position to international politic, where big countries authority to be large their power and influence became this territory as a target to be held and exploitation their resources.
This thesis research aimed to give an explicit about Nasserism Characteristic and history as a politic Ideology that was developed by Gamal Abdul Nasser. Based of matters above, so that, to direct next research, the writer formulates subject of problem: "How characteristic and history of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism Economic and Politic which expanded by Carnal Abdul Nasser".
In order problem subject answer is more direction, the writer explains this research aim, which scope history description and analyze and characteristic of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism economy politic ideology that was expanded by Gamal Abdul Nasser in Middle East.
This research thesis is a history research category is observed from complex problem which is researched, and is observed from research sources is literature research.
From date, which had analyzed it, got a conclusion that the characteristic of Arabism Pan and Nasser Arab Socialism can be understood from all kinds of Arab society statement to keep identity, dignity and Arab Regional importance and deleting of Capitalistic west economy Imperialism influences.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14793
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Ajeng Murti Kusuma Wirasti
"Penelitian kritis ini menggunakan pendekatan strukturalisme dalam menjelaskan wacana ideologi negara dalam pendidikan, yang dilakukan pada periode berlakunya Kurikulum 1975 sampai dengan Kurikulum 1994 Suplemen 1999. Latar belakang yang mendasarinya adalah adanya fenomena bidang pendidikan yang mengalami perubahan-perubahan secara besar-besaran selama rentang sejarah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kecenderungan tema-tema ideologi negara dalam teks-teks pendidikan, menjelaskan proses produksi dan konsumsi teks tersebut, serta menggambarkan pengaruh kondisi sosial budaya pada saat teks-teks tersebut dihasilkan. Implikasi teoritis penelitian ini tampak pada penggunaan teori-teori kritis: teori ideologi Althusserian dan teori hegemoni Gramscian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis, dimana analisis pada level teks dilakukan dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani untuk menjawab tujuan pertama, analisis pada level praktek wacana menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk menjawab tujuan kedua, demikian pula analisis pada level praktek sosial budaya menggunakan studi pustaka untuk menjawab tujuan penelitian ketiga.
Berkaitan dengan tujuan pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks-teks pendidikan pada masa antara tahun 1975-2001 adalah sebagai berikut Kurikulum 1975, tema ideologi ketertiban untuk bidang studi PMP dan kemajuan material untuk IPS; Kurikulum 1984 tema ideologi stabilitas dan kemajuan materiil untuk bidang studi PMP, untuk bidang studi IPS adalah tema ideologi stabilitas, untuk bidang studi PSPB tema ideologi kemajuan materiil dan bahaya laten komunisme; Kurikulum 1994 tema ideologi ketertiban dan nasionalisme untuk bidang studi PPKN dan tema ideologi nasionalisme untuk IPS; sedangkan dalam Suplemen GBPP 1999 muncul tema ideologi nasionalisme untuk PPKN dan konstitusionalisme untuk IPS. Secara singkat, tema ideologi negara yang cenderung muncul sepanjang periode tersebut adalah: stabilitas/keamanan nasional, kemajuan materiil/pembangunan, dan nasionalisme/persatuan dan kesatuan.
Berhubungan dengan tujuan penelitian yang kedua, menunjukkan teks-teks yang muncul merupakan hasil proses produksi yang sangat terkontrol oleh negara, dalam hal ini melalui Pusat Perbukuan Nasional, sementara konsumsi teks dikontrol melalui pola-pola pemanfaatan buku dan sistem evaluasi yang menentukan keberhasilan penguasaan teks oleh peserta didik. Pada tujuan yang kedua ini, peneliti menemukan adanya fakta bahwa di dalam proses produksi terjadi kolusi pada proses tender pencetakan buku demi keuntungan ekonomi, sebagai efek sistem kontrol yang sangat ketat dalam proses produksi.
