Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh senjata nuklir terhadap pemilihankebijakan luar negeri suatu negara. Proliferasi nuklir yang dilakukan oleh KoreaUtara telah menciptakan ketidakstabilan di kawasan Semenanjung Korea dan AsiaTimur secara lebih luas. Proliferasi tersebut juga memicu kehadiran kekuatanmiliter AS yang lebih besar di Korea Selatan maupun Jepang. Hal tersebutmengancam Tiongkok, sebagai sebuah negara kekuatan baru di Asia Timur.Terlepas dari aliansi pertahanan yang dibangun oleh Tiongkok dan Korea Utara,Tiongkok menolak secara konsisten proliferasi nuklir yang dilakuan oleh negaraaliansinya tersebut. Maka dari itu tesis ini mempertanyakan mengapa Tiongkokmenolak proliferasi nuklir Korea Utara. Kerangka pemikiran yang digunakan dalamtesis ini adalah extended deterrence untuk menganalisis faktor-faktor yangmendasari penolakan Tiongkok terhadap Korea Utara. Tesis ini merupakanpenelitian kualitatif dengan teknik analisis ilustratif-kalrifikasi kasus. Tesis inimenggunakan data sekunder karena adanya keterbatasan dalam prosespengumpulan data. Hasil dari tesis ini adalah Tiongkok menolak proliferasi nuklirKorea Utara karena, kerugian Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir KoreaUtara akan menjadi lebih besar daripada keuntungan yang akan didapatkan.Kemudian, konsekuensi yang akan dihadapi oleh Tiongkok bila mendukungproliferasi nuklir Korea Utara adalah besarnya kemungkinan Korea Utara akanhancur akibat intervensi militer AS, yang tentu menjadi tidak menguntungkan bagiTiongkok baik secara kalkulasi kepentingan keamanan strategis maupun kepentingan nasional Tiongkok secara keseluruhan.

---

This thesis aims to understand the influence of nuclear weapons on a country's

foreign policy. North Korea's nuclear proliferation has created instability in the

Korean Peninsula and more broadly to East Asia region. The North Korea’s nuclear

proliferation also trigger a larger US military presence in South Korea or Japan.

This situation has threatening China as a new regional power in East Asia.

Regardless of the defense alliance built by China and North Korea, China

consistently rejects nuclear proliferation by its alliance. Therefore, this thesis

questions why China rejects North Korea's nuclear proliferation. The theoretical

framework used in this thesis is extended deterrence to analyze the factors

underlying China's response to North Korea. This thesis is a qualitative research

using case-illustrative analysis technique. This thesis uses secondary data because

of limitations in data collection process. The result of this thesis is China rejects

North Korea's nuclear proliferation because, the cost if China supports North

Korea's nuclear proliferation will be greater than the benefits that will be obtained.

Furthermore, the consequence that will faced by China if it supports North Korea's

nuclear proliferation is the possibility that North Korea will be destroyed due to US

military intervention, which of course becomes unfavorable for China both in its

calculation to strategic interests and national interests as a whole."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di semananjung Korea. Krisis nuklir yang terjadi, melibatkan dua negara yang berkonflik Amerika Serikat dan Korea Utara. Kemauan Korea Selatan untuk turut serta dalam penyelesaian konflik antara KoreaUtara dan Amerika Serikat adalah sangat beralasan, karena Korea Selatan sedang dalam upaya menciptakan reunifikasi Korea, sementara Amerika Serikat tetap menjadi sekutu tradisional Seoul. Walaupun Korea Selatan menyadari bahwa sejatinya krisis nuklir tersebut hanya dapat diselesaikan di Washington dan bukannya di Seoul. Dengan tetapmenjaga hubungan diplomatiknya dengan kedua negara yang berkonflik, Korea Selatan merespon konflik yang terjadi ini dengan kebijakan-kebijakan yang dapat dibahas dalam tesis ini.Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negri Korea Selatan yang terkandung dalam kebijakan kebijakan luar negeri yang mencerminkan tujuan negara ini dalam keputusan politik luar negerinya. Jenis penelitian penulisan ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil studi ini diharapkan tersedianya gambaran lengkap tentang kebijakan politik, ekonomi, danpertahanan keamanan Korea Selatan terhadap kedua negara yang berkonflik. "

"ABSTRAKAmerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya menyebarkankekuatannya dengan cara membangun pangkalan militer di tempat-tempatstrategis di seluruh dunia termasuk di kawasan Timur Tengah. Keberadaanpangkalan-pangkalan militer AS tersebut menimbulkan dilema keamanan baginegara-negara di sekitar pangkalan militer tersebut, khususnya Iran. Upaya Iranberupa peningkatan kekuatan militer serta pengembangan nuklir. Untuk menjaminrasa aman dari keberadaan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, Iranmelakukan peningkatan kekuatan secara agresif di masa pemerintahan PresidenAhmadinejad, termasuk dengan pengembangan teknologi nuklir. Tesis inibertujuan untuk menjelaskan hubungan Iran-Amerika Serikat pada masapemerintahan Ahmadinejad dan sebelum pemerintahan Ahmadinejad,menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat mengancam untukmenyerang Iran, dan menjelaskan mengenai strategi keamanan yang diterapkanIran untuk menghadapi ancaman serangan Amerika Serikat. Adapun metodepenelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yang merupakan pengujiansecara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempatpenyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Security dilemma dalamkebijakan yang diambil pemerintah Iran sangat jelas, seperti pada umumnyapemerintahan negara lain di dunia yang menambah anggaran untuk pertahananmereka setiap tahunnya. Adapun strategi Iran dalam menghadapi kehadiranAmerika Serikat di kawasan Timur Tengah adalah dengan cara Iran melakukanberbagai macam latihan militer, serta menambah jumlah pasukannya. Selain itujuga menambah sistem angkatan persenjataan yang telah ada dan menjadi semakinberkembang. Salah satu contoh persenjataan yang dikembangkan oleh Iran yaitudengan adanya nuklir yang dimana memicu semakin menegangnya hubunganAmerika Serikat dan Iran. Konsep deterrence terkandung dalam strategi yangdigunakan Iran untuk menghadapi Amerika Serikat karena apabila ada pilihanuntuk memulai perang atau tidak memulai perang. Iran akan memilih untuk tidakberperang selama Amerika Serikat tidak mewujudkan ancaman serangannyamenjadi tindakan nyata. Iran merancang strategi menghadapi ancaman seranganAmerika Serikat dengan semua sumber kekuatan yang dimiliki Iran, sepertipengembangan nuklir dan kekuatan militernya yang telah berkembang menujukekuatan terbesar di Timur Tengah.

---

ABSTRACTUnited States in maintaining its hegemony spread its power in a way to buildmilitary bases in strategic places around the world including in the Middle Eastregion. The existence of U.S. military bases that pose a security dilemma forcountries around the military base, especially Iran. Iran's efforts includeincreased military power and nuclear development. To ensure the safety of theU.S. presence in the Middle East, Iran has aggressively increased its strength inthe government of President Ahmadinejad, including the development of nucleartechnology. This thesis aims to explain the Iran-United States relations during thereign of Ahmadinejad and before Ahmadinejad's government, explaining thefactors that led the United States threatened to attack Iran, and explained thesecurity strategies are implemented to deal with the threat of Iranian attack theUnited States. The research method used is the case study method is a detailedexamination of one setting or one person or one place where the subject of thedocument or the specific event. Security dilemma in which captured Iraniangovernment policy is very clear, like most other governments in the world whichadds to their defense budget every year. The Iranian strategy in the face of theU.S. presence in the Middle East is the Iranian way of doing various kinds ofmilitary exercises, as well as increasing the number of troops. It also increasedthe force weapons systems that already exist and are becoming increasinglygrowing. One example of weapons developed by Iran that is the presence ofnuclear triggers increasingly strained relations which the United States and Iran.The concept of deterrence is contained in the strategies used to deal with Iran ifthe United States because there is an option to start a war or start a war. Iranwould prefer not to fight for the United States do not realize the threat of attackinto action. Iran devise strategies for coping with the threat of a U.S. attack withall the sources of power that Iran, like nuclear development and military powerthat has grown to the greatest power in the Middle East."