Sedangkan tujuan penelitian yang ketiga menunjukkan bahwa kondisi sosial politik dan budaya yang terjadi pada masa berlakunya Kurikulum 1975 sampai Kurikulum 1994 menunjukkan bahwa pendidikan digunakan sebagai pewarisan moral dengan mengedepankan antiintelektualisme dan anti-kritik, sebagai ciri negara yang menjalankan. pendidikan beridelogi konservatisme reaksioner (fundamentalism). Hal ini sejalan dengan kebijakan politik orde baru yang juga menerapkan sistem kontrol pada level sosial budaya masyarakat, sebagai ciri represi politik orde baru. Sementara Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999 mengarahkan pendidikan lebih humanistik untuk mendorong pembaharuan sosial yang bersifat ilmiah dan rasional, meskipun kadang masih menggabungkan adanya pewarisan moral (fundamentalism liberasionism). Hal ini dikondisikan oleh situasi sosial politik masa reformasi yang menuntut perubahan menuju masyarakat madani.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan bentuk hegemoni negara pada masyarakat, yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama dengan meneguhkan cara-cara lama yang mendorong kembali pada dasar negara (Pancasila dan UUD 1945) sebagai orientasi korektif masa lalu. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses hegemoni yang dijalankan berdampingan dengan tindakan-tindakan represif (RSA), misalnya dengan tindakan hukum, pelarangan dan sensor. Akan tetapi proses hegemoni tersebut berhadapan dengan munculnya proses counter hegemony dalam menawarkan pendidikan aliternatif bagi masyarakat, yaitu adanya teks-teks pendidikan yang tidak disahkan negara, munculnya televisi swasta, berkembangnya Internet, dan adanya kelompok-kelompok diskusi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11443
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hebdige, Dick
Yogyakarta: Buku Baik, 1999
140 heb a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hafidz Siroji
"Banyak makna tentang ideologi. John B. Thompson (1984) menyebut istilah ideologi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, istilah itu tampak dalam karya beberapa penulis dan merembes ke beberapa disiplin modern dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai wacana, makna ideologi bisa berkonotasi positif dan bisa juga negatif. Konotasi positif ideologi setidaknya menunjukkan adanya konsepsi netral tentang ideologi sebagai sistem berfikir, sistem kepercayaan, praktek-praktek simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Steven Vago (Social Change, 1989) memaknai ideologi secara positif dalam bentuk sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat serta memberi motivasi terhadap pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan.
Ideologi bekerja melalui bahasa, oleh karena itu mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara dimana makna [pemberian makna] secara terus menerus menjalankan relasi dominasi. Bahasa adalah tanda. Oleh sebab itu untuk menemukan ideologi perlu diketahui konteks dimana tanda [bahasa] itu berada dan menurut budaya si pemakai. Sebab sebuah tanda dapat berubah-rubah maknanya sesuai konteksnya, baik konteks itu dalam bentuk kalimat, waktu, tempat, maupun budaya.
Konstruksi ideologi Muhammadiyah dalam kerangka pemikiran Amien Rais dan Syafii Maarif dalam sudut pandang wacana dibangun melalui bahasa [tanda] dalam konteks.
Sejumlah situasi sosial mikro dan makro memberi pengaruh pada gagasan-gagasan dasar kedua tokoh tersebut dalam memahami realitas sosial di lingkungan Muhammadiyah. Dengan asumsi inilah peneliti mencoba menggali, melalui strategi analisis Critical Discourse Analysis [CDA] versi Norman Fairclough, relasi antara pemikiran-pemikiran ideologis Amien Rais dan Syafii Maarif dengan persoalan tekstual, konteks discourse practice dan sociocultural practice.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan, yang dimensi ideologisnya cukup kuat. Secara sejarah, dimensi ideolgis bahkan merupakan satu alasan bagi KH. Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah walaupun dimensi itu berakar dari faktor agama [baca ; Islam]. Dalam perkembangannya, faktor ideologis memberi dampak yang kuat dalam mempertahankan eksistensi Muhammadiyah ditengah gelombang perubahan zaman yang sarat dengan pertarungan ideologi lain dibalik fenomena perilaku sosial politik yang ada. Munculnya ideologi Muhammadiyah seperti Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, serta dimensi ideologis lain semacam Khittah Perjuangan Muhammadiyah merupakan rumusan-rumusan yang dalam konteks zamannya memiliki peran signifikan bagi keberadaan Muhammadiyah.