"Tesis ini menganalisa tentang dampak dikembangkannya senjata nuklir Korea Utara terhadap kompleksitas keamanan regional di Asia Timur. Sejak berakhirnya Perang Korea, Korea Utara mulai berusaha mengembangkan senjata nuklir. Berbagai negosiasi dilakukan oleh negara-negara yang tidak menginginkan Korea Utara mempunyai senjata nuklir, namun usaha tersebut tidak pernah berhasil. Pasca Perang Dingin Korea Utara justru melakukan uji coba nuklir yang mengakibatkan respon keras dari negara-negara Asia Timur dan Amerika Serikat.Tesis ini akan menjelaskan bagaimana respon negara-negara Asia Timur terhadap pengembangan nuklir Korea Utara, negosiasi seperti apa saja yang dilakukan, dan bagaimana pengaruh senjata nuklir Korea Utara terhadap situasi keamanan regional Asia Timur. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori dinamika persenjataan Barry Buzan dan Eric Herring serta teori kompleksitas keamanan regional Barry Buzan dan Ole Waever. Kedua teori tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis faktorfaktor penyebab Korea Utara mengembangkan nuklir, dan akibatnya bagi situasi keamanan regional Asia Timur.

---

This thesis analyzes the impact of North Korea's development of nuclear weapons on the regional security complex in East Asia. Since the end of the Korean War, North Korea has been trying to develop nuclear weapons. Various negotiations have been conducted to prevent the development, but these efforts never succeeded. In Post-Cold War era, North Korea increases its military and conducts nuclear weapons test that results some responses from the countries in East Asia and the United States.This thesis will explain how the East Asian countries respond to the North Korea's nuclear development, what kind of negotiations are being done, and how North Korea's nuclear weapons influences the East Asian regional security situation. This thesis uses qualitative research methods with descriptive analytic design. This thesis uses the theory of arms dynamic which is developed by Barry Buzan and Eric Herring and also regional security complex theory by Barry Buzan and Ole Waever. Both theories are used as a framework for analyzing the factors that cause the North Korean nuclear development, and its consequences for East Asian regional security situation."

"Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006. Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006.

---

This study discussed the influence of the Government of India`s Geopolitical Vision in India`s nuclear weapons technology program development through 2000-2006. A qualitative research was held by combining primary and secondary data obtained through literature studies, international journals, existing research, and books related to Political Science. Using the concept of critical geopolitics and the theory of geopolitical vision, the study examined the political dynamics in the debate of the 1999 Lahore Declaration. The study also overviewed the historical conditions of India to defend Kashmir territory and analyzing the geopolitical vision of the Government of India which made the development of Indian nuclear weapons as a National Identity in Asia in South Asia through four components of the geopolitical vision proclaimed by Gertjan Dijkink (i.e. Naturalness, Core Area, Geopolitical Code, National Mission). This study showed that Indian nuclear technology weapons are preceded by the land seizure between Pakistan and China in the Kashmir and Jammu regions. This is believed to be the motivation of the Government and Prime Minister of India to decide to conduct a nuclear test and continue to develop nuclear weapons until 2006."

"Pada bulan Mei 1998, India melakukan uji coba nuklirnya yang kemudian diikuti dengan uji coba yang sama oleh Pakistan pada Juni 1998. Terjadinya uji coba nuklir tersebut, tidak terlepas dan konflik yang berkepanjangan antara India dan Pakistan, sejak pembagian kedua negara tersebut sehingga menjadi dua negara merdeka pada tahun 1947. Uji coba nuklir ini merupakan suatu perwujudan penggentaran dari masing-masing pihak terhadap lawan, dalam upayanya untuk menghindari serangan nuklir lawan. Dalam pembahasan tesis ini, akan dikemukakan tiga faktor utama yang dianggap mempengaruhi terjadinya uji coba nuklir tersebut. Pertama, adanya konflik primordial yang merupakan latar belakang atau akar konflik antara India dan Pakistan. Kedua, adanya rasa keterancaman Pakistan dari India, karena kepemilikan nuklirnya, yang sebenamya hal tersebut ditujukan untuk menangkal nuklir Cina. Rasa keterancaman tersebut, memotivasi Pakistan untuk mengembangkan nuklirnya juga. Ketiga, adanya persaingan India dan Cina dalam kepemilikan nuklir yang timbul karena adanya rasa keterancaman India dari Cina terutama dalam kemampuan nuklirnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana konflik primordial antara India dan Pakistan memotivasi kedua negara untuk mengembangkan nuklir, hingga terjadinya uji coba nuklir taun 1998?; Kedua, bagaimana konflik yang belum terselesaikan antara India dan Pakistan, mempengaruhi ketegangan baru antara kedua negara yang diwujudkan dalam uji coba nuklir?; Ketiga, bagaimanakah persaingan antara India dan Cina dalam kepemilikan nuklir mengakibatkan terjadinya uji coba nuklir India - Pakistan di tahun 1998? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sampai terjadinya uji coba nuklir India - Pakistan pada tahun 1998, terutama menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan uji coba tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah tersebut, adalah pemikiran Thomas Donaldson dan Thomas Schelling mengenai penggentaran nuklir, serta pemikiran dari Clifford Geertz mengenai primordial.Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pada bagian akhir penulisan diuraikan kesimpulan yang dihasilkan, yang memperlihatkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis-analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya."

"Sejak detonasi senjata nuklir pertama, komunitas internasional telah mengakukan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut menimbulkan inisiatif untuk membentuk hukum internasional dan peraturan untuk meregulasi senjata-senjata tersebut. Perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang senjata nuklir ini adalah Partial Test Ban Treaty 1963, yang melarang pengujian senjata nuklir dalam atmosfer. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 melanjutkannya dan merupakan perjanjian penting dalam bidang pengendalian senjata nuklir. Perjanjian tersebut mengatur proliferasi senjata nuklir dan memberi kewenangan kepada IAEA untuk menjadi badan pengawas tenaga nuklir internasional. Pembuatan beberapa wilayah bebas senjata nuklir mengikuti semangatnya komunitas internasional dari suksesnya NPT ini. Tujuan komunitas internasional berikutnya adalah untuk membuat suatu perjanjian internasional yang melarang pengujian senjata nuklir secara komprehensif, yaitu yang tidak hanya melarang pengujian dalam atmosfer, tetapi juga dibawah tanah. Dari segi pelucutan senjata nuklir, Amerika Serikat dan Rusia telah mengadakan perundingan dengan tujuan melimitasi senjata nuklirnya SALT I dan II, dan pada akhirnya berhasil membetnuk perjanjian INF 1987 dan NEW START 2010, yang berhasil mengurangi senjata nuklir milik kedua negara tersebut. Selain itu, dalam skala global, Nuclear Weapons Prohibition Treaty 2017 bertujuan untuk mengurangi senjata nuklir secara multilateral dan komplit, walaupun kesuksesannya sangat terbatas. Penelitian ini menganalisis berbagai perjanjian internaional yang berlaku dan belum berlaku yang mengatur tentang non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir. Penulis juga akan menganalisis berbagai kasus tentang pelanggaran dan praktik negara terkait dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dan menunjukkan efektifitas, atau ketidak efektifitas, perjanjian-perjanjian tersebut.