Rumusan-rumusan ideologis diatas, tentu saja perlu rekonstruksi, seperti dikatakan Syafii Maarif, perlu penyesuaian-penyesuaian dan penafsiran-penafsian yang memadai untuk era kini yang dinamika sejarah dan peradabannya berbeda dengan masa-masa silam. Konstruksi Amien Rais dan Syafii Maa if, menunjukkan adanya benang merah yang kuat dengan konsep-konsep ideologis Muhammadiyah yang telah ada. Tetapi konstruksinya juga menunjukkan sesuatu yang baru yang terjelmakan dalam ideologi praksis yang, dalam level aplikasi, diperlukan Muhammadiyah dalam mengusung program dakwah dan tajdid-nya.
Penelitian ini menyandarkan diri pada paradigma konstruktivisme. Alasannya adalah gagasan Amien dan Syafii yang menjadi sasaran penelitian pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses pembentukan realitas. Sebagaimana diketahui, paradigma ini secara ontology meyakini relativisme, dimana realitas dipandang terdiri dari banyak bagian dan berada dalam pikiran-pikiran manusia, dan secara epistemologis, paradigma ini mengambil sisi subjektivitas dalam anti peneliti dan yang diteliti lebur ke dalam sate entitas tunggal sehingga penemuan secara keseluruhan merupakan ciptaan dari proses interaksi keduanya.
Secara keseluruhan dari hasil studi yang oleh peneliti dinilai telah memadai untuk menjawab persoalan penelitian, dapat dikemukakan bahwa konstruksi ideologi yang digagas oleh Amien Rais dan Syafii Maarif tidak lepas dari sejumlah faktor individu dan faktor sosial dalam dimensi situasi dan zaman yang melingkunginya. Dipihak lain, urgensi ideologi bagi sebuah organisasi sosial keagamaan memiliki nilai yang tinggi dan positif. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dituntut memiliki ruh yang dapat menjadi motor dan pengendali program gerakan dalam membangun kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Melalui pembangunan ini diyakini cita-cita Muhammadiyah menjadi mungkin direalisasikan [masyarakat Islam yang sebenar-benarnya]. Secara demikian seluruh konsep-konsep ideologis Muhammadiyah dapat dikelompokkan kedalam dua ideologi yakni ideologi dakwah dan ideologi tajdid, yang komitmen utamanya adalah membangun tatanan yang serba lebih maju dan lebih baik sesuai nilai dan misi Islam.
Ideologi dakwah dan tajdid, pada akhirnya merupakan citra diri Muhammadiyah disepanjang sejarahnya dan tentu tidak boleh berada dalam tataran slogan belaka tetapi harus dibumikan dalam kenyataan memenuhi realitas kehidupan umat sehingga setiap usaha Muhammadiyah bukan sekedar memberi nilai pragmatis sesaat bagi umat tetapi jiiga mendorong terbangunnya kesadaran umat untuk lebih maju dan lebih baik dalam kawasan nilai-nilai Islam. Sosok pimpinan Muhammadiyah dengan kriteria demikian hendaknya menjadi pilihan prioritas dalam tubuh Muhammadiyah."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13924
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rozali Abdullah
Jakarta: Rajawali, 1984
320.5 ROZ p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Christine S.T. Kansil
Jakarta: Bursa Buku Fakultas Hukum UKI., 1970
320.5 KAN p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>