---

Since the first detonation of a nuclear weapon, the international community has recognized its dangerous potential. This sparked the initiative to form legal international regulations regarding such weapons. The first of these regulations came in the form of the Partial Test Ban Treaty 1963, which banned the testing of nuclear weapons in the atmosphere. The Non Proliferation Treaty followed and became a landmark treaty in the world of nuclear non proliferation and disarmament. Said treaty regulated the proliferation of nuclear weapons and gave power to the IAEA to become the international nuclear watchdog. The NPT would become the most adopted treaty to regulate nuclear weapons. The formation of numerous nuclear weapon free zones followed the renewed spirit of nuclear non proliferation caused by the implied success of the NPT. A Comprehensive Test Ban Treaty, a treaty which bans nuclear testing underground in addition to the atmosphere, became the next target for the international community, which as of now has not yet entered into force. The efforts to reach nuclear disarmament was continued by the owners of the largest nuclear weapon arsenals, U.S and Russia, through diplomatic talks on limitation of strategic arms SALT I and II and culminated in the Intermediate Nuclear Forces Treaty and the NEW START, which aimed to reduce nuclear weapons of all forms. On a global scale, the Nuclear Weapons Prohibition Treaty aimed to achieve nuclear disarmament multilaterally, although its success has been very limited. This Research analyzes the many treaties in force and subsequent treaties regarding nuclear non proliferation and disarmament. The Writer also discusses cases of violations and practice regarding nuclear non proliferation and disarmament and notes the effectiveness, and ineffectiveness, of the treaties."

"Tulisan ini menganalisis perubahan arah kebijakan luar negeri China dalam menjalankan sanksi ekonomi berdasarkan Resolusi DK PBB terhadap Korea Utara yang dikeluarkan pada tahun 2017. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran bahwa komitmen negara anggota DK PBB serta antusiasme dari Korea Utara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sanksi ini. Namun, dalam konteks sanksi ekonomi yang dikeluarkan DK PBB pada tahun 2017, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan bagaimana implementasi oleh China terkait sanksi tersebut. Hal ini mengingat China sebagai negara anggota tetap DK PBB yang seharusnya menjadi penjuru dalam penegakkan Resolusi DK PBB terbukti menjadi salah satu negara yang justru rendah komitmennya dalam menegakkan sanksi ekonomi DK PBB terhadap Korea Utara. Dengan menggunakan konsep Restrukturisasi Perubahan Kebijakan Luar Negeri (Hermann, 1990) dan Kebijakan Luar Negeri (Holsti, 2016), temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa perubahan sikap China atas sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dipengaruhi oleh persepsi Xi Jinping terhadap Korea Utara, pertimbangan potensi ancaman non-militer serta kepentingan strategis China di Kawasan yang juga berkaitan dengan pengaruh Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

---

This research analyzes changes in the direction of China's foreign policy in carrying out economic sanctions based on the UNSC Resolution on North Korea in 2017. Previous studies on this topic illustrate that the commitment of UN Security Council member states and the enthusiasm of North Korea greatly influence the success of the sanctions. However, in the context of economic sanctions issued by the UNSC in 2017, previous studies have not yet explained how China implements these sanctions. As a permanent member of the United Nations Security Council (UNSC), China should be the cornerstone in enforcing the UN Resolutions. China proved to be one of the major countries classified as not having a strong commitment in enforcing the UNSC economic sanctions against North Korea. By using the concept of Foreign Policy Restructuring (Hermann, 1990) and Foreign Policy Change (Holsti, 2016), the findings in this study indicate that the change in China's attitude towards UNSC sanctions on North Korea is influenced by Xi Jinping's perception of North Korea, potential non-military threats as well as China's strategic interests in the Region which are also related to the influence of the United States on the Korean Peninsula